cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 259 Documents
 22   23   24   25   26 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Kelalaian Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Rizki Damayanti, Tiara; Suhartati, Suhartati; Jennifer, Jennifer
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 2 (2026): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i2.848

Abstract

Aktivitas korporasi sangat erat keterkaitannya dengan terjadinya kerusakan lingkungan, namun penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana lingkungan oleh korporasi masih sangat kurang, mengingat bahwa banyaknya pelaku perusakan lingkungan luput dari jerat hukum. Demikian halnya dengan kasus tindak pidana lingkungan oleh PT KU, sebuah perusahaan perkebunan yang dinyatakan bebas pada tingkat pertama maupun kasasi, setelah lalai dalam menerapkan tata kelola perkebunan yang baik hingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasilnya yakni pengurus (Direksi) PT KU yang lalai dalam mengarahkan dan mengawasi jalannya perusahaan agar tidak bertentangan dengan hukum diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi, sehingga PT KU dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. PT KU terbukti memenuhi unsur kesalahan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c Perma 13/2016, sehingga atas kelalaian yang terjadi di bawah manajemen PT KU menjadi syarat bagi korporasi PT KU dan Direksi selaku pemberi instruksi dalam bertindak dapat dikenakan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b UU 32/2009.
Sosiologi Algoritma: Membaca Kembali Relasi Sosial di Era Digital Asmawati, Ainul Zulqoifah; Sari, Kurnia Asni; Fitriani, Deska; Hapsari, Yuanita Dwi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 2 (2026): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i2.850

Abstract

Algoritma, yang pada awalnya dipahami sebagai urutan instruksi teknis untuk pemecahan masalah, telah berkembang menjadi agen sosial yang kuat, secara fundamental mendefinisikan kembali dinamika relasi sosial di era digital. Laporan ini menyajikan sebuah tinjauan literatur yang komprehensif, menganalisis bagaimana algoritma digital memediasi, membentuk, dan mereplikasi struktur sosial dalam lanskap kontemporer. Melalui sintesis sumber-sumber dari jurnal nasional dan internasional, studi ini menguraikan tiga dimensi utama: pertama, pergeseran peran algoritma dari sekadar alat teknis menjadi mediator interaksi dan pembentuk komunitas; kedua, perannya sebagai "kurator identitas" yang memengaruhi pembentukan identitas individu dan kolektif; dan ketiga, implikasinya terhadap struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial melalui fenomena seperti pengawasan digital dan bias algoritmik. Laporan ini berargumen bahwa relasi sosial di era ini adalah hasil dari lingkaran umpan balik yang kompleks antara manusia dan sistem algoritmik, yang sering kali menghasilkan konsekuensi sosial yang tidak disengaja. Hasilnya menggarisbawahi urgensi bagi sosiologi untuk mengadopsi lensa kritis guna menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh masyarakat yang diatur secara algoritmik, seperti polarisasi, erosi otonomi, dan ketidaksetaraan pengetahuan.
Literature Review: Efektivitas Berbagai Game Edukasi Terhadap Pengetahuan dan Sikap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Salsabiella, Putri Keysa Alya; Kusumaningsih, Meilia Rahmawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 2 (2026): February
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i2.889

Abstract

Remaja merupakan kelompok usia 10–19 tahun yang berada pada fase perkembangan penting dan rentan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi akibat rendahnya pengetahuan dan sikap, yang dipengaruhi oleh keterbatasan informasi serta metode edukasi yang masih konvensional dan kurang menarik. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya perilaku seksual berisiko, kehamilan tidak direncanakan, serta infeksi menular seksual. Salah satu pendekatan yang dinilai sesuai dengan karakteristik remaja adalah pemanfaatan game edukatif sebagai media pendidikan kesehatan reproduksi. Literature review ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas berbagai game edukatif terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap kesehatan reproduksi pada remaja. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan menelaah artikel penelitian nasional dan internasional yang diperoleh melalui database Google Scholar dan PubMed, dengan kriteria artikel penelitian asli yang terbit dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 12 artikel dianalisis dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan game edukatif, baik dalam bentuk permainan sederhana, simulasi non-digital, aplikasi digital, maupun serious game, efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta kemampuan pengambilan keputusan remaja terkait kesehatan reproduksi. Media permainan edukatif terbukti efektif diterapkan pada remaja usia 13–17 tahun dan 15–18 tahun, serta sesuai dengan karakteristik psikologis remaja yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan cenderung kurang responsif terhadap metode edukasi satu arah. Kesimpulan dari literature review ini menunjukkan bahwa game edukatif merupakan media yang efektif dan relevan sebagai sarana promosi dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja, serta berpotensi memberikan dampak yang berkelanjutan apabila dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik remaja.
Peranan Pengadilan Agama Payakumbuh Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan Syariah Gusnita Gusnita; Mahlil Adriaman
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.856

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Pengadilan Agama Payakumbuh dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan syariah serta mengidentifikasi hambatan teknis yang memengaruhi efektivitasnya. Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara di Pengadilan Agama Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengadilan memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan hukum acara perdata umum (HIR/RBg). Namun secara empiris, sebagian besar permohonan eksekusi ditarik kembali, yang menunjukkan bahwa fungsi aanmaning juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-koersif yang efektif. Adapun hambatan utama adalah tidak ditemukannya objek jaminan (non bevinding), sehingga menimbulkan kesenjangan antara kekuatan hukum normatif jaminan fidusia dan efektivitas pelaksanaannya dalam praktik
Analisis pada Perencanaan Strategis dalam Upaya Mitigasi Kasus Bunuh Diri di Provinsi Bali I Gede Sumitra Jaya; Nunuk Dwi Retnandari
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.890

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, Bali tercatat sebagai provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia. Namun demikian, integrasi isu bunuh diri dalam sistem perencanaan pembangunan daerah masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterpaduan kebijakan mitigasi bunuh diri dalam dokumen perencanaan strategis daerah serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang muncul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen terhadap RPJMD Provinsi Bali, RKPD tahun 2022–2025, serta Renstra perangkat daerah yang berkaitan dengan sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program terkait kesehatan mental telah muncul dalam dokumen perencanaan daerah, seperti pelayanan kesehatan jiwa, rehabilitasi sosial, dan pembinaan mental spiritual. Namun demikian, program tersebut belum secara eksplisit menargetkan pencegahan bunuh diri dan indikator kebijakan masih berfokus pada cakupan layanan atau keluaran program. Temuan ini menunjukkan adanya policy integration gap antara fenomena bunuh diri dan respons kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi kebijakan lintas sektor serta pengembangan indikator kebijakan yang secara langsung menargetkan mitigasi bunuh diri.
Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan: Mahkamah Agung RI No.76K/Pid.Sus/2022) Theresia Deliana; Edi Yunara; Syarifah Lisa Andriati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.906

Abstract

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menelantarkan suami, istri, atau anak dalam lingkup keluarga, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Pid.Sus/2022. Putusan tersebut memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT Mdn yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 842/Pid.Sus/2020/PN Rap, khususnya terkait pidana pengganti denda, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga antara lain ketergantungan ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah, kekerasan dalam penyelesaian konflik, budaya patriarki, serta rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi perlindungan dari keluarga dan aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, serta bimbingan rohani. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, namun sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera karena lebih menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan pelaku.
Mahkamah Syar’iyah dan Legalitas Perkawinan: Analisis Kewenangan Terhadap Isbat Nikah Mahkamah Sar’iyah di Kuala Simpang Cut Hasmiyati; Poppy Setyaningsih; An-Nisa Intan Fadhila; Safa Sabila Hsb
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.909

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris , menggabungkan pengamatan dan diskusi dengan individu-individu yang relevan , termasuk hakim Pengadilan Syariah , panitera , dan anggota masyarakat yang mencari pengesahan perkawinan . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kewenangan Pengadilan Syariah Kuala Simpang dalam menentukan pengesahan perkawinan dan proses pelaksanaannya . Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pengadilan Syariah Kuala Simpang berwenang untuk memutuskan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan pengesahan perkawinan dilakukan dalam sidang yang mengevaluasi aspek yuridis , normatif , dan ijtihad hakim , dan juga didukung oleh program pengesahan perkawinan yang terintegrasi dengan instansi terkait . Tata cara pencatatan perkawinan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang meliputi tahapan administrasi dan pemeriksaan calon pengantin . Penetapan pengesahan perkawinan oleh Mahkamah Syariah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi status perkawinan masyarakat.
Akuntabilitas dan Transparansi Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Muhammad Fajar Dalimunthe; Faisal Akbar; Eka NAM Sihombing; Abd Harris Nasution
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.910

Abstract

Pemilihan pemimpin pemerintahan pusat dan daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penerapan pemilihan kepala daerah secara serentak berimplikasi pada terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah sebelum terpilihnya pejabat definitif. Kondisi ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat terdapat kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di 24 provinsi serta Bupati/Walikota dan Wakilnya di 247 kabupaten/kota, sehingga total terdapat 271 daerah yang mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pengisian jabatan kepala daerah sementara serta aspek transparansi dalam proses penunjukannya, khususnya dalam menjalankan pemerintahan hingga terpilihnya kepala daerah definitif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori demokrasi, teori negara hukum, serta teori akuntabilitas dan keterbukaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan pengusulan yang dapat berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, proses penunjukan kerap dipengaruhi pertimbangan politis yang lebih menitikberatkan pada kedekatan daripada kompetensi, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip hukum dan menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban penjabat kepala daerah harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya konflik kepentingan. Transparansi dalam proses pengangkatan serta kejelasan alasan penunjukan menjadi hal yang mutlak diperlukan guna menjamin akuntabilitas pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan publik di daerah.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Nasrullah Nasution; Faisal Akbar; Eka NAM Sihombing; Abd Harris Nasution
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 3 (2026): March
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i3.914

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah, namun masih sering dilakukan tanpa partisipasi masyarakat yang optimal sehingga berdampak pada rendahnya kualitas dan tingginya pembatalan peraturan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan, urgensi, dan konsepsi ideal partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dengan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat telah diakui secara normatif, pengaturannya belum memiliki mekanisme yang jelas dan operasional. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai instrumen pengawasan demokratis untuk mencegah lahirnya peraturan daerah yang tidak aspiratif dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat secara aktif, transparan, dan berkelanjutan dalam seluruh tahapan pengawasan guna mewujudkan peraturan daerah yang demokratis, berkualitas, dan berkeadilan.

Page 26 of 26 | Total Record : 259

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2026): March Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue