cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 93 Documents
 5   6   7   8   9 
The Impact of Digitalization on Regional Macro Development Indicators Fajriani, Khoirina; Rahmayana , Lintang
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.545

Abstract

In the era of Internet of Things, digitalization has become one of the key factors driving the progress of regions. According to various studies, digitalization brings positive impacts across various sectors, including social, economic, labor, and others. The topic of how digitalization affects regional development has been extensively discussed, but most studies focus primarily on the effects of digitalization in developed countries. On the other side, research regarding the relationship between digitalization and macro-level regional development achievements is still limited in developing countries. Therefore, this study seeks to examine the impact of digital transformation on macro-level development outcomes in developing countries, particularly focusing on Indonesia. This study uses a quantitative approach with regression methods. The data used is macro-level data from all provinces in Indonesia, specifically data related to variables concerning digitalization and regional development achievements. The findings show that digitalization has a significant positive impact on the quality of life and the economic contributions of regions.
Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Sepak Bola di Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Alif Nur, Iqsan Maulana; Nurmiyati, Niken; Taufik, Mohammad; Putra Pratama, M. Aviv Adhitya; Fahlevy, Muhammad Reza
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.550

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam pembinaan atlet sepak bola, mengacu pada teori Gede Diva tentang pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian ini juga mengkaji faktor pendukung dan penghambat peran tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dispora Kaltim telah menjalankan peran fasilitator melalui penyediaan infrastruktur dan dukungan non-teknis, sesuai Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2019. Sebagai regulator, Dispora mendorong kebijakan pembinaan meskipun implementasinya belum merata. Peran katalisator diwujudkan lewat kolaborasi lintas sektor, meski masih terdapat kendala dalam perencanaan dan minimnya dukungan sektor swasta. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan perencanaan berkelanjutan guna menciptakan sistem pembinaan sepak bola yang lebih inklusif dan berkeadilan di Kalimantan Timur.
Efektivitas Sistem Desa Milenial Terintegrasi Dalam Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Purnomo, Mico Ariel Wahyu; Yuliani, Dini; Nursetiawan , Irfan
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Sistem Desa Milenial dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Sistem ini merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang muncul di antaranya rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses dan menggunakan aplikasi, minimnya pengembangan sistem aplikasi secara berkala, serta belum lengkapnya data profil desa yang terinput dalam sistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terhadap delapan informan, observasi lapangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan hambatan implementasi berasal dari belum tersusunnya regulasi yang mendukung, lemahnya sosialisasi, rendahnya literasi digital pengguna, serta belum terlihatnya manfaat sistem secara langsung bagi masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan meliputi alokasi anggaran untuk pengembangan sistem, pembentukan piket digitalisasi layanan secara bergilir, serta kemitraan dengan kader digital desa untuk meningkatkan kompetensi dan keberlanjutan program.
Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Voli di Kabupaten Ciamis Salsabila Dwi Nafisha; Kiki Endah; Asep Nurdin Rosihan Anwar
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis dalam pembinaan atlet bola voli berdasarkan teori peran lembaga pemerintah menurut Siagian (2020), yang mencakup peran sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam mencetak atlet berprestasi melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap enam informan kunci dari unsur pemerintah, organisasi olahraga, pelatih, atlet, dan masyarakat pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disbudpora telah menjalankan kelima peran tersebut, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana latihan, kurangnya pelatih bersertifikat, dan minimnya kompetisi rutin. Turnamen yang difasilitasi meliputi Liga Voli Remaja dan seleksi POPDA. Meskipun peran sebagai fasilitator telah terlihat, keberlanjutan dan pemerataan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian.
Korupsi Dana Desa dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa Kisno Hadi
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.551

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang tindakan korupsi terhadap realisasi Pendanaan Pedesaan. Menurut Undang-Undang Pedesaan dan Peraturan Pemerintah, Pendanaan Pedesaan dimanfaatkan untuk otonomi pedesaan, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan penguatan demokrasi pedesaan. Namun, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah perilaku penipuan beberapa pemangku kepentingan pedesaan, yang melibatkan kepala desa, pejabat desa, dan pejabat Kabupaten. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan "organisasi pedesaan", artikel ini akan menjelaskan tiga hal;  pertama, situasi rentan yang menyebabkan korupsi Pendanaan Pedesaan; kedua, identifikasi tantangan terhadap implementasi Undang-Undang Pedesaan; dan ketiga, refleksi implementasi Undang-Undang Pedesaan dan Pendanaan Pedesaan. Ada tiga hasil penelitian yaitu: Tindakan koruptif Pendanaan Pedesaan yang dihadapi terjadi karena lemahnya kontrol dan bantuan lembaga di luar Pemerintah Pedesaan; Kedua, banyak pedesaan hanya memiliki satu regulasi, yaitu APBN, yang menyebabkan kurangnya kreativitas dalam membangun pedesaan dan fokus pembangunan pedesaan hanya pada infrastruktur (fisik) yang rentan dimanipulasi; dan Ketiga, bantuan organisasi masyarakat di pedesaan seperti Lakpesdam NU cukup untuk membantu Pemerintah Pedesaan menjalankan pemerintahan yang baik dan tidak koruptif terhadap Pendanaan Pedesaan.
Efektivitas Pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis Sultan, Muhammad; Endah , Kiki; Aditiyawarman, Aditiyawarman
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Destinasi Wisata Situ Lengkong oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata tersebut. Kelompok kerja Pokdarwis telah dibentuk, namun belum aktif sepenuhnya dalam menjalankan fungsinya. Dinas Pariwisata juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta belum maksimal dalam memberikan pelatihan seperti bimbingan teknis, pelatihan pemandu wisata, dan pembuatan souvenir khas daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya keterampilan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan enam informan kunci. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan destinasi wisata Situ Lengkong belum sesuai dengan prinsip empat fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kapasitas SDM lokal, kurangnya kesadaran pengunjung terhadap pelestarian lingkungan, serta lemahnya pemahaman anggota Pokdarwis mengenai tugas mereka. Kurangnya komunikasi dan evaluasi dari pihak Dinas Pariwisata juga menjadi kendala. Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pelatihan masyarakat oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa, promosi melalui media digital dan kerja sama dengan konsultan, serta sosialisasi regulasi berbasis CHSE dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
Teknokratisasi Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Lathifatul Mustofa, Laily Saputri; Yunanto, Sutoro Eko
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.608

Abstract

Pemberlakuan UU Desa seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya Dana Desa. Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi rata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa memberikan wewenang kepada Desa untuk mengelola sumber dayanya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan prioritas, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Namun, dalam penggunaannya, Dana Desa diatur dalam kebijakan teknokratis matematis. Penerapan kebijakan teknokratis yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa seringkali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Desa harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik komunitas mereka. Namun, pada kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokrasi yang mengurangi pelaksanaan kewenangan Desa. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah metode pengumpulan yang digunakan. Pengurangan data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk memeriksa temuan penelitian. Tiga belas peserta berperan sebagai informan untuk penelitian ini. Temuan studi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa secara teknokratis Desa Keputran telah membatasi kemampuan desa untuk menerima saran dari masyarakat dan hasil musyawarah desa. Desa hanya dapat menjalankan kewenangannya dalam batas-batas pemilihan program, lokasi program dan pemilihan penerima manfaat sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah supra desa harus menggunakan semangat kekuasaan untuk memberdayakan Desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif sehingga Desa mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan Desa tanpa harus terikat belenggu teknokrasi.
Implementasi Kebijakan Dana Desa Non-Tunai Berbasis CMS Studi di Desa Dlisenkulon Kabupaten Purworejo Suharmanto, Suharmanto; Supardal, Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.621

Abstract

Penelitian ini mengkaji persepsi, pemahaman, dan pengalaman lapangan para pelaksana program desa terkait adopsi sistem penyaluran Dana Desa secara non-tunai di Desa Dlisenkulon, Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan desain studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan non-tunau dana desa telah mendorong disiplin administratif dan transparansi keuangan. Namun demikian, pelaksana menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan dalam pemrosesan dokumen, rendahnya literasi digital, dan infrastruktur perbankan yang belum optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi yang efektif tidak hanya membutuhkan kesiapan teknis, tetapi juga ekosistem digital yang inklusif serta koordinasi lintas lembaga yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.
Advancing Digital Transformation in Village Administration: A Study of Asset Governance via SIPADES in Krayan Bahagia Village, Paser, East Kalimantan Risnawati, Dewi; Noor, Muhammad; Surya, Iman
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.601

Abstract

This study examines the governance of village assets in Krayan Bahagia Village, Long Ikis District, Paser Regency, East Kalimantan, with a particular focus on the implementation of the Village Asset Management Information System (SIPADES) 2.0 and 3.0. Despite its significant natural resource potential, especially in the plantation sector, the village faces various structural and institutional challenges that hinder optimal asset utilization. Through a qualitative descriptive approach involving document analysis and interviews with key informants, the study identifies several core issues, including limited technical capacity among village officials, low public awareness, weak supervision mechanisms, and the suboptimal use of digital platforms such as SIPADES. The findings reveal that although regulatory frameworks support transparency and accountability, village asset governance remains constrained by human resource limitations, inadequate digital infrastructure, and sociocultural barriers such as the lack of community participation in maintenance activities. This research contributes to the discourse on rural digital transformation by analyzing the intersection of institutional capacity, administrative technology, and participatory governance. It also offers practical policy recommendations, including technical training for village officials, public education on asset stewardship, and the development of an independent supervision system. The study highlights the urgent need for integrated strategies to enhance the effectiveness of village asset governance and ensure its contribution to inclusive and sustainable rural development.
KOTA LAYAK ANAK: ANTARA LABEL DAN SUBSTANSI PEMENUHAN HAK ANAK resia, uul; Widayanti, Sri
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.624

Abstract

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak, pemerintah Indonesia telah menginisiasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Istilah KLA sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak, yang kemudian ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, yang mendefinisikan KLA sebagai kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen dan sumber daya negara, masyarakat, dan dunia usaha, yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hak anak terpenuhi di tingkat lokal melalui program KLA. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis dokumen kebijakan, laporan implementasi, dan penelitian terdahulu terkait KLA periode 2015-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KLA telah mengalami kemajuan signifikan, terutama dalam aspek regulasi dan kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan khusus seperti kekerasan terhadap anak dan aspek partisipasi anak dalam pembangunan. Capaian implementasi antar daerah tampak sangat tidak seimbang, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Faktor keberhasilan implementasi KLA meliputi: komitmen kepala daerah, alokasi anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat.

Page 7 of 10 | Total Record : 93

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan