Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Implikasi Hak Angket DPRD Sebagai Instrumen Pengawasan Pemerintahan Daerah: Studi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Azhar Arsyad]]>;
<![CDATA[A. Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pengaturan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatatan. Penelitian menggunakan metode empiris. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa pengaturan Hak Angket DPRD diatur dalam Pasal 106 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu manajemen pengengkatan PNS yang tidak professional, dugaan adanya praktik KKN yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan dalam penempatan jabatan tertentu dan minimnya serapapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. The research objective is to analyze the regulation of the Inquiry Rights of the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province and the implications of the Inquiry rights of the Regional House of Representatives of South Sulawesi Province. The research uses empirical methods. The results of the study indicate that the regulation of DPRD's Inquiry Right is regulated in Article 106 of Law no. 23 of 2014 concerning the Regional Government. The implications of the South Sulawesi DPRD's Inquiry Rights are influenced by several things, namely unprofessional management of civil servant appointments, allegations of KKN practices carried out by the Governor of South Sulawesi in certain position placements and the lack of absorption of the 2019 South Sulawesi Provincial Revenue and Expenditure budget]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel ]]>
<![CDATA[Nanda Dwi Handoyo]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yang terdiri dari penyidik atau penyidik pembantu di lingkup Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi yang dilakukan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into corruption in the construction sector by the Sub-Directorate of Corruption Crime of the Ditreskrimsus Polda Sulsel. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents consisting of investigators or assistant investigators within the scope of Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel. The results of this study indicate that: (1) The implementation of investigations into criminal acts of corruption in the construction sector carried out by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. (2) The factors that influence the investigation of corruption in the construction sector by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda South Sulawesi are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Tersangka Pelaku Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Wiwin Firman]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1)Pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutus tindak pidana menyembunyikan tersangka pelaku kejahatan dalam perkara putusan nomor: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks adalah kurang tepat sebab kendatipun hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam persidangan, adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan, dan faktor-faktor lain yang relefan dengan hal tersebut. Namun, Hakim membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya salah. The research objective is to analyze the judge's considerations in deciding the crime of hiding the perpetrators of the crime in the decision case number: 1747/Pid.B/2019/PN.Mks. This research was conducted in Makassar City, especially at the Makassar District Court and Makassar District Attorney. The findings obtained in this study are: (1) The consideration of prosecutors and judges in deciding the crime of hiding the suspected perpetrator of a crime in the case of decision number: 1747/Pid.B/2019/PN/Mks is not appropriate because even though the judge has first considered the facts in the trial, the existence of witness testimony, the testimony of the defendant, paying attention to the results of the research of the community advisor, and other factors that are relevant to this matter. However, the Judge confirmed that the Public Prosecutor's indictment was actually wrong.]]>
<![CDATA[Hak Bonus Tahunan Pekerja/Buruh Dalam Hubungan Hubungan Kerja Pada PT. LONSUM Sumatera di Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Munawir Abdul Kamal]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Anggreani Arief]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum hak bonus tahunan pekerja/buruh pada PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) di Kabupaten Bulukumba. (2) Mengatahui dan mengalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan hak bonus tahunan pekerja/buruh pada PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan penelitian normatife empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa PT. London Sumatera Indonesia (PT LONSUM) di Kabupaten Bulukumba dalam setiap akhir tahun atas hasil pencapaian keuntungan yang diperoleh dalam kurun 3 tahun terakhir (2018-2020) senantiasa dibayarkan hak bonus tahunan kepada pekerja/buruh, sehingga terlaksananya pembayaran hak bonus tahunan tersebut mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh serta Faktor yang mempengaruhi pembayaran hak bonus tahunan pekerja/buruh dalam hubungan kerja pada PT. London Sumatera Indonesia (PT LONSUM) di Kabupaten Bulukumba, yaitu :(1) Faktor Hukumnya,(2) Faktor Sumber Daya Pegawai (Pengetahuan Hukum dan Komitmen Perusahaan) (3) Faktor Budaya (Perilaku dan Kesadaran). The research objective is to analyze the legal protection of workers'/labourers' annual bonus rights at PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) in Bulukumba Regency. (2) Knowing and analyzing what factors affect implementing the worker's/labourers' annual bonus rights at PT. London Sumatra Indonesia, Tbk (PT. LONSUM) in Bulukumba Regency. This study uses empirical normative research. The results of this study indicate that PT. London Sumatra Indonesia (PT LONSUM) in Bulukumba Regency at the end of every year for the effects of achieving profits in the last 3 years (2018-2020) annual bonus rights are always paid to workers/labourers so that the payment of annual bonus rights realizes legal protection for workers/labourers as well as Factors affecting the number of annual bonus rights of workers/labourers in an employment relationship at PT. London Sumatra Indonesia (PT LONSUM) in Bulukumba Regency, namely: (1) Legal Factors, (2) Employee Resource Factors (Legal Knowledge and Company Commitment) (3) Cultural Factors (Behavior and Awareness).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna BPJS Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar ]]>
<![CDATA[M. Yusuf Sidang Amin]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap pasien pengguna BPJS terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar pengguna BPJS belum berjalan optimal, karena dalam kehidupan seharihari masih ada hak-hak pasien yang diabaikan. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan pelayanan yang layak masih menjadi hal yang sering dialami oleh pasien. Ada dua jenis perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan yakni perlindungan hukum preventif dan refresif. Faktor yang mempengaruhi terhadap pasien pengguna BPJS terhadap pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penghambat seperti: komunikasi yang kurang, fasilitas pengaduan bagi pasien BPJS Kesehatan yang kurang, fasilitas tenaga kesehatan/dokter yang kurang memadai dan lingkungan kerja. Faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu: pasien yang tidak lengkap membawa persyaratan, pasien yang salah mendaftarkan diri, pasien yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan. The research objective is to analyze the legal protection of patients using BPJS for Health Services at the Tourism Hospital of UIT Makassar. This type of research is empirical legal research. The results of the study that the legal protection of patients using BPJS for Health Services at the UIT Makassar Tourism Hospital for BPJS users has not run optimally because in everyday life there are still patients' rights that are ignored. For example, the right to get information and get proper service is still something that is often experienced by patients. There are two types of legal protection for BPJS participants in health services, namely preventive and repressive legal protection. Factors that affect BPJS user patients on health services at the UIT Makassar Tourism Hospital consist of internal factors and external factors. Internal factors that become obstacles include lack of communication, lack of complaint facilities for BPJS Health patients, inadequate facilities for health workers/doctors and the work environment. External factors that become obstacles are patients who do not complete the requirements, patients who register incorrectly, and patients who do not pay BPJS Health contributions.]]>
<![CDATA[Efektivitas Hukum Terhadap Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kabupaten Barru ]]>
<![CDATA[Panca Ipunk Rahadjie]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Andika Prawira Buana]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Tanggungjawab PPAT dalam meneliti persyaratan perjanjian jual beli tanah di wilayah Kabupaten Barru dan untuk mengetahui. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab PPAT dalam meneliti persyaratan perjanjian jual beli tanah di wilayah Kabupaten Barru yaitu ada 3 yakni Tanggung Jawab Secara Administratif, Tanggung Jawab Secara Keperdataan dan Tanggung Jawab Secara Pidana. Dan tanggung jawab PPAT secara profesi ada 2 yaitu tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi PPAT dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah pembuatan akta jual beli tanah yaitu Syarat formal tidak terpenuhi, adanya kekeliruan pada tanggal dan penomoran di surat perjanjian, tidak lengkapnya data-data akta syarat dari para pihak dan itikad buruk dari para pihak (pemohon) Pembuat akta tanah. The research objective is to analyze PPAT's responsibility in examining the terms of the land sale and purchase agreement in the Barru Regency area and to find out. This research is a type used in empirical legal research. The results showed that the PPAT's responsibilities in examining the terms of the land sale and purchase agreement in the Barru Regency area were 3 namely Administrative Responsibilities, Civil Liability and Criminal Liability. And there are two professional PPAT responsibilities, namely ethical responsibilities and legal responsibilities. The factors that become obstacles for PPAT in realizing legal certainty of land rights for making a deed of sale and purchase of land are the formal requirements are not fulfilled, there is an error in the date and numbering in the agreement letter, incomplete data on the deed of conditions from the parties and bad faith from the parties. the parties (applicant) Land deed maker.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Eloktronik Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Achmadi Natsir]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office; (2) to know and analyse the factors that affect the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using the descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office has been implemented but is still running less effectively]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: Studi Di Kabupaten Soppeng ]]>
<![CDATA[Luky Julianto]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Mohammad Arief]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kabupaten soppeng. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 30 responden pekerja. Sedangkan data sekunder dari studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kabupaten soppeng belum efektif sehingga menyebabkan 64,48% pekerja belum mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di kabupaten soppeng adalah budaya hukum, dan struktur hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of criminal sanctions against violations of the provisions for participation in the employee social security program based on the laws and regulations in the Soppeng Regency. This study uses primary data and secondary data. Primary data were obtained directly from 30 worker respondents. While secondary data from the literature study. Data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that: (1) the application of criminal sanctions for violations of the provisions for participation in the employee social security program based on the laws and regulations in Soppeng Regency has not been effective, causing 64.48% of workers to have not received the protection of the employment social security program. (2) the factors that influence the effectiveness of the application of criminal sanctions against violations of the provisions for participation in the employee social security program based on the laws and regulations in Soppeng Regency are legal culture and legal structure.]]>
<![CDATA[Peranan Panitera Pengganti Dalam Menangani Berkas Perkara Banding Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar ]]>
<![CDATA[Rasdiyanah Rasdiyanah]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis fungsi Panitera Pengganti yang berkaitan dengan proses penyelesaiaan berkas perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan tujuan memahami fungsi Panitera Pengganti dalam proses peyelesaian berkas perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar serta untuk fungsi Panitera Pengganti dalam proses penyelesaian berkas di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah terlaksana dengan baik,sedangkanFaktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera Pengganti dalam menangani berkas perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah soal struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the function of the Substitute Registrar related to the process of completing the case file at the Makassar Religious High Court with the aim of understanding the function of the Substitute Registrar in the process of completing the case file at the Makassar Religious High Court and for the function of the Substitute Registrar in the process of completing the file at the Makassar Religious High Court. The method used by the researcher is empirical legal research. The results showed that the role of the Substitute Registrar in handling the appeal case file at the Makassar Religious High Court had been carried out well, while the factors that influenced the implementation of the duties and functions of the Substitute Registrar in handling the appeal case file at the Makassar Religious High Court were a matter of legal structure, legal culture. , as well as facilities and infrastructure.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar ]]>
<![CDATA[A. Ayu Lestari Baharuddin]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai prosedur namun masih kurang efektif.; (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar, yaitu; faktor hukum, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor budaya.. The research objective is to analyze the settlement of criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using the descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) The process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station has been carried out according to procedures but is still not effective; (2) The factors that influence the process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station, namely; legal factors, economic factors, educational factors, and cultural factors.]]>
