cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 34   35   36   37   38 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Muhammad Ridwan Saleh; Lauddin Marsuni; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penelitian ini menggunakan data prmer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dokumen, jurnal jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Anggota TNI (Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar) dengan putusan perkara Daeng Zakaria Mukhtar (40) dalam persidangan telah memenuhi unsur pidana subjektif maupun unsur objektif. (2) faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI sesuai tuntutan pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. The research objective is to analyze the law enforcement against narcotics abuse crimes committed by members of the TNI. (2) To find out the factors causing the abuse of narcotics committed by members of the TNI. This study uses primary data and secondary data. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that; (1) law enforcement against narcotics abuse by members of the TNI (Case Study of the Makassar Military Court) with the decision of the case of Daeng Zakaria Mukhtar (40) in the trial has fulfilled the subjective and objective elements of criminality. (2) the factors causing narcotics abuse by members of the TNI in accordance with the criminal charges for Narcotics Abuse of Group I as regulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter an of the Republic of Indonesia Law no. 35 the Year 2009.
Konstitusionalitas Pencalonan Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana: Kajian Implementasi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 Yayu Dwi Lestari; Abd Rahman; Muhammad Ya'rif Arifin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Aturan Legislasi Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Sesuai Dengan Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 04/Puu-Vii/2009. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Yaitu Tipe Penelitian Normatif. Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa : (1). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/Puu-Vii/2009 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Konstitusional Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Yakni Pasal 27, 28c Dan 28d, Sehingga Peraturan Kpulah Yang Harus Menyesuaikan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut. (2) Mantan Narapidana Memiliki Hak Konstitusional Untuk Menjadi Calon Legislatif, Dimana Yang Dimaksud Pada Pasal 28 D Uud 1945 Yang Telah Di Tegaskan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/Puu-Vii/2009 Sejauh Yang Bersangkutan Dapat Terbuka Dan Jujur Mengemukakan Kepada Publik Bahwa Yang Bersangkutan Seorang Mantan Narapidana. The research objective to analyze the Legislation Rules for Nomination of Ex-Convict Legislative Members in accordance with the Constitutional Court Decision Number 04/Puu-Vii/2009. The Method Used In This Research Is The Type Of Normative Research. The results of this study indicate that: (1). That the Decision of the Constitutional Court Number 04/Puu-Vii/2009 is in accordance with the Constitutional Provisions as referred to in several articles of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely Articles 27, 28c and 28d so that it is the Commission's Regulations that must adjust to the decision of the Constitutional Court. (2) Former Convicts Have a Constitutional Right to Become a Legislative Candidate, which is referred to in Article 28 D of the 1945 Constitution which has been affirmed in the Decision of the Constitutional Court Number 04/Puu-Vii/2009 as far as the person concerned can openly and honestly state to the public that the Concerning a Former Convict.
Efektivitas Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Adri Eddyanto Pontoh; La Ode Husen; Muh. Rinaldy Bima
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ternate. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ternate kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penuntutan kepada anak yang berkonfil dengan hukum masih ditemukan beberapa masalah baik dari profesionalsime yaitu; kurangnya Jaksa Penuntut Umum yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara anak, sehingga Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam mempertimbangan hak anak sebagai pelaku tindak pidana, serta atas tindakan dari anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan hukuman yang melebihi dari persyaratan upaya diversi. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan anak yang melakukan tindak pidana oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ternate, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana. The research objective is to analyze the effectiveness of prosecuting children who commit crimes by public prosecutors at the Ternate District Attorney. This type of research is juridical empirical. In the results of the study, the authors found that: 1). The effectiveness of prosecuting children who commit criminal acts by the Public Prosecutor at the Ternate District Attorney is not running effectively, because in the process of prosecuting children who are in conflict with the law there are still several problems, both from professionalism, namely; the lack of public prosecutors who have experience in handling children's cases, so that public prosecutors find it difficult to consider the rights of children as perpetrators of criminal acts, and the actions of children in conflict with the law are threatened with punishments that exceed the requirements for diversion. 2). Factors that affect the effectiveness of prosecuting children who commit crimes by public prosecutors at the Ternate District Attorney, namely; substance, structure, and legal culture. These three factors are interconnected with the prosecution of children who commit crimes.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi Polres Pelabuhan Makassar Muhammad Aksa Ansar; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar kurang berjalan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus yang menangani kasus anak pada Unit PPA Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, yang menyebabkan penumpukan perkara sehingga penyidik yang lain turut terlibat dalam proses penyidikan kasus anak. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik di wilayah hukum Resort Pelabuhan Makassar adalah faktor struktur hukum, sarana dan fasilitas, sumber daya manusia penyidik polri. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police and the influencing factors. This type of research is juridical empirical. From the results of the research, the authors find that: The effectiveness of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of the Makassar Port Police Resort is not running effectively. This is due to the lack of special investigators who handle children's cases at the Makassar Port Police PPA Unit, which causes a buildup of cases so that other investigators are involved in the process of investigating children's cases. Factors that influence the implementation of investigations against children who are perpetrators of physical violence in the jurisdiction of Makassar Port Resort are legal structure factors, facilities and facilities, and human resources of police investigators. These three factors are interrelated to the crime of physical violence committed by children.
Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar Hamzah Hamzah; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat orisinil, menggunakan data primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dilapangan yang merupakan data mentah (raw data) melalui wawancara atau interview yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan metode penelitian menggunakan data primer maupun data sekunder yakni data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Urgensi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar yakni, faktor tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD, faktor Sumber Daya Manusia, faktor budaya hukum, dan faktor peran serta masyarakat. The research objective is to analyze the urgency of the establishment of regional regulations in the implementation of regional government in Makassar City. This research is original in nature, using primary data, namely the collection of data obtained directly from the source in the field which is raw data through interviews or interviews related to the problems discussed, and research methods using primary and secondary data, namely data that are successful. collected in this study. The results of the study indicate that the urgency of the formation of regional regulations in the administration of regional government is a form of authority given to regional governments in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks, as well as accommodating regional special conditions or further elaboration of higher laws and regulations. The factors that influence the formation of regional regulations in the administration of regional government in Makassar City are the responsibility of the Regional Government and DPRD, the Human Resources factor, the legal culture factor, and the community participation factor.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar Wiwik Puspita HB; Syahruddin Nawi; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar masih kurang efektiv dikarenakan pencurian dengan kekerasan setiap tahunnya terjadi peningkatan. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan pedoman-pedoman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kaidah hukum yaitu peraturan yang belum berlaku secara optimal dan kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu keterbatasan sdm dan moralitas, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of theft with violence. Methods This research is empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the investigation of criminal acts of theft with violence in Makassar City is still less effective because theft with violence is increasing every year. Although efforts have been made to implement it in accordance with the mechanisms and guidelines in the Criminal Procedure Code (KUHP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police (2) Factors affecting the effectiveness of the investigation into the criminal act of theft with violence are the rule of law, namely, regulations that have not been applied optimally and changing policies, law enforcement, namely the limitations of human resources and morality, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in the community.
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Zaenal Arifin; A. Muin Fahmal; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif; (2) faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur : (a). faktor substansi hukum dalam hal ini regulasi atau aturan yang tidak memiliki konsekuensi bilamana rekomendasi yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur, (b) faktor struktur hukum yaitu kemampuan sumber daya manusia anggota DPRD, tenaga ahli serta staf sekretariat DPRD, (c) faktor budaya hukum yaitu data yang disampaikan oleh OPD kurang lengkap dan akurat, serta waktu pembahasan LKPJ yang terbatas. The purpose of this study is to analyze the DPRD against the Governor's Accountability Statement according to Government Regulation Number 13 of 2019 in the South Sulawesi Province. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The implementation of the DPRD's supervisory function on the Governor's accountability report according to Government Regulation Number 13 of 2019 in the South Sulawesi Province has not been effective; (2) factors that influence the implementation of the DPRD's supervisory function on the Governor's Accountability Statement: (a). legal substance factors in this case regulations or rules that have no consequences if the recommendations given are not followed up by the Governor, (b) legal structure factors, namely the ability of the human resources of DPRD members, experts and secretariat staff of DPRD, (c) legal culture factors, namely the data submitted by the OPD is incomplete and accurate, and the time for discussion of the LKPJ is limited.
Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Firman Hidayat Pinim; Mulyati Pawennei; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui tilang elektronik pada Direkrorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel penelitian ini aparat di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang kurang efektif. Keberhasilan polisi dalam membuat masyarakat tertib berlalu lintas ketika masyarakat sudah tidak lagi melanggar peraturan lalu lintas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of traffic violation law enforcement through electronic ticketing at the Traffic Directorate of the South Sulawesi Regional Police. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is descriptive-analytical. The sample of this research is officials at the Traffic Directorate of the South Sulawesi Police, and the community. The results of this study indicate that law enforcement against traffic violations through E-Tilang is less effective. The success of the police in making the community orderly traffic when the community no longer violates traffic rules. The factors that affect the effectiveness of traffic violation law enforcement through E-Tilang are the legal substance factor, the apparatus' human resource factor, the facility and infrastructure factor, the community's legal awareness factor and the community's legal culture factor.
Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Zulkifli Zulkifli; La Ode Husen; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis mekanisme pemberian bantuan hukum kepada masyarakat oleh Negara dan Untuk mengetahui kedudukan pemberian bantuan hukum oleh Negara dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh Mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25.Kedudukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perspektif hak asasi manusia adalah sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara dan sebagai jaminan persamaan kedudukan didepan hukum. The purpose of this study is to analyze the mechanism for providing legal aid to the community by the state and to find out the position of providing legal aid by the state from the perspective of human rights. The method used is normative legal research. The results of the research obtained that the mechanism for providing legal aid to the poor based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 greatly helps the poor by providing information, consultation and legal advice and assistance in making the required legal documents and providing information on the list of Legal Aid Organizations. as referred to in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid or Legal Aid Organizations or other Advocates who can provide free legal aid as stipulated in Article 25. The position of providing legal aid to the poor from the perspective of human rights is as a fulfilment of the constitutional rights of citizens and as a guarantee of equality before the law.
Hakikat Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang Sapri Sapri; Lauddin Marsuni; Askari Razak
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan hukum sistem rekrutmen tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian normatif yang berarti bahwa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perekrutan Tenaga Ahli yang berkualitas dan bisa bekerja secara efisien belum diterapkan sehingga lebih banyak berasal dari aktivis partai, hal ini pun dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI, Manajemen kerja pada saat ini belum terbentuk struktur organisasi yang jelas untuk pengelompokkan Tenaga Ahli tersebut sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman antara Anggota DPR RI dengan Tenaga Ahli, Kapasitas setiap Tenaga Ahli dianggap kurang baik karena tidak adanya perencanaan pelatihan pengembangan keahlian oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR RI, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja tenaga ahli DPR RI. Dan Implementasi fungsi tenaga ahli terhadap kualitas kinerja DPR RI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terkait alokasi tenaga ahli yang dibutuhkan belum mencapai kata cukup karena berdasarkan beban kerja setiap Tenaga Ahli itu berbeda-beda dan belum ada kejelasan untuk jumlah Tenaga ahli yang tersedia. The purpose of this study is to analyze the legal arrangements for the expert recruitment system of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. The research method is normative research which means that. The results of this study indicate that the practice of recruiting qualified experts who can work efficiently has not been implemented so that more come from party activists, this can also affect the quality of the performance of DPR RI experts. The grouping of Experts often causes misunderstandings between Members of the DPR RI and Experts. The capacity of each Expert is considered poor because there is no planning for skills development training by the Secretariat General of the DPR RI, this can affect the quality of the performance of the DPR RI experts. And the implementation of the function of experts on the quality of the performance of the DPR RI in the formation of laws and regulations is related to the allocation of experts needed that has not reached the word sufficient because based on the workload of each expert, it is different and there is no clarity on the number of available experts.

Page 36 of 45 | Total Record : 445

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue