Articles
520 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Perjanjian Pengambilalihan Manajemen Kerja Antara UD. Je Celluler Dengan UC. Cm Celluler ]]>
<![CDATA[Linvia Ningrat, Baiq Fany]]>;
<![CDATA[Wahyuddin, Wahyuddin]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4871
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara UD. JE Celluler dengan UD. CM Celluler dalam hal pengambilalihan manajemen kerja yang menimbulkan persoalan pembayaran bagi hasil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini terjadi di bawah tangan, dimana perjanjian ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata, adapun ketentuan mengenai pengenaan denda sebagai beban wanprestasi yang tidak tercantum dalam perjanjian kepada pihak kedua karena tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran bagi hasil secara tepat waktu maka dalam pasal 1319 KUH Perdata tetap berlaku terhadap perjanjian.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Hak Perempuan Dan Hak Anak Akibat Ari Perceraian Di Pengadilan Agama Selong ]]>
<![CDATA[Alli Anwar, Abdul Muta]]>;
<![CDATA[Fatahullah, Fatahullah]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4872
<![CDATA[Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Pada kasus perceraian seringkali menimbulkan permasalahan istri dan anak selalu menjadi korban. Hal ini dikarenakan istri dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan dalam menghadapi perkara di pengadilan, sehingga terkadang hak-haknya tidak terpenuhi baik dipersidangan maupun pasca persidangan. Pada tanggal 11 Juli 2017 Mahkamah Agung mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut menjadi dasar hukum dan acuan hakim di Pengadilan Agama Selong untuk memutuskan perkara Perceraian. Dalam penulisan skripsi ini Peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris. Pada pelaksanaannya PERMA No.3 Tahun 2017, munculnya peraturan pendukung dalam menjalankan PERMA tersebut seperti SEMA No.1 Tahun 2017, SEMA 3 Tahun 2018, SEMA No.2 Tahun 2019, dan SEMA No.5 Tahun 2021. hal ini mengakibatkan mengharuskan hakim dalam amar putusannya memerintahkan suami untuk membayar nafkah untuk istri sebelum menjatuhkan ikrar talak dan mendapatkan akta cerai.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Di Desa Manggala Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara ]]>
<![CDATA[Suryani Hamzah, Any]]>;
<![CDATA[Husni, Lalu]]>;
<![CDATA[Sood, Muhammad]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4873
<![CDATA[Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Mataram ]]>
<![CDATA[Citra Suryani, Dwi]]>;
<![CDATA[Asyhadie, H. Zaeni]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4877
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Dikarenakan hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) pihak penggugat dalam hal ini istri yang meminta hak-haknya dan hak anak yang dituangkan dalam bentuk posita dan petitum. Selain itu, pihak yang dibebani kewajiban dalam hal ini tergugat (suami) enggan mengambil akta cerai, sehingga tidak terealisasikannya putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengenai pemberian nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak. 2) Faktor-Faktor Penyebab Hambatan Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram: a) faktor secara umum: penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. b) faktor secara khusus: istri yang tidak memintai hak-haknya, hakim tidak menggunakan hak ex officio, tidak adanya sanksi atau denda untuk tergugat (suami), kurangnya pengetahuan mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2019.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Terhadap Peredaran Daging Sehat Konsumsi ]]>
<![CDATA[Zuliya Rohman, Izza]]>;
<![CDATA[Hikmatiar Al Qindy, Fatria]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4878
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen atas beredarnya daging sehat konsumsi dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging sehat konsumsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berperan sebagai penjamin peredaran produk asal hewan yang diedarkan di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat. Dalam rangka menjamin produk hewan sesuai kewenangannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berwenang melaksakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur turut bertanggung jawab atas kerugian dalam peredaran daging yang tidak sehat, baik kerugian materiil atau kerugian immaterial.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Penaganan Wanprestasi Pada Pengerjaan Proyek Monumen Mataram Metro ]]>
<![CDATA[Dwi Santika, Sri Ayu]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4879
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan yuris terhadap penanganan wanprestasi pada pengerjaan proyek monumen akibat keterlambatan penyelesaian konstrusksi serta upaya hukum terhadap penanganan wanprestasi oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun hasil penelitian ini ialah bentuk wanprestasi yang terjadi adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Pada pengerjaan kontrak kerja konstruksi dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang merupakan bagian dari tidak dipenuhinya prestasi atau isi dari kontak atau bisa disebut wanprestasi. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat dua alternatif yang dapat di tempuh oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi keterlambatan pneyelesaian konstruksi, yaitu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan perpanjangan waktu kontrak yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterlambatan penyelesaian konstruksi bangunan diakibatkan oleh keadaan memaksa atau overmatch yaitu curah hujan tinggi, oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada keterlambatan penyelesaian bangunan yaitu pemberian perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan, dengan memberikan sanksi kepada penyedia jasa sebesar Rp. 560.164,60 perhari.]]>
<![CDATA[Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dalam Event Mxgp Samota Di Sumbawa Besar ]]>
<![CDATA[Rozansyah, Muhammad Aryah]]>;
<![CDATA[HS, Salim]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4880
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa tanah dalam event MXGP Samota antara Pemda Sumbawa dengan pemilik lahan sehingga terjadinya wanprestasi, dan proses pengembalian tanah oleh pemda Sumbawa kepada pemilik lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam hal ini terjadi wanprestasi dimana Pemda Sumbawa membuat surat perjanjian sukarela dalam sewa menyewa tanah namun nyatanya tidak sesuai dengan surat perjanjian sukarela yang ditulis dan ditandatangani kedua pihak. Kedua, proses Pengembalian Tanah oleh Pemda Sumbawa kepada pemilik lahan dilakukan melalui jalur litigasi dengan adanya pembebasan lahan, dengan membuktikan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan bahwa siapa yang berhak memiliki hak atas tanah yang disengketakan.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama ]]>
<![CDATA[Asrar, Nafisatul]]>;
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4881
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam putusan nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan beda agama. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan UU, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati UU (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pengelola Tempat/Obyek Wisata Pantai Wisata Lawata Ketika Terjadi Kecelakaan Terhadap Wisatawan: Studi Dl Kota Bima ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Syahri]]>;
<![CDATA[Irfan, Muhammad]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4882
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan antisipasi kecelakaan pengaturan antisipasi kecelakaan terhadap wisatawan ketika terjadi kecelakaan di tempat wisata pantai Lawata dan untuk mengetahui bentuk tanggungiawab pengelola tempat wisata pantai Lawata ketlka terjadi kecelakaan terhadap wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data berupa Observasi,Wawancara dan Dokumentasi serta studi kepustakaan. Dimana data yang diperoleh dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan antisipasi kecelakaan dilakukan dengan menempatkan petugas keamanan di pintu masuk dan keluar serta disepanjang bibir pantai dan pemasangan CCTV di beberapa titik rawan. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pengelola yaitu bagi yang mengalami kecelakaan ringan maupun berat akan diberikan fasilitas kesehatan dan bagi yang meninggal serta cacat akan diberikan dana bantuan oleh Dinas Pariwisata yang berasal dari Pemerintah Kota Bima.]]>
<![CDATA[Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dalam Perspektif Pariwisata ]]>
<![CDATA[Hadi Adha, Lalu]]>;
<![CDATA[Asyhadie, H. Zaeni]]>;
<![CDATA[Kusuma, Rahmawati]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4914
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindugan tenagakerja, sekaligus sebagai upaya penegak hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh termasuk hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Penelitian bertujuan menganalisis secara mendalam eksistensi pengaturan Sistem hukum pengawasan orang asing dan pnggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dan dijadikan sebagai landasan yuridis yang berlaku secara nasional umumnya, dan Peraturan -peraturan daerah yang diterbitkan khususnya yang berlaku di daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Metode penelitian dilakukan secara normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian Sistem pengawasan penggunaan TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia oleh pemberi kerja memiliki keterkaitan dengan aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek bidang hukum keimigrasian, namun tidak ditemukan dalam peraturan yang erkaitan dengan kepariwisataan.]]>
