cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 210 Documents
 11   12   13   14   15 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online Pada Polres Nias Pusdiana, Made Sadika; Ediwarman, Ediwarman; Sunarmi, Sunarmi; Ekaputra, Mohammad
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.255

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang penipuan dengan modus arisan online dan kebijakan kriminal dalam penegakan hukum oleh Polres Nias dalam mengungkap kasus penipuan dengan modus arisan online. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum penipuan dengan modus arisan online yang sering terjadi yaitu dijerat dengan ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sistem penipuan arisan online yang beragam memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, secara eksplisit mengatur mengenai penipuan berbasis online. Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terdiri dari kebijakan penal yaitu upaya represif melakukan penegakan hukum, dan kebijakan non-penal yaitu upaya pencegahan preventif, melakukan himbauan melalui media sosial. Adapun saran penelitian, diharapkan dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan online, sebaiknya menggunakan ketentuan sanksi pidana bukan hanya dari KUHP, akan tetapi juga menggunakan UU ITE.
Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika: (Studi Putusan MA 2633 K/PID.SUS/2020) Siahaan, Alvin Adianto; Ekaputra, Mohammad; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 11 - November 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i11.256

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan MA 2633K/Pid.Sus/2020 terkait putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Parapat terdakwa Arifin Nasution alias Bandrek telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang terdiri pasal 114 Ayat (1) serta pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diputus oleh majelis pemeriksa perkara tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan No.556/Pid.Sus/Pn Rap, hal ini berubah pada Tingkat Kasasi dimana Hakim Judex Juris atau pada Tingkat Kasasi memberikan pendapat berbeda dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang diluar dari dakwaan alternatif satu dan dua Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan berdasarkan yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga putusan 2633 K/Pid.Sus/2020 dinilai tetap sah sepanjang tidak diajukannya upaya hukum.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang- Undang tentang Perkawinan Sinaga, Fierda; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Sembiring, Idha Aprilyana
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.257

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan perdebatan dan permasalahan hukum yang rumit terkait hak dan tanggung jawab pasangan, status dan hak anak-anak, pembagian harta bersama, serta dinamika kehidupan dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisa dampak hukum dari perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara yang mengakomodasi perspektif tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber peraturan perundang-undangan dan kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal utama. Pertama, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama merujuk pada Undang-undang perkawinan serta bagi umat Katolik mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kedua, Mekanisme yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken, Staatsblad 1898 No. 158 serta di dalam di kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Terbaru, setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama kini dilarang untuk dilaksanakan dan didaftarkan. Ketiga, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup hak-hak antara pasangan yang meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.
Problematika Lahirnya Sertifikat Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Tanah Warisan yang Belum Dibagi Yulandari, Mesy; Yamin, Muhammad; Zaidar, Zaidar; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.258

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor- faktor apa saja yang melatar belakangi dari terbitnya sertifikat peralihan waris yang menggunakan surat keterangan waris yang belum sempurna, akibat hukum terhadap terbitnya sertifikat peralihan tanah waris, serta bentuk pertanggung jawaban yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, kepada pihak yang telah terbit sertifikat peralihan tanah waris yang tidak memiliki surat keterangan waris yang sempurna. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan pengambilan sampel secara purposive, pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah peralihan pewarisan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pendaftaran tanah pewarisan yang terjadi di Kecamatan Pasir Penyu tidak memenuhi syarat pendaftaran tanah warisan yakni tidak melampiran surat keterangan waris yang sempurna yang mana dalam ketentuan surat keterangan warisan harus ada kesepakatan semua pihak dan pembagian warisan. Akibat hukum dari sertifikat yang telah terbit tidak memiliki kepastian atau keabsahan. Pertanggungjawaban Kantor Pertanahan terhadap permasalahan ini harus mempertanggungjawabkan semua langka dan kebijakan yang diambil dalam hal pengadministrasian persoalan pertanahan, sehinggaa jika terdapat kelalaian, maka ruang pertanggungjawaban harus menjadi pintu masuk dalam mengatasi masalah pertanahan yang timbul akibat kekeliruan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan hanya bertanggung jawab untuk menggugat jika terjadi kelalaian dan tak bisa digugat karena materil.
Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Zulhakim, Zulhakim; Mohammad, Mohammad; Marlina, Marlina
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.264

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 424/Pid/2018/PT.Mdn, tentang kasus tindak pidana salah satunya tindak pidana penipuan yang dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana penipuan namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 342/Pid.B/2021/PN.Stb dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 276/Pid.B/2014/PN.Psp.Sbh, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, namun putusan tersebut keliru karena mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 424/Pid/2018/PT.Mdn, terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana, dimana putusan tersebut dinilai tepat karena tindak pidana tersebut tidak didukung oleh minimum alat bukti yang sah.
Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono Waruwu, Ariful Hakim; Kamello, Tan; Azwar, T. Keizerina Devi; Harris, Abd.
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.268

Abstract

Salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase Ex Aequo et Bono. Menurut doktrin ini, arbiter dapat memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum materiil dan formil yang berlaku, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan di luar koridor ketentuan hukum, seperti prinsip etika dan moral apabila sang arbiter diotorisasi oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan penelitian untuk menganalisis kewenangan arbiter dalam menerapkan asas Ex Aequo et Bono dalam memutus sengketa bisnis pada arbitrase, dan perbandingan penerapan asas Ex Aequo et Bono pada Arbiter BANI dan Hakim Pengadilan Negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analisis dan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kewenangan arbiter dalam memutus perkara arbitrase secara Ex Aequo et Bono terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase yang menggunakan asas ini muncul apabila para pihak menyepakatinya dan arbiter untuk menyelesaikan perkara menggunakan keadilan dan kepatutan di luar Undang-undang. Apabila arbiter diberi kewenangan untuk menggunakan asas ini, maka arbiter harus menggali keadilan tidak hanya dalam Undang-undang, namun berdasarkan norma objektif yang tidak tertulis, keyakinan agama, akal sehat dan hati nurani. Namun begitu akal sehat dan hati nurani yang digunakan tentu saja tidak bersifat subjektif sehingga akan mendapatkan putusan yang tidak adil dan benar.
Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sipahutar, Regina Lois Priscilla; Sirait, Ningrum Natasya; Saidin, OK.; Sukarja, Detania
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 12 - December 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i12.269

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengenalisis dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang mengunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
Analisis Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna Berdasarkan Ajaran Kausalitas Prabowo, M. Adityo Andri Cahyo; Purnomo, Hadi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.270

Abstract

Artikel ini mengulas kasus kontroversial kematian Mirna Salihin yang diduga terkait dengan kopi beracun, dengan fokus pada konsep kausalitas. Melalui pendekatan hukum dan forensik, artikel ini menguraikan kronologi peristiwa, tantangan dalam investigasi forensik, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Melalui analisis kualitatif, artikel ini mengupas peran konsep kausalitas dalam memahami kasus yang memicu perdebatan luas di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menawarkan wawasan mendalam mengenai penggunaan konsep kausalitas dalam kasus yang mengundang polemik, mempertimbangkan aspek hukum, forensik, dan dampaknya pada penegakan keadilan. Kesimpulannya, artikel ini menyoroti kompleksitas hubungan sebab-akibat dalam konteks hukum pidana, menegaskan pentingnya pemahaman yang cermat terhadap kausalitas dalam upaya penegakan keadilan dalam kasus-kasus serupa di masa depan.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar: (Studi Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) Purba, Andika Temanta; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.271

Abstract

Masyarakat umum saat ini khususnya wanita sering menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri, namun banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya. Tujuan penelitian mengenalisis aturan hukum terkait kosmetik di Indonesia, tindak pidana perdagangan kosmetik, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual produk tanpa standar. Studi ini mengacu pada Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Menggunakan penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Aturan hukum terhadap kosmetik di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, namun aturan yang mengatur secara khusus terhadap kosmetik diatur oleh beberapa Peraturan BPOM; Sanksi hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dalam hal ini tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi berdasarkan dua ketentuan hukum yakni Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn adalah sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Fendi, Fendi; Sembiring, Rosnidar; Kaban, Maria; Andriati, Syarifah Lisa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.273

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun. Praktik ini terjadi karena kehamilan di luar nikah, desakan tetangga, dan hubungan badan yang sering terjadi. Hakim dalam memutuskan dispensasi tetap mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan pada kondisi calon mempelai. Dampak positif pernikahan di bawah umur melibatkan aspek agama, menghindari zina dan fitnah. Namun, dampak negatifnya melibatkan kurangnya kemandirian, beban tambahan bagi orang tua, dan risiko perceraian yang dapat menimbulkan konflik.

Page 13 of 21 | Total Record : 210

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue