cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Riviera
Contact Email
publishingriviera@gmail.com
Phone
+62859117272881
Journal Mail Official
publishingriviera@gmail.com
Editorial Address
Jl.sendang perumahan greenland sendang kecamatan sumber kabupaten cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Published by Riviera Publishing
ISSN : 28295439     EISSN : 28297334     DOI : https://doi.org/10.36418/locus
Core Subject : Science, Education, Engineering,
Aerospace Engineering Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Mathematics
Jurnal Locus: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengabdian, double-blind and open-access academic journal in the Multidisiplin. This journal is published once a month by CV. Riviera Publishing.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,349 Documents
 130   131   132   133   134 
Tinjauan TBT Agreement terhadap EUDR dan Implikasinya bagi Perdagangan Komoditas Indonesia Defrina Chalista Mumpuni; Huala Adolf; Prita Amalia
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6068

Abstract

European Union Deforestation Regulation (EUDR) telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi negara-negara pengekspor komoditas berbasis lahan, termasuk Indonesia, mengingat regulasi ini mensyaratkan pembuktian bahwa produk yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi. Di tengah meningkatnya regulasi lingkungan unilateral dari negara-negara maju, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesesuaian EUDR dengan kerangka hukum perdagangan internasional, khususnya Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) WTO. Penelitian ini mengkaji apakah EUDR dapat dikualifikasikan sebagai technical regulation berdasarkan Annex 1.1 TBT Agreement, serta apakah mekanisme risk benchmarking dan ketiadaan ekuivalensi bagi skema sertifikasi nasional melanggar kewajiban non-diskriminasi dan proporsionalitas dalam Article 2.1 dan 2.2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EUDR dapat dikualifikasikan sebagai technical regulation, meskipun perdebatan mengenai status persyaratan deforestation-free sebagai product characteristic atau non-product-related PPM belum terselesaikan dalam yurisprudensi WTO. Mekanisme risk benchmarking unilateral terbukti menimbulkan diskriminasi de facto yang berpotensi melanggar Article 2.1, sementara absennya mekanisme ekuivalensi menjadikan EUDR lebih membatasi perdagangan dari yang sesungguhnya diperlukan sehingga berpotensi melanggar Article 2.2. Sebagai respons, Indonesia perlu mengambil langkah strategis yang terkoordinasi, mencakup penguatan kapasitas domestik, reformasi ISPO, dan pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO secara sistematis.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polres Buru Selatan) Erna Rahmawati Marasabessy; Hadibah Z. Wadjo; Remon Supusepa
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6069

Abstract

Studi ini dilaksanakan untuk mengkaji wujud perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak kekerasan dalam mekanisme peradilan pidana, sekaligus memetakan hambatan dalam penerapannya di lingkup Polres Buru Selatan. Peneliti menerapkan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan regulasi dan penelaahan kasus. Informasi dikumpulkan melalui penelusuran literatur serta dialog langsung dengan penegak hukum, untuk selanjutnya diperiksa secara kualitatif. Berdasarkan hasil studi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan di Polres Buru Selatan dinilai belum optimal jika merujuk pada regulasi UU SPPA. Dalam beberapa kasus, anak tidak memperoleh pendampingan yang memadai dari orang tua, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan, serta belum mendapatkan perlakuan dan penempatan yang memenuhi standar perlindungan anak. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip dan mekanisme UU SPPA, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, lemahnya koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan dan lembaga perlindungan anak, budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman, stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana, serta kendala geografis dan ekonomi keluarga yang membatasi akses pendampingan dan bantuan hukum.
Pertanggungjawaban Hukum PT Jasa Marga atas Kerusakan Jalan Tol yang Mengakibatkan Kerugian bagi Pengguna Jalan Teguh Pribadi; Dudung hidayat
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran kewajiban PT Jasa Marga dalam pemeliharaan jalan tol yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna serta pertanggungjawaban hukum yang timbul dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban PT Jasa Marga dalam pemeliharaan jalan tol tercermin dari tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti kondisi jalan yang tidak layak, keterlambatan perbaikan, serta kurangnya upaya mitigasi risiko. Secara hukum, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang berimplikasi pada perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pengguna jalan tol. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, yang ditandai dengan adanya kendala dalam mekanisme klaim, khususnya terkait pembuktian dan kurangnya sosialisasi hak pengguna. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas pemeliharaan jalan tol, transparansi dalam penyelesaian klaim, serta penguatan pengawasan agar pertanggungjawaban hukum PT Jasa Marga dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi pengguna jalan tol.
Penerapan Lean Warehousing untuk Meningkatkan Produktivitas Pengelolaan Barang pada Gudang Industri Kargo Febrian Chandra Wijaya; Inaki Maulida Hakim
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6076

Abstract

Pertumbuhan subsektor transportasi dan pergudangan di Indonesia mendorong kebutuhan pengelolaan gudang yang semakin efisien. Namun, gudang industri kargo masih menghadapi ketidakseimbangan arus barang masuk (inbound) dan barang keluar (outbound) yang memicu backlog dan menurunkan produktivitas operasional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi waste dan merancang usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan barang pada gudang industri kargo melalui pendekatan Lean Warehousing. Data diperoleh melalui observasi lapangan, data operasional, dan wawancara dengan staf gudang. Analisis dilakukan menggunakan Process Activity Mapping (PAM) untuk memetakan aktivitas dan mengidentifikasi waste, fishbone diagram untuk menelusuri akar penyebabnya, ABC Classification untuk menentukan prioritas penempatan barang, Systematic Layout Planning (SLP) untuk merancang layout usulan, analisis travel time untuk mengevaluasi efisiensi layout, serta evaluasi expert untuk menilai kelayakan implementasi usulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional gudang terdiri atas 50 aktivitas dengan total waktu proses 375 menit, dengan waste dominan berupa motion, waiting, dan transport. Hasil ABC Classification menunjukkan bahwa pada area inbound, Jakarta (Mitra) menjadi klasifikasi A dengan kontribusi 71,3%, sedangkan pada area outbound klasifikasi A terdiri atas Jakarta (Mitra) dan Jakarta dengan kontribusi kumulatif 81,55%. Layout usulan menurunkan sebesar 8,68%. Evaluasi expert memperoleh nilai rata-rata 3,28, yang menunjukkan bahwa usulan perbaikan dinilai sesuai dan layak untuk diterapkan. Dengan demikian, Lean Warehousing dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan sekaligus menyusun usulan perbaikan yang lebih terarah untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan barang pada gudang industri kargo.
Penerapan Machine Learning dalam Prediksi Harga Komoditas Pertanian: Menyongsong Ekosistem Pasar yang Adaptif dan Cerdas Gumoyo Mumpuni Ningsih; Natali Ningsih; Darminto Pujotomo
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6087

Abstract

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, serta peran strategisnya dalam ketahanan pangan menjadikan sektor ini sangat vital. Namun demikian, salah satu persoalan klasik yang masih dihadapi hingga kini adalah fluktuasi harga komoditas pertanian yang tidak menentu. Fluktuasi harga komoditas pertanian merupakan tantangan besar bagi petani, pedagang, dan pembuat kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan. Penelitian ini membahas penerapan teknologi machine learning dalam memprediksi harga komoditas pertanian guna menciptakan ekosistem pasar yang adaptif dan cerdas. Dengan menggunakan pendekatan supervised learning seperti Random Forest dan Long Short-Term Memory (LSTM), penelitian ini mengolah data historis harga, cuaca, dan produksi untuk menghasilkan model prediktif yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma LSTM memberikan tingkat akurasi tertinggi dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 4,2%, dibandingkan metode lainnya. Implementasi model prediksi ini berpotensi menjadi dasar bagi sistem peringatan dini harga komoditas dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data di sektor pertanian Indonesia.
Pengaruh Kepemimpinan Paternalistiik dan Efikasi Diri terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Natra Bintan A Tribute Portfolio Resort) Ghulam Faaritzul Qulub; Hijriyantomi Suyuthie; Endra Kurniawan
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6092

Abstract

Riset ini difokuskan untuk mengukur signifikansi impak gaya kepemimpinan paternalistik beriringan degan efikasi diri dalam membentuk capaian kinerja karyawan di lingkungan Natra Bintan, A Tribute Portfolio Resort. Mengadopsi arsitektur penelitian kuantitatif berbasis survei eksplanatori, kajian ini mengikutsertakan total keseluruhan populasi pekerja operasional sejumlah 86 individu sebagai responden melalui pendekatan sampel jenuh. Ekstraksi data dieksekusi menggunakan instrumen kuesioner berskala Likert yang telah divalidasi keandalan serta kesahihannya. Proses komputasi data dikelola secara komprehensif menggunakan peranti lunak SPSS versi 26, yang mencakup penjabaran deskriptif, verifikasi prasyarat asusmsi klasik, hingga pengujian hipotesis berupa regresi linear berganda, uji parsial (t), uji simultan (f), serta koefisien determinasi. Kalkulasi statistik mendemonstrasikan bahwa kepemimpinan paternalisitik memproyeksikan intervensi positif dan bermakna terhadap produktivitas staf (t-hitung 4,236 > t-tabel 1,989; probabilitas 0,000 < 0,05). Pola serupa juga dicatatkan oleh variabel efikasi diri, yang menstimulasi lonjakan performa secara signifikan (t-hitung 5,369 > t-tabel 1,989; probabilitas 0,000 < 0,05). Apabila ditinjau secara serentak, kombinasi orkestrasi manajerial dan konfidensi personal ini sukses menggerakan kinerja secara simultan (f-hitung 56,679 > f-tabel 3,11; probabilitas 0,000 < 0,05). Daya penjelas dari kedua prediktor ini sanggup mempresentasikan 58,1% fluktuasi kinerja (R2 = 0,581), sementara 41,9% sisanya dibentuk oleh determinan eksternal sumber daya manusia di entitas resort tersebut mutlak membutuhkan sinergi antara figur kepemimpinan paternalistik yang ideal dengan eskalasi keyakinan diri tiap pekerja.
Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen dalam Validasi Hak Ulayat Suku Sumuri pada Kawasan Proyek Strategis Nasional Genting Oil Kasuri Fillep Wamafma; Natalia Rahmadani Papuana Dewi; Marwiah’tul Adawiyah Rumkel; Anthon H. Rumbruren; Enny Martha Sassea
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6093

Abstract

Masuknya investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah adat Suku Sumuri memicu konflik horizontal antar-marga. Kajian sosio-legal ini menganalisis validitas hak ulayat komunal yang terdampak komersialisasi lahan dan asimetri distribusi kompensasi miliaran rupiah. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan lokus di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 19 marga Suku Sumuri. Hasil penelitian menunjukkan maraknya sengketa batas ulayat "imajiner" serta marginalisasi wewenang Lembaga Masyarakat Adat (LMA) oleh rezim hukum positif administrasi daerah. Temuan spesifik mengungkap bahwa konflik tidak lagi bersifat vertikal antara masyarakat melawan korporasi, melainkan telah bermutasi menjadi perselisihan horizontal internal antar-marga penerima kompensasi. Sebagai resolusi, studi ini merekomendasikan "Model Mediasi Terintegrasi Berbasis Klen" yang mensinergikan instrumen hukum formal dengan kearifan peradilan lisan "Tikar Adat". Model ini mengintegrasikan putusan Tikar Adat ke dalam struktur administrasi negara melalui syarat administratif Berita Acara konsensus LMA sebelum penerbitan kontrak pinjam-pakai. Selain itu, diusulkan urgensi pembentukan Peraturan Kampung (Perkam) sebagai fondasi hukum tata kelola Dana Abadi (Sovereign Wealth Fund) untuk menjamin keadilan substantif lintas generasi dan mencegah ancaman pemiskinan struktural Suku Sumuri pasca-berakhirnya eksploitasi hidrokarbon.
Implementasi Peran Distrik dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 (Kajian Sosio-Legal di Kampung Inggramui) Marsel Mickael Fenanlabir; Filep Wamafma; Natalia Rahmadani Papuana Dewi; Neles Nahum
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6095

Abstract

Pergeseran paradigma otonomi daerah telah mengubah kedudukan institusi kecamatan atau distrik dari perangkat wilayah yang menjalankan asas dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam kerangka desentralisasi. Laporan penelitian sosio-legal ini secara komprehensif menganalisis implementasi peran pemerintahan Distrik Manokwari Barat dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung, dengan lokus spesifik di Kampung Inggramui. Berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji efektivitas peran struktural pemerintahan tingkat distrik dan mengidentifikasi anomali serta hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distrik Manokwari Barat memiliki tingkat keterlibatan akumulatif yang tergolong sangat berperan, yakni sebesar 83,12% (terdiri atas fungsi fasilitasi 80,25% dan koordinasi 86%). Capaian tersebut diwujudkan melalui strategi pendelegasian kewenangan informal kepada entitas sosiokultural dan tokoh masyarakat setempat. Meskipun secara kuantitatif penyelenggaraan ini dinilai berhasil, realitas implementasinya ( law in action ) masih dihadapkan pada komplikasi patologi birokrasi dan kendala struktural yang mereduksi esensi perumusan kebijakan. Hambatan fundamental tersebut meliputi inefisiensi alokasi anggaran yang berorientasi pada kegiatan seremonial, keterbatasan serta miskalkulasi waktu deliberasi yang mengeliminasi tahapan prosedural, defisit kuantitas aparatur pelaksana dan krisis kualitas literasi sumber daya masyarakat, tingginya apatisme dan krisis disposisi publik, serta kurangnya sinkronisasi kebijakan antara komitmen eksekutif dan keterlibatan legislatif (DPRD). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi strategi melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan komitmen politik agar usulan pembangunan dari tingkat akar rumput dapat diakomodasi secara optimal dan berkeadilan.
Business Judgment Rule (BJR) dalam Hukum Korporasi Indonesia: Problematika Penerapannya Pasca UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, KUHP Nasional, dan KUHAP Terbaru Dhifla Wiyani
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6096

Abstract

Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin hukum korporasi yang berasal dari tradisi common law Amerika Serikat dan telah diterima secara luas dalam berbagai sistem hukum modern, yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi dan organ korporasi lainnya dari pertanggungjawaban hukum pribadi atas keputusan bisnis yang pada akhirnya berujung kerugian, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian penuh, bebas dari konflik kepentingan, dan sungguh-sungguh ditujukan demi kepentingan terbaik perusahaan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, keberadaan BJR semula hanya diakui secara implisit melalui ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanpa parameter penerapan yang jelas dan rinci. Perkembangan terbaru yang paling revolusioner dalam kerangka hukum korporasi Indonesia adalah pengaturan BJR secara eksplisit dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya melalui Pasal 9F dan Pasal 9G. Bersamaan dengan itu, pembaruan menyeluruh sistem hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, turut menghadirkan paradigma baru dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk mengkaji secara mendalam makna dan filosofi BJR, kondisi terkini pengaturannya dalam kerangka hukum Indonesia, serta berbagai problematika signifikan yang timbul dalam penerapannya. Dengan demikian, BJR merupakan instrumen perlindungan hukum yang esensial demi mendorong profesionalisme dan akuntabilitas tata kelola korporasi, sekaligus mencegah kriminalisasi berlebihan atas keputusan bisnis yang telah diambil secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab.
Rekonstruksi Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Skema Trade-Based Money Laundering (TBML) sebagai Kejahatan Ekonomi Terorganisir di Indonesia Andy Bernard Desman
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6100

Abstract

Korupsi dalam perkembangan modern tidak lagi terbatas pada penyalahgunaan kewenangan secara individual, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi terorganisir yang melibatkan jaringan aktor, mekanisme pencucian uang, serta pemanfaatan sistem perdagangan internasional untuk menyamarkan hasil kejahatan. Salah satu bentuk pencucian uang yang semakin kompleks adalah Trade-Based Money Laundering (TBML), yaitu praktik penyamaran aset ilegal melalui manipulasi transaksi perdagangan seperti pemalsuan dokumen, rekayasa nilai barang, dan penyalahgunaan mekanisme ekspor-impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi hukum pemberantasan korupsi dalam skema TBML sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia serta mengkaji harmonisasi regulasi antara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, dan kepabeanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum pemberantasan korupsi dan pencucian uang, masih terdapat celah regulasi dalam menghadapi karakteristik TBML yang bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui penguatan integrasi kelembagaan, penerapan pendekatan follow the money, serta optimalisasi mekanisme asset recovery. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi berbasis TBML membutuhkan model hukum yang lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu merespons perkembangan kejahatan ekonomi global.

Page 132 of 135 | Total Record : 1349

 130   131   132   133   134 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 5 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 4 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 3 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 12 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 8 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 7 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 6 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 5 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 4 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 3 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 12 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 11 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 10 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 9 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 7 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 6 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 5 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 3 No. 2 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 3 No. 1 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 12 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 11 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 10 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 7 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 6 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 5 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 4 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 12 (2022): journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 11 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 10 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 9 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 8 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 7 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 6 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 5 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian More Issue