cover
Contact Name
Riviera
Contact Email
publishingriviera@gmail.com
Phone
+62859117272881
Journal Mail Official
publishingriviera@gmail.com
Editorial Address
Jl.sendang perumahan greenland sendang kecamatan sumber kabupaten cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Published by Riviera Publishing
ISSN : 28295439     EISSN : 28297334     DOI : https://doi.org/10.36418/locus
Jurnal Locus: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengabdian, double-blind and open-access academic journal in the Multidisiplin. This journal is published once a month by CV. Riviera Publishing.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,349 Documents
Tantangan Musisi terhadap Kontrak Musik, Pengguna Baru, Persentase Baru dalam Royalti, dan Model Distribusi di Era Milenium Digital Puguh Triwibowo; Siti Nur Azizah; Gunawan Widjaja
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6013

Abstract

Era milenium digital mendisrupsi lanskap industri musik secara masif, mengubah model distribusi fisik menjadi berbasis digital streaming dan memunculkan new users (pengguna baru) seperti platform konten berbasis kecerdasan buatan (AI) dan media sosial User-Generated Content (UGC). Namun, transformasi ini menyisakan celah hukum yang merugikan musisi akibat ketimpangan posisi tawar (bargaining power) dalam kontrak musik (360-degree deal dan standard form contract), ketidaktransparan formula persentase pembagian royalti (streaming pro-rata model), serta lemahnya penegakan hukum hak cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) terhadap pengguna baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam kontrak musik di era digital serta efektivitas regulasi hak cipta Indonesia dalam mengakomodasi skema persentase royalti dan model distribusi baru. Dengan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak musik digital saat ini cenderung mengabaikan asas proporsionalitas dan keadilan berkonstrak (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata), sementara UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit meregulasi micro-licensing untuk new users serta mekanisme audit algoritma platform digital. Diperlukan rekonstruksi regulasi melalui revisi undang-undang dan standardisasi kontrak berbasis keadilan distributif guna melindungi hak ekonomi musisi di era milenium digital.
Institutional Transformation Strategy for Local Culture-Based Community Empowerment: A Case Study of Kuntau Harimau Muda M Lutfi Sasmila Wardana
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6015

Abstract

Contemporary shifts in development paradigms toward people-centered development have increasingly positioned local culture as a strategic asset for sustainable social empowerment, particularly at the grassroots level. However, grassroots cultural organizations often face managerial challenges that threaten their long-term institutional sustainability. This study examined the existing conditions, identified relevant internal and external factors, and formulated a strategy for local culture-based community empowerment through the traditional martial art of Kuntau at the Harimau Muda Community in Mandarsari, Banjar Regency. Guided by Edi Suharto’s empowerment dimensions (participation, access, control, and benefit) and employing SWOT matrix analysis to formulate strategic priorities, this qualitative study was conducted through sustained participatory observation, in-depth interviews with key informants (the Chairman, active members, community leaders, and the Head of Culture of the Banjar Regency Disbudporapar), and supporting documentation review. The findings revealed a significant managerial paradox: although the community has consistently achieved high and widely recognized regional accomplishments, its administrative operations remain largely informal, relying heavily on memory-based scheduling rather than documented management systems and depending on individual figures rather than institutional structures. The novelty of this research lies in demonstrating that institutional transformation—from figure-centered to system-centered governance—is a critical prerequisite for achieving sustainable culture-based community empowerment. The strategic formulation emphasizes the urgency of digitalizing administrative systems and formalizing institutional structures to strengthen the community’s bridging social capital with regional governments and formal economic networks. This study contributes to the development of institutional strengthening models for traditional martial arts communities and provides practical guidance for culture-based empowerment programs.
Dualisme Kewenangan dalam Pengelolaan Aset Publik Pasar Mardika Antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon Fakhran Makatita; Hendrik Salmon; Andreas D. Bakkarbessy
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6024

Abstract

Pasar Mardika adalah aset penting bagi ekonomi Kota Ambon, namun pengelolaannya menghadapi dualisme kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, yang menyebabkan kebingungan bagi masyarakat dan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dualisme kewenangan dalam pengelolaan Pasar Mardika dan memberikan solusi terkait penegasan status kepemilikan aset serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi dan kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dualisme kewenangan terjadi karena klaim pengelolaan pasar oleh kedua pemerintah tersebut, yang menyebabkan pengelolaan pasar parsial dan sektoral. Kesimpulannya untuk mengatasi masalah ini, perlu penegasan status kepemilikan aset dan pembentukan kerja sama antar pemerintah daerah untuk mengatur kewenangan operasional, pembiayaan, dan pengawasan, guna menciptakan kepastian hukum dan pencegahan konflik kewenangan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penyelesaian dualisme kewenangan untuk melindungi hak-hak pedagang pasar, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mencegah ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, sekaligus menjadi model bagi penyelesaian konflik kewenangan antar pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik lainnya.
The Application of Sanctions to Correctional Inmates for Disciplinary Violations Abid Nur Fariz Pamungkas; Endang Sutrisno; Harmono
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6025

Abstract

This research aims to analyze the implementation of sanctions against Correctional Inmates (WBP) who commit disciplinary violations at the Class IIB Correctional Institution in Majalengka, based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 of 2024 concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units. The research method employed is normative juridical, using a statutory approach and analysis of primary and secondary legal materials, supported by empirical field data. The findings indicate that common disciplinary violations include the possession of communication devices (mobile phones), the possession of sharp weapons, acts of violence among inmates, and debt practices that potentially disrupt security and order within the correctional institution. Sanctions for these violations are imposed in the form of light, moderate, and severe disciplinary measures, including placement in isolation cells, transfer to other correctional institutions, and recording in Register F, which results in the loss of certain rights such as remission and integration programs. The imposition of sanctions is carried out through an examination mechanism by the investigation team and the Correctional Observer Team, while upholding the principles of proportionality, justice, and equality before the law. The challenges encountered include overcrowding, limited human resources, and inadequate supporting facilities and infrastructure. Therefore, enhanced supervision, additional personnel, and the optimization of facilities are required to support the effectiveness of disciplinary sanctions and to ensure security and order within correctional institutions.
Penegakan Hukum dalam Kasus Malpraktik Penyedotan Lemak pada Klinik Kecantikan di Indonesia Selvy Taihuttu; E. R.M. Toule; Sherly Adam
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6030

Abstract

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di klinik kecantikan menyebabkan pasien mengalami luka berat/cacat dan bahkan meninggal dunia seperti kasus penyedotan lemak. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur estetika medis secara komprehensif di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai untuk Menganalisa dan membahas pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan malpraktik pada klinik kecantikan dan bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya seseorang pada klinik kecantikan. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta sumber bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban hukum malpraktik pada klinik kecantikan dapat menggunakan hukum pidana, perdata dan administrasi serta berdasar pada profesi dokter dan etika kedokteran. Tetapi sampai saat ini belum adanya pertanggungjawaban tersebut dalam prakteknya. Bentuk penegakan hukum malpraktik tindakan penyedotan lemak yang mengakibatkan cacat/meninggalnya seseorang pada klinik kecantikan dilakukan melalui penegakan hukum etika profesi dan penegakan hukum dari pelaksana aturan serta penegakan hukum secara pidana, perdata dan administrasi. Tetapi tidaklah berjalan dengan baik akibat adanya kendala dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan aturan atau regulasi jelas yang mengatur malpraktik pada klinik kecantikan dan peran aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum malpraktik pada klinik kecantikan secara preventif dan represif, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan dan kasus-kasus malpraktik pada klinik kecantikan dapat diminimalisir.
Pengaruh Penerapan Enterprise Risk Management terhadap Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT Nindya Karya) Taufik Hidayat; Lis Sintha; Melinda Malau
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6033

Abstract

Industri jasa konstruksi di Indonesia menghadapi tantangan tingginya risiko proyek, keterlambatan, dan pembengkakan biaya yang memerlukan Enterprise Risk Management (ERM) terintegrasi). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan ERM terhadap kinerja perusahaan jasa konstruksi pada PT Nindya Karya, dengan mengkaji tingkat penerapan ERM, mengevaluasi kinerja perusahaan, serta mengukur kontribusi masing-masing dimensi ERM terhadap pencapaian kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus, melibatkan 132 responden dari 197 populasi pegawai, serta dianalisis menggunakan Multivariate Multiple Regression (MMR).. Hasil analisis menunjukkan pengaruh signifikan ERM terhadap seluruh dimensi kinerja secara simultan (F-hitung 6,222–7,284; Sig. 0,000), dengan kualitas konstruksi sebagai dimensi yang paling dipengaruhi (R² = 0,324). Secara parsial, tata kelola dan budaya organisasi (X1) serta strategi dan penetapan tujuan (X2) berpengaruh signifikan terhadap keempat indikator kinerja (p < 0,05), sedangkan tiga dimensi lainnya menunjukkan pengaruh tidak signifikan. ERM yang terintegrasi dengan tata kelola dan strategi perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan jasa konstruksi secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen risiko dan praktis sebagai acuan bagi perusahaan konstruksi, regulator, dan asosiasi industri dalam merumuskan kebijakan ERM yang efektif dan berkelanjutan.
Efektivitas Media Fabel Audiovisual Terintegrasi Sains Terhadap Kemampuan Analisis Informasi dan Pemaknaan Nilai Cerita pada Siswa Sekolah Dasar Andreas Leta Kando
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6034

Abstract

Kemampuan analisis informasi dan pemaknaan nilai cerita merupakan kompetensi penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena pembelajaran cenderung berpusat pada guru dan belum memanfaatkan media yang mampu mengintegrasikan kemampuan literasi dengan konteks pembelajaran yang bermakna. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas media fabel audiovisual terintegrasi sains terhadap kemampuan analisis informasi dan pemaknaan nilai cerita pada siswa sekolah dasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-experimental melalui One Group Pretest Posttest Design yang melibatkan 30 siswa kelas VI sebagai sampel menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling). Data diperoleh melalui tes kemampuan analisis informasi dan pemaknaan nilai cerita yang telah divalidasi serta lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas Shapiro Wilk, Paired Sample t-Test, dan analisis Normalized Gain (N-Gain). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan analisis informasi meningkat dari 65,57 menjadi 86,37, sedangkan kemampuan pemaknaan nilai cerita meningkat dari 67,00 menjadi 87,80. Hasil uji Paired Sample t-Test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest (p < 0,05), sementara nilai N-Gain berada pada kategori sedang hingga tinggi yang mengindikasikan efektivitas penggunaan media. Dengan demikian, media fabel audiovisual terintegrasi sains terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan analisis informasi dan pemaknaan nilai cerita siswa sekolah dasar serta berpotensi menjadi media pembelajaran inovatif yang mendukung pengembangan literasi, berpikir kritis, dan pembelajaran kontekstual
Strategi Guru dalam Mengintegrasikan Konsep Bermain pada Pembelajaran di TK Puteri Sakinah Tangerang Isma Nuraini; Titi Rachmi; Nurul Fitria Kumala Dewi
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i8.6038

Abstract

Bermain merupakan karakteristik utama dalam pembelajaran anak usia dini dan menjadi sarana efektif untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Namun, dalam praktik pembelajaran di PAUD, integrasi konsep bermain belum sepenuhnya diterapkan secara optimal oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi guru dalam mengintegrasikan konsep bermain dalam pembelajaran di TK Puteri Sakinah Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek guru kelompok usia 5–6 tahun. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru dalam mengintegrasikan konsep bermain dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada anak, pelaksanaan pembelajaran dengan peran guru sebagai fasilitator yang memberikan ruang eksplorasi dan interaksi sosial, serta penilaian berbasis proses perkembangan anak. Faktor pendukung keberhasilan strategi ini meliputi kreativitas guru, dukungan kepala sekolah, dan ketersediaan media bermain yang memadai, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan profesional, serta pemahaman guru yang masih beragam tentang integrasi bermain dalam pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran berbasis bermain sesuai dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky dan mampu mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan kreativitas anak secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis bermain yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini, serta menjadi acuan bagi guru, lembaga PAUD, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan kualitas pembelajaran di PAUD.
The Implementation of Meaningful Participation in Lawmaking: A Comparative Study and Its Implications for Indonesia Sa’adati; Muhammad Yopan
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i6.6040

Abstract

This study aims to analyze the implementation of meaningful participation in lawmaking in Indonesia, compare it with practices in South Africa and Kenya, and examine its implications for strengthening legislative governance in Indonesia. This study employs a qualitative approach enriched with comparative analysis and public policy analysis. The data used consist of secondary data, including legislation, Constitutional Court decisions, reports, and articles relevant to public participation practices in the comparison countries. The results of the study indicate that although Indonesia has a legal foundation that recognizes public participation, its implementation remains procedural and does not yet meet the indicators of meaningful participation, such as access to information, representation, substantive influence, deliberation, and accountability. A comparative study with South Africa and Kenya shows that similar challenges exist, even though both countries have normative reinforcement at the constitutional level. The main issues lie in implementation, particularly limited access, the dominance of elite groups, weak feedback mechanisms, and minimal public influence on policy substance. This study concludes that strengthening meaningful participation in Indonesia requires improvements in institutional design, stronger accountability mechanisms, and a paradigm shift from procedural participation to substantive participation.
Hak Pengelolaan atas Tanah di Indonesia: Perkembangan, Problematika, dan Reformasi Hukum dalam Perspektif Keadilan Agraria Dhifla Wiyani
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i7.6042

Abstract

Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah merupakan salah satu instrumen hukum agraria yang paling strategis namun sekaligus paling kontroversial dalam sistem pertanahan Indonesia. Sebagai derivasi dari Hak Menguasai Negara (HMN) berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 UUPA 1960, HPL memberikan kewenangan kepada pemegang yang ditunjuk negara untuk merencanakan, menggunakan, dan mendistribusikan tanah sesuai tujuan yang ditetapkan. Perkembangan terbaru regulasi HPL—khususnya pasca terbitnya PP No. 18 Tahun 2021, UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020/UU No. 6 Tahun 2023), Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang tanah ulayat, Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2025 tentang penetapan hak atas tanah, dan pembentukan Badan Bank Tanah, membuka babak baru sekaligus menghadirkan permasalahan hukum yang semakin kompleks. Problematika terkini mencakup: konflik HPL dengan hak ulayat masyarakat adat, kerancuan kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan batas-batas HPL, potensi komersialisasi HPL yang merugikan masyarakat, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta didukung data lapangan terkini. Penulis berpandangan bahwa HPL dalam konteks Badan Bank Tanah merupakan konsep yang ideal dan perlu dipertahankan, sepanjang dilaksanakan dengan asas keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana cita-cita UUPA.

Filter by Year

2022 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 8 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 7 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 6 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 5 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 4 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 3 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 2 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 12 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 10 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 9 (2025): : JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 8 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 7 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 6 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 5 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 4 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 3 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 12 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 11 (2024): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian Vol. 3 No. 10 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 9 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 8 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 7 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 6 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 5 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 3 No. 2 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 3 No. 1 (2024): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 12 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 11 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 10 (2023): jurnal locus penelitian dan pengabdian Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 7 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 6 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 5 (2023): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 4 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 12 (2022): journal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 11 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 10 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 9 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 8 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 7 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 6 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 5 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 1 No. 4 (2022): Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian More Issue