cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 47   48   49   50   51 
Pelaksanaan Perjanjian Waralaba antara PT Indomarco Prismatama dan Penerima Waralaba Gerai Indomaret di Jalan Piet A. Tallo Mariana Apriliana Nelci Hayong; Helsina Fransiska Pello; Husni Kusuma Dinata
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian waralaba PT Indomarco Prismatama berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan regulasi penyelenggaraan waralaba setelah berlakunya PP Nomor 35 Tahun 2024. Kajian difokuskan pada kedudukan hukum para pihak, syarat dan materi minimum perjanjian waralaba, keseimbangan hak dan kewajiban, serta aspek administratif penyelenggaraan waralaba. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba merupakan hubungan kontraktual yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh syarat sah perjanjian, asas itikad baik, keseimbangan, serta ketentuan khusus mengenai waralaba. Perjanjian waralaba setidaknya perlu memberikan kejelasan mengenai identitas para pihak, kegiatan usaha, penggunaan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha, hak dan kewajiban para pihak, fee atau royalty, serta pembinaan. Selain itu, pelaksanaan hubungan waralaba harus disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hubungan waralaba tidak hanya bergantung pada kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian, tetapi juga pada kesesuaian hubungan tersebut dengan ketentuan hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.
Kajian Kriminologis Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Kupang Patrick Charly Marcos Twenly Mella; Debi F. Ng. Fallo; Rosalind Angel Fanggi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2711

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab peredaran rokok ilegal, dampak yang dipersepsikan, serta upaya penanggulangan oleh Bea dan Cukai di Kota Kupang dari perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual, konsumen, dan petugas Bea dan Cukai, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Informan ditentukan secara purposive sampling, sedangkan data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan karena harga rokok ilegal lebih murah dan memberikan keuntungan lebih besar bagi pedagang. Faktor sosial turut memperkuat peredaran melalui pengaruh teman, pelanggan, pemasok, dan lingkungan pergaulan. Terdapat pula kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan masyarakat karena sebagian informan mengetahui status ilegal rokok tersebut tetapi tetap membeli atau menjualnya. Dampak yang dipersepsikan meliputi potensi berkurangnya penerimaan cukai, persaingan usaha tidak sehat, normalisasi perilaku ilegal, dan berulangnya pelanggaran. Bea dan Cukai telah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penanggulangan perlu diperkuat melalui pemerataan sosialisasi, peningkatan efektivitas pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penelusuran rantai distribusi hingga pemasok dan distributor.
Proporsionalitas dan harmonisasi norma penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Dani Rahmat; Diding Rahmat
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2729

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesesuaian norma penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan prinsip kebijakan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum pajak. Analisis dilakukan terhadap ketentuan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya perubahan ancaman pidana dalam Pasal 39A Undang-Undang KUP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui teori pilihan rasional, efektivitas hukum, dan asas Ultimum Remedium. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi antara Pasal 39A dan Pasal 44B, khususnya mengenai konsekuensi ekonomi penyelesaian perkara. Pasal 44B mensyaratkan pelunasan jumlah pajak disertai denda administratif sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 39A tidak lagi berlaku dan pidana denda tetap memiliki batas maksimum 6 (enam) kali jumlah pajak. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan norma, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan proporsionalitas beban pembayaran dan disinsentif terhadap penggunaan mekanisme penghentian penyidikan. Dalam perspektif Ultimum Remedium, konstruksi Pasal 44B perlu diselaraskan dengan tujuan pemulihan penerimaan negara dan penempatan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif tanpa data empiris mengenai perilaku Wajib Pajak, jumlah perkara, dan dampak penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian Pasal 44B berdasarkan proporsionalitas beban pembayaran, tujuan pemulihan penerimaan negara, dan fungsi Ultimum Remedium.
Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Bea Meterai Hamdi Iska; Diding Rahmat
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2730

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana di bidang Bea Meterai serta kewenangan penyidik dalam penanganannya setelah berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persinggungan materiil antara ketentuan pidana dalam UU Bea Meterai dan KUHP 2023, khususnya mengenai pemalsuan, pembuatan secara melawan hukum, penggunaan atau peredaran Meterai tidak asli, serta penghilangan tanda penggunaan Meterai. Tumpang tindih tersebut tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan keberlakuan KUHP 2023 sebagai aturan yang lebih baru, tetapi perlu mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali dan lex posterior derogat legi priori. Dengan demikian, kewenangan penyidikan ditentukan berdasarkan ketentuan pidana yang diterapkan, disertai koordinasi antara PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Penyidik Polri untuk mencegah dualisme penanganan dan menjamin kepastian hukum.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mekanisme Hukum Adat Ina Esa No Anan di Desa Kuli Aisele Kabupaten Rote Ndao Sarlin Huan; Karolus Kopong Medan; Deddy. R.C.Manafe
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2733

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT melalui mekanisme hukum adat Ina Esa No Anan di Desa Kuli Aisele, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan pihak terkait, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ina Esa No Anan, yang bermakna satu ekor kerbau betina beserta anaknya, merupakan sanksi adat yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna penghormatan terhadap perempuan, tanggung jawab moral pelaku, serta pemulihan keseimbangan hubungan sosial. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Manaleo, tokoh masyarakat, serta keluarga kedua belah pihak. Mekanisme tersebut menunjukkan karakter keadilan restoratif karena berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan keharmonisan masyarakat. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, Ina Esa No Anan memiliki legitimasi dan efektivitas dalam aspek penyelesaian konflik dan pengendalian sosial. Namun, perlindungan korban perlu diperkuat agar mekanisme adat tidak hanya menghasilkan perdamaian, tetapi juga menjamin keselamatan, keadilan, pemulihan, dan pencegahan kekerasan berulang.
Transfer of The National Capital From a Comparative Legal Perspective: A Comparative Study of Brazil (Brasilia), Malaysia (Putrajaya), and Indonesia (Nusantara) Following Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XXIV/2026 Santoso Santoso; Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani; Muslimin Al Maarif; Kriswanto Kriswanto; Ahmad Badru; Indah Dewi Mengasari
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2740

Abstract

The relocation of a nation's capital is the most strategic constitutional decision a government can take. This article comparatively examines three models of capital relocation: Brazil from Rio de Janeiro to Brasilia (1960), Malaysia from Kuala Lumpur to Putrajaya (1999), and Indonesia from Jakarta to Nusantara in East Kalimantan, which is still in process. The study focuses on the comparative legal dimension, particularly the constitutional basis, legal mechanism for activating the relocation, and the role of judicial institutions, with emphasis on the Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XXIV/2026, which was read on May 12, 2026. The decision affirmed that Jakarta remains legitimate as the nation's capital until a Presidential Decree (Keppres) is issued, while also resolving the conflict of norms between the IKN Law and the DKJ Law. Using the functional comparative legal method and the historical-comparative approach, this article finds that: (1) the Brazilian model relies on a constitutional mandate that has existed since 1891, making its activation the strongest; (2) the Malaysian model opted for a partial transfer that was constitutionally safe and administratively successful; (3) the Indonesian model had ambitions like Brazil's but faced constitutional challenges that were resolved by the Constitutional Court through the interpretation of the Presidential Decree as a constitutive requirement. This article recommends that Indonesia immediately issue a Presidential Decree to end the prolonged constitutional uncertainty.
Kewenangan Desa Adat dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kesucian Tempat Suci oleh Wisatawan Asing di Bali Ina Budhiarti Supyan; Atang Hermana; Ira Aryantini Supyan; Sahrul Sahrul
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2741

Abstract

Pelanggaran aturan yang melindungi kesucian tempat suci oleh wisatawan asing di Bali mempertemukan yurisdiksi adat dengan kewenangan negara. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum Desa Adat (kesatuan masyarakat hukum adat Bali), pembagian kewenangan antara Desa Adat, Prajuru Desa Adat, dan Kerta Desa, serta batas koordinasinya dengan kewenangan pidana dan keimigrasian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pluralisme hukum, dan hukum adat. Bahan hukum primer mencakup peraturan nasional dan daerah yang berlaku pada 2026, sedangkan pemberitaan media digunakan hanya sebagai ilustrasi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 secara khusus memberi Kerta Desa kewenangan menerima, memeriksa, dan menyelesaikan wicara adat. Keterikatan wisatawan tidak tepat hanya diturunkan dari kategori tamiu (orang luar yang berada sementara atau bertempat tinggal serta tercatat di Desa Adat), karena Pasal 8 ayat (2) huruf c mensyaratkan keberadaan sementara atau tempat tinggal sekaligus pencatatan di Desa Adat. Namun, Pasal 12 mewajibkan setiap orang yang berada atau bertempat tinggal di palemahan Desa Adat menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban. Pemulihan adat tidak otomatis menimbulkan ne bis in idem dan tidak menggantikan kewenangan negara atas Pencegahan, Penangkalan, Detensi Keimigrasian, Deportasi, serta Tindakan Administratif Keimigrasian. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi batas antara kewenangan adat yang restoratif dan kewenangan negara yang koersif-keimigrasian, serta model koordinasi yang mempertahankan yurisdiksi masing-masing.
Batas Kewenangan Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Jinayat dalam Kasus Ikhtilath di Banda Aceh Sri Mulia; Wahyu Ramadhani
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2742

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas kewenangan peradilan adat gampong dan sistem peradilan jinayat di Aceh melalui studi kasus berbasis dokumen publik atas perkara ikhtilath di Banda Aceh tahun 2026 yang berkaitan dengan siaran langsung TikTok. Penelitian menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dilengkapi analisis data register perkara dan publikasi resmi lembaga. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025, serta Keputusan Bersama Tahun 2011 tentang peradilan adat. Informasi kasus publik dipisahkan dari bahan hukum primer dan dinilai berdasarkan tingkat reliabilitas sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman khalwat atau mesum dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tidak memberikan kompetensi pidana kepada lembaga adat atas setiap perbuatan yang secara hukum memenuhi unsur ikhtilath. Berdasarkan informasi resmi yang tersedia bagi publik, penanganan formal perkara tahun 2026 secara prima facie selaras dengan kerangka hukum acara jinayat, tetapi ketiadaan salinan lengkap putusan membatasi penilaian atas kecukupan bukti dan pertimbangan hakim. TikTok terutama berfungsi sebagai konteks fakta dan pembuktian, bukan otomatis sebagai jarimah promosi yang terpisah. Penelitian menawarkan model rujukan berbasis unsur yang membatasi aparatur gampong pada penyaringan awal, dokumentasi, perlindungan hak, dan rujukan, bukan penilaian kesalahan pidana.
Strategi Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah di Tengah Gejolak Global: Perspektif Hukum dan Kebijakan Moneter Gatut Hendro Triwidodo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2743

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar hukum, instrumen strategis, dan pengaman akuntabilitas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak keuangan global. Fokus khusus diarahkan pada perubahan karakter normatif Pasal 43 Undang-Undang Bank Indonesia setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Rumusan sebelumnya menyatakan bahwa Rapat Dewan Gubernur bulanan dapat dihadiri oleh satu orang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah, sedangkan rumusan tahun 2026 menyatakan rapat tersebut dihadiri oleh wakil Pemerintah, keduanya dengan hak bicara tanpa hak suara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan. Bahan primer mencakup konstitusi, Undang-Undang Bank Indonesia beserta perubahannya, regulasi Bank Indonesia yang relevan, dan dokumen kebijakan resmi sampai 22 Juli 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran kebijakan 2026 memiliki dasar kewenangan yang memadai, tetapi setiap instrumen harus diuji secara spesifik berdasarkan legalitas, kesesuaian, kebutuhan, proporsionalitas, temporalitas, independensi, dan akuntabilitas. Perubahan Pasal 43 bukan memperkenalkan kehadiran Pemerintah untuk pertama kali, melainkan mempertegas karakter normatif kehadiran tersebut sehingga membutuhkan pengaman yang lebih kuat bagi independensi kelembagaan dan independensi instrumen. Kebaruan penelitian terletak pada model diskresi berpanduan (rule-guided discretion) untuk merekonsiliasi efektivitas stabilisasi, independensi bank sentral, dan akuntabilitas publik.
Perlindungan Hukum Personal Guarantor dalam Kepailitan Debitor Utama Putra Hutomo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan perlindungan hukum penanggung (personal guarantor) setelah Debitor utama dinyatakan pailit menurut hukum Indonesia. Analisis membedakan sifat aksesoir dan subsidair penanggungan, pengecualian terhadap hak mendahulukan eksekusi berdasarkan Pasal 1831–1832 KUHPerdata, khususnya Pasal 1832 angka 4 ketika Debitor utama berada dalam keadaan pailit, serta kemungkinan penanggung berkualifikasi sebagai “Debitor” untuk tujuan kepailitan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Putusan dipilih karena secara eksplisit berkaitan dengan personal guarantee serta menunjukkan hasil yudisial yang berbeda atau dasar fakta yang secara material tidak sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pailitnya Debitor utama menghilangkan hak penanggung untuk menuntut agar harta Debitor utama dieksekusi lebih dahulu berdasarkan Pasal 1832 angka 4, tanpa mensyaratkan adanya pelepasan hak secara kontraktual. Konsekuensi tersebut tidak otomatis mengubah setiap penanggungan menjadi kewajiban independen dan tidak menghapus batas jaminan, tangkisan, hak regres, maupun subrogasi. Penanggung dapat berkualifikasi sebagai Debitor dalam hukum kepailitan hanya apabila kewajiban pembayarannya sendiri telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta syarat kepailitan terbukti. Penelitian menawarkan model perlindungan tiga tahap yang meliputi pembentukan, penegakan, dan pascapembayaran, dengan pemisahan tegas antara hukum positif dan usulan pengujian proporsionalitas serta insolvency test sebagai pembaruan hukum.

Page 50 of 51 | Total Record : 503

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue