Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial Supriyono, Bambang; Pawennei, Mulyati; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU. The research objective is to analyze the criminal law policies regarding criminal acts of insulting the president on social media; (2) To find out and analyze the offence of insulting the president limiting freedom of expression as a constitutional right of every citizen. The research method is a Normative legal research type. The results of this research show that: (1) The criminal law policy regarding the criminal act of insulting the president on social media is that the President and/or Vice President are public officials elected by the people, then all policies taken are for the people's purposes, so when there is a policy which is taken and is not by the public interest, people who criticize, correct or insult policies that are inappropriate should not be punished but should evaluate the policies taken by the President and/or Vice President. (2) The offence of insulting the President limits freedom of expression as a constitutional right of every citizen, namely that the offence of insulting the President and/or Vice President cannot be repeated because it is considered to be contrary to the Constitutional Rights of citizens and the DPR and the Government has ignored Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 which is the basis of the law.

Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Abitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Mapakaya, Amri; Nawi, Syahruddin; Salle, Salle
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis keberlakuan hukum putusan arbitrase Badan penyelesaian Sengketa Konsumen, Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris, kemudian dilakukan analisa kualitatif Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwaEfektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase kurang efektif karena penyelesaian dengan cara arbitrase dapat dianulir dengan pelaku usaha mengajukan keberataanya lewat pengadilan negeri tempat di mana konsumen bertempat tinggal. Sehingga ini akan menyebabkan peluang hukum yang dapat menunda keberlakuaan putusan arbitrase yang telah ditetapkan BPSK sebagai badan yang ditunjuk serta diakui oleh undang-undang sebagai quasi peradilan (badan yang menjalankan fungsi Pengadilan). The research objective is to analyze the legal enforceability of arbitration decisions by the Consumer Dispute Settlement Agency. The type of research used is empirical normative research, and then a qualitative analysis is carried out. The research results of the author find that the effectiveness of resolving consumer disputes through arbitration is less effective because settlement by arbitration can be annulled by the business actor submitting an objection through the district court where the consumer resides. So this will create legal opportunities that can delay the validity of arbitration decisions that have been determined by BPSK as an appointed body and recognized by law as quasi-judicial (a body that carries out the functions of a court).

Efektivitas Hukum Pembagian Harta Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Kepada Kreditor Mustapa, Andi; Hidjaz, M. Kamal; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor ditinjau berdasarkan undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tipe penelitian ini adalah penelitan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitur dan mendistribusikannya kepada para kreditur, sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.2) perlindungan hukum terhadap kreditor, pada prinsipnya semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara proporsional kepada para keditornya akan tetapi persoalan yang timbul dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan. The research objective is to analyze the effectiveness of distributing assets of companies declared bankrupt to creditors based on Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponing debt payment obligations. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that 1) the effectiveness of distributing the assets of a company declared bankrupt to creditors is carried out by appointing several creditor representatives to control all the debtor's assets and distribute them to creditors. carry out actions that could be detrimental to the interests of their creditors. 2) legal protection for creditors, in principle all of the debtor's assets are a joint guarantee for his creditors and the proceeds will be distributed proportionally to his creditors, but the problems that arise in the process of settling bankrupt assets are If the amount of debt is greater than the bankruptcy assets, especially after separatist creditors and preferred creditors take their rights, then indirectly the rights of concurrent creditors will not be paid in full.

Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pembegalan Di Kota Makassar Heriandini, Heriandini; Husen, La Ode; Hambali, Azwad Rachmat
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor ditinjau berdasarkan undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tipe penelitian ini adalah penelitan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitur dan mendistribusikannya kepada para kreditur, sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.2) perlindungan hukum terhadap kreditor, pada prinsipnya semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara proporsional kepada para keditornya akan tetapi persoalan yang timbul dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan. The research objective is to analyze the effectiveness of distributing assets of companies declared bankrupt to creditors based on Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponing debt payment obligations. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that 1) the effectiveness of distributing the assets of a company declared bankrupt to creditors is carried out by appointing several creditor representatives to control all the debtor's assets and distribute them to creditors. carry out actions that could be detrimental to the interests of their creditors. 2) legal protection for creditors, in principle all of the debtor's assets are a joint guarantee for his creditors and the proceeds will be distributed proportionally to his creditors, but the problems that arise in the process of settling bankrupt assets are If the amount of debt is greater than the bankruptcy assets, especially after separatist creditors and preferred creditors take their rights, then indirectly the rights of concurrent creditors will not be paid in full.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Kabupaten Luwu Timur Maizal, Wahyu; Husen, La Ode; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pertambangan di kabupaten Luwu Timur. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik Polres Luwu Timur belum efektif, karena Kegiatan penambangan tanpa izin (ilegal mining) masih saja ditemukan di beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana Pertambangan di Luwu Timur adalah faktor pengetahuan hukum yang masih kurang khususnya terhadap masyarakat, faktor kualitas dan kuantitas penegak hukum yang perlu ditingkatkan, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dan faktor budaya hukum yang perlu dilakukan pendekatan-pendekatan oleh pemerintah setempat. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating mining crimes in the East Luwu district. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1) The effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu carried out by East Luwu Police investigators/investigators has not been effective, because mining activities without permits (illegal mining) are still found in several areas in East Luwu Regency 2) Factors -Factors that influence the effectiveness of investigations into mining crimes in East Luwu are the lack of legal knowledge, especially for the community, the quality and quantity of law enforcement that needs to be improved, the facilities and supporting facilities that are still limited and the legal culture factor that needs to be approached - approach by local government.

Analisis Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik Ahdar, M. Bahri; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dan konsep negara kesejahteraan Dan Mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik yang baik demi mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahaan yang baik (good governance) dalam sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwah Bentuk pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkan good governance dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang telah dibuat. Pembuatan peraturan ataupun kebijakan tersebut juga harus memperhatikan tata cara prosedur pembuatan peraturan atau kebijakan yang baik. Dengan demikian saling mematuhi aturan adalah hal yang paling baik demi terwujudnya tujuan dari dibentuknya peraturan itu sendiri. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dan dipatuhi berkait dengan pelayanan publik yang sesuai dengan good governance. Unsur pertama adalah keterbukaan, unsur ini membawa konsekuensi kepada pemerintah untuk tidak menyampaikan berbagai informasi yang selayaknya diterima oleh warga masyarakat. The research objective is to analyze good public services as a means of realizing good governance and the concept of a welfare state and to know and analyze the implementation of good public services to realize good governance in the state administration system. The method used is normative legal research. The results of the research show that good forms of public service as a means of realizing good governance can be realized if the implementation is per the laws and regulations that have been made. Making regulations or policies must also pay attention to good procedures for making regulations or policies. Thus, obeying each other's rules is the best thing for realizing the goals of the regulations themselves. Several elements must be considered and complied with about public services that are by good governance. The first element is openness, this element has consequences for the government not to convey various information that should be received by citizens.

Efektivitas Penyelidikan Berbasis Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Kharismawati, Kharismawati; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyelidikan berbasis ilmiah (Scientific Crime Investigation) dalam pembuktian perkara pembunuhan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian Empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ilmu pengetahuan melalui metode Scientific Crime Investigation (SCI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam penanganan tindak pidana. Perbedaan pembuktian secara ilmiah dengan pembuktian secara langsung terhadap tersangka ataupun saksi, yang mana saksi itu manusia, cenderung memberikan keterangan palsu, berbeda dengan pemeriksaan secara Scientific Crime Investigation (SCI) yang berbasis ilmu pengetahuan Pembuktian perkara pidana secara Scientific Crime Investigation (SCI) tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan. The research objective is to analyze the effectiveness of scientific-based investigations (Scientific Crime Investigation) in proving murder cases. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary data and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the application of science through the Scientific Crime Investigation (SCI) method is a breakthrough in the evidentiary process in handling criminal acts. The difference between scientific evidence and direct evidence against suspects or witnesses, where the witnesses are humans, tend to give false information, which is different from scientific crime investigation (SCI) examinations which are based on science. Scientific crime investigation (SCI) proof of criminal cases cannot be separated. from the assistance of the Forensic Laboratory which is a place to check evidence using science.

Efektivitas Fungsi Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronik Muliadi, Muliadi; Husen, La Ode; Assaad, A. Istiqlal
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di kota makassar oleh serta 2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di kota makassar oleh Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polda Sulsel. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih kurang efektif 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Aspek Penyidik, kemampuan dan skill penyidik. The research objective is to analyze the effectiveness of the police function in investigating the misuse of information and electronic transactions in the city of Makassar by and 2) to determine and analyze the factors that influence the effectiveness of the police function in investigating the misuse of information and electronic transactions in the city of Makassar by The type of this research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case South Sulawesi Regional Police investigators. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations by the Police regarding misuse of Information and Electronic Transactions (ITE) is still less effective 2) Factors that become obstacles faced by the Police in investigating criminal acts of misuse of Information and Electronic Transactions (ITE): Investigator aspects, abilities and skills of investigators.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar Rifai, Muhammad; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis upaya penanggulangan terhadap Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tawuran Antar Remaja di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Konflik antar sekolah yang ditimbulkan oleh remaja di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. 2). Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Upaya Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. The research objective is to analyze the efforts to overcome brawls between teenagers in Makassar City and 2) to find out and analyze the factors that cause brawls between teenagers in Makassar City. This type of research is empirical. The results of the author's research found that: 1) Conflict between schools caused by teenagers in Makassar City was caused by several factors such as family factors, environmental factors, and educational/school factors. 2). The efforts made by the police in dealing with violent crimes such as fights between students are: Pre-emptive efforts are efforts or attempts to prevent crime from the start or early on, Preventive efforts are efforts carried out to prevent the occurrence of crime with control measures and supervision. Repressive efforts are efforts or actions carried out directly against members of violent crimes, such as taking action to deter the perpetrators and not committing crimes again.

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak: Studi Kasus Polres Mamasa Wibowo, Haris Dwi; Thalib, Hambali; Busthami, Dachran S.
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada wilayah hukum Polres Mamasa dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak pada wilayah hukum Polres Mamasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah (1) pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada wilayah hukum polres mamasa belum efektif yang disebabkan oleh beberapa kendala yang timbul pada saat proses penyidikan, yakni sulitnya melakukan pemanggilan terhadap pelaku karena terlebih dahulu sudah mengetahui adanya laporan yang menyebabkan pelaku melarikan diri, sulitnya proses penangkapan karena pelaku yang melarikan diri, sulitnya proses penahanan karena pelaku yang tidak ditemukan, sulitnya proses penggeledahan karena kurangnya informasi mengenai keberadaan pelaku, sulitnya proses pemeriksaan karena tindak pidana yang berhubungan dengan anak memiliki proses yang rumit. (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur pada wilayah hukum Polres Mamasa adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Mamasa Police and the factors that influence the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with children in the jurisdiction of the Mamasa Police. This type of research is empirical legal research. The results of the research are (1) the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with minors in the jurisdiction of the Mamasa police station has not been effective, which is caused by several obstacles that arise during the investigation process, namely the difficulty of summoning the perpetrator because they already know that there is a report in advance. causes the perpetrator to run away, the arrest process is difficult because the perpetrator has run away, the detention process is difficult because the perpetrator is not found, the search process is difficult because there is a lack of information regarding the perpetrator's whereabouts, the examination process is difficult because criminal acts related to children have a complicated process. (2) factors that influence the implementation of investigations into criminal acts of sexual intercourse with minors in the Mamasa Police jurisdiction are legal, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official journal.pasca@umi.ac.id

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA