cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 7   8   9   10   11 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Rauf, Abdul; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Pinrang, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang, tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pemberian hak-hak kepada korban. 2). Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui elektronik di Kepolisian Resor Pinrang yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan melalui elektronik adalah struktur hukum. The research objective is to analyze the law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Pinrang Resort Police, then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). Law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police is not running optimally. This is because the rights given to victims have not been fulfilled. 2). What factors influence law enforcement against perpetrators of criminal acts of electronic fraud at the Pinrang Resort Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of electronic fraud is the legal structure.
Tanggung Jawab Kepala Desa Di Dalam Distribusi Bantuan Desa Dalam Menghindari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ahmad A, Saiyed; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Tana Toraja, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, kurang berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terdapat kekurangan sumber daya dan kurangnya harmonisasi antara aparat penegak hukum lainnya. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Tana Toraja Resort Police then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police is not running effectively due to the process of investigating criminal acts of corruption in village funds, there is a lack of resources and a lack of harmonization between other law enforcement officials
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ramadani, Amelia; Thalib, Hambali; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim Terhadap Putusan Pidana Bersyarat Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada putusan: Nomor 164/Pid.B/PN.KLK, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis Prespektif Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat pada Putusan Nomor: 164/Pid.B/PN.KLK. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pidana bersyarat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan nomor perkara 164/Pid.B/PN.KLK bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil dimana terdakwa melanggar peraturan pidana dan korban telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya. 2). Prespektif rasa keadilan Masyarakat terhadap penjatuhan pidana bersyarat dimana dimana hakim semestinya menjatuhkan pidana lebih optimal kepada terdakwa. The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding conditional criminal decisions for perpetrators of crimes of domestic violence (KDRT) in decisions: Number 164/Pid.B/PN.KLK, and 2). To find out and analyze the Perspective of the Community's Sense of Justice Regarding Conditional Sentencing in Decision Number: 164/Pid.B/PN.KLK. This type of research is normative legal research. The author's research results found that: 1). The judge's legal consideration regarding the conditional criminal decision for the perpetrator of the crime of domestic violence (KDRT) with case number 164/Pid.B/PN.KLK is that the panel of judges has considered the formal conditions and material conditions where the defendant violated criminal regulations and the victim has forgiven the defendant for his actions. 2). The perspective of society's sense of justice towards the imposition of conditional sentences where the judge should impose a more optimal sentence on the defendant.
Perlindungan Hak Asasi Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Pada Tahap Penyidikan Dahlan, Faisal; Thalib, Hambali; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis hak-hak Tersangka apa saja yang dilindungi menurut Undang-undang yang berlaku serta penyebab sering terjadinya kekerasan yang terjadi pada Tersangka yang dapat dilihat baik secara langsung maupun di media. Penelitian menggunakan deskriptif normative yakni penelitian kepustakaan yang dimana mencari kebenaran-kebenaran berdasarkan dokumen dan data-data penting serta berasal dari Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada Teori yang ada.Penelitian ini menghasilkan: (1) sifat dan karakter penyidik serta keadaan tertentu yang menyebabkan penyidik memposisikan diri sebagai pihak di rugikan sangat berpengaruh pada tindakannya terhadap tersangka (2) kurangnya pengawasan sangat berpengaruh terjadinya tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum karena berfikir tidak ada yang mengawasinya. Tindakan kekerasan terhadap Tersangka bisa di cegah apabilah ada yang mengawasi yang lebih di atasnya serta pembinaan dan peningkatan profesinalisme dari peneggak hukum sehingga menciptakan daya guna dalam perkembangan dalam penegakan keadilan. The research objective is to analyze the what rights of suspects are protected according to applicable law as well as the causes of frequent violence against suspects which can be seen both directly and in the media. The research uses descriptive normative, namely library research which searches for truths based on documents and important data and comes from applicable laws and is based on existing theories. This research produces (1) the nature and character of investigators as well as certain conditions that arise. causes investigators to position themselves as the party at a disadvantage, which greatly influences their actions against suspects (2) lack of supervision greatly influences the occurrence of arbitrary actions by law enforcers because they think no one is watching them. Acts of violence against suspects can be prevented if someone above them supervises them as well as coaching and increasing the professionalism of law enforcers to create efficiency in developments in upholding justice.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Access Ismail, Muh Akbar; Thalib, Hambali; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana ilegal access di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police is not running effectively because, during the investigation process, the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that when the criminal sanctions are applied which are then included in the Minutes of Investigation by the Investigators it takes quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of illegal access crimes at the Soppeng Resort Police, several aspects hinder the investigation process by Criminal Investigation Unit Investigators, including Evidence; Witnesses; and Investigators.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Yusuf, Annastasyia Mukrimah; Hafidz, Ma'ruf; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan anak dilihat dari segi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku: (2) Faktor pendukung yaitu mempunyai layanan 24 jam, mempunyai jejaring kerja dengan beberapa organisasi atau instansi, mempunyai komitmen evaluasi dengan pengadilan agama sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnnya keselarasan pemahaman kasus perempuan dan anak terkait pelayanan UPTD PPA dengan pihak penegak hukum, dan minimnya sumber daya manusia untuk konseling perempuan, psikolog, dan pengacara. The research objective is to analyze the implementation of the fulfillment of child protection rights in terms of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect at the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service: Research This method uses empirical legal research methods. The research results show that: (1) Implementation of the fulfillment of child protection rights is seen from the perspective of children in conflict with the law, children victims of physical/psychological violence, children victims of sexual crimes, children with disabilities, children victims of abuse and neglect in the Women's Empowerment and Protection Service The children of Makassar City have not been able to fulfill their needs optimally in accordance with applicable regulations: (2) Supporting factors, namely having 24 hour service, having a working network with several organizations or agencies, having an evaluation commitment with religious courts, while inhibiting factors are a lack of harmony in understanding women's cases and children related to UPTD PPA services with law enforcement, and the lack of human resources for counseling women, psychologists and lawyers..
Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Di Pasar Pannampu Makassar Khair, Agung Miftahul; Nawi, Syahruddin; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar dipasar pannampu kota makassar untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi atau menyebabkan pembatalan terhadap pembatalan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan sekunder. Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan Faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terjadi perselisihan harga antara pembeli ketika melakukan transaksi, Perlindungan hukum akibat adanya pembatalan sepihak yang dilakukan suplyer, konsumen berhak meminta tanggung jawab kepada suplyer ada pembatalan tersebut. The research objective is to analyze the implementation of red onion sale and purchase agreements that have been charged in the Pannampu market in Makassar City to find out the factors that influence or cause the cancellation of red onion sale and purchase agreements that have been charged. This type of research is empirical legal research with primary and secondary data types. The author used two data collection techniques, namely interviews and literature study. The results of the research show that the factors that influence the cancellation of the sale and purchase of shallots are that it is not by the agreement between the two parties, and there is a price dispute between buyers when making a transaction. Legal protection due to unilateral cancellation by the supplier, consumers have the right to ask the supplier to take responsibility for the cancellation
Hak Hadhanah Kepada Suami Karena Istri Murtad Perspektif Kompilasi Hukum Islam Rusdani, Ummul Mukminin; Rahman, Sufirman; Zainuddin, Zainuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hadhanah dan untuk mengetahui prespektif kompilasi hukum islam dalam pemberian hadhanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Terdapat perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara hadhanah yang memiliki kondisi ibu murtad, pada Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek menetapkan diberikan kepada ayah dengan pertimbangan menjaga agama anak sebab ibu kandung murtad sedangkan dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah diberikan kepada ibu kandung meskipun ibu kandung dari anak berstatus murtad dengan dasar pertimbangan menjaga jiwa, dari kedua putusan antara menjaga agama dan menjaga jiwa anak, hal yang perlu di prioritakan yakni kepentingan terbaik bagi anak sehingga pertimbangan hakim dalam memberikan hadhanah kepada ayah dengan pertimbangan ibu murtad dinilai kurang efektif sebab kelangsungan hidup anak harus lebih diutamakan karena dengan terjaganya kelangsungan hidup anak maka menjaga agama anak nantinya akan tercapai jika kelangsungan hidup anak terjaga, terlepas dari status ibu murtadi namun ibu dinilai pihak yang cukup kompeten dalam merawat anak. The research objective is to analyze the basic considerations of judges in determining hadhanah and to find out the perspective of the compilation of Islamic law in granting hadhanah. This research uses an empirical normative research type. The results of this research show that there are differences in the opinions of judges in deciding hadhanah cases where the mother is an apostate, in Decision Number 176/Pdt.G/2021/PA.Ek it is determined that it is given to the father with the consideration of protecting the child's religion because the biological mother is an apostate, whereas in Decision Number 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi hadhanah is given to the biological mother even though the child's biological mother has the status of an apostate based on considerations of protecting the soul, from the two decisions between protecting the religion and protecting the child's soul, things are necessary The priority is the best interests of the child so that the judge's consideration in giving hadhanah to the father considering the mother is an apostate is considered less effective because the child's survival must be prioritized because by ensuring the child's survival, safeguarding the child's religion will later be achieved if the child's survival is maintained, regardless of The mother's status is apostate but the mother is considered competent enough to care for the child.
Konstruksi Hukum Pengelolaan Tanah Adat Bobo Sepa’e Sebagai Tanah Aset Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Asriati, Asriati; Rahmat, Andi Isman; Hafidz, Ma'ruf
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo’ Sepa’E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo; (2) mengetahui Prosedur pengelolaan hasil pemanfaatan Tana Bobo’ Sepa’E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo’ Sepa’E sebagai penggarap dengan mekanisme sistem pelelangan sedangkan hasil panen baik berupa palawija atau ikan menjadi hak penuh penggarap. (2) pengelolaan hasil pemanfaatan tana Bobo’ Sepa’E oleh masyarakat lokal di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Diatur dalam Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan Bobo’ Sepa’E yang dimana hasil pemamfaatan tana Bobo’ Sepa’E diambil dan dinikmati oleh penggarap sebagai pengelolah selama 2 tahun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang. The research objective is to analyze the implementation of community rights in Leppangeng Village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency; (2) know the procedures for managing the results of the utilization of Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Implementation of the rights of the people in Leppangeng village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E as cultivators using an auction system mechanism while the harvest, whether in the form of secondary crops or fish, becomes the full rights of the cultivators. (2) management of the results of the use of Bobo' Sepa'E land by local communities in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. Regulated in Village Regulation number 04 of 2017 concerning the management of Bobo' Sepa'E where the results of the use of Bobo' Sepa'E land are taken and enjoyed by the cultivator as manager for 2 years after being declared the winner of the auction.
Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Syamsuddin, Syamsuddin; Thalib, Hambali; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bulukumba dan upaya penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Polres Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bulukumba. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bulukumba adalah faktor internal dan Eksternal, 2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di dalam wilayah hukum Polres Bulukumba adalah upaya pre-emtif yaitu pencegahan secara dini, upaya preventif yaitu pencegahan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan upaya represif yaitu pemidanaan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. The research objective is to analyze the factors that influence the abuse and distribution of narcotics in Bulukumba and the efforts to overcome the abuse and distribution of narcotics at the Bulukumba Police. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bulukumba Police investigators. The author's research results found that: 1). Factors causing criminal acts of drug abuse and distribution in Bulukumba are internal and external factors, 2) Efforts to overcome drug abuse and distribution within the jurisdiction of the Bulukumba Police are pre-emptive efforts, namely early prevention, preventive efforts, namely prevention before abuse and distribution occurs. drugs and repressive efforts, namely the punishment of drug users and dealers.

Page 9 of 23 | Total Record : 229

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue