cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 9   10   11   12   13 
Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Wirawan, Muhammad Akmil; Rahman, Sufirman; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia?; Bagaimanakah perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?. Metode kajian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini ialah “Normatif (yuridis normatif). Kesimpulan dari kajian ini ialah: Kepastian hukum terhadap penerima jaminan fidusia serta eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada waktu eksekusi berjalan, pemberi fidusia tetap mempertahankan barang yang menjadi objek jaminan. Eksekusi jaminan sebelum dan sesudah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebelum vonis MK tersebut, polisi sudah terlibat dalam pengamanan eksekusi berdasarkan Peraturan Kepala Polri No. 8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menafsirkan bahwa kuasa eksekutorial seperti pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bermakna sama seperti sebelumnya selama setiap pihak terkait dapat secara suka rela menerima pelaksanaan eksekusi serta mengaku telah wanprestasi/cedera janji. The research objective is to analyze the legal protection for recipients of fiduciary guarantees.; What are the differences in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019? The study method used in preparing this thesis is "Normative (normative juridical). The conclusion of this study is Legal certainty for recipients of fiduciary guarantees and the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019. While the execution is underway, the fiduciary still retains the goods that are the object of collateral. Execution of guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019 is issued. Before the Constitutional Court's verdict, the police had been involved in securing the execution based on Chief of Police Regulation no. 8/2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Guarantees. The difference in the execution of fiduciary guarantees before and after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, interprets that the executorial power as in Article 15 paragraph (2) of Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which has the same meaning as before as long as each related party can voluntarily accept the execution and admit that they have defaulted/breached their contract.
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) kurang efektif. Kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dikarenakan sosio-kultural di Indonesia yang belum siap untuk relokasi dan pergantian identitas saksi pelapor tindak pidana korupsi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). 2) Analyze and evaluate the factors that influence the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). This research uses the type of empirical legal research. The results of the research show that: 1) the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is less effective. The lack of effective legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency is due to the socio-cultural situation in Indonesia which is not yet ready for the relocation and change of identity of witnesses reporting corruption crimes. 2) Factors that influence the effectiveness of legal protection for reporting witnesses in criminal acts of corruption at the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Arohmi, Asnu Fayakun; Pawennei, Mulyati; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bone. Kemudian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dan kuesioner untuk data primer dan menelaah dokumen dan buku yang relevan mengenai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone sudah berjalan baik namun dari penelitian yang dilakukan oleh penulis masih terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada kasus persetubuhan terhadap anak, serta ditemukan beberapa kendala dalam penegakan hukumnya. 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. The research objective is to analyze legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. 2. To find out the factors that influence legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency. This research uses empirical legal research and was conducted in the jurisdiction of Bone Regency. Then the data needed in this research is primary data and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires for primary data and reviewing relevant documents and books regarding secondary data. The results of this research show that: 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual violence in Bone Regency have been going well, but from research conducted by the author there is still an increase in cases of sexual violence in cases of sexual violence against children, and several obstacles have been found in law enforcement. 2. several factors influence legal protection for children as victims of sexual violence, including external factors and internal factors.
Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi Alamsyahri, Alamsyahri; Pawennei, Mulyati; Said, Muhammad Fachri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v5i2.1789

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. (2) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menyatakan (1) Pengaturan mengenai pidana denda tidak diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi tetapi mengacu terhadap Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Nominal denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. (2) Penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan. The research objective is to analyze the regulation of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. (2) To analyze and determine the application of imprisonment as a substitute for fines for criminal acts of corruption. The research method used in this research is empirical research type. The results of the research state that (1) Regulations regarding criminal fines are not regulated in the corruption law but refer to Article 30 of the Criminal Code (KUHP). The nominal fine based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 is at least 200 million rupiah and a maximum of 1 billion rupiah. (2) The application of criminal sanctions of fines in criminal acts of corruption is carried out by the prosecutor and the execution can be carried out by the prosecutor if the clerk has sent a copy of the decision letter to him, and after the execution is carried out the prosecutor sends a copy of the minutes of the implementation of the court decision signed by him to the correctional institution and the convict to the court that decides the case at the first instance, and the clerk records it in the supervision and inspection register.
Urgensi Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945 Nurdin P, Zamharira; Muin, Sri Amlinawaty A; Bachmid, Fahri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ri Menurut UUD 1945. Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan Urgensi kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga penegak kode etik hakim berperan sangat penting dalam memantau dan memeriksa Tindakan hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik. Ruang lingkup penegakan kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaran berat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 pada pasal 4 ayat huruf cmenjelaskan bahwa Majelis kehormatan berhak memeriksa dan memutuskan Tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan mahkamah konstitusi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi belum efektif dalam mengawasi kinerja hakim yang mana dewan etik sebagai Lembaga pengawas harian yang anggotanya bersifat tetap, karena Dewan Etik tidak menyebutkan secara spesifik bentuk pengawasannya terhadap hakim konstitusi. Dalam pengawasannya Dewan Etik hanya melakukan pengumpulan, mengolah dan menelaah jika ada laporan pelanggaran kode etik terhadap hakim konstitusi yang diduga bermasalah. The research objective is to analyze the position of the Honorary Council of the Indonesian Constitutional Court according to the 1945 Constitution. This type of research in legal writing is normative legal research or library legal research. The research results state the urgency of the position of the Honorary Council of the Constitutional Court as an institution that enforces the code of ethics for judges. It plays a very important role in monitoring and examining the actions of constitutional judges who are suspected of violating the code of ethics. The scope of enforcement of the code of ethics by the Honorary Council of the Constitutional Court is a serious violation of Constitutional Court Regulation Number 02/PMK/2003 in Article 4 paragraph letter c explaining that the Honorary Council has the right to examine and decide on actions that will be recommended to the leadership of the constitutional court. The form of supervision carried out by the Ethics Council and the Honorary Council of the Constitutional Court has not been effective in supervising the performance of judges, where the ethics council is a daily supervisory institution whose members are permanent, because the Ethics Council does not specifically mention the form of supervision of constitutional judges. In its supervision, the Ethics Council only collects, processes and reviews reports of violations of the code of ethics against constitutional judges who are suspected of having problems.
Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene Ridwan R, Muhammad; Rahman, Sufirman; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian tindak pidana pada Kejaksaan Negeri Mejene. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Restorative justice pada Kejaksaan Negeri Majene dilaksanakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti yakni pada tahap II telah dilaksanakan. Penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana dapat dikatakan efektif karena tindak pidana dihentikan dengan cara menghentikan perkara pada tahap penuntutan sebelum perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal tersebut berkesesuaian dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan restorative justice. 2) Prinsip restorative justice bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga selain peran serta masyarakat sangat dibutuhkan juga dukungan atau partisipasi dari korban serta keluarganya dan pelaku serta keluarganya. Sebab, hal tersebut menjadi sangat penting karena dalam proses pelaksanaan restorative justice melibatkan tidak hanya korban dan pelaku melainkan juga melibatkan keluarga para pihak. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing Restorative Justice in resolving criminal acts at the Mejene District Prosecutor's Office. This research method is a type of empirical research. The research results show that: 1) in stage II, Restorative justice at the Majene District Prosecutor's Office was carried out when the suspect and evidence were handed over. The application of restorative justice in the process of resolving criminal acts can be said to be effective because criminal acts are stopped by stopping the case at the prosecution stage before the criminal case is transferred to the district court, this is by the principles of fast, simple and low cost in the implementation of restorative justice. 2) The principle of restorative justice aims to restore the situation to the way it was before so that apart from community participation, support or participation is also needed from the victim and his family and the perpetrator and his family. Because this is very important because the process of implementing restorative justice involves not only the victim and perpetrator but also the families of the parties
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Irpandi, Irpandi; Fahmal, A. Muin; Handayani, Dwi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di kabupaten Bone serta. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Adapun bentuk Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Bone adalah Upaya Preemtif adalah pencegahan atau memberikan himbauan, Upaya preventif yaitu pencegahan serta sosialisasi maupun penyuluhan dan Upaya refresif yakni penindakan atau penegakan hukum. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone adalah faktor struktur hukum (legal structure) menyangkut tentang aparat penegak hukum, substansi hukum (legal substance) menyangkut tentang perangkat atau pengaturan perundang-undangan dan budaya hukum (legal culture) menyangkut hubungan masyarakakat dari perilaku sosialnya dengan hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of circulating counterfeit money that occurred in Bone district as well. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bone Police investigators. The author's research results found that: 1). The effectiveness of law enforcement in cases of criminal acts of circulating counterfeit money in Bone Regency is still less effective. The forms of efforts carried out by the Bone Resort police are Preemptive Efforts, namely prevention or giving advice, Preventive Efforts, namely prevention, socialization and counselling, and Repressive Efforts, namely action or enforcement. law. 2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement in cases of criminal acts of circulation of counterfeit money in Bone Regency are legal structure factors concerning law enforcement officers, legal substance concerning legal instruments or arrangements and culture. Law (legal culture) concerns the relationship between society and its social behaviour with the law.
Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Melalui Penggunaan Meme Internet Media Sosial Ramadhani, Rezky Aulia; Rahman, Sufirman; Bima, Muhammad Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis bentuk keefektivitasan aturan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Evektivitas hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikatakan efektiv. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai alat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Serta penegakan hukum yang diharap mampu menjadi alat untuk mengurangi tindakan kriminal pada kasus tersebut, sejauh ini masih belum berdampak signifikan dikarenakan dinamikan kasus pencemaran nama baik masih sangat sering dijumpai. The research objective is to analyze the effectiveness of legal regulations on acts of defamation through social media at the Makassar City Resort Police Office. This research is empirical normative legal research. The results of this research show that (1) The effectiveness of the law in handling criminal acts of defamation through social media cannot be said to be effective so far. The rise in cases of defamation through social media which is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a tool in providing legal protection for someone whose rights and dignity are violated and to provide a deterrent effect against perpetrators of defamation through social media. Law enforcement, which is expected to be a tool to reduce criminal acts in these cases, has so far not had a significant impact because the dynamics of defamation cases are still very common.
Efektivitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polri Terhadap Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika Halizah, Nurul; Rahman, Sufirman; Ahmad, Kamri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika, dan 2) Untuk menganalisis bagaimana penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng melakukan langkah-langkah penyelidikan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bantaeng. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) upaya penyidik Polri dalam pencegahan peredaran gelap kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Bantaeng masih kurang efektif, Upaya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para penegak hukum di Polres Bantaeng yaitu Upaya pre-emptive, kedua Upaya preventif dan ketiga Upaya represif. 2) Langkah-langkah penyidik Polri di Kabupaten Bantaeng dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkotika yaitu: Menerima laporan informasi, Proses pengembangan Informasi, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penyerahan Berkas Perkara. The research objective is to analyze the efforts of National Police investigators in preventing illicit trafficking in narcotics crime cases, and 2) To analyze how National Police investigators in Bantaeng Regency carry out investigative steps in uncovering cases of narcotics abuse. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bantaeng Police investigators. The results of the author's research found that: 1) the efforts of National Police investigators to prevent illicit trafficking in narcotics criminal cases in Bantaeng Regency are still less effective. Efforts against criminal acts of narcotics abuse carried out by law enforcers at Bantaeng Police include pre-emptive efforts, secondly preventive efforts and Repressive efforts. 2) The steps taken by National Police investigators in Bantaeng Regency in investigating narcotics abuse cases are: Receiving information reports, Information development process, Investigation, Investigating, and Submission of Case Files.
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut Muhammad, Syahrul; Kamal, Muhammad; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut. di kabupaten sinjai berjalan dengan tidak efisien. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas pegawai, substansi hukum, fasilitas yang tidak memadai, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang dalam mendorong kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia di dominasi oleh wilayah kepulauan yang di dominasi oleh penggunaan transportasi laut, maka dari itu di perlukan sebuah efisiensi dari pelaksanakan kebijakan, berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan dalam menggunakan transportasi laut, The research objective is to analyze the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport in Sinjai Regency. This research uses three types of legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This research indicates that the implementation of Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2022 concerning the Implementation and Operation of Sea Transport. in Sinjai district it runs inefficiently. This is influenced by the number of employees, legal substance, inadequate facilities, and insufficient community participation in pushing policies. The recommendation of this research is for all Indonesian people because Indonesia is dominated by archipelagic regions dominated by the use of sea transportation, therefore efficiency is needed in implementing policies, related to security and safety aspects of using sea transportation.

Page 11 of 23 | Total Record : 229

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue