cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 19   20   21   22   23 
Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar Jefrianto, Jefrianto; Bima, Muhammad Rinaldy; Buana, Andika Prawira
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, dengan fokus pada dua aspek utama: upaya pencegahan dan faktor-faktor yang memengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencurian yang melibatkan anak tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi dalam masyarakat perkotaan, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan anak serta lemahnya pengawasan lingkungan. Secara kriminologis, anak sebagai pelaku tindak pidana umumnya berada dalam situasi yang kompleks, mulai dari pengaruh lingkungan keluarga, pergaulan, hingga ketimpangan sosial. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak di Makassar—termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat—masih bersifat parsial dan kurang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif yang berorientasi pada keadilan restoratif, rehabilitasi sosial, serta penguatan nilai-nilai keluarga. Kajian ini merekomendasikan perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak dan berbasis pada pendekatan multidisipliner agar dapat menanggulangi kejahatan anak secara lebih komprehensif. This study aims to provide a criminological analysis of theft crimes committed by minors in Makassar City, focusing on two main aspects: prevention efforts and the factors influencing children to engage in such criminal acts. Theft offences involving children reflect not only the socio-economic dynamics of urban life but also indicate gaps in child protection systems and weak environmental supervision. From a criminological perspective, children who commit crimes are often influenced by complex circumstances such as family environment, peer influence, and social inequality. Prevention efforts in Makassar—carried out by the government, law enforcement, educational institutions, and communities—remain partial and lack an integrated approach. Thus, a preventive strategy is needed that emphasises restorative justice, social rehabilitation, and the reinforcement of family values. This study recommends formulating responsive policies based on multidisciplinary approaches to comprehensively address juvenile delinquency and minimise recidivism among minors.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Fidusia Tanpa Persetujuan Pihak Pemberi Fidusia Syaiful, Syaiful; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab debitor melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut pada Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi putusan, ditemukan bahwa penyebab pengalihan tersebut mencakup faktor ekonomi debitor, kurangnya literasi hukum, lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan, serta kurang optimalnya sosialisasi hukum. Putusan PN Makassar dalam perkara ini mempertimbangkan aspek keadilan, nilai kerugian, dan niat jahat debitor, namun tetap menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak kreditor. Penelitian ini menyarankan peningkatan literasi hukum dan penguatan pengawasan lembaga pembiayaan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum fidusia dan perlindungan pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan. This study aims to examine the factors that cause debtors to transfer fiduciary collateral objects without the creditor’s approval and analyse the legal considerations of judges in adjudicating such cases, as illustrated in Decision Number 153/Pid.B/2023/PN.Mks. Under Indonesian positive law, transferring fiduciary collateral without the creditor's consent constitutes a criminal offence, as outlined in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. Using a normative juridical approach and case study method, the study finds that the debtor’s economic hardship, low legal literacy, weak financial institution oversight, and lack of legal awareness campaigns contribute to such unlawful transfers. The Makassar District Court’s ruling in this case considered the principle of justice, the value of financial loss, and the debtor’s mens rea, while emphasising the need to protect creditors’ rights. The study recommends enhancing legal literacy and strengthening supervisory mechanisms for finance companies to prevent similar violations. This research contributes to the development of fiduciary law and the legal protection of parties in financing agreements.
Strategi Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Remaja Yang Tidak Terikat Perkawinan Mulyani M, Melda; Razak, Askari; Buana, Andika Prawira
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan kasus persetubuhan yang melibatkan remaja yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan, dengan fokus pada peraturan hukum yang berlaku serta faktor-faktor yang memengaruhi maraknya kasus tersebut. Fenomena ini kian kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, pergeseran nilai-nilai sosial, dan lemahnya kontrol dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan remaja, terutama dalam hal pembuktian persetujuan dan usia korban. Selain itu, masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konteks psikologis remaja menyebabkan pendekatan yang digunakan cenderung represif daripada rehabilitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan hukum pidana dan pendekatan sistem perlindungan anak yang lebih holistik, baik dari aspek pencegahan, intervensi hukum, maupun rehabilitasi. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan praktis bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan seksual terhadap remaja secara lebih adil dan manusiawi. This study aims to analyse the strategies for addressing sexual intercourse cases involving adolescents not bound by marriage, focusing on the applicable legal regulations and the contributing factors behind the prevalence of such incidents. The phenomenon is becoming increasingly complex due to the rapid development of information technology, the shift in social values, and the weakening of supervision from both families and schools. The research adopts a normative legal method with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings reveal significant gaps in the enforcement of laws against adolescent sexual offenders, particularly in proving consent and determining the victim’s age. Moreover, law enforcement officers often lack an in-depth understanding of the psychological conditions of adolescents, resulting in a more repressive rather than rehabilitative legal approach. Therefore, reformulation of criminal justice policies and a holistic child protection system are needed, encompassing prevention, legal intervention, and rehabilitation. This study is expected to serve as both an academic and practical reference for policymakers, academics, and law enforcement officials in addressing adolescent sexual crimes in a more just and humane manner.
Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Mais, Andi Tenriawaru; Thalib, Hambali; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan fungsi penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan kecelakaan lalu lintas merupakan isu serius yang berdampak pada keselamatan jiwa, kerugian material, serta beban sosial bagi masyarakat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel memiliki peran strategis dalam upaya preventif dan represif terhadap kejadian kecelakaan, namun dalam praktiknya, berbagai kendala masih dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapangan dan observasi kegiatan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih regulasi, serta kurangnya koordinasi antarlembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembenahan internal serta pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Sulawesi Selatan. This study aims to analyse in depth the obstacles faced by the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police in carrying out the function of traffic accident prevention. Traffic accidents are a serious issue that impacts public safety, causes material losses, and results in a social burden for communities. The Traffic Directorate of Polda Sulsel plays a strategic role in both preventive and repressive efforts in handling traffic accidents, yet several challenges remain in practice. The research employs an empirical juridical approach, using primary data collected through field interviews and police activity observations. The findings indicate that the most dominant obstacles include limited human resources and inadequate facilities, low public legal awareness, overlapping regulations, and weak inter-agency coordination. Therefore, internal restructuring and cross-sectoral collaborative approaches are urgently needed to enhance the effectiveness of traffic accident management. This study is expected to contribute to the formulation of data-driven policies aimed at improving traffic safety in the South Sulawesi region.
Implementasi dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil (teseng) Hewan Ternak Sapi Mudadzir, Al; Zainuddin, Zainuddin; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian teseng sebagai bentuk sistem bagi hasil ternak yang berkembang di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, serta untuk mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari praktik tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian teseng masih berlangsung secara informal tanpa pencatatan tertulis, namun diakui secara sosial oleh masyarakat setempat. Sengketa dalam praktik perjanjian ini umumnya diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, terutama musyawarah keluarga atau peran tokoh adat, sehingga mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai hukum lokal. Kendala utama dalam implementasi adalah ketiadaan perlindungan hukum formal serta ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan hukum adat dan dukungan regulasi daerah untuk memperjelas serta melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam sistem bagi hasil ternak berbasis lokal ini. This study aims to analyse the implementation of the teseng agreement as a livestock profit-sharing system practised in Tanete Riaja Subdistrict, Barru Regency, and to identify the dispute resolution mechanisms that arise from such practices. This research adopts a juridical-empirical approach using qualitative methods. Data were obtained through in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that the teseng agreements are still applied informally without written documentation, yet are socially recognised within the local community. Disputes arising from these agreements are mostly resolved through non-litigation means, especially family deliberation or through the involvement of traditional leaders, reflecting the sustainability of local legal values. The main challenges include the absence of formal legal protection and information asymmetry between parties. This study recommends strengthening customary legal institutions and enacting regional regulations to clarify and protect the rights and obligations of the parties involved in this locally rooted livestock-sharing system.
Efektivitas Kewenangan Bea Cukai Dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal Sari, Ria Novika; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris, penelitian ini memadukan analisis data primer hasil wawancara dengan pejabat Bea Cukai dan data sekunder berupa dokumen resmi dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penindakan dan barang hasil penindakan selama periode 2022 hingga pertengahan 2025, yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara dan efek jera bagi pelaku usaha ilegal. Namun demikian, masih ditemukan modus baru pelanggaran yang memanfaatkan jasa pengiriman dengan penyamaran identitas, sehingga diperlukan penguatan teknologi intelijen dan peningkatan sinergi antar lembaga serta edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan. Penelitian ini menegaskan peran strategis Bea Cukai dalam menegakkan kepastian hukum dan melindungi pendapatan negara serta kesehatan masyarakat dari dampak peredaran BKC ilegal. This study examines the effectiveness of Customs authorities in conducting enforcement actions against illegal Excise Goods circulation at the Office of Supervision and Service of Customs Type Madya Pabean B Makassar. Utilizing a juridical-empirical approach, the research combines primary data from interviews with Customs officials and secondary data from official documents and performance reports. The results show a significant increase in the number of enforcement actions and confiscated goods from 2022 to mid-2025, contributing to enhanced state revenue and deterrence for illegal business actors. However, new violation methods involving disguised identities via shipping services were found, indicating the need for strengthening intelligence technology, improving inter-agency synergy, and community education to optimize supervision. The study affirms the strategic role of Customs in upholding legal certainty and protecting state revenue as well as public health from the impact of illegal Excise Goods circulation
Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Rahman, A. Rizka; Thalib, Hambali; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk keterlibatan KUPVA Bukan Bank dalam TPPU serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data statistik Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menunjukkan tren peningkatan transaksi mencurigakan yang melibatkan money changer, mengindikasikan masih lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan. Faktor internal seperti sistem pengawasan yang kurang memadai, rendahnya kesadaran pengelola, dan keterlibatan oknum menjadi penyebab utama. Faktor eksternal meliputi regulasi yang belum optimal dan perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi ilegal. Studi ini juga mengkaji implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) dan peran Bank Indonesia dalam pengawasan melalui regulasi dan digitalisasi sistem pembayaran. Rekomendasi fokus pada penguatan pengawasan internal, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi risiko TPPU melalui money changer. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan pengawasan dan pencegahan pencucian uang di sektor KUPVA Bukan Bank. This study aims to identify the forms of involvement of Non-Bank KUPVA in money laundering crimes and the influencing factors. Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) statistics indicate an increasing trend of suspicious transactions involving money changers, reflecting weak oversight and potential misuse. Internal factors such as inadequate internal control systems, low awareness among operators, and involvement of insiders are the main causes. External factors include insufficient regulations and technological advancements facilitating illegal transactions. This study also examines the implementation of Know Your Customer (KYC) principles and the role of Bank Indonesia in supervision through regulations and payment system digitalisation. Recommendations emphasise strengthening internal supervision, education, and cross-sector collaboration to minimise the risk of money laundering via money changers. The results are expected to serve as a reference for improving oversight policies and money laundering prevention in the Non-Bank KUPVA sector.
Perspektif Hukum Islam Terhadap Proses Perkawinan Adat Masyarakat Banjar Maulindah, Maulindah; Zainuddin, Zainuddin; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Banjar di Kecamatan Haruyan, Kalimantan Selatan, serta perspektif hukum Islam terhadap proses tersebut. Tradisi perkawinan adat Banjar memiliki nilai budaya yang kuat, mencerminkan identitas sosial dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, prosesi perkawinan melibatkan rangkaian tahapan adat seperti batumbang tando, badatang, balas lawatan, hingga walimah. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pelaksanaan adat masih terjaga, terdapat penyesuaian terhadap perkembangan zaman, termasuk pengaruh modernisasi dan regulasi negara. Dari perspektif hukum Islam, prosesi adat umumnya tidak bertentangan dengan syariat, selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti adanya wali, mahar, dan ijab kabul. Namun, beberapa unsur simbolik adat perlu dikaji ulang agar tetap relevan dan tidak menimbulkan pemahaman keliru. Penelitian ini merekomendasikan upaya harmonisasi antara adat dan syariat melalui dialog antara tokoh adat dan tokoh agama, serta perlunya dokumentasi tertulis untuk menjaga keberlanjutan tradisi. This study examines the implementation of the traditional marriage customs of the Banjar community in Haruyan District, South Kalimantan, as well as the Islamic legal perspective on these practices. The Banjar marriage tradition carries strong cultural values, reflecting social identity and local wisdom passed down through generations. In practice, the marriage ceremony involves a series of customary stages such as batumbang tando, badatang, balas lawatan, and walimah. The findings indicate that while traditional practices are still preserved, adjustments have been made in response to modernisation and state regulations. From an Islamic legal perspective, the customary process generally does not conflict with Sharia, provided that the essential pillars and conditions of marriage—such as the presence of a guardian, dowry, and marriage contract—are fulfilled. However, some symbolic elements of the tradition require re-evaluation to remain relevant and avoid misconceptions. This study recommends harmonising customary practices and Sharia through dialogue between traditional and religious leaders, as well as written documentation to safeguard the continuity of tradition
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Lingkungan Usaha Peternakan Ayam Broiler Srigandawati, Srigandawati; Ayu, Syahri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam broiler di Desa Pallae, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama usaha peternakan meliputi pencemaran bau, limbah cair, serta potensi gangguan kesehatan yang berdampak pada kenyamanan sosial. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Dari perspektif hukum positif, terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengelola limbah sesuai standar lingkungan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif dalam pengelolaan usaha peternakan ayam broiler. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan lingkungan, sedangkan pelaku usaha harus lebih memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. This study aims to analyse the environmental impacts caused by broiler chicken farming activities in Pallae Village, Cenrana District, Bone Regency, from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia. The research applies a normative juridical approach supported by empirical data collected through field observations and interviews with residents. The findings reveal that the primary impacts of broiler farming include odour pollution, wastewater discharge, and potential health risks, all of which affect social well-being. From the perspective of Islamic law, such practices contradict the principles of preserving public interest (maslahah) and preventing harm (mafsadah). From the perspective of positive law, business actors are legally required to manage waste according to environmental standards. The study concludes that integrating Islamic legal values with positive law is essential for sustainable livestock management. As a recommendation, local governments should strengthen environmental monitoring, while farmers must adopt more responsible waste management practices to prevent harm to surrounding communities

Page 23 of 23 | Total Record : 229

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue