cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 93 Documents
 4   5   6   7   8 
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan Hasan, Mashur Hasan Bisri; Sinollah, Sinollah
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.453

Abstract

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program ini diluncurkan pada tahun 2007. PKH sendiri telah masuk ke Kabupaten Malang sejak tahun 2013, salah satu penerima program ini adalah Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kanigoro karena jumlah penerima program ini merupakan yang terbesar dari desa lain di Kecamatan Pagelaran dan pada periode 2013-2019 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH yang keluar dari program tersebut sedikit dibandingkan dengan desa lain. Pelaksanaan PKH di Desa Kanigoro dikaji menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang melihat implementasi sebagai model proses politik dan administrasi. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu konten kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam pelaksanaan program tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, ada bantuan penerima dari pendamping PKH yang ditunjuk kementerian. Ada juga kegiatan verifikasi dan update data komponen penerima PKH, serta kegiatan kelompok. Namun, penetapan KPM penerima bantuan PKH belum efektif, karena data yang digunakan adalah data lama sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Tingkat respon dan kepatuhan dalam pelaksanaan PKH di Desa Kanigoro masih minim, kurangnya respon dari pendamping PKH dan pemangku kepentingan di tingkat atas dalam menangani kendala di lapangan.
Dinamika Aktor Dalam Collaborative Governance : Program Gandeng Gendong di Yogyakarta Ayu, Sri Rahayu; Hempri, Hempri Suyatna; Nabila, Nabila Arifani Arizka
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.463

Abstract

Tulisan ini mengeksplorasi pengentasan kemiskinan di Yogyakarta melalui Program "Gandeng-Gendong", sebuah pendekatan tata kelola kolaboratif yang inovatif yang melibatkan: pemerintah daerah, korporasi, akademisi, komunitas, dan lingkungan. Dengan menggunakan metode tinjauan pustaka, penelitian ini menyoroti peran masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Program ini beroperasi dalam kerangka norma, nilai, dan standar sosial, yang diformalkan melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2018. Mengadopsi model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash, Gandeng-Gendong telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengelola lingkungan. Namun, beberapa tantangan diidentifikasi, termasuk kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan, masalah alokasi sumber daya, dan perlunya keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil ini, beberapa rekomendasi diusulkan: pemerintah daerah harus melanjutkan dukungan kebijakan, evaluasi yang transparan, dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas; perusahaan harus memperluas peluang pasar untuk produk lokal; Akademisi harus melibatkan siswa dalam pengabdian dan inovasi masyarakat; masyarakat harus memperkuat aksi kolektif dan jejaring sosial; dan lingkungan harus secara teratur memperbarui rencana program untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sinergi di antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program. Program Gandeng-Gendong menawarkan model berkelanjutan untuk pengentasan kemiskinan, dengan potensi untuk menginformasikan kebijakan di wilayah lain, mendorong pembangunan dan kolaborasi inklusif.
E-commerce Sebagai Dampak Ekonomi Global Pandemi Covid-19 di Indonesia Septiyaningsih, Eka; Susilowati, Eni; Dhamayani, Susanti; Hidayati, Ulfah
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.471

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan signifikan pada dinamika ekonomi global, termasuk percepatan adopsi E-commerce. Pembatasan sosial dan lockdown yang diberlakukan di banyak negara memaksa konsumen dan bisnis beralih ke platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga kelangsungan bisnis. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pandemi telah mempengaruhi pertumbuhan sektor E-commerce di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dari jurnal dan artikel online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-commerce memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha, konsumen dan pemerintah ditengah-tengah lesuhnya perekonomian dunia
Pola Migrasi Intergenerasi Transmigran Jawa di Lampung: Analisis Karakteristik dan Perkembangan Kehidupan Setiabasith, Dzaki
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.472

Abstract

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang terus meningkat sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda telah menyebabkan terjadinya disparitas atau ketimpangan kepadatan penduduk antar pulau di Indonesia.. Lampung menjadi salah satu provinsi pertama dalam program transmigrasi, di mana penduduk Pulau Jawa dipindahkan menuju desa-desa di Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola migrasi yang terbentuk secara intergenerasi transmigran Jawa di Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam terhadap 16 informan dari transmigran generasi kedua hingga keempat. Hasil penelitian menunjukkan pola migrasi yang terbentuk secara intergenerasi memiliki kecenderungan "kembali ke Jawa". Pola ini dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja di Lampung, serta faktor penarik berupa kualitas pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik di Jawa. Perkembangan sosial dan ekonomi secara intergenerasi membuat dorongan terhadap migrasi semakin tinggi, didukung dengan karakteristik daerah tujuan yang lebih menjanjikan. Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi program transmigrasi agar dapat memaksimalkan potensi wilayah transmigrasi yang berkelanjutan hingga intergenerasi.
Dampak Penutupan Tiktok Shop di Indonesia uli addien, fuad; Utami Atmiyati, Sri; Martamaningtyas Setyawati, Sri
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.473

Abstract

Pada era digitalisasi saat ini, media sosial merupakan platform yang berkembang dengan pesat. TikTok adalah salah satu media sosial yang digemari oleh semua lapisan masyarakat dan bahkan satu-satunya media sosial yang memungkinkan penggunanya melakukan transaksi jual beli secara langsung melalui fitur Tiktok Shop. Adanya fitur tersebut membuat Tiktok Shop menjadi platform andalan para pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli barang karena kemudahan yang ditawarkan. Penutupan Tiktok Shop oleh pemerintah pasti memberikan dampak bagi para pengguna sehingga mengapa hal ini perlu diteliti. Metode penelitian yang digunakan merupakan literature review dengan sumber data penelitian berasal dari jurnal yang diperoleh melalui laman web Google Scholar dan Crossref dengan hasil yang diperoleh yaitu 9 jurnal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak dari penutupan TikTok Shop dapat dibagi menjadi dua kategori: dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dirasakan oleh pemerintah, pedagang konvensional, dan aplikasi e-commerce, sedangkan dampak negatifnya dirasakan oleh penjual, affiliator dan content creator, serta perusahaan jasa pengiriman.
Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Produk Domestik Bruto Dengan Variabel Intervening Pengeluaran Barang dan Jasa di Indonesia Jacob, Jufri; Ahmad, Abd. Chalid; Arifin, Machmud
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.476

Abstract

Penerimaan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang tidak berasal dari transfer pemerintah pusat. Pendapatan ini mencerminkan kemandirian ekonomi yang diperoleh dari kekayaan wilayah tersebut. Penerimaan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagian dari pengeluaran ini diarahkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui pengadaan barang/jasa, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Studi ini meneliti 34 provinsi di seluruh Indonesia, menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data yang dikumpulkan diproses menggunakan analisis regresi panel. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah melalui realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Reintegrasi Sosial: Rekomendasi Kebijakan Terhadap Perempuan Pengguna Napza -, Andayani; Solechah , Siti; Muthahhari, Andi Mohammad
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.491

Abstract

Setelah menyelesaikan hukumannya, narapidana pemasyarakatan perempuan dengan kasus terkait penggunaan narkoba menjalani tahapan reintegrasi sosial dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka untuk hidup produktif dan baik di masyarakat. Selain itu, reintegrasi mengandung fungsi rehabilitasi. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat penting untuk fenomena pencegahan residivisme. Rehabilitasi berbasis masyarakat dinilai relevan dalam makalah ini sebagai wadah reintegrasi sosial karena bersifat lokal, fleksibel, intim, berkelanjutan sehingga sangat mudah diakses oleh perempuan dan membuat mereka merasa nyaman. Tinjauan literatur naratif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penulis secara fleksibel meninjau dan menganalisis literatur yang lebih berfokus pada narasi atau cerita daripada hanya menyajikan data atau fakta secara objektif.  Metode ini relevan mengingat peneliti ingin mendapatkan sintesis terbaik dari berbagai literatur dan lintas keilmuan. Temuan penelitian merupakan konsep kunci mengenai rehabilitasi berbasis masyarakat dengan pendekatan komprehensif-holistik. Pendekatan komprehensif-holistik mencakup pendekatan responsif gender dan trauma, mengingat perempuan memiliki kebutuhan khusus gender. Selain itu, perempuan yang merupakan mantan pecandu yang menjadi narapidana pemasyarakatan memiliki kerentanan khusus yang mengakibatkan trauma. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengelola reintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, serta aktivis dari Komunitas Eks-Pengguna Narkoba dan organisasi terkait.
Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Sulistyowati; Adji Suradji Muhammad; Dewi Nadya Maharani; Gusti Bintang Maharaja
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.504

Abstract

Mengintegrasikan hukum adat secara lebih efektif dalam sistem hukum nasional, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam sejarah, hukum adat memainkan peran vital dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat adat, namun pergeseran peran terjadi seiring dengan perkembangan zaman, digantikan oleh hukum positif. Pergantian ini tidak hanya menciptakan pergeseran peran, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti blind-spot dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam administrasi KTP, hanya enam agama resmi yang diakui, mengabaikan keberagaman kepercayaan masyarakat adat seperti Sunda Wiwitan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode domain analysis untuk menjelajahi problematika hukum tertulis dan tidak tertulis dalam domain komunitas adat. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen hukum dan perundang-undangan, serta laporan mengenai pertentangan antara hukum adat dan hukum negara di masyarakat marjinal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya refleksi dan pembaharuan dalam kebijakan publik untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat adat dapat mengatasi blind-spot, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami dan memecahkan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks perkembangan hukum positif.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Teknologi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Nuna, Muten; Junus, Dikson; Hunawa, Robby; Napir, Suaib; A. Sahi, Nirmala
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.505

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan teknologi terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analitis, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, catatan lapangan, serta studi dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif dengan tiga langkah: kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa untuk menunjang efektivitas penerapan teknologi terhadap pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor diantaranya : 1) Faktor sosial, dimana dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan dalam melaksanakan pekerjaan memiliki pengaruh dalam memanfaatkan teknologi informasi; 2) Faktor Affect, dimana para staff seharusnya memliki semangat kerja dan memiliki perasaan yang senang dalam melakukan pekerjaannya dengan menggunakan teknologi maupun aplikasi, meskipun affect ini pengaruhnya kurang signifikan tehadap pemberian layanan melalui teknologi informasi digital.; 3) Faktor kesesuaian tugas, dimana dalam pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai itu sendiri.
Arranging Food Security in Central Papua: Urgency of Regulation in Responding to the High Prevalence of Insufficient Food Consumption in the Expansion Region NOVEMYANTO, ALFIN DWI
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.537

Abstract

As a new expansion region, Central Papua Province faces serious challenges in providing the right to food, with the highest Prevalence of Insufficient Food Consumption (PKPK) nationally, which is 37.69% in 2024. This study examines the urgency of establishing food security regulations in Central Papua to guarantee the constitutional right to food and realize social justice. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach based on John Rawls’ social justice theory. The results of the study indicate that there is no substantive legal gap in regulating food security at the regional level, which has an impact on weak cross-sectoral coordination and marginalization of vulnerable groups, primarily indigenous peoples. The novelty of this study lies in the emphasis on using PKPK indicators as the basis for formulating data-based and participatory regulations. This study introduces the strengthening of the role of law as an instrument of social engineering, which not only regulates technically but also emphasizes the state’s responsibility in providing fundamental citizen rights. Establishing the Regional Regulation/Provincial Regulation on Food Security in Central Papua is an urgent constitutional step to realize fair, measurable, and sustainable food governance in the new autonomous region.

Page 6 of 10 | Total Record : 93

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan