cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eka An Aqimuddin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6285294008040
Journal Mail Official
jrih@unisba.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Tamansari No. 20 Bandung 40116
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083156     EISSN : 27986055     DOI : https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) adalah jurnal peer review dan dilakukan dengan double blind review yang mempublikasikan kajian hasil riset dan teoritik terhadap isu empirik dalam sub kajian ilmu hukum pidana dan perdata. JRIH ini dipublikasikan pertamanya 2021 dengan eISSN 2798-6055 yang diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Semua artikel diperiksa plagiasinya dengan perangkat lunak anti plagiarisme. Jurnal ini ter-indeks di Google Scholar, Garuda, Crossref, dan DOAJ. Terbit setiap Juli dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
Status Kepemilikan Rumah Susun Kajian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Jhoni Jhoni
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.9615

Abstract

Abstrak. Pertumbuhan penduduk perkotaan dan keterbatasan lahan mendorong pembangunan rumah susun sebagai alternatif hunian vertikal yang efisien. Namun, dalam praktiknya, rumah susun menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait status kepemilikan tanah dan satuan rumah susun. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan status kepemilikan rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi pemilik satuan rumah susun. Metode Penelitian yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemilikan satuan rumah susun pada prinsipnya merupakan hak milik perseorangan yang terpisah dari hak bersama atas tanah, bagian bersama, dan benda bersama, yang dibuktikan dengan (SHMSRS)  dan (SKBG Sarusun). Abstract. Urban population growth and limited land have driven the development of flats as an efficient alternative for vertical housing. However, in practice, flats raise various legal issues, particularly regarding land ownership and the status of apartment units. This article aims to examine the regulation of flat ownership status under Law Number 20 of 2011 concerning Flats and its implications for legal certainty for apartment unit owners. The research method used is normative. The result of the study indicate that apartment unit ownership is, in principle, an individual right separate from joint rights to land, common areas, and common objects, as evidenced by the (SHMSRS) and (SKBG Sarusun).
Tantangan dan Strategi Hukum: Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Fintech P2P Lending Ronaldi achmad
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.9987

Abstract

Abstrak. Salah satu contoh bisnis keuangan digital yang muncul karena kemajuan TI adalah Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending, yang memfasilitasi akses cepat ke pinjaman tanpa jaminan. Meskipun Fintech P2P Lending memiliki banyak dampak positif bagi masyarakat, ia juga memunculkan sejumlah masalah hukum, termasuk piutang macet, gagal bayar, pelanggaran keamanan data pribadi, dan proliferasi pemberi pinjaman online yang bersifat predator. Dengan meneliti undang-undang, yurisprudensi, dan konsep yang berlaku, studi ini menggunakan metodologi yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan hukum dan konseptual. Berdasarkan temuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kerangka kerja untuk regulasi dan pengawasan melalui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Kerangka kerja ini mencakup mekanisme perizinan, pengawasan pra-operasional dan operasional, serta pembentukan Satuan Tugas Peringatan Investasi. Hasil Penelitian masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi oleh pengawasan ini, termasuk kurangnya literasi keuangan masyarakat, regulasi yang longgar, kemudahan pembuatan aplikasi pinjaman ilegal, dan penegakan hukum yang tidak memadai terhadap fintech ilegal. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum terbaik bagi konsumen Fintech P2P Lending, sangat penting untuk memperketat aturan, meningkatkan koordinasi antar otoritas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat). Abstract. One example of a digital financial business that has emerged due to IT advances is Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending, which facilitates quick access to loans without collateral. While Fintech P2P Lending has many positive effects on society, it also gives birth to a host of legal issues, including bad debts, defaults, breaches of personal data security, and the proliferation of predatory online lenders. By surveying statutes, case law, and applicable concepts, this study employs a normative juridical methodology that combines statutory and conceptual approaches. Based on the findings, the Financial Services Authority (OJK) has put in place a framework for regulation and supervision through POJK Number 77/POJK.01/2016 and POJK Number 13/POJK.02/2018. This framework includes mechanisms for licensing, pre-operational and operational supervision, and the creation of an Investment Alert Task Force. There are still a number of challenges that this oversight must overcome, including a lack of public financial literacy, lax regulation, the ease with which unlawful loan applications may be created, and insufficient enforcement of laws against illicit fintech. Thus, in order to offer the best possible legal protection for consumers of Fintech P2P Lending, it is essential to tighten rules, improve coordination among authorities, and raise public awareness.
Penegakan Hukum Pelaku Premanisme Pungutan Liar Di Transportasi Publik Kota Bandung Sahrul Aziz Maulana; Edi Setiadi
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10165

Abstract

Abstract. Illegal levies (extortion) committed by thuggery actors in the publictransportation sector remain a serious problem in the City of Bandung, as they causeeconomic losses, create a sense of insecurity, and reflect the lack of effective lawenforcement. This study aims to analyze the factors affecting the effectiveness of lawenforcement and to examine the implementation of criminal liability against perpetratorsof illegal levies based on the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research uses anormative juridical approach with a descriptive-analytical specification, supported byprimary data obtained through interviews and secondary data in the form of laws andregulations, legal literature, and court decisions. The results show that law enforcementhas not been effective due to obstacles in legal substance, law enforcement structure, andlegal culture, causing law enforcement efforts to remain temporary and not yet create adeterrent effect. The implementation of criminal liability has been carried out inaccordance with legal provisions, but it has not yet been able to resolve the problemstructurally. This study concludes that strengthening consistent and sustainable lawenforcement strategies is necessary to realize legal protection and legal certainty forpublic transportation users. Abstrak. Praktik pungutan liar (pungli) oleh pelaku premanisme di sektor transportasipublik masih menjadi permasalahan serius di Kota Bandung karena menimbulkan kerugianekonomi, rasa tidak aman, serta mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitaspenegakan hukum serta mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana terhadappelaku pungli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitianmenggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, didukungdata primer melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukumbelum berjalan efektif akibat kendala pada aspek substansi hukum, struktur penegakanhukum, dan budaya hukum masyarakat, sehingga penanganannya cenderung bersifattemporer dan belum menimbulkan efek jera. Implementasi pertanggungjawaban pidanatelah dilakukan sesuai ketentuan hukum, namun belum mampu menyelesaikan masalahsecara struktural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan strategipenegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan dankepastian hukum bagi pengguna transportasi publik.
Kejahatan Transnasional Perdagangan Ginjal di Kamboja Dalam Hukum Nasional dan Internasional Naufal Muhamad Farghany; Syahrul Fauzul Kabir
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10166

Abstract

Abstract. Human organ trafficking is an illegal practice involving the sale, purchase, ortrade of human organs for commercial purposes. This practice violates human rights andhas serious impacts on victims and the integrity of the human body. Transnational crimescommitted by a kidney organ trafficking syndicate carried out by Indonesian citizens inCambodia who recruit and arrange the travel of victims are carried out by Indonesianpolice officers, including perpetrators of kidney organ trafficking originating from withinthe country and officers involved. This study aims to examine the trade in kidney organsfrom the perspective of national and international law as well as the systematics ofinternational cooperation between Indonesia and Cambodia in handling the transnationalcrime of selling kidney organs. The data collection method used in this research is thelibrary research method, namely the library data collection technique obtained throughlibrary research sourced from laws and regulations, books, official documents,publications, and research results relevant to the research topic. Research resultsindicate that the transnational crime of selling kidney organs violates both national andinternational laws. Indonesia and Cambodia have undertaken collaborative effortsthrough mutual legal assistance and an extradition treaty between ASEAN member states. Abstrak. Perdagangan organ manusia adalah praktik ilegal yang melibatkan penjualan,pembelian, atau perdagangan organ manusia untuk tujuan komersial. Praktik inimelanggar hak asasi manusia dan berdampak serius pada korban dan integritas tubuhmanusia. Kejahatan transnasional yang dilakukan oleh sindikat perdagangan organ ginjalyang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Kamboja yang merekrut dan mengaturperjalanan korban dilakukan oleh petugas kepolisian Indonesia, termasuk pelakuperdagangan organ ginjal yang berasal dari dalam negeri dan petugas yang terlibat. Studiini bertujuan untuk meneliti perdagangan organ ginjal dari perspektif hukum nasional daninternasional serta sistematika kerja sama internasional antara Indonesia dan Kambojadalam menangani kejahatan transnasional penjualan organ ginjal. Metode pengumpulandata yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaituteknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaanyang bersumber dari undang-undang dan peraturan, buku, dokumen resmi, publikasi, danhasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkanbahwa kejahatan transnasional penjualan organ ginjal melanggar hukum nasional daninternasional. Indonesia dan Kamboja telah melakukan upaya kolaboratif melalui bantuanhukum timbal balik dan perjanjian ekstradisi antar negara anggota ASEAN.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Siswa Keracunan Program Makan Bergizi Gratis di Cipongkor Georgia Syahlaa Alleysya Dinggan; Ahmad Faizal Adha
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10188

Abstract

Abstract. The mass food poisoning case affecting more than 300 students in Cipongkor District, West Bandung Regency, in September 2025 due to the Free Nutritious Meal Program raises serious concerns regarding consumer protection for vulnerable groups. This incident involves not only students’ right to health as consumers but also the legal liability of food providers/SPPG as business actors and the government’s supervisory role. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection guarantees consumers’ rights to safe and quality products. This study aims to analyze the legal liability of business actors and the forms of legal protection for students as consumers. Using a normative juridical and descriptive-analytical approach through library research, the study finds that the distribution of contaminated food violates Articles 8 and 19 of the Consumer Protection Law and constitutes negligence, giving rise to civil, administrative, and criminal liability. Therefore, both preventive and repressive legal protection are necessary to ensure consumer rights in government programs. Abstrak. keracunan massal yang menimpa lebih dari 300 siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada September 2025 akibat konsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan konsumen terhadap kelompok rentan. Peristiwa ini tidak hanya menyangkut hak kesehatan siswa sebagai konsumen, tetapi juga pertanggungjawaban hukum penyedia makanan/SPPG sebagai pelaku usaha serta peran pemerintah dalam pengawasan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dan kualitas produk. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku usaha serta bentuk perlindungan hukum bagi siswa sebagai konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian makanan tercemar melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 19 UUPK serta mengandung unsur kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum preventif dan represif guna menjamin terpenuhinya hak konsumen dalam pelaksanaan program pemerintah.
Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Fungsi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Mohamad Donie Aulia
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10440

Abstract

Kasus penyimpangan dana pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang merugikan puluhan ribu nasabah menjadi potret nyata atas lemahnya instrumen pengendalian dalam Hukum Administrasi Negara (HAN). Dari perspektif HAN, akar permasalahan kasus ini tidak hanya terletak pada tindak pidana pengurus, melainkan pada efektivitas fungsi pengawasan (toezicht) dan implementasi kewenangan pemerintah dalam mendeteksi maladministrasi lembaga keuangan mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perluasan izin operasional koperasi, mengevaluasi tumpang tindih kewenangan pengawasan antar-organ pemerintahan, serta mengkaji penerapan sanksi administrasi negara yang dinilai belum efektif dalam memberikan perlindungan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kewenangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan teori regulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya regulatoris defect dan lemahnya koordinasi pengawasan antara Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),serta Pemerintah Daerah yang memicu terjadinya pembiaran administratif (administrative omission). Selain itu, penerapan sanksi administrasi berupa pembekuan Nomor Induk Koperasi (NIK) terbukti terlambat dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi regulasi melalui amandemen Undang-Undang Perkoperasian guna mempertegas batas wewenang pengawasan, pembentukan forum koordinasi pengawasan antarlembaga yang terintegrasi, serta penguatan instrumen sanksi administratif yang lebih responsif demi memulihkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
Perlindungan Hukum Kurir Lion Parcel Platina 1 Medan dalam Algorithmic Management Danish Ammara; Shelo Mitha; Agusmidah; Nita Nilan Sri Rezki Pulungan
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10444

Abstract

Abstract. The development of digital technology in the logistics sector has led to the emergence of Algorithmic Management, a system of work supervision based on digital applications. This study aims to analyze the implementation of work supervision through the Lion Parcel Driver application and the legal protection provided to expedition couriers at Lion Parcel Platina 1 Medan. This research employs a normative-empirical legal method using statutory and field interview approaches. The findings indicate that the Lion Parcel Driver application is used for work area allocation, delivery target monitoring, digital attendance, and real-time performance evaluation of couriers. Although the working system provides flexibility in managing rest periods, delivery targets and application-based performance evaluations have the potential to create digital work pressure. Legal protection has been provided through employment social security (BPJS Ketenagakerjaan), holiday allowances (THR), fixed monthly wages, and the continued involvement of human oversight in the supervision process. However, algorithmic transparency and grievance mechanisms for addressing system errors remain inadequate. Therefore, stronger digital labor regulations are needed to ensure the protection of workers' rights in algorithm-based employment relationships. Abstrak. Perkembangan teknologi digital dalam sektor logistik telah melahirkan sistem Algorithmic Management, yaitu mekanisme pengawasan kerja berbasis aplikasi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pengawasan kerja melalui aplikasi Lion Parcel Driver serta perlindungan hukum terhadap kurir ekspedisi di Lion Parcel Platina 1 Medan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Lion Parcel Driver digunakan untuk pembagian wilayah kerja, pemantauan target pengiriman, absensi, dan evaluasi performa kurir secara real-time. Meskipun sistem kerja memberikan fleksibilitas waktu istirahat, target pengiriman dan evaluasi performa berbasis aplikasi berpotensi menimbulkan tekanan kerja digital. Perlindungan hukum telah diwujudkan melalui pemberian BPJS Ketenagakerjaan, THR, dan upah tetap bulanan serta keterlibatan manusia (human oversight) dalam pengawasan kerja. Namun, transparansi algoritma dan mekanisme keberatan atas kesalahan sistem masih belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi ketenagakerjaan digital guna menjamin perlindungan hak pekerja dalam hubungan kerja berbasis algoritma.
Pidana Mati Bersyarat: Pergeseran Retributif menuju Rehabilitatif dalam KUHP Rizki; Apriman Sahputra Waruwu; Dedy suryanta Surbakti; Desi permata sari
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10518

Abstract

Abstrak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 memperkenalkan pembaruan terhadap pengaturan pidana mati melalui penerapan konsep pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan tersebut berdasarkan perspektif teori tujuan pemidanaan, menelaah perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bercorak retributif menuju rehabilitatif, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap jaminan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP Nasional tidak lagi ditempatkan sebagai pidana yang bersifat mutlak, melainkan sebagai pidana khusus yang pelaksanaannya dapat ditangguhkan melalui masa percobaan selama sepuluh tahun. Kebijakan tersebut mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan pembinaan pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa belum jelasnya ukuran perilaku terpuji, prosedur evaluasi selama masa percobaan, serta lembaga yang berwenang melakukan penilaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pelaksana yang lebih rinci agar penerapan pidana mati bersyarat dapat memberikan kepastian hukum, menjamin objektivitas, dan menciptakan konsistensi dalam praktik peradilan. Abstract. The 2023 National Criminal Code introduces reforms to capital punishment regulations by implementing the concept of a conditional death penalty, as stipulated in Article 100. This study aims to examine these provisions through the lens of sentencing theory, analyze the shift in sentencing orientation from a retributive to a rehabilitative approach, and identify the implications for legal certainty. The research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that the death penalty under the National Criminal Code is no longer treated as an absolute sanction but rather as a special penalty where execution may be suspended pending a ten-year probationary period. This policy reflects a shift in criminal law reform toward prioritizing humanitarian values and the rehabilitation of offenders. However, implementation faces challenges regarding the lack of clear criteria for "commendable behavior," the evaluation procedures during probation, and the identification of the authority responsible for conducting such assessments. Consequently, detailed implementing regulations are required to ensure that the application of the conditional death penalty provides legal certainty, guarantees objectivity, and fosters consistency in judicial practice.).
Transformasi Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Primer dalam Tindak Pidana Perjudian Online Eddy Setiawan; Ariman Sitompul; Nurhayati
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10527

Abstract

ABSTRAK          Transformasi digital telah memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam aspek pembuktian yang melibatkan penggunaan bukti elektronik. Saat ini, bukti elektronik berperan sebagai instrumen krusial dalam pembuktian kasus tindak pidana siber, termasuk praktik perjudian online. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dasar hukum penerimaan bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1042/Pid.Sus/2025/PN Mdn, serta dampak yuridis penggunaannya terhadap efektivitas pembuktian dan perkembangan hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus melengkapi sistem pembuktian dalam KUHAP. Dalam kasus yang dianalisis, bukti elektronik berfungsi sebagai alat bukti utama yang diperkuat oleh keterangan saksi dan pengakuan terdakwa. Penerapan bukti elektronik mencerminkan modernisasi dalam hukum pembuktian pidana, meskipun masih terdapat tantangan terkait dengan autentisitas, integritas data, serta perlindungan hak asasi manusia. ABSTRACT Digital transformation has significantly impacted the criminal justice system, particularly in the evidentiary aspect involving the use of electronic evidence. Currently, electronic evidence plays a crucial role in proving cases of cybercrime, including online gambling practices. This research aims to examine the legal basis for the admissibility of electronic evidence in the Indonesian criminal justice system, the judge's considerations in Decision Number 1042/Pid.Sus/2025/PN Mdn, and the legal impact of its use on the effectiveness of evidence and the development of criminal procedural law. The research method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing a statutory approach and case studies. Data were collected through a literature review covering primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively using deductive methods. The research findings indicate that electronic evidence is recognized as valid evidence in accordance with regulations regarding Electronic Information and Transactions, while also complementing the evidentiary system in the Criminal Procedure Code. In the analyzed case, electronic evidence served as the primary evidence, supported by witness testimony and the defendant's confession. The application of electronic evidence reflects modernization in criminal evidence law, although challenges remain regarding authenticity, data integrity, and human rights protection.
Praktik Revenge Porn Sebagai Tindak Pidana Dan Perlindungan Korban Menurut Hukum Positif Di Indonesia Martin Rahmat Hidayat; Dewi Sulastri; Dede Kania
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v6i1.10619

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memunculkan bentuk kejahatan baru berupa revenge porn, yaitu penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebagai bentuk balas dendam yang berdampak serius terhadap martabat dan kesehatan psikologis korban. Fenomena ini menunjukkan lemahnya perlindungan privasi di ruang digital serta belum optimalnya respons hukum dalam memberikan keadilan yang berperspektif korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi revenge porn sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hukum bagi korban menurut hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revenge porn memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun pengaturannya masih tersebar dan belum spesifik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pertanggungjawaban pidana pelaku dan model perlindungan komprehensif bagi korban berbasis pendekatan hak asasi dan pemulihan psikososial.

Page 12 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 6, No 1, Juli 2026, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 5, No 2, Desember 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 5, No 1, July 2025, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 2, No. 1, Juli 2022, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) More Issue