cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 6   7   8   9   10 
Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif dan Pasif Dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia Taufik, Ficqhi; Hidjaz, Muh. Kamal; Aswari, Aan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to determine active euthanasia and forms of criminal responsibility. And to know the act of passive euthanasia and its forms of accountability. The results of this research show that Active Euthanasia requires a doctor to take direct action, either by giving a high dose injection, or by removing a medical device that can help or provide care to the patient. The act of Active Euthanasia has not been explicitly regulated in Indonesian legal regulations, but the article that is closest to it, if you look at the elements of the act of active euthanasia, is the article that is closest to Active Euthanasia in Article 344 of the Criminal Code. And in contrast to active euthanasia, cases of passive euthanasia often surface or are often encountered. Passive euthanasia often receives an explanation where the doctor does not provide any more treatment or action to a patient who should receive treatment. Of course, passive euthanasia is also not clearly regulated in Indonesian law, but if you look at the elements of passive euthanasia, the closest thing is Article 304 of the Criminal Code.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regident Buku Pemilik Kendaraan Burhan, Burhan; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan kurang efektif, 2) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan di Polda Sulawesi Selatan adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze and evaluate the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police and the factors that influence the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police. This research is empirical. The results of this research show: 1) the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police is less effective, 2) The factors that influence the effectiveness of the investigation into the criminal act of falsifying vehicle owner registration documents at the South Sulawesi Regional Police are the legal substance factor, legal structure factors, legal culture factors and facilities and infrastructure factors.
Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Kawu, Zulqisthi Hasbi; Razak, Askari; Arifin, Muhammad Ya'rif
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. juga Untuk mengetahui. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A. Hasil penelitian Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Makassar adalah sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja pencari keadilan yang melakukan pendaftaran secara elektronik, umumnya masih mendominasi Advokat sebagai pengguna terdaftar. Dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Makassar adalah Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena 5 faktor untuk mengukur sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. The research objective is to analyze the holding of electronic conferences at the Makassar Religious Court Class I.A. also To find out. This research uses empirical legal methods. The research location was carried out at the Makassar Religious Court Class I.A. The research results of holding electronic conferences at the Makassar Religious Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Administration and electronic conferences in realizing the principles of fast, simple and low-cost justice at the Makassar Religious Court are running as they should, only the search for justice Those who register electronically generally still dominate Advocates as registered users. The factors that influence the holding of electronic trials at the Makassar Religious Court are that electronic trials at the Makassar Religious Court are not effective because 5 factors to measure legal effectiveness are not met.
Hakikat Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Di Kota Makassar Ali, Achmadi; Hafidz, Ma'ruf; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar sesuai dengan perundang-undangan di Kota Makassar berjalan efektif karena dalam hal proses pendaftaran Negara telah memberikan regulasi yang jelas serta proses pendaftaran dibuat dengan sangat fleksibel, dan ketika terdapat sengketa telah diselesaikan secara baik di pengadilan niaga Makassar. seperti perkara nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks antara merek SOLARIA dengan SOLARIS, perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, dan perkara nomor 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). Akibat Hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Merek untuk Solaris terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Solaria yaitu Suatu merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.20/2016 ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan alasan apabila merek yang bersangkutan melanggar ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang harus ditolak. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing legal protection for registered brands following legislation in Makassar City. This research uses empirical legal research. The results of this research show that: (1). The effectiveness of the implementation of legal protection for registered marks by the laws in Makassar City is effective because in terms of the registration process the State has provided clear regulations and the registration process is made very flexible, and when there are disputes they have been resolved properly in the Makassar commercial court. such as case number 3/Pdt.Sus-HKI/2020/PN. Niaga Mks between the brands SOLARIA and SOLARIS, case number 1/PDT.Sus-HKI/2022/PN Niaga Mks, and case number 1/PDT.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks, (2). The legal consequences of the issuance of a Brand Rights Certificate for Solaris regarding the Exclusive Rights owned by Solaria are that a registered mark can be cancelled through a lawsuit filed by an interested party based on the reason that the mark cannot be registered or is rejected by the provisions of Article 20 and Article 21 of Law No. 20 /2016 to the Commercial Court. The legal remedy against the commercial court's decision on the cancellation lawsuit is cassation. Cancellation of a trademark registration can be done on the grounds that the trademark in question violates the provisions regarding trademarks that cannot be registered and trademarks that must be rejected.
Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam Fajriyah, Laeli; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang dan untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang jika dilihat dari putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ek sudah terlaksana, namun kurang adanya pengetahuan hukum dari para pihak berperkara tentang penetapan anak angkat dan hak wasiat wajibah untuk anak angkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum anak angkat melalui hak wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor hukum, penegak hukum serta faktor pengetahuan hukum masyarakat. The research objective is to analyze the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court and to analyze the factors that influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court. This research method uses an empirical research type. The results of this research show that the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court is seen from decision number 12/Pdt.G/2021/PA.Ek, has been implemented, but there is a lack of legal knowledge from the parties involved in the case. regarding the determination of adopted children and mandatory testamentary rights for adopted children. Legal, law enforcement and community legal knowledge Factors influence the legal protection of adopted children through mandatory testamentary rights according to Islamic inheritance law at the Enrekang Religious Court.
Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB Yusriani, Darmawati; Qahar, Abdul; Mustahar, Mustahar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas jaminan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB kurang efektif, dikarenakan mantan suami yang tidak mempunyai penghasilan/pendapatan yang tetap dan telah memiliki keluarga baru. 2) Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB yakni: faktor ketaatan terhadap hukum, faktor ketaatan hukum putusan pengadilan dan faktor kemampuan finansial. The research objective is to analyze the effectiveness of guaranteeing the fulfilment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court. 2) Analyze and evaluate the factors that hinder the fulfilment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court. This research uses an empirical juridical research type. The results of the research show that: 1) The effectiveness of fulfilling the rights of children and women after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court is less effective because the ex-husband does not have a fixed income and has a new family. 2) Factors that hinder the fulfilment of children's and women's rights after divorce at the Pare-Pare Class IB Religious Court, namely: compliance with the law, legal compliance with court decisions and financial capability factors.
Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi Kaharuddin, Kaharuddin; Salle, Salle; Saleh, Ahmad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan berbagai asas hukum perjanjian dalam berbagai perjanjian jasa konstruksi yang dikemas dalam bentuk perjanjian baku (standad contract). Metode penelitian yang adalah tipe penelitian hukum normative (doctrinal) Hasil penelitian, (1). Asas-asas yang harus terealisasi atau terjabarkan pada perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni: Asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sun servanda), asas itikat baik, asas kepercayaan, asas personalia, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan, asas keadilan, asas kepatutan, asas kemanfaatan, dan asas moral. (2). Bahwa beberapa asas-asas perjanjian belum terealisasi atau terjabarkan secara optimal pada berbagai perjanjian atau kontrak pada sektor jasa konstruksi yakni asas kebebasan berkontrak, asas persamaan hukum, asas kepatutan, asas moral dan asas keseimbangan. The research objective is to analyze the application of various legal principles of agreement in various construction service agreements which are packaged in the form of standard contracts. The research method is a type of normative (doctrinal) legal research. Research results, (1). The principles that must be realized or described in agreements or contracts in the construction services sector are the principle of consensual, freedom of contract, the principle of the power of binding agreements (pacta sun servanda), the principle of good faith, the principle of trust, the principle of personnel, the principle of legal equality, the principle of balance, the principle of legal certainty, the principle of propriety, the principle of custom, the principle of protection, the principle of justice, the principle of propriety, the principle of expediency, and the principle of morals. (2). That several principles of agreement have not been realized or explained optimally in various agreements or contracts in the construction services sector, namely the principle of freedom of contract, the principle of legal equality, the principle of propriety, the moral principle and the principle of balance
Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verawaty, Verawaty; Pawennei, Mulyati; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh pemberian hak kepada korban. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department. This type of research is normative empirical. The author's research results found that: 1). Legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department is not working optimally. This is because all rights given to victims have not been fulfilled. 2). Factors that influence legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.
Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dwiasty, Refniayu; Pawennei, Mulyati; Badaru, Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum terhadap Perlindungan Justice Collaborator dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada hanya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang benar-benar mengatur perlindungan terhadap Justice Collaborator atau pelaku yang bekerjasama (dalam Tindak Pidana Korupsi) secara eksplisit. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yaitu: Faktor kesediaan mengungkap kejahatan, faktor kualitas kesaksian yang diberikan, dan faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling berpengaruh adalah faktor konsistensi kesaksian yang telah diberikan. Hal ini disebabkan Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama seringkali mengubah-ubah kesaksiannya ditingkat persidangan dan oleh hakim hal itu dinilai sebagai suatu kesaksian yang tidak konsisten (inkonsistensi). The research objective is to analyze the legal arrangements for Justice Collaborator Protection in Corruption Crime Cases. This type of research is normative. The author's research results found that: 1). Protection for Justice Collaborators or witness perpetrators who cooperate in laws and regulations in Indonesia, from several existing laws and regulations, only Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which regulates the protection of Justice Collaborators or perpetrators who collaborate (in Corruption Crimes) explicitly. 2). Factors that influence the protection of Justice Collaborators or cooperating witnesses are The willingness to reveal the crime, the quality of the testimony given, and the consistency of the testimony given. Among these factors, the most influential is the consistency of the testimony that has been given. This is because Justice Collaborators or perpetrator witnesses who collaborate often change their testimony at trial level and the judge considers this to be inconsistent testimony (inconsistency).
Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian Asjaksan, Nur Rahma; Husen, La Ode; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesian sengketa mahar setelah perceraian pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm Pada dasarnya sama dengan penyelesaian sengketa pada umumnya hanya saja dapat digabungkan dengan sengketa cerai ataupun setelah terjadinya perceraian bilamana suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya 2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa mahar setelah perceraian pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm sejak menikah Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang dibuatnya dan mahar yang menjadi hak Penggugat tersebut tidak pernah diberikan, hakim melihat bahwa gugatan penggugat bertujuan untuk memperoleh hak mutlaknya (mahar) yang pada pokoknya mempermasalahkan kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian. The research objective is to analyze the process of resolving dowry disputes after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm and how the judge's legal considerations are in deciding dowry dispute cases after divorce in Decision Number 3146/Pdt.G/2017/PA.Sgm. The type of research used is normative legal research. The results of the research show that 1) The process of resolving dowry disputes after divorce in decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm is the same as resolving disputes in general, except that it can be combined with divorce disputes or after divorce if the husband does not hand over the dowry. to his wife 2) The judge's legal considerations in deciding the dowry dispute after divorce in Decision Number 146/Pdt.G/2017/PA.Sgm since the marriage the Defendant has reneged on the agreement he made and the dowry to which the Plaintiff is entitled has never been given, the judge saw that The plaintiff's lawsuit aims to obtain his absolute right (dowry) which questions the negligence of the husband (defendant) towards his wife (plaintiff) who did not hand over the dowry until the divorce occurred.

Page 8 of 23 | Total Record : 229

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue