Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros ]]>
<![CDATA[Ayu Isfany Fachry Azis]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.63 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.365
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Hasil penelitian bahwa; Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepantingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi. The research objective is to analyze the responsibility of parents towards children after divorce and the judges' considerations in deciding on the responsibility of parents to children after divorce or the rights of those who have been divorced by both parents. The research method uses empirical normative legal research. The results of the study are; The responsibility of parents to children after divorce is as stipulated in Article 41 of Law Number 1 Year 1974 that as a result of a divorce both parents are still obliged to care for and educate their children solely on the basis of the child's merit and other rights attached to the child. including the obligations of parents for children also contained in Article 4 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge's consideration in deciding on the responsibility of the parents towards the child after the divorce or the rights of the child who has been divorced by both parents is the judge in determining his decision also based on witness testimony.]]>
<![CDATA[Penyelesian Pembagian Harta Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Maros ]]>
<![CDATA[Andi Tenri Lukman]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.254 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.366
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum positif dengan pembagian harta Bersama pasca bercerai di pengadilan Agama Maros, dan tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai kedudukan hukum harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. The research objective is to analyze positive legal arrangements with the distribution of joint assets after divorce in the Maros Religious Court, and divorce procedures according to the Compilation of Islamic Law at the Religious Courts of Maros Regency. The research method uses empirical normative legal research. The result of this research is to find out that joint assets are assets obtained during the marriage, while assets are assets obtained by both the wife and husband before marriage, which are private assets that are owned by themselves under their respective control as long as the parties are not. specify another. Regarding the legal position of joint property it is regulated in the Islamic Law Compilation.]]>
<![CDATA[Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt.G/2020 PA Maros ]]>
<![CDATA[Tri Rzkyanti Azis]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.31 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.367
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis menganalisis tinjauan yuridis Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Metode Penelitian ini adalah normative empiris dengan penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta atau fenomena tentang analisis izin perceraian bagai pegawai negeri sipil dalam penyelesaian perkara perceraian. Hasil dari Penelitian ini Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Maros harus memiliki suatu ijin jika ingin melaksanakan perceraian dimana ijin tersebut harus melalui beberapa prosedur. Jika dilihat didalam peraturannya Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang diberi delegasi wewenang sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memiliki surat keterangan dari seorang pejabat yang diberi kewenangan. The research objective is to analyze the juridical review of divorce permits for civil servants in the settlement of divorce cases at the Religious Court of Maros Regency. This research method is empirical normative research that examines positive legal rules in order to get answers to existing problems by linking facts or phenomena about the analysis of divorce permits like civil servants in solving divorce cases. The results of this study Civil servants at the Religious Court of Maros Regency must have a permit if they want to carry out a divorce where the permit must go through several procedures. If seen in the regulations, Civil Servants who are the plaintiffs are required to have prior permission from the official who is given the delegation of authority, while Civil Servants who are defendants are required to have a certificate from an authorized official.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Saiful Saiful]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.138 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.369
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (2) mengetahui dan mendefinisikan ulang mengenai unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (3) mengetahui dan menganilisis ketentuan sanksi pidana atas tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan kepala daerah telah diatur dalam undang-undang Pilkada dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya; (2) diperoleh pemaknaan yang lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah; (3) Adanya ketentuan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan bagi pelaku tindak Pidana penyalahgunaan wewenang dalam pilkada. Research objectives to analyze criminal law policies related to criminal acts of abuse of power in the Law on Election of Governors, Regents and Mayors; (2) know and redefine the elements of criminal acts of abuse of authority in the Law on Election for Governors, Regents and Mayors; (3) know and analyze the provisions of criminal sanctions for criminal acts of abuse of authority in the Law on Election for Governors, Regents and Mayors. This research method uses a normative juridical research type. The results of this study indicate that: (1) the crime of abuse of authority in regional head elections has been regulated in the Pilkada law and a number of other statutory regulations; (2) complete interpretations of the elements of criminal acts of abuse of authority are obtained in the Law on Regional Head Election; (3) There are provisions for criminal sanctions that can be imposed on perpetrators of criminal acts of abuse of authority in regional elections.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Jhoni Haulussy]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.298 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.370
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum putusan masyarakat adat mandacan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada masyarakat mandacan. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada kekuatan Hukum Putusan Masyarakat Adat Mandacan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi pada Kepolisian Resor Manokwari). Hasil penelitian; Putusan masyarakat adat Mandacan tidak berpengaruh dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan akan tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam proses putusan Hakim. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Masyarakat Mandacan adalah faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the legal strength of the mandacan customary community decisions in the investigation process of murder crime; and to find out, explain and analyze the factors that influence investigators in conducting investigations into the crime of murder in the Mandacan community. The research method is empirical legal research, namely field research (field research), by collecting data in the research field. Based on the problems raised in this study which emphasizes the power of the Mandacan Indigenous Peoples' Decision in the Investigation Process of Murder Crime (Studies on the Manokwari Police). Research result; The decision of the Mandacan indigenous people has no effect in the process of investigating the crime of murder but can be a consideration in the process of the Judge's decision. Factors Affecting Investigators in Conducting Investigations on Murder in the Mandacan Community are the legal structure and legal culture factors of the community.]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana ]]>
<![CDATA[Mutia Nur Fadhilah Ruslan]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.099 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.371
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang hak politik mantan narapidana dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/HUM/2018 jika ditinjau dari prespektif asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Mahkamah Agung telah mengeluarkan putasan yaitu pembatalan terhadap Aturan KPU yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Putusan Mahkamah Agung mempengaruhi tercipatanya asas pemerintahan yang baik yaitu tercipta kepastian hukum dimana tidakadaaturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan diatasnya (hierarki perundang-undangan). The research objective is to analyze the implications of the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 on the application of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 concerning the political rights of ex-convicts and to analyze the Supreme Court Decision Number 55P / HUM / 2018 when viewed from the perspective of the general principles of good governance. The research method uses normative legal research. The results of this study indicate that; The Supreme Court has issued a verdict, namely the annulment of the KPU Regulation which prohibits ex-convicts from running as members of the legislature. The decision of the Supreme Court affects the creation of good governance principles, namely the creation of legal certainty where lower irregularities conflict with the above rules (hierarchy of laws.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam ]]>
<![CDATA[Muh. Taufiqul Karim]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Pasamai]]>;
<![CDATA[Hasan Kadir]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.516 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.373
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis akibat hukum putusan hakim terhadap perubahan jenis kelamin dalam perspektif waris Islam dan parameter pertimbangan dalam memutus perkara permohonan prubahan jenis kelamin. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa penetapan engadilan yang mengabulkan permohonan perubahan jenis kelamin tidak mempunyai implikasi langsung dalam ketentuan syar’i mengenai kewarisan dalam Islam. Parameter pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan perubahan jenis kelamin masih belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan adanya pertimbangan tertentu yang digunakan oleh hakim dalam suatu perkara permohonan perubahan jenis kelamin sementara oleh hakim lain pada perkara yang berbeda tidak digunakan. Perbedaan pertimbangan akan menghasilkan keputusan hakim yang berbeda pula walaupun fakta hukum pemohon relatif sama. The research objective is to analyze the legal consequences of the judge's decision on gender change in the perspective of Islamic inheritance and the parameters of consideration in deciding cases for gender change applications. The type of research used in this research is normative research. The result of the research shows that the decision of justice that grants requests for sex change does not have a direct implication in the syar'i provisions regarding inheritance in Islam. The parameters for judges' considerations in deciding cases for requesting sex change are not clearly regulated in statutory regulations. This results in certain considerations used by judges in a case requesting a sex change while other judges in a different case are not used. Different considerations will result in different judges' decisions even though the legal facts of the applicants are relatively the same.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ]]>
<![CDATA[Alif Lofty]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Agussalim Gadjong]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.808 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.374
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir di kecamatan tempe, kabupaten wajo dan menganalisis penyelesaian sengketa tambang pasir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae Hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan dan adapun sarana penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut melalui sarana penyelesaian sengketa adminitrastif. The research objective is to analyze government policies towards sand mining in tempe sub-district, Wajo district and to analyze the settlement of sand mining disputes in Tempe District, Wajo Regency. Empirical juridical research methods. The research location is in Wajo District, Tempe District, Wiringpalennae Village. The results of the research show that government policies on the implementation of rights and obligations for sand mining activities are in accordance with the procedures stipulated in the prevailing laws and regulations, the impact of sand mining on the environment is influenced by social impacts and economic impacts. and environmental impacts and law enforcement on the dispute resolution through administrative dispute resolution means.]]>
<![CDATA[Implementasi Hak Angket DPRD Terhadap Upaya Pemberhentian Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Imam Mujahidin]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.102 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.375
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak angket terhadap kepala daerah serta akibat-akibat hukumnya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hak angket DPRD Sulsel dalam upaya pemberhentian Kepala Daerah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, terhadap beberapa isu yang menjadi landasan pengajuan hak angket tersebut tidaklah semuanya memenuhi unsur dapat dilaksanakannya hak angket sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dalam sidang hak angket tersebut ditemukan fakta-fakta baru yang akhirnya mendukung pelaksanaan hak angket tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak angket tersebut dapat disimpulkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak Angket DPRD Sulsel, yakni faktor sosial, politik, dan hukum. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang saling berintegrasi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Sehingga terhadap faktor-faktor ini kemudian menjadi penentu lahirnya atau dilaksanakannya hak angket. The research objective is to analyze the implementation of the right to inquiry against the regional head and its legal consequences and the factors that influence it. This research is normative and empirical. The results showed that the implementation of the right to inquiry DPRD South Sulawesi in an effort to dismiss the regional head was in accordance with the applicable legal provisions. Nonetheless, not all of the issues on which the inquiry right is filed have fulfilled the elements of the exercise of the right to inquiry as stipulated in the prevailing laws and regulations. Although in the trial of the right to inquiry, new facts were found that ultimately supported the implementation of the right to inquiry. It can be concluded that there are three factors that influence the implementation of the South Sulawesi DPRD's Inquiry Rights, namely social, political, and legal factors. These three factors are factors that integrate with each other, influence each other and are interrelated. So that these factors later determine the birth or implementation of the right to inquiry.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis ]]>
<![CDATA[A. Nur Fariha. AS]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Anis Zakaria Kama]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.582 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v2i2.376
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas terlaksananya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris yang dilakukan di KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi masyarakat mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02 % atau 3676. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung, SDM yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah hendaknya KPU tetap bersinergi dari berbagai pihak, lebih meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang masih terkendala, sosialisasi serta pendidikan pemilih agar KPU mampu mewujudkan pemilu yang demokratis. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the duties of the General Election Commission (KPU) as the organizer of the general elections in accordance with the applicable regulations and the factors that influence them. The type of research used is the type of empirical research conducted at the KPU Majene Regency. The results of this study conclude that the KPU's function in realizing democratic elections in 2019 is less effective, even though the level of public participation reaches 90% but at the same time invalid ballots reached 3.02% or 3676. The factors that influence the effectiveness of the KPU's function, namely external and internal factors both from the weather, several locations that are difficult to reach directly and indirectly, qualified human resources from the KPU ranks and public knowledge of elections in general. The recommendation of this study is that the KPU should continue to work together from various parties, further improve the quality of human resources, facilities and infrastructure that are still constrained, socialization and voter education so that the KPU is able to realize democratic elections.]]>
