cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 47   48   49   50   51 
Green Policing sebagai Upaya Preventif dan Represif terhadap Kerusakan Alam di Riau Aidil Fitra Ramadhan; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2571

Abstract

Di Riau, perusakan habitat termasuk kebakaran hutan dan lahan kosong, penebangan ilegal, penggundulan hutan, dan kegiatan pertambangan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dalam keadaan ini, diperlukan strategi kepolisian yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pencegahan perilaku kriminal yang berulang. Penelitian ini dilakukan untuk menilai penerapan Green policing sebagai langkah preventif sekaligus penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan di Riau di samping mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya serta menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Kajian ini merupakan studi hukum empiris yang bersifat kualitatif dan terapan dengan memanfaatkan telaah pustaka dan pengamatan langsung serta penelaahan terhadap dokumen. Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan Green policing diwujudkan melalui tindakan pencegahan berupa patroli lingkungan dan kepolisian masyarakat serta edukasi publik dan pembangunan hubungan dengan masyarakat di samping kebijakan represif seperti penjatuhan hukuman terhadap para pelaku dugaan pelanggaran lingkungan. Meskipun demikian berbagai persoalan teridentifikasi seperti minimnya infrastruktur pengawasan dan keterbatasan jumlah personel serta sumber daya pendukung diikuti rendahnya kesadaran warga dan lemahnya kolaborasi antarinstansi. Oleh sebab itu penguatan kapasitas mekanis dan pemanfaatan teknologi pemantauan lingkungan serta perluasan partisipasi masyarakat dan kerja sama antar lembaga menjadi sangat krusial demi meningkatkan efektivitas Green policing. Kegiatan Green policing mampu berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendorong perlindungan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau sekaligus memainkan peran fundamental dalam mendukung upaya konservasi lingkungan.
Faktor Penyebab Dan Dampak Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua Adrian Tola; Heryanto Amalo; Rosalind Angel Fanggi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2588

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki fungsi utama untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mampu kembali dan berintegrasi secara baik di tengah masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut sering terkendala oleh permasalahan overcapacity, yaitu kondisi ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas hunian yang tersedia. Secara nasional, hingga Mei 2025 jumlah penghuni Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia mencapai 275.197 orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 145.747 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 88,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya overcapacity serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap 18 informan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan editing, rekonstruksi, dan tabulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overcapacity di Lapas Kelas IIB Atambua disebabkan oleh keterbatasan fasilitas fisik, tingginya angka kriminalitas terutama pada kasus pelindungan anak, serta fungsi ganda Lapas sebagai Rutan. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan, seperti hak atas pelayanan kesehatan, rasa aman, dan hunian yang layak. Selain itu, overcapacity juga menghambat pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi, meningkatkan beban kerja petugas, serta menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembangunan Rutan khusus, peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan, serta penambahan kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan guna mengatasi permasalahan overcapacity secara efektif.
Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Tasikmalaya: Analisis Normatif Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Hasna Rizki Aulia; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2590

Abstract

Penelitian ini menganalisis standar perlindungan hukum yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan dispensasi kawin dan relevansinya bagi perlindungan hak anak di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Konvensi Hak Anak. Bahan sekunder berupa literatur ilmiah serta informasi resmi lembaga. Bahan hukum diinventarisasi, ditafsirkan secara sistematis, dan dinilai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diterima secara otomatis, melainkan harus dibuktikan dan diuji melalui pemeriksaan yang ramah anak. Hakim wajib mendengar anak, kedua calon mempelai, serta orang tua atau wali masing-masing; memberikan nasihat mengenai risiko pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan kekerasan; serta menilai persetujuan dan kesiapan tanpa paksaan. Kehamilan tidak dengan sendirinya membenarkan pengabulan karena hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan juga mendapat perlindungan konstitusional. Karena tidak menguji penetapan tertentu maupun subjek pascaputusan, penelitian ini membahas risiko normatif, bukan dampak kausal aktual. Penelitian merekomendasikan asesmen terdokumentasi, multidisipliner, dan perlindungan lanjutan yang terkoordinasi.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia Andi Purnomo; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2596

Abstract

Penelitian ini bermaksud menguraikan implementasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi industri yang melakukan pencemaran berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 beserta dengan aturan perubahannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis lewat metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi dapat dilakukan melalui instrumen administratif, keperdataan, dan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan keterkaitan ketiga instrumen penegakan hukum tersebut dalam menanggulangi pencemaran lingkungan oleh korporasi industri, dengan menempatkan penegakan hukum pidana sebagai instrumen represif yang didukung oleh pengawasan dan penerapan sanksi secara terpadu. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya sejumlah hambatan dalam penegakan hukum, meliputi supervisi yang belum optimal, keterbatasan kapasitas personel penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan, harmonisasi kelembagaan, serta ketegasan sanksi perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera.
Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Perkara dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani Pasca Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Dwi Pangarsa Wisnumurti
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkara dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani menempati posisi penting dalam diskursus hukum kesehatan Indonesia karena memperlihatkan ketegangan antara hukum pidana umum dan hukum kesehatan dalam menilai tindakan medis. Di satu sisi, pasien berhak memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang timbul dari pelayanan kesehatan. Di sisi lain, dokter tidak dapat dipidana hanya karena hasil pelayanan berakhir buruk, terlebih ketika tindakan dilakukan dalam situasi klinis yang berisiko dan tunduk pada standar profesi.Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dokter dalam perkara dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dokter pasca undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana dokter dalam perkara dr. Ayu pada rezim sebelumnya masih dipengaruhi oleh logika kealpaan pidana umum dalam Pasal 359–361 KUHP, sementara batas antara risiko medis, pelanggaran disiplin profesi, dan kelalaian pidana belum dioperasionalkan secara memadai. Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, disertai penguatan perlindungan hukum bagi tenaga medis, membuka dasar bagi model pertanggungjawaban pidana yang lebih proporsional. Rekonstruksi yang ditawarkan menempatkan pemeriksaan disiplin profesi sebagai filter awal, membedakan risiko medis dari deviasi profesional, dan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir untuk penyimpangan profesional yang serius dan terbukti memiliki hubungan kausal dengan kerugian pasien.
The Role of The Asahan District Prosecutor’s Office in Terminating Prosecution Based on Restorative Justice in Traffic Accidenct Cases Resulting in Death Clara Hotmaida Siregar; Abdul Rahman Maulana Siregar; Rahmayanti Rahmayanti
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2654

Abstract

This study aims to examine the role of the Asahan District Prosecutor’s Office in implementing the termination of prosecution based on restorative justice in traffic accident cases resulting in fatalities. This research adopts a normative legal approach, focusing on the analysis of applicable positive legal norms, including statutory regulations, legal principles, and legal doctrines related to the role of the Prosecutor’s Office in applying restorative justice mechanisms. The findings indicate that the Asahan District Prosecutor’s Office plays a significant role in facilitating case resolution through a restorative justice approach by considering humanitarian values, reconciliation between the offender and the victim’s family, and the restoration of the original condition. The termination of prosecution is carried out in accordance with prevailing legal provisions, particularly the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning the termination of prosecution based on restorative justice. However, in practice, several challenges remain, including differing public perceptions of justice, limited understanding among the parties involved, and emotional factors experienced by the victim’s family in accepting reconciliation. This study concludes that the application of restorative justice in fatal traffic accident cases can serve as an effective alternative dispute resolution mechanism, provided that both formal and substantive requirements are fulfilled and supported by mutual agreement between the parties. Therefore, it is necessary for the Prosecutor’s Office to enhance its role through increased public outreach, strengthening the capacity of law enforcement officers, and developing clear guidelines to ensure legal certainty and a sense of justice within society.
Legal Analysis of Judges Considerations on The Differences in Decisions of Acuitting All Legal Claims at The District Court Level and The Cassation Level in Cases of Illegal Plantation Land Control Erlina Damanik; Abdul Rahman Maulana Siregar; Ismaidar Ismaidar
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2655

Abstract

This study aims to analyze the judicial reasoning underlying the differences in decisions of acquittal from all legal charges (onslag van alle rechtsvervolging) between the District Court and the cassation level in cases involving unlawful control of plantation land. These differing decisions indicate variations in legal interpretation, particularly regarding the application of the elements of criminal offenses and the assessment of evidentiary facts presented during trial. The research employs a normative legal method with both statutory and case-based approaches. Data were collected through library research, including the analysis of court decisions, statutory regulations, and relevant legal literature. The findings reveal that judges at the District Court level, acting as judex facti, tend to focus on factual examination and conclude that the defendant’s conduct does not fulfill the elements of a criminal offense, resulting in a decision of acquittal from all charges. In contrast, at the cassation level, the Supreme Court, as judex juris, identifies errors in the application of law by the judex facti, particularly in interpreting the element of unlawfulness and the relationship between the defendant’s actions and the applicable criminal provisions. These differences in judicial decisions reflect the existence of interpretative space within criminal law, as well as the importance of consistency in the application of legal norms.This study concludes that such discrepancies in judicial decisions are influenced not only by the factual circumstances of the case but also by the perspectives of judges in interpreting the law. Therefore, clearer guidelines are required to ensure legal certainty and uniformity in judicial decisions within criminal justice practice.
Legal Certainty Regrading the Authority to Calculate State Losses in Corruption Cases Sakramen Sembiring; Abdul Rahman Maulana Siregar; Sumarno Sumarno
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2656

Abstract

This study aims to examine legal certainty concerning the authority to calculate state financial losses in corruption cases, while also assessing the implications arising from overlapping institutional mandates within judicial practice. The central issue lies in regulatory inconsistencies and differing interpretations regarding which institutions are authorized to determine state losses, often involving the Audit Board of Indonesia (BPK), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), as well as independent experts. This research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of court decisions and relevant legal literature.The findings reveal that the absence of clear and consistent regulations governing the authority to assess state losses contributes significantly to legal uncertainty in the evidentiary process of corruption cases. Divergent perspectives between law enforcement agencies and auditing institutions lead to inconsistent judicial decisions, thereby undermining the principles of legal certainty and justice. Furthermore, reliance on loss calculations produced by different institutions without uniform standards raises doubts regarding the validity and reliability of the quantified state losses used as the basis for criminal sentencing. In conclusion, regulatory harmonization and a clear delineation of institutional authority are urgently required to ensure legal certainty in the enforcement of anti-corruption laws. Such measures are essential to promote a fair, transparent, and accountable judicial system.
Kepastian Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Sudah Dilakukan Novasi Objektif Terkait Sengketa Eksekusi Jaminan Fachrul Prakoso Utomo; Taqiyuddin Kadir; Felicitas Sri Marniati
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2681

Abstract

Perjanjian kredit merupakan dasar hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang dalam praktiknya sering mengalami perubahan melalui novasi objektif. Perubahan terhadap isi atau objek perikatan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum keberlakuan akta perjanjian kredit, khususnya ketika terjadi sengketa eksekusi jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum akta perjanjian kredit yang telah dilakukan novasi objektif serta mengkaji akibat hukumnya terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan perbankan, serta putusan pengadilan yang relevan, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menyimpulkan, Penyelesaian sengketa terkait eksekusi jaminan dilakukan melalui jalur litigasi, meskipun debitur mengharapkan adanya kebijakan yang memberikan kelonggaran, namun pihak kreditur melihat fakta bahwa telah terjadi wanprestasi. Maka kreditur melakukan eksekusi melalui pengadilan. Kepastian hukum didapat dari klausul perjanjian kredit yang sudah dilakukan novasi yang memberikan suatu peluang untuk memberikan perpanjangan kembali terkait dilakukanya rescheduling, reconditioning, dan restructuring memberikan ketidakpastian bagi debitur karena hal tersebut tunduk sepenuhnya pada kebijakan Bank selaku kreditur untuk memberikan atau tidak memberikan perpanjangan jangka waktu kredit, yang pada akhirnya Bank selaku kreditur melakukan eksekusi jaminan atas dasar terjadinya wanprestasi debitur, yang mana hal tersebut kontradiktif dengan pemahaman debitur yang masih mengharapkan perpanjangan jangka waktu kredit sesuai dengan klausul tersebut. Dengan demikian kepastian hukum atas permasalahan tersebut baru akan tercapai setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Analisis Fiqih Jinayah terhadap Modus Penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang Mengatasnamakan Dukcapil di Kota Palembang Tia Rahma Dila; Erniwati Erniwati; Donny Meilano
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2702

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Fiqih Jinayah terhadap modus penipuan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk penipuan yang memanfaatkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi pembuatan IKD. Penelitian ini mengkaji bentuk modus operandi yang dilakukan pelaku serta tinjauan Fiqih Jinayah terhadap perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan (field Research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melakukan study yang mendalam dan secara langsung, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan melalui penyebaran informasi palsu, penyalahgunaan identitas Dukcapil, pengiriman tautan atau aplikasi palsu, serta permintaan data pribadi korban dengan mengatasnamakan proses aktivasi IKD.Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan penyalahgunaan data pribadi korban. Dalam perspektif Fiqih Jinayah, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi mengandung unsur penipuan (tadlis) dan kerugian (dharar). Oleh karena itu, penentuan sanksi terhadap pelaku berada dalam kewenangan ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kemaslahatan masyarakat

Page 49 of 51 | Total Record : 503

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue