cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 445 Documents
 35   36   37   38   39 
Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Andi Nurman Mappangara; Syahruddin Nawi; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Bone; dan mengetahui dan menganalisis factor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan tipe peenelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone masih kurang efektif. Ini dilihat dari kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta masih banyaknya penyimpangan pelayanan yang dilakukan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Bone adalah faktor substansi hukum, faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum masyarakat. The purpose of the study was to analyze the effectiveness of land rights registration in the Bone Regency and to know and analyse what factors influence the effectiveness of land rights registration in the Bone Regency. The type of research that will be conducted is descriptive research with the type of empirical legal research. The results showed that the effectiveness of registration of land rights at the Land Office of Bone Regency was still less effective. This can be seen from the lack of transparency and disclosure of information to the public, as well as the many deviations in services carried out in the process of issuing land rights certificates. The factors that affect the effectiveness of the implementation of land rights registration in Bone Regency are the legal substance factor, the human resources factor for the apparatus, the facilities and facilities factor, the community legal awareness factor and the community legal culture factor.
Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psiktropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa Nurwana Abubakar; La Ode Husen; Sri Lestari Poernomo
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisi proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa, maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini antara lain adalah: 1) Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas II A Sungguminasa belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika klas II A Sungguminasa yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Alkitab serta Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, Pengelasan, Melukis, Berkebun, Pembuatan bingkai dan asbak dan Bercocok tanam. The research objective is to analyze the process of implementing the development of narcotics prisoners by the Sungguminasa Narcotics Correctional Institution, as well as the obstacles faced in implementing coaching at the Narcotics Correctional Institution. This type of research is empirical and juridical. The results obtained by the author in this study include 1) The effectiveness of the Correctional Institution in the guidance carried out at Class II A Sungguminasa Narcotics Prison has not been effective. Still, its handling is by Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, the implementation of which is regulated by Government Regulation no. 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates. Class II A Sungguminasa Narcotics Prison coaching includes personality and independence development. Personality development provided at the Class II A Sungguminasa Penitentiary is Religious Education, Bible Education and Sports Education, national and state development, and legal awareness development. As well as independence development carried out are wood craftsmen, manufacture, souvenirs, welding, painting, gardening, making frames and ashtrays and farming.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba M. Yusuf Rahman; Mulyati Pawennei; M. Kamal Hidjaz
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap parkir Ilegal di daerah wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. Penelitian ini menggunakan data primer melalui suvei dengan kuesioner sebanyak 50 orang pengunjung wisatawan sebagai sampel dan wawancara dengan istansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Dalam mewujudkan kepastian hukum dengan berkeadilan di masyarakat maka tujuan hukum itu sendiri dahulu mesti terwujud untuk di berlakukan aturan di dalam masyarakat, penulis menemukan pentingnya analisis lingkungan terhadap sarana atau fasilitas untuk terwujudnya efektivitas hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap parkir ilegal di tempat wisata tanjung bira kabupaten bulukumba. (2) Perampingan struktur untuk berjalanya tupoksi suatu perangkat daerah dengan efektif untuk menjadi acuan penerapan aturan yang ada, salah satu bentuk penghambat efektifnya penerapan hukum pidana dikarnakan multi sektor akibat adanya beberapa perangkat daerah yang memiliki otoritas dalam satu hak tugas juga dibuthkan insiatif terhadap penegak hukum dalam memanfaatkan tupoksinya dalam hal ini pengadaan pengelolaan tempat parkir yang efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against illegal parking in the tourist area of ​​Tanjung Bira, Bulukumba Regency. This study uses primary data through a survey with a questionnaire of 50 tourist visitors as a sample and interviews with local government agencies. The results of this study indicate that: (1) In realizing legal certainty with justice in society, the purpose of the law itself must first be realized to enforce rules in society, the authors find the importance of environmental analysis of facilities or facilities for the realization of legal effectiveness in criminal law enforcement against illegal parking at Tanjung Bira tourist attractions, Bulukumba Regency. (2) Streamlining the structure for the effective functioning of the tupoksi of a regional apparatus to serve as a reference for the application of existing rules, one form of inhibiting the effective application of criminal law due to multi-sectoral due to the existence of several regional apparatuses that have authority in one task right also requires initiatives against law enforcement in utilizing its main duties, in this case, the provision of effective parking management.
Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Devi Y. Rante; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data pustaka yaitu tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. (2) Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. The research objective is to analyze the application of the death penalty in law enforcement in Indonesia and to find out how the death penalty is associated with human rights. In this study, the type of legal material used is secondary legal material obtained from library data, namely about the existence of the death penalty in law enforcement in Indonesia in review from the aspect of human rights (HAM). The results of this study indicate that: (1) The application of the death penalty in Indonesia has an impact on the application of sanctions. Statistical figures and hypotheses of some criminologists find the fact that there is no scientific evidence to suggest that the execution of the death penalty has a greater deterrent effect than life imprisonment to reduce crime rates. (2) The regulation of capital punishment in the legal system in Indonesia is contrary to human rights, namely the right to life as stated as guaranteed by the 1945 Constitution.
Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas Kelaesar Anna Hasanah Lapae; Hambali Thalib; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis penanganan dan penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dan menganalisis dan menjelaskan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif disertai dengan data-data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dilakukan dimulai dengan membentuk tim penyidik koneksitas, penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur untuk menentukan titik berat kerugian apakah terletak pada lingkungan peradilan umum atau militer, hingga penyerahan perkara ke pengadilan. (2) Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas mulai dari penyidikan perkara koneksitas sampai keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan. The research objective is to analyze the handling and settlement of prosecutions for connectedness crimes and to analyze and explain the role of the Deputy Attorney General for Military Crimes in handling the dualism of prosecuting criminal acts of connectivity. The type of research is normative legal research accompanied by empirical data. The results of this study indicate that: (1) Completion of the prosecution for the crime of connectivity is carried out starting with the formation of a connectivity investigator team, joint research by the Prosecutor and the Prosecutor to determine whether the focus of the loss lies in the general judiciary or the military, until the submission of the case to the court. (2) The authority of the Deputy Attorney General for Military Crimes in the settlement of prosecutions for criminal acts of connectivity is to carry out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the field of technical coordination of prosecutions carried out by the prosecutor and the handling of connectivity cases ranging from investigations of connectivity cases to decisions on parole and other legal actions in the field of connection. prosecution technical coordination..
Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar Andi Muhammad Alqadri Syarif; Hambali Thalib; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar kurang efektif dikarenakan terkendala oleh identitas beberapa terlapor yang menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum serta faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of defamation through social media at the Makassar Police Station. This research method uses the type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of criminal defamation through social media at Polrestabes Makassar is less effective because it is constrained by the identity of several reported parties who use fake accounts or the identity of the account owner is unknown. The factors that affect the effectiveness of the investigation of criminal acts of defamation through social media at the Makassar Polrestabes are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor and the facilities and infrastructure factor.
Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Rel Kereta Api Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Pemilik Tanah: Studi Kasus Nomor 40/PDT.G/2020/PN.Mrs Fakhril Riadi Mursalim; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Hukum dalam ganti kerugian pembebasan lahan demi kepentingan umum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) pengaturan hukum dalam ganti kerugian pembebasan lahan demi kepentingan umum dapat terlihat dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga dalam pelaksanaan pada proses muswararah ganti kerugian tidak mencerminkan apa yang diamatnakan pada pasal 34 ayat 2 yakni penilaian penetapan lokasi yang menjadi dasar penetapan ganti kerugian sehingga tidak mencermin rasa keadilan dan kepastian hukum. 2). Dalam pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. Belum mencerminkan rasa keadilan bagi pemohon dikarenakan tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pada pasal 1 angka 10 serta pasal 2 dan 3 tentang asas dan tujuan pembangunan untuk kepentingan umum. The research objective is to analyze the legal arrangements in compensation for land acquisition in the public interest and legal considerations by judges in deciding case number 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. This research uses normative juridical research type. The results of the study show that: 1) the legal arrangements for compensation for land acquisition in the public interest can be seen in Law No. 2 of 2012 on the amendment to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation so that the implementation of the deliberation process for compensation does not reflect what is stated in article 34 paragraph 2, namely the assessment of location determination which is the basis for determining compensation so that it does not reflect a sense of justice and legal certainty. 2). In legal considerations by the judge in deciding case no. 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. It does not reflect a sense of justice for the applicant because it does not carry out what has been mandated in Law Number 2 of 2012 in Article 1 number 10 and Articles 2 and 3 concerning the principles and objectives of development for the public interest.
Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat Hartawati Hartawati; Elvi Susanti Syam; Tarmizi Tarmizi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian yaitu : (1) mengetahui dan memahami pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan; (2) mengetahui fakto-factor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat terhadap harta peninggalan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris Pembuatan testamen melalui notaris terdiri dari 3 bentuk yaitu ologhrafis testament, openbaar testament dan geheime testament. Namun budaya masyarakat Sulawesi selatan dalam membuat wasiat dilakukan dihadapan sanak saudara atau orang-orang terdekat yang disampaikan secara lisan dan dilaksanakan berdasarkan wasiat sipewasiat setelah meninggal. surat wasiat (testament) dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan ahli waris yang ditinggalkan dan untuk memenuhi kehendak terakhir pewaris sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tapi Pembuatan surat wasiat (testament) terhadap harta peninggalan di Sulaesi Selatan tidak optimal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan surat wasiat yaitu (1) Surat wasiat belum memasyarakat, (2) Adanya kemungkinan terjadi perselisihan, (3) prosedur dan cara pembuatan testamen yang ribet. The research objective is: (1) to know and understand the making of a will on inheritance; (2) to know the factors that influence the making of a will on inheritance for the community. The research method used is an empirical juridical approach. The making of a testament through a notary consists of 3 forms: ologhrafis, openbaar, and geheime. However, the culture of the people of South Sulawesi in making wills is carried out in front of relatives or closest people which is conveyed orally and carried out based on a sipewasiat will go after death. a will (testament) is made to prevent disputes over the heirs left behind and to fulfil the final will of the testator in accordance with the applicable law. But making a will (testament) on the inheritance in South Sulawesi is not optimal. There are several factors that influence the making of wills, namely (1) will have not been made public, (2) there is the possibility of disputes, (3) complicated procedures and ways of making testaments
Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Rahmayani Syam; Sufirman Rahman; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar. Peneltian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar kurang efektif; (2) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah faktor hukum, faktor penegak hukum dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan, faktor sarana dan penunjang lainnya. The research objective is to analyze the effectiveness of the role of Community Counselors in assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center. (2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the role of Community Counselors in assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center. This research uses empirical research methods. The results of this study indicate that: (1) the role of the Community Counselor in assisting children's clients at the Makassar Class I Correctional Center is less effective; (2) the factors that affect the Effectiveness of the Role of Community Counselors in Assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center are legal factors, law enforcement factors in this case Community Counselors, facilities and other supporting factors.
Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Berbeda Agama Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata Kurniawan Kurniawan; Ma'ruf Hafidz; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama dalam persfektif hukum Islam dan KUHPerdata dan status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama dalam persfektif hukum Islam dan KUHPerdata yaitu baik menurut hukum waris perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris). Dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan sedangkan status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat muslim tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat menjadi sebuah pelajaran yang penting. The research objective is to analyze the settlement of the distribution of inheritance for married couples of different religions from the perspective of Islamic law and the Civil Code and the legal status of the inheritance rights of married couples from the perspective of Islamic law and the Civil Code. The results of the study indicate that the settlement of the division of inheritance between husband and wife of different religions in the perspective of Islamic law and the Civil Code, that is, both civil inheritance law and Islamic inheritance law adhere to the individual inheritance system, meaning that since the opening of inheritance (death of the heir). In the case of inheritance of different religions, a number of judges issue legal decisions with consideration of mandatory wills for reasons of justice and humanity, while the legal status of the inheritance rights of husband and wife from the perspective of Islamic law and the Civil Code, presumably with notification to the Muslim community about the distribution of inheritance to people of different religions can be an important lesson.

Page 37 of 45 | Total Record : 445

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue