cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 46   47   48   49   50 
Efektivitas Normatif Gugatan Sederhana dalam Tiga Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Adelia; Nizaruddin; Moelki Fahmi Ardliansyah
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas normatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara spesifik pada tiga putusan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Objek penelitian dibatasi pada Putusan Nomor 01/Pdt.GS/2020/PA.Tnk, Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk, dan Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PA.Tnk. Hasil analisis terhadap ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya kepatuhan normatif terhadap prosedur gugatan sederhana berdasarkan tiga indikator operasional: (1) penghitungan durasi penyelesaian perkara berdasarkan hari kerja sejak sidang pertama yang terbukti berada di bawah batas maksimal 25 hari; (2) pembebanan panjar biaya perkara secara formal yang relatif ringan sesuai radius pengadilan; dan (3) penelusuran ratio decidendi hakim yang konsisten menolak tuntutan asesoris demi menjaga karakteristik kesederhanaan peradilan. Berdasarkan ketiga kasus tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan prosedural dan konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum acara menjadi faktor krusial dalam menjaga efektivitas mekanisme gugatan sederhana secara normatif.
Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum di Era Digitalisasi Muhammad Fahrul Ikwan Ritonga; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2583

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji secara normatif keterlibatan kepolisian dalam penegakan hukum di era digital, mencakup fungsi preventif dan represifnya, landasan hukum yang mendasarinya, serta hambatan dan langkah-langkah penting untuk penguatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam penegakan hukum di era digitalisasi mencakup fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dilakukan melalui patroli siber, peningkatan literasi hukum digital masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan platform digital. Sementara itu, fungsi represif dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber, pengumpulan serta pengamanan alat bukti elektronik, penerapan forensik digital, dan kerja sama lintas yurisdiksi. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut perlu tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, penegakan hukum di era digitalisasi memerlukan penguatan kapasitas kepolisian dalam aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kerja sama lintas sektor dengan tetap menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Efektivitas Pelaksanaan Hak Hadhanah Pasca Perceraian dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Nisrina Rohmi Astuti; Miftahatul Qodiriyyah; Oom Mukarromah
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2595

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai literatur dan fenomena sosial terkait pelaksanaan hadhanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan hak hadhanah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, hubungan antara mantan suami dan istri, serta faktor budaya dan psikologis anak. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pelaksanaan hadhanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum keluarga Islam, optimalisasi peran Pengadilan Agama, serta peningkatan kesadaran orang tua agar pelaksanaan hak hadhanah dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.
Akta Perdamaian sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Keadilan Restoratif di Pengadilan Agama Sumber Slamet Supriyadi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2620

Abstract

Penelitian ini menganalisis Akta Perdamaian sebagai sarana penyelesaian sengketa waris berbasis keadilan restoratif di Pengadilan Agama Sumber. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilaksanakan pada Februari–Maret 2026 melalui 12 wawancara semi-terstruktur yang melibatkan tiga hakim mediator, dua aparatur pengadilan, dua advokat, dan lima pihak berperkara. Wawancara didukung oleh empat sesi observasi terbatas dan analisis terhadap 16 dokumen anonim yang terdiri atas delapan berkas perkara, empat laporan mediator, dan empat Akta Perdamaian. Data dianalisis melalui pengodean tematik dan diuji dengan triangulasi sumber serta metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memfasilitasi perundingan dan membantu para pihak merumuskan Kesepakatan Perdamaian, sedangkan majelis atau hakim pemeriksa perkara menguatkannya dalam Akta Perdamaian. Kesepakatan memiliki karakter restoratif apabila dibentuk secara sukarela, mengakui kepentingan setiap ahli waris, memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan keluarga, menjamin kesetaraan negosiasi, dan memuat kewajiban yang dapat dilaksanakan. Akta Perdamaian berkekuatan mengikat dan eksekutorial apabila objek waris, kedudukan hukum para pihak, serta klausul pelaksanaannya dirumuskan secara jelas dan tidak merugikan pihak ketiga. Pelaksanaannya masih terhambat oleh konflik emosional berkepanjangan, penguasaan objek secara sepihak, rendahnya itikad baik, campur tangan keluarga, dan keterbatasan literasi hukum. Karena itu, kompetensi mediator, edukasi hukum, verifikasi dokumen, dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan perlu diperkuat.
Perlindungan Hak Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak dalam Mendukung SDGs di Kabupaten Bogor Lindri Purbowati; Rara Amalia Cendhayanie; Marissa Kemala Dirgantini; Ario Wendra; Liza Rahmi Oktaviana; Gloria Yoko Anastasya; Opah Latifah
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2632

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur serta mengkaji upaya perlindungan hak anak yang dilakukan untuk mencegah praktik tersebut di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui pengumpulan data empiris melalui wawancara kepada narasumber dan informan serta studi kepustakaan yang didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang utama adalah pergaulan bebas serta kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial. Sementara itu, upaya perlindungan hak anak dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, peningkatan akses pendidikan, program pendidikan pranikah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan hak anak yang sekaligus mendukung pencapaian SDGs, khususnya Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan Tujuan 5 tentang kesetaraan gender. Diperlukan penguatan implementasi kebijakan serta partisipasi aktif masyarakat untuk menekan angka perkawinan di bawah umur secara berkelanjutan.
Dilema Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di Kota Jambi Hamdani Padli; Ardian Kurniawan; Syamsu Hadi; Zulqarnain; Nova Bela Dhyta
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2687

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong keterlibatan anak, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan diversi, serta merumuskan alternatif kebijakan yang seimbang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku anak, dan pihak terkait lainnya, serta didukung oleh dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana begal di Kota Jambi didominasi oleh anak yang berasal dari keluarga rentan, mengalami putus sekolah, dan terpengaruh oleh kelompok sebaya yang menormalisasi kekerasan sebagai bagian dari identitas sosial perkotaan. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar aksi begal dilakukan secara berkelompok melalui jaringan pertemanan yang terbentuk di lingkungan dengan pengawasan keluarga yang lemah. Kendala penerapan diversi tidak hanya berasal dari pembatasan normatif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga dari kuatnya tuntutan masyarakat Kota Jambi terhadap penindakan represif terhadap pelaku begal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan restorative justice yang dimodifikasi dengan melibatkan keluarga, komunitas lokal, dan lembaga sosial guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih seimbang, humanis, dan kontekstual.
Talak melalui Media Elektronik dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Empat Negara Nisrina Rohmi Astuti; Sayehu Sayehu
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2539

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan talak digital dalam hukum Islam serta membandingkan pengaturannya di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Mesir. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan talak digital dalam fikih kontemporer masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama menganggap talak digital sah apabila memenuhi syarat dan rukun talak, terutama adanya kejelasan lafaz, niat, dan bukti yang autentik, sedangkan sebagian lainnya menuntut verifikasi tambahan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Penelitian ini juga menemukan bahwa negara-negara Muslim cenderung memperkuat peran negara dalam mengawasi perceraian melalui mekanisme pencatatan, verifikasi, dan digitalisasi layanan peradilan. Indonesia dan Malaysia mewajibkan pengesahan perceraian melalui lembaga peradilan, sedangkan Pakistan dan Mesir masih mengakui talak yang dijatuhkan suami dengan tetap mensyaratkan pengawasan negara. Dengan demikian, perkembangan talak digital menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah, kepastian hukum, dan pemanfaatan teknologi dalam hukum keluarga Islam kontemporer
Perlindungan Konsumen Atas Sisa Kuota Internet Pasca Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 Achmad Febriansyah; Wulan Windiarti
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2549

Abstract

Artikel ini menganalisis perlindungan konsumen atas sisa kuota internet setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut memberi pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi dengan mewajibkan penyelenggara menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023, KUHPerdata, serta Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 33/PUU-XXIV/2026. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa aktif tidak otomatis melanggar hukum hanya karena tercantum dalam kontrak baku. Legalitasnya harus diuji melalui tiga lapis: kepatuhan terhadap kewajiban menyediakan pilihan layanan pelindung; transparansi dan keabsahan klausula berdasarkan hukum perlindungan konsumen; serta pemenuhan prestasi dan ketersediaan pemulihan individual. Paket non-rollover tetap mungkin ditawarkan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan praktis apabila tidak ada layanan yang melindungi nilai ekonomi sisa kuota. Perlindungan dapat berupa rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau mekanisme lain yang proporsional. Kebaruan artikel adalah model uji tiga lapis yang memisahkan kewajiban konstitusional, pengendalian klausula baku, dan pemulihan konsumen.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Investasi Asing Di Provinsi NTT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) Dwi Auliyah Tammala; Orpa Juliana Nubatonis; Petornius Damat
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.2568

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian penanaman modal asing di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta menilai kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan analitis (analytical approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda NTT Nomor 3 Tahun 2025 secara formal telah selaras dengan UUPM, terutama dalam pengaturan penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas dan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Namun, kepastian hukum secara substantif belum sepenuhnya terpenuhi. Permasalahan ditemukan pada belum optimalnya pengaturan bidang usaha prioritas daerah, kebutuhan penguatan ketentuan transisi dan penyesuaian badan usaha, serta belum terperincinya mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan perizinan. Selain itu, persoalan sengketa lahan dan pengawasan perizinan menunjukkan bahwa kepastian hukum investasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi dan efektivitas implementasinya. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan penyempurnaan regulasi daerah, penguatan koordinasi perizinan, integrasi verifikasi legalitas objek investasi, dan peningkatan pengawasan untuk mewujudkan kepastian hukum yang lebih efektif bagi investor asing sekaligus mendukung pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Timur.
Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Tanah Sebagai Harta Bersama Yang Masih Ditangguhkan Sebagai Jaminan Hutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Kupang Nomor 163/Pdt.G/2022/Pn Kpg) Paramita Oktaviani Rihi Kana; Juliana Susantje Ndolu; Husni Kusuma Dinata
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembagian tanah sebagai harta bersama yang masih dibebani jaminan utang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 163/Pdt.G/2022/PN Kpg. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya objek berupa tanah seluas 260 m² beserta bangunan yang diperoleh selama perkawinan, tercatat atas nama salah satu pihak, dan kemudian dijadikan jaminan utang kepada Bank BTN. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan tanah sebagai harta bersama, kewenangan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, serta pelaksanaan pembagian ketika objek masih terikat Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tercatat atas nama salah satu pihak. Namun, pembagian objek secara langsung tidak dapat mengesampingkan Hak Tanggungan yang melekat pada tanah karena kreditur memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan hak mantan suami dan mantan istri dengan kepentingan kreditur. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi relevan karena objek harta bersama masih dijadikan agunan utang. Putusan niet ontvankelijke verklaard menunjukkan adanya hambatan hukum terhadap pelaksanaan pembagian objek selama hubungan jaminan masih berlangsung, tanpa serta-merta menghilangkan status tanah sebagai harta bersama.

Page 48 of 51 | Total Record : 503

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue