cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 10   11   12   13   14 
Efektivitas Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Pemulihan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Tindak Pidana Korupsi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis (1) efektivitas fungsi jaksa pengacara negara dalam upaya pemulihan keuangan daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi 2. Untuk mengetahui, menganalisis serta menevaluasi faktor apakah yang menjadi kendala jaksa pengacara negara dalam upaya pemulihan keuangan daerah sebagai akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di wilayah hukum kabupaten barru tepatnya di kejaksaan negeri barru. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas jaksa pengacara negara dalam upaya pemulihan keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri barru masih kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan terhadao pemberantasan tindak pidana korupsi yakni disbebakan oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilotas, faktor budaya dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze (1) the effectiveness of the state attorney general's function in efforts to recover regional finances as a result of criminal acts of corruption. 2. To find out, analyze and evaluate what factors are obstacles for state attorney generals in efforts to recover regional finances as a result of criminal acts of corruption. This research, if you look at the type, is empirical legal research and was conducted in the Barru district jurisdiction, specifically at the Barru district attorney's office. The results of this research show that: 1. The effectiveness of state attorneys general in efforts to recover regional finances due to criminal acts of corruption in the new district attorney's office is still less effective because there are several obstacles in the implementation system, 2. Factors that influence law enforcement carried out by prosecutors regarding eradication Corruption crimes are caused by legal factors, law enforcement factors, means or facilities factors, cultural factors and community factors.
Penerapan Ketentuan Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yakni pada rana empiris (law in action). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam beberapa kasus telah disimpangi oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana baik Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Hakim pada Mahakamah Agung. Ada beberapa faktor yang yang memengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika. Pertama, faktor aturan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, dan beberapa Surat Edaran Mahakamah Agung tentang penanganan perkara narkotika. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu Penuntut Umum serta Hakim itu sendiri. The research objective is to analyze the application of special minimum provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics carried out by Judges in handing down sentences, and to analyze what factors influence Judges in handing down decisions under special minimum provisions in narcotics crime cases. This research uses empirical juridical research, namely in the empirical realm (law in action). The results of this research show that the special minimum provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics have in several cases been deviated by Judges in imposing criminal penalties, both Judges at the District Court, High Court and Judges at the Supreme Court. Several factors influence judges in imposing sentences below the special minimum provisions in narcotics crime cases. First, the regulatory factor, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics itself, and several Circular Letters from the Supreme Court regarding the handling of narcotics cases. Second, law enforcement factors, namely the Public Prosecutor and the Judge himself.
Analisis Yuridis Peran Camat Dalam Kasus Pembagian Harta Warisan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran Camat dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini terkait (1) Peran camat dalam kasus pembagian harta warisan yakni camat sebagai mediator yang netral dan tidak memihak, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil. Peran camat dalam kasus pembagian harta warisan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan keahlian dalam mediasi konflik, serta kemampuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi camat dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan yaitu adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi, adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, kurangnya pemahaman manfaat mediasi, adanya perbedaan kepentingan, kurangnya informasi dan pemahaman para ahli waris tentang hukum waris atau hak-hak masing-masing pihak ahli waris. The research objective is to analyze the role of the sub-district head in resolving cases of inheritance distribution in the South Polongbangkeng District, Takalar Regency. This research uses the type of empirical legal research. The results of this research relate to (1) The role of the sub-district head in cases of inheritance distribution, namely the sub-district head as a neutral and impartial mediator, facilitating communication and negotiations between heirs to reach a fair agreement. The role of the sub-district head in inheritance distribution cases is not only limited to legal aspects but also involves expertise in conflict mediation, as well as the ability to facilitate a fair and dignified resolution process for all parties involved. (2) Factors that become obstacles for the sub-district head in resolving inheritance distribution cases are the presence of parties who do not have good faith in the mediation process, parties who are not present in the mediation process, lack of understanding of the benefits of mediation, differences in interests, lack of information and the heirs' understanding of inheritance law or the rights of each heir.
Efektivitas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Triananda, Rinal Krishna; Razak, Askari; Mappaselleng, Nur Fadhillah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, kurang berjalan secara efektif dikarenakan dalam upaya represif pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti: Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas pencegahan tindak pidana penipuan jual beli online di Polrestabes Makassar, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi antara lain: Alat bukti; Saksi; Sarana dan Prasarana. Pada ketiga faktor tersebut yang paling mempengaruhi efektifnya adalah mengumpulkan alat bukti, kebanyakan pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah. The research objective is to analyze the effectiveness of preventing and controlling criminal acts of online buying and selling fraud at Makassar Police. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Makassar Big City Police, then carried out the quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of preventing criminal acts of online buying and selling fraud at the Makassar Police is not working effectively because in the repressive efforts of the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators, they find obstacles that occur in the field, such as Investigators have difficulty finding the perpetrator and the perpetrator's evidence so that when implementing criminal sanctions, then it is written into the Investigation Report (BAP) by the Investigator which takes quite a long time. 2). Factors that influence the effectiveness of preventing criminal acts of online buying and selling fraud at the Makassar Police, there are several influencing aspects including Evidence; Witnesses; Facilities and infrastructure. Of these three factors, the thing that most influences effectiveness is collecting evidence. Most perpetrators remove evidence by deleting or changing it.
Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dwilestari, Idfi Yava; Pawennei, Mulyati; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak masih kurang efektif dan dipengaruhi berbagai faktor diantaranya subtansi hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. (2) Cara mengatasi dan mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, yaitu memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual; mengevaluasi pemberlakuan sanksi kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak; secara rutin memberikan penyuluhan hukum sebagai tindakan preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kepekaan hukum masyarakat; dan meningkatkan kerjasama terpadu antara lembaga penegak hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children in Makassar City. The research results show that: (1) The effectiveness of the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual violence against children is still less effective and is influenced by various factors including the substance of the law, enforcement law, facilities/facilities, society and culture. (2) How to overcome and reduce cases of criminal acts of sexual violence against children, namely protecting children as victims of criminal acts of sexual violence; evaluate the implementation of castration sanctions for perpetrators of criminal acts of sexual violence against children; routinely provide legal counselling as a preventive measure to increase the community's legal knowledge and sensitivity; and increasing integrated cooperation between law enforcement agencies.
Efektivitas Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Palopo Dengan Calon Pelanggan (Developper) Terkait Penyediaan Air Minum Rizal, Andi Muhammad; Rahman, Sufirman; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Palopo dengan calon pelanggan (DEVELOPER) dan 2). Untuk mengetahui factor-faktor apa yang terjadi dalam perjanjian antara PDAM Kota Palopo dengan calon pelanggan (DEVELOPER). Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pelaksanaan Perjanjian dalam hal Penyediaan Air Minum dari PDAM Kota Palopo kepada Calon Pelanggan (Developer) belum terlalu efektif karena dalam pelaksanaannya tanggungjawab pihak Calon Pelanggan (Developer) ialah memaksimalkan Penyedian Air Minum kepada customernya berdasarkan target realisasi tapi didalam perjanjian tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena hak dan kedudukan pihak PDAM Kota Palopo dalam hal ini lebih diutamakan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak PDAM Kota Palopo, sedangkan untuk kewajiban dan larangan lebih memberatkan Calon Pelanggan (Developer). 2). Faktor – faktor yang mempengaruhi perjanjian kerjasama Penyediaan Air Minum, ada tiga yaitu; 1. Faktor Pengetahuan Hukum, 2. Sarana dan Fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the Cooperation agreement between PDAM Palopo City and potential customers (DEVELOPER) and 2). To find out what factors occur in the agreement between PDAM Palopo City and potential customers (DEVELOPER). This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The implementation of the Agreement regarding the Provision of Drinking Water from PDAM Palopo City to Prospective Customers (Developers) has not been very effective because in its implementation the responsibility of the Prospective Customer (Developer) is to maximize the provision of Drinking Water to its customers based on realization targets but the agreement does not provide a balance between rights and obligations, because the rights and position of Palopo City PDAM in this case take precedence in the standard contract made by Palopo City PDAM, while the obligations and prohibitions are more burdensome for prospective customers (Developers). 2). three factors influence the drinking water supply cooperation agreement, namely; 1. Legal Knowledge Factor, 2. Facilities and Facilities.
Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri Dessi, Nur Isa; Rahman, Sufirman; Qahar, Abdul; Hadjar, Sri Wulan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hak konstitusional buruh migran khususnya buruh migran perempuan Indonesia yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Mengkaji dan menganalisis pengaturan jaminan perlindungan bagi buruh migran khususnya buruh migran perempuan yang bekerja diluar negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan, dan didukung dengan catatan kasus, laporan penelitian, diskusi lembaga yang memiliki focus isu buruh migran, jurnal penelitian, buku teks, makalah, artikel dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kurang maksimalnya perlindungan hak konstitusional perempuan buruh migran yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan perempuan buruh migran, sehingga tidak ada jaminan yang pasti untuk melindungi perempuan buruh migran. The research objective is to analyze the protection of the constitutional rights of migrant workers, especially Indonesian female migrant workers who experience problems abroad; (2) Review and analyze the protection guarantee arrangements for migrant workers, especially those who work abroad. This research is normative research examining legal provisions and statutory regulations. It is supported by case notes, research reports, institutional discussions that focus on migrant worker issues, research journals, textbooks, papers, articles and newspapers. The research results show that: (1) There is less than optimal protection of the constitutional rights of female migrant workers who experience problems abroad; (2) There are no specific regulations governing the protection of female migrant workers, so there is no definite guarantee to protect female migrant workers.
Analisis Hukum Terhadap Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika Hidayat, Andi Muh. Taufik; Thalib, Hambali; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Disparitas putusan dalam tindak pidana narkotika terjadi di Pengadilan Negeri Watampone dikarenakan Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika pada putusan terjadi karena dalam penjatuhan pidana tersebut hakim melihat dari alat bukti dan barang bukti pada putusan yang ada di Pengadilan Negeri Watampone, sehingga dalam penjatuhan pidana pada putusan tersebut terdapat disparitas penjatuhan pidana yang berbeda antara putusan tersebut. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada kedua putusan adalah hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan yang bersifat individual, berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain (individualisasi pidana). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada pelaku tindak pidana narkotika bersumber pada berbagai hal yakni: bersumber dalam diri hakim, bersumber pada hukumnya sendiri. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in handing down decisions regarding narcotics crimes in the Bone Regency. This type of research is empirical. The results of the author's study found that: 1) Disparity in decisions for narcotics crimes occurred at the Watampone District Court because of the disparity in the sentences of criminals for narcotics crimes in the decisions that occurred. After all, in sentencing the judge looked at the evidence and evidence in the decisions at the District Court. Watampone, so that in the sentencing of these decisions there is a disparity in criminal sentences between these decisions. Freedom is given to judges because the trial facts of one case differ from those of another. 2) The factors that cause a criminal disparity in both decisions are that the judge in the decision considers mitigating and aggravating factors that are individual, and different between one perpetrator and another (criminal individualization). Judges' considerations in imposing sentences on perpetrators of narcotics crimes originate from various things: originating within the judge and the law itself.
Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara Akbar, Muhammad; Thalib, Hambali; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Efektivitas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada pelaksanaan penyidikan di lapangan ditemukan kesulitan, baik dari segi kepastian hukum kewenangan penyidikan kejaksaan maupun dari faktor teknis penyidikan. 2.) Kendala yang paling berpengaruh dalam penyidikan sering ditemui pada saat melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat adalah kendala teknis seperti tidak adanya kesadaran hukum dari para pelaku, saksi yang tidak berdomisili dan tidak berada di tempat, hasil perhitungan audit memerlukan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya, kaburnya beberapa pasal dalam undang-undang kewenangan pada masing-masing institusi sehingga menyebabkan terjadinya konflik kewenangan serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyidik yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of prosecutorial authority in Law Number 21 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia regarding the investigation of criminal acts of corruption. This research is empirical legal research. The results of this research show that 1). The effectiveness of the investigation carried out by the prosecutor's office in the context of eradicating corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office is not running effectively because the implementation of the investigation in the field found difficulties, both in terms of legal certainty of the prosecutor's investigative authority and technical investigative factors. 2.) The most influential obstacles in investigations that are often encountered when investigating criminal cases of corruption in the jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office are technical obstacles such as the lack of legal awareness of the perpetrators, witnesses who are not domiciled and are not at the location, calculation results audits take longer than they should, several articles in the law on the authority of each institution are blurred, causing conflicts of authority and limited human resources for investigators which are not comparable to cases handled at the District Prosecutor's Office located in jurisdiction of the West Sulawesi High Prosecutor's Office
Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Megawati, Megawati; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat fungsi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Metode Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dalam hal ini penelitian yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan aspek empirisnya berupa realitas di lapangan yang terjadi dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sulawesi Barat telah berjalan namun masih terdapat berbagai hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi faktor perundang-undangan, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan faktor dukungan Masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Police's function in carrying out its authority to carry out investigations into criminal acts of corruption and identify factors that hinder the function of carrying out investigations into criminal acts of corruption. This research method is included in empirical normative research, in this case, research that combines normative analysis of statutory regulations with empirical aspects in the form of realities on the ground that occur within the West Sulawesi Regional Police. The results of the research show that the implementation of the Police function in investigating criminal acts of corruption in the West Sulawesi Regional Police area has been running but there are still various significant obstacles. These obstacles include legislative factors, law enforcement apparatus factors, facilities and infrastructure factors, coordination factors between law enforcement agencies in handling criminal acts of corruption and community support factors.

Page 12 of 23 | Total Record : 229

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue