cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 259 Documents
 22   23   24   25   26 
Efektivitas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dalam Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Abdullah, Fauzi; Sirait, Ningrum Natasya; Siregar, Mahmul; Barus, Utary Maharany
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.836

Abstract

Artikel ini menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung analisis empiris terhadap Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 belum berjalan efektif, yang dipengaruhi oleh ketidakjelasan norma, khususnya terkait perpanjangan waktu penyelidikan, rendahnya ketaatan para pihak dalam proses beracara, serta keterbatasan kewenangan regulatif KPPU. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perwujudan kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penegasan kerangka hukum acara persaingan usaha melalui penataan kewenangan Komisi dan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.
Pertanggungjawaban PT Asabri (Persero) atas Klaim Kecelakaan Kerja Personel Tentara Nasional Indonesia: (Studi Kasus di Kosekhanudnas I Medan) Gunawan, Andrie; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Azwar, T. Keizerina Devi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.838

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban PT ASABRI (Persero) dalam pemberian manfaat asuransi dan pensiun bagi personel Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait pengajuan dan penyelesaian klaim akibat risiko kerja. Kajian ini menyoroti dasar filosofis, yuridis, dan administratif perlindungan hukum bagi personel TNI serta hambatan yang kerap muncul dalam praktik klaim, baik yang bersumber dari peserta maupun dari sistem internal PT ASABRI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup, lemahnya pemahaman administratif, keterbatasan prosedural, dan kurangnya sosialisasi berpotensi menghambat realisasi hak peserta. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum, perbaikan struktur pelayanan, dan pembentukan budaya hukum yang partisipatif menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi personel TNI.
Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri Haryanto, Hendrie; Rahmayanti, Rahmayanti; Ismailsyah, Ismailsyah; Sitompul, Fitri Ana
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.840

Abstract

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara seperti Pencatatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik ini masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika terjadi perceraian atau sengketa harta. Salah satu permasalahan yang paling kompleks adalah pembagian harta bersama (gono-gini) baik yang disebabkan karena cerai hidup atau cerai mati, mengingat tidak adanya pengakuan secara administratif terhadap hubungan perkawinan tersebut. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang sulit karena hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan siri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penemuan hukum yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama (gono-gini) pada perkawinan siri serta peran penalaran hukum hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Perspektif Hukum Islam pembagian harta bersama atas perkawinan siri diatur lebih fleksibel karena berdasarkan hukum islam perkawinan yang sah secara agama disebut juga Syirkah Maal sehingga dalam pembagian harta bersama diatur sesuai kontribusi yang diberikan. Sementara dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa Perkawinan yang tidak dicatatkan maka status keperdataan atas perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga status harta bersama atas perkawinan tersebut tidak bisa dituntut keperdataannya. Dengan demikian, untuk memastikan keadilan atas Perkawinan Siri maka hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum secara progresif dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, meskipun perkawinan tidak tercatat secara resmi. Penemuan hukum oleh hakim menjadi instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menjembatani antara hukum tertulis dan realitas sosial masyarakat.
Kebebasan dan Kemandiran yang Mutlak atau Relatif bagi Hakim dalam Judicial Activism Faryandi, Afrian; Rahmayanti, Rahmayanti; Lubis, Citra Subhan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.841

Abstract

Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam praktik peradilan modern, hakim kerap dihadapkan pada kondisi kekosongan hukum atau hukum yang tertinggal dari perkembangan nilai masyarakat, sehingga mendorong munculnya praktik judicial activism melalui penalaran hukum dan penemuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relativitas kebebasan dan kemandirian hakim dalam judicial activism serta batas-batas normatif penalaran hukum yang dapat dibenarkan dalam sistem negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan hakim dalam judicial activism tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan kontekstual, serta hanya dapat dibenarkan apabila penalaran hukum dilakukan secara rasional, argumentatif, dan berlandaskan asas hukum, nilai keadilan, serta kepastian hukum. Putusan hakim yang pada awalnya dipandang kontroversial dapat memiliki fungsi transformatif dan berkembang menjadi preseden seiring perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kualitas penalaran hakim melalui peningkatan kompetensi multidisipliner dan budaya hukum yang menjunjung independensi serta akuntabilitas menjadi prasyarat legitimasi judicial activism dalam sistem peradilan modern.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Nikah Sirih dan Poligami Dalam KUHP Baru Ismail, Ismail
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.849

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai babak baru dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya terkait pengaturan terhadap praktik nikah sirih dan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan hukum pidana terhadap kedua praktik tersebut serta implikasinya terhadap hukum keluarga, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi nikah sirih dan poligami dalam KUHP Baru merupakan bentuk perluasan intervensi negara ke dalam ranah privat perkawinan, yang menimbulkan ketegangan antara prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana dengan karakter keperdataan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum pidana dengan hukum keluarga dan prinsip perlindungan hak asasi manusia agar tujuan hukum dapat tercapai secara proporsional.
Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas : (Studi Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) Isnawati, Isnawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.851

Abstract

Penelitian berjudul “Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum serta pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Keberadaan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Pertama, kekerasan seksual di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, sedang menjadi sorotan. Kedua, penanganan atau perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual masih dianggap kurang optimal dan bahkan tidak optimal dalam layanan perlindungan hukum yang difasilitasi oleh negara. Ketiga, kebutuhan akan peran perguruan tinggi dan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Pengaruh Korupsi terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang Siregar, Friska Anggi; Fitria, Nayya; Yulis, Sari
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.858

Abstract

Corruption is a key structural barrier to economic growth and investment flows in developing countries. This study analyzes a range of academic literature, international reports, and empirical cases from countries such as Mali, Ethiopia, and Indonesia to examine how corruption affects investment efficiency, public budget management, infrastructure quality, and socio- economic inequality. The synthesis reveals that corruption increases transaction costs for investors, creates legal uncertainty, and distorts policy-making and budget allocation. Moreover, it worsens wealth distribution and undermines public services such as education and healthcare, thereby limiting investment in human capital. The study further emphasizes that the impact of corruption is not uniform, but highly dependent on the strength of institutional governance. Therefore, institutional reform, enhanced transparency, and stronger public oversight are essential prerequisites for fostering inclusive and sustainable economic development.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Deforestasi Berbasis Prinsip Green Economy Indonesia Taryadi, Taryadi; Radhali, Radhali
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 2 (2026): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i2.859

Abstract

Deforestasi yang terjadi secara masif di Indonesia dalam periode 2002–2024 menunjukkan krisis ekologis yang serius dan berdampak langsung pada keselamatan manusia. Kehilangan sekitar 11 juta hektar hutan primer dan bencana banjir serta longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari seribu korban jiwa memperlihatkan adanya hubungan kausal antara perusakan hutan dan bencana ekologis. Kondisi ini menegaskan bahwa deforestasi tidak hanya merupakan persoalan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga persoalan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum. Data deforestasi dan bencana ekologis digunakan sebagai fakta kontekstual untuk memperkuat analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi telah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan. Namun, penegakan hukum pidana terhadap deforestasi masih lemah, terutama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga belum memberikan efek jera dan gagal mencegah kerusakan lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan urgensi integrasi prinsip green economy dalam penegakan hukum pidana terhadap deforestasi. Prinsip green economy diperlukan sebagai dasar normatif untuk mereorientasi penegakan hukum pidana agar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Analisis Historis Perbedaan Hari Proklamasi dan Kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 Wiratmadinata, Wiratmadinata; Saputra, Jummaidi; Iqbal, Muhammad
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 2 (2026): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i2.860

Abstract

Artikel ini menganalisis perbedaan historis dan konseptual antara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam perspektif hukum tata negara. Permasalahan utama yang dikaji adalah kecenderungan penyamaan makna Proklamasi sebagai satu-satunya momen kelahiran negara, tanpa membedakan antara konsep bangsa dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kelahiran bangsa Indonesia sebagai entitas politik yang merdeka, namun belum membentuk negara dalam pengertian yuridis-konstitusional. Negara Indonesia secara normatif baru lahir setelah pengesahan UUD 1945, yang berfungsi sebagai hukum dasar, akta kelahiran negara, dan modus vivendi bangsa Indonesia. Dengan demikian, perbedaan hari antara Proklamasi dan pengesahan UUD 1945 mencerminkan tahapan logis dalam proses transformasi bangsa menjadi negara. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kedudukan Proklamasi dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta berkontribusi pada penguatan kesadaran konstitusional dalam negara hukum.
Performativitas Halal di Ruang Publik Kreatif: Konsumsi dan Identitas Muslim Urban Zia, Chalida
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 2 (2026): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i2.839

Abstract

Halal telah berkembang menjadi suatu praktik performatif yang kompleks, tempat Muslim urban secara aktif membentuk identitas melalui konsumsi dalam ruang publik kreatif. Kajian ini menyelidiki dinamika tersebut dengan memperkenalkan konsep "Diri Halal" sebagai suatu proyek identitas reflektif, yang dikurasi melalui interaksi antara tubuh, ruang, dan tanda-tanda budaya. Telaah kritis terhadap literatur mutakhir mengungkap bahwa performativitas ini beroperasi dalam medan ketegangan. Di satu sisi, logika pasar dan rezim sertifikasi formal berusaha mendefinisikan serta mengkomodifikasi makna halal. Di sisi lain, otoritas pengetahuan lokal dan jaringan komunitas, yang sering kali diperkuat oleh ruang digital, berfungsi sebagai sumber legitimasi alternatif yang krusial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa halal bukan lagi sekadar kategori normatif, melainkan suatu praktik sosio-spasial yang generatif. Melalui performativitasnya, halal secara aktif membentuk cara keberagamaan yang khas dan situasional, yang terus-menerus menegosiasikan modernitas, visibilitas, dan afiliasi dalam lanskap kota kontemporer.

Page 25 of 26 | Total Record : 259

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2026): March Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue