cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 33   34   35   36   37 
Pengawasan Terhadap Peredaran Pewarna Kuku Tanpa Izin Edar Di Kota Pontianak Sihombing , Herbin Mardongan; Rohman, Adi Nur
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan regulasi terkait peredaran produk cat kuku ilegal di Kota Pontianak dan untuk menilai kepatuhannya terhadap kerangka hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019. Meningkatnya temuan produk kosmetik ilegal menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan kepatuhan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor pendorong di balik penyebaran luas produk ilegal dan hambatan struktural yang dihadapi dalam proses pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, dengan meneliti hukum sebagai fenomena sosial. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pejabat BPOM dan pelaku bisnis, serta pemeriksaan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa antara tahun 2023 dan 2025, lebih dari 200 jenis produk kosmetik tanpa izin distribusi telah diidentifikasi, dengan tingkat pelanggaran yang tinggi di pasar tradisional dan platform perdagangan digital. Kapasitas kelembagaan yang lemah, kesadaran hukum konsumen yang rendah, dan akses mudah ke produk ilegal impor ditemukan sebagai faktor penyebab utama. Hasil ini menyoroti urgensi penguatan koordinasi antarlembaga, reformasi sistem pemantauan berbasis teknologi, dan peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk mencapai perlindungan konsumen yang efektif.
Faktor Penghambat Pelaksanaan Digital Evidence Musa, Mohamad Afdal
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1900

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penggunaan digital evidence. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang dianalasis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Terdapat faktor penghambat signifikan dalam penggunaan digital evidence yaitu keterbatasan pemahaman teknologi oleh aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, belum adanya standardisasi digital forensik nasional yang menyeluruh, serta kekosongan norma eksplisit dalam KUHAP terkait bukti digital. Meskipun sudah memiliki landasan hukum, penerapan bukti digital dalam proses peradilan masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia (kompetensi teknis aparat), kurangnya fasilitas forensik digital, belum optimalnya koordinasi antarpenegak hukum, serta belum seragamnya prosedur pembuktian bukti digital di persidangan. Olehnya, penting reformasi hukum acara pidana (KUHAP) diperlukan agar bukti digital secara eksplisit diakui dalam daftar alat bukti formal, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembuktian modern.  Ditujukan kepada Legislatif dan Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM). Selain itu, Pemerintah melalui aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam bidang digital forensik, melalui pelatihan rutin, kerja sama dengan ahli teknologi, dan pemanfaatan perangkat lunak pendukung. Penting pula membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya perdagangan manusia berbasis digital, serta cara melaporkan indikasi kasus melalui kanal digital yang tersedia. Ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosialisasi Publik.
Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelakku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Di Gorontalo Musa, Allif R
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1901

Abstract

Tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial, yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang parah bagi korban, terutama anak-anak. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan upaya diversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi diversi dalam kasus penyebaran video porno di Kepolisian Daerah Gorontalo, khususnya ditinjau dari aspek pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan studi kasus. Hasil analisis kasus menunjukkan bahwa meskipun proses diversi secara formal berhasil mencapai kesepakatan , perlindungan hukum substantif terhadap korban belum optimal. Kegagalan keluarga pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi (santunan) sebesar Rp. 20.000.000,- yang telah disepakati , menunjukkan proses diversi tidak efektif dalam mewujudkan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan korban. Kesimpulannya, penerapan diversi dalam kasus ini belum sepenuhnya menjamin hak restitusi dan pemulihan korban anak, sehingga diperlukan pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi pelanggaran kesepakatan diversi.
Implementasi Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur Sinaga, Andres Rusmadi; Edrisy , Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1916

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kebebasan berekspresi food vlogger dalam perspektif hukum Indonesia melalui tinjauan yuridis atas dugaan pencemaran nama baik dalam konten Codeblu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa konten ulasan kuliner dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi sepanjang disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan dilandasi itikad baik. Sebaliknya, konten yang disampaikan tanpa kehati-hatian dan berpotensi merugikan reputasi pihak lain dapat menimbulkan implikasi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Analisis Hukum Review Buruk Restoran Terhadap Pelaku Usaha yang dilakukan oleh Food Vlogger Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Randa, I Komang; Haikal, Ahmad Noval Khaekal
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik usaha makanan dan minuman yang menerima ulasan konsumen, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kedudukan hukum dan kerangka peraturan mengenai kapasitas vlogger makanan untuk memberikan ulasan negatif, yang dinilai dari perspektif undang-undang yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji ambiguitas hukum mengenai pengusaha makanan dan minuman yang menerima ulasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi pengusaha makanan dan minuman dari ulasan yang merugikan dan tidak berdasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d. Jika sebuah ulasan mengandung fitnah atau informasi yang menyesatkan, pengusaha dapat menempuh jalur hukum. Sementara itu, para vlogger makanan, sebagai konsumen, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat berdasarkan Pasal 4 huruf c dan d tetapi harus berhati-hati agar tidak memfitnah pemilik usaha. Ulasan negatif dan tidak objektif dapat menyebabkan konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana, jika terbukti merugikan orang lain.
Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Kasus Kekerasan Seksual Era Soeharto dalam Penegakan UU 26/2000 Pebrianti, Putri; Al Zahra, Siti Huzaifah; Al Majid, Anisa Rachmania; Harahap, Khairunnisa Fathinah; Iryana, Agus
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1918

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan seksual pada fase akhir pemerintahan Soeharto, khususnya dalam konteks kerusuhan Mei 1998. Pembahasan mencakup tingkat kesesuaian langkah pemerintah dengan standar HAM, hambatan normatif dan kelembagaan yang dihadapi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta sejauh mana mekanisme Pengadilan HAM ad hoc berfungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berbasis studi pustaka, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual Mei 1998 yang sebagian besar dialami perempuan keturunan Tionghoa memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Meski demikian, upaya penyelesaian hukum masih terhambat oleh berbagai persoalan, seperti ketergantungan politik dalam mekanisme Pengadilan HAM ad hoc dan lemahnya koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Keberlanjutan aksi Kamisan juga menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap tidak adanya akuntabilitas yudisial. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala politik, regulasi, dan struktural terus menghambat penyelesaian efektif atas kasus kekerasan seksual 1998.
Legalitas dan Denotasi Pertambangan Ilegal di Indonesia Al Farizy, Zippo Iqbal; Edrisy, Ibrahim Fikma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1928

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kegiatan pertambangan Ilegal (tanpa ijin). dengan menggunakan metode Normatif, pertambangan illegal tersebut dapat terurai masalah-masalah yang ada dalam kategori Ilegal (tanpa ijin). mulai dari, perijinan, penerapan sanksi, penegakan hukum, sanksi pejabat pemerintah hingga ke masyarakat terdekat pertambangan. karena menjadi Fenomena yang menimbulkan masalah pada lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum. tulisan ini menguraikan Denotasi (pengertian) Pertambangan illegal, mengkaji kerangka hukum Nasional yang mengaturnya, menganalisis konsekuensi hukum dan non hukum, serta menawarkan rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum untuk menanggulangi praktik tersebut. kajian mengacu pada Undang-Undang dan peraturan pelaksana serta literatur hukum dan kajian kebijakan terkini.
Analisis Perlindungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Citrawati, Ni Nengah Agustin; Manika, Agus Surya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1929

Abstract

Penelitian ini menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Perlindungan terhadap Jaksa menjadi isu penting mengingat meningkatnya risiko ancaman, intimidasi, dan gangguan keamanan yang dihadapi Jaksa, khususnya dalam penanganan perkara strategis seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis dasar hukum keterlibatan TNI dalam memberikan perlindungan kepada Jaksa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan supremasi sipil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam memberikan perlindungan kepada Jaksa memiliki dasar hukum tertentu, terutama dalam kondisi khusus yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan nasional. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan pembatasan kewenangan TNI agar tidak menimbulkan tumpang tindih tugas dengan aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan koordinasi yang kuat antara TNI dan Kejaksaan guna menjamin perlindungan Jaksa secara efektif tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan pembagian kewenangan.
Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Colector Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Pada Polres Goroontalo Kota) Sidiki, Wandika Prasetyo
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1938

Abstract

Penelitian ini mengkaji proses penegakan hukum pidana oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gorontalo Kota terhadap kasus penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan, serta menganalisis dampak hukumnya pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak. Menggunakan metode penelitian hukum empiris normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kepolisian secara tegas memisahkan sengketa perdata (wanprestasi) dari tindak pidana murni. Penindakan difokuskan pada perbuatan kriminal berupa kekerasan, pemaksaan, dan perampasan (dikenakan Pasal 365 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP) yang dilakukan oleh debt collector yang bertindak tanpa memenuhi syarat eksekutorial fidusia yang sah. Implikasi dari penegakan hukum ini adalah terciptanya efek jera dan terjaminnya perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen debitur dari tindakan sewenang-wenang di luar koridor hukum.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Cahyani, Cici
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1939

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak, khususnya di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato. Meskipun Perda telah ditetapkan untuk mencegah hewan ternak berkeliaran, masalah perusakan fasilitas umum, kebun, serta gangguan kesehatan dan ketertiban masih ditemukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan deskriptif analitis, serta mengacu pada kerangka teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kendala geografis terkait ketersediaan lahan kandang. Diperlukan peningkatan sosialisasi, penegakan sanksi yang konsisten, dan penguatan koordinasi antarlembaga.

Page 35 of 39 | Total Record : 388

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue