cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 320 Documents
 24   25   26   27   28 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI TAKALAR: Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Tka. Fauzi Iskandar; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan sistem penjatuhan pidana yang diberlakukan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Takalar kasus yang dianalisis menunjukkan adanya bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, di mana beberapa pelaku secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan pembagian peran yang jelas. Hal ini termasuk dalam kategori medepleger atau turut serta melakukan, mengingat para pelaku bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan pencurian dengan kekerasan. Sistem Penjatuhan Pidana terhadap para pelaku berdasarkan asas pertanggungjawaban individual dalam kerangka penyertaan. Masing-masing pelaku dijatuhi pidana yang merujuk pada Pasal 365 KUHP yang mengatur pencurian dengan kekerasan, serta memperhatikan keadaan memberatkan berupa unsur bersama-sama dan potensi kekerasan terhadap korban. This study aims to analyze the form of participation in the crime of theft with violence carried out together and the criminal sentencing system applied to the perpetrators. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and case studies. Data were collected through literature studies and document analysis of the Takalar District Court Decision Number 18/Pid.B/2023/PN Tka. The results of the study indicate that the crime of theft with violence in Takalar, the case analyzed, shows a form of participation (deelneming) as referred to in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, where several perpetrators consciously and together commit a criminal act with a clear division of roles. This is included in the category of medepleger or participating in doing, considering that the perpetrators work together in planning and carrying out the theft with violence. The criminal sentencing system for the perpetrators is based on the principle of individual responsibility within the framework of participation. Each perpetrator was sentenced to a sentence referring to Article 365 of the Criminal Code which regulates theft with violence, and takes into account aggravating circumstances in the form of joint elements and the potential for violence against the victim.
IMPLEMENTASI PELELANGAN IKAN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN BEBA TAMASAJU GALESONG UTARA Lutfiah Anugrah; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelelangan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Beba Tamasaju, Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pengelola Pelelangan Ikan Beba Tamasaju, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil telaah pustaka Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelelangan ikan di PPI Beba Tamasaju tidak terlaksana secara maksimal, sumber daya manusia pengelola PPI yang belum memadai dalam pelaksanaan mekanisme lelang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Kendala dalam proses pelalangan karena nelayan enggan untuk melakukan pelelangan hasil tangkapannya melalui proses lelang di PPI Beba Tamasuju dengan alasan pihak pengelola cenderung melakukan proses pelelangan dengan harga murah sehingga nelayan lebih memilih menjualnya secara langsung kepedagang besar. This research aims to analyze the implementation of fish auctions at the Beba Tamasaju Fish Landing Base, North Galesong, Takalar Regency. This research uses a qualitative research type with an empirical normative approach, using primary data sources obtained from interviews with Beba Tamasaju Fish Auction managers, while secondary data is obtained from the results of a literature review. The results of the research show that the fish auction system at PPI Beba Tamasaju is not implemented optimally, the human resources of PPI managers are inadequate in implementing the auction mechanism and do not comply with statutory regulations. The obstacle in the auction process is that fishermen are reluctant to auction their catch through the auction process at PPI Beba Tamasuju on the grounds that the management tends to carry out the auction process at a low price so fishermen prefer to sell it directly to large traders. 
TANGGUNG JAWAB KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS MALPRAKTIK DI KOTA MAKASSAR Oktaviana Basongan; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8787

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi oleh Klinik Belle Beauty Care Makassar. Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, pelaksanaan ganti rugi masih terhambat oleh kesulitan pembuktian, kurangnya pemahaman pasien terhadap haknya, proses hukum yang panjang dan mahal, serta ketidakpatuhan klinik terhadap standar operasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kepatuhan klinik, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar perlindungan hukum bagi pasien dapat berjalan secara optimal dan hak-hak korban malpraktik dapat terpenuhi secara adil. This research was conducted o analyze the implementation of legal responsibility for malpractice actions and identify the inhibiting factors in the compensation process by Belle Beauty Care Clinic Makassar. Using a normative juridical approach and case study method, data were collected through literature review, interviews, and analysis of court decisions. The findings reveal that legal responsibility is clearly regulated under the Health Law, Medical Practice Law, and Minister of Health Regulations. However, the implementation of compensation remains hindered by difficulties in proving malpractice, patients’ lack of understanding of their rights, lengthy and costly legal processes, and the clinic’s non-compliance with operational standards. To address these obstacles, it is necessary to improve clinic compliance, strengthen supervision, and provide legal education to the public. These efforts are essential to ensure optimal legal protection for patients and to guarantee that the rights of malpractice victims are fulfilled fairly.
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN GOWA A. Putri Cahyani Aprilian; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Gowa, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Fokus penelitian mencakup analisis unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, serta relevansi putusan terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu mengkaji putusan pengadilan terkait untuk menemukan pola dan dasar hukum yang digunakan hakim. Data diperoleh dari studi dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain dampak perbuatan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik, serta hal-hal yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Putusan akhirnya menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang, yang dinilai proporsional terhadap perbuatan terdakwa. This study aims to analyze the application of criminal law to perpetrators of corruption involving School Operational Assistance (BOS) funds in Gowa Regency, focusing on the judge’s considerations in sentencing as reflected in Decision Number 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. The research focuses on examining the elements of the criminal act as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, the juridical and non-juridical considerations of the judge, and the relevance of the decision to anti-corruption efforts in the education sector. The research method used is normative legal research with a case approach, analyzing court decisions to identify the patterns and legal grounds applied by the judge. Data were obtained from court decision documents and related legal literature. The analysis was conducted qualitatively, describing trial facts, judicial reasoning, and the verdict. The results show that the defendant was proven legally and convincingly to have committed corruption by abusing authority for personal or others’ benefit, causing losses to the state finances. The judge considered aggravating factors, including the impact of the crime on state finances and public trust, as well as mitigating factors such as the defendant’s acknowledgment and remorse. The final decision imposed imprisonment and fines in accordance with statutory provisions, deemed proportionate to the defendant’s actions.
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI TENGAH REALITAS KEKERASAN DALAM KELUARGA Sitti Nabilla Yusri Budiman; Amad Sudiro
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8736

Abstract

Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan keluarga merupakan persoalan serius karena berlangsung di ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pembentukan rasa aman bagi anak. Posisi anak yang bergantung secara emosional maupun ekonomi pada pelaku seringkali menyebabkan tindak kekerasan tidak terungkap dan berulang dalam jangka waktu panjang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia serta pelaksanaannya dalam menangani anak korban kekerasan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar perlindungan bagi anak, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pelaporan, faktor relasi kuasa dalam keluarga, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan layanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan korban serta pencegahan kekerasan secara berkelanjutan. Violence against children occurring within the family environment is a serious problem because it occurs in a space that should provide protection and a sense of security for children. Children's emotional and economic dependence on the perpetrator often leads to unreported and prolonged recurrence of violence. This situation raises questions about the extent to which the law can provide effective protection for child victims. This study aims to examine the available forms of legal protection and their implementation in dealing with child victims of domestic violence. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach through a review of relevant legal literature. The results indicate that although the regulatory framework provides a basis for child protection, its implementation still faces obstacles such as low reporting rates, power relations within the family, and limited coordination between law enforcement and social service agencies. Therefore, strengthening protection mechanisms is needed that are not only oriented towards prosecuting perpetrators, but also towards victim recovery and sustainable violence prevention.
KLAIM KOSMETIK MENYESATKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA: PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PERSPEKTIF KUHP Jeand Monic; Amad Sudiro
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8737

Abstract

Pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia diikuti oleh semakin masifnya penggunaan klaim promosi sebagai strategi pemasaran. Dalam praktiknya, batas antara promosi komersial yang sah dan informasi yang menyesatkan kerap menjadi kabur, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika klaim tersebut membentuk keyakinan konsumen yang tidak sejalan dengan karakteristik produk yang sebenarnya. Selama ini, penanganan terhadap klaim menyesatkan lebih banyak ditempatkan dalam rezim hukum administrasi dan perlindungan konsumen, sementara pendekatan hukum pidana masih jarang dikaji secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menilai apakah klaim kosmetik menyesatkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim promosi yang secara aktif membentuk ekspektasi keliru dapat dipahami sebagai bentuk tipu muslihat apabila terbukti menjadi dasar lahirnya keputusan transaksi konsumen. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pelaku individual, melainkan dapat diperluas kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana sepanjang perbuatan dilakukan dalam lingkup kebijakan usaha dan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki fungsi strategis sebagai mekanisme pengendalian terhadap praktik pemasaran yang melampaui batas kewajaran serta sebagai penguat perlindungan konsumen dalam aktivitas ekonomi modern. The rapid growth of the cosmetic industry in Indonesia has been accompanied by the extensive use of promotional claims as a primary marketing strategy. In practice, the boundary between legitimate commercial promotion and misleading information often becomes unclear, creating legal concerns when such claims shape consumer beliefs that do not correspond to the actual characteristics of the product. Regulatory responses to misleading claims have largely been addressed through administrative measures and consumer protection law, while the application of criminal law remains insufficiently examined. This study aims to assess whether misleading cosmetic claims may be qualified as criminal conduct and to analyze the construction of corporate criminal liability within the framework of the Indonesian Criminal Code. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that promotional claims capable of actively generating false expectations may constitute fraudulent misrepresentation when they serve as the basis for consumer transactions. In such circumstances, criminal liability should not be limited to individual actors but may also extend to corporations as criminal subjects, particularly when the conduct occurs within corporate business policies and provides economic benefit to the company. The study demonstrates that criminal law may function as a corrective mechanism to control excessive marketing practices while strengthening consumer protection in contemporary economic activities.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA CAR FREE DAY BOULEVARD DI KOTA MAKASSAR A. Nadia Gelidiella Ashari; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8763

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum pengelola Car Free Day dalam menangani klaim penyewa tempat yang diklaim oleh pihak ketiga dan mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang dihadapi oleh pengelola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan dideskripsikan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pengelola telah menerapkan sistem yang lebih terstruktur, transparan, dan terorganisasi, pelaksanaan tanggung jawab hukum masih terkendala oleh tidak adanya regulasi tertulis yang tegas dan mengikat, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Keadaan tersebut memicu ketidakpastian hukum dalam penyelesaian konflik, terutama pada kasus pengambilalihan lokasi oleh pihak ketiga tanpa prosedur resmi, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi penyewa sah. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan tertulis yang jelas dan penguatan fungsi pengawasan untuk memberikan kepastian hukum, memperkokoh posisi pengelola, serta mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang. The purpose of this research is to examine the implementation of the legal responsibilities of the Car Free Day organizers in addressing disputes involving tenants whose rented spaces are claimed by third parties, as well as to identify the legal challenges encountered by the organizers. The research method used is juridical-empirical with a qualitative approach. Data collection techniques include interviews and literature studies, and the findings are described. The result show that although the organizers have implemented a more structured, transparent, and organized management system, the fulfillment of their legal responsibilities remains constrained by the absence of clear and binding written regulations, as well as weak oversight mechanisms. This condition creates legal uncertainty in conflict resolution, particularly in cases where locations are taken over by third parties without following official procedures, potentially causing harm to legitimate tenants. Therefore, it is necessary to establish clear written regulations and strengthen supervisory functions to ensure legal certainty, reinforce the organizers’ legal standing, and prevent the recurrence of similar issues in the future.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENJUALAN SKINCARE BERBAHAYA DI KOTA MAKASSAR Alfahira Taufan; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8767

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana penjualan skincare berbahaya di Kota Makassar dan faktor yang menghambat upaya penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare berabahaya di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Bentuk pertanggugjawaban pidana penjualan skincare berbahaya yakni pelaku Mira Hayati dapat dipertanggungjawabkan secara pidana  berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan karena perbuatannya telah memenuhi unsur, yaitu unsur setiap orang dan unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu: Faktor yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan menyeluruh di lapangan, kurangnya pengetahuan konsumen dan rendahnya pelaporan, sulitnya pembuktian dalam proses pidana, perbedaan penerapan sanksi pidana, serta identitas pelaku yang sulit dilacak.
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT Aprilian Amel; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan secara jamak, dan sistem penjatuhan pidana perkara Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrs menunjukkan bahwa penanganan kasus dengan karakter perbuatan jamak dan berkelanjutan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konstruksi hukum perbuatan berlanjut dan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tepat. Perbuatan Pelaku memenuhi unsur perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP karena didasarkan pada satu kehendak jahat, dilakukan secara sistematis, terhadap korban yang berbeda, dan dalam waktu yang saling berkaitan. Sistem penjatuhan pidana yang digunakan oleh pengadilan tidak hanya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan berupa kewajiban membayar restitusi kepada para korban. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, pemulihan korban menjadi salah satu fokus utama selain penghukuman terhadap Pelaku. Pengadilan juga menggunakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar pemidanaan, yang merupakan bentuk pengakuan terhadap hukum lex specialis yang lebih melindungi korban kekerasan seksual dibandingkan KUHP. This study aims to determine the Application of law to criminal acts of morality committed in multiple ways, and the sentencing system for case Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs. The research method used is empirical normative with primary data sources derived from interviews, legislation, also court decisions, and secondary data sources derived from books and scientific journals, as well as data analysis using qualitative descriptive methods. The results of the research in Decision Number 72/Pid.B/2024/PN Mrs show that handling cases with the character of multiple and ongoing acts requires a deep understanding of the legal construction of ongoing acts and the proper application of the Crime of Sexual Violence Law. The perpetrator's actions fulfill the elements of ongoing acts (voorgezette handeling) as regulated in Article 64 of the Criminal Code because they are based on one evil intention, carried out systematically, against different victims, and in interrelated times. The sentencing system used by the court not only imposes the main sentence in the form of imprisonment, but also additional sentences in the form of the obligation to pay restitution to the victims. This demonstrates the application of the principle of restorative justice in the criminal justice system, victim recovery being one of the main focuses besides punishment of the perpetrator. The court also uses the provisions of Article 14 paragraph (1) letter a in conjunction with Article 15 paragraph (1) letter e of the Crime of Sexual Violence Law as the basis for sentencing, which is a form of recognition of the lex specialis law which is more protective of victims of sexual violence than the Criminal Code.
TINJAUAN HUKUM PINJAMAN DIGITAL KOPERASI TERHADAP PERLINDUNGAN ANGGOTA Dian Rumianti Said; Zulkifli Makkawaru; Almusawwir Almusawwir
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8772

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong koperasi untuk mengadopsi sistem digital, termasuk dalam kegiatan peminjaman uang. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri Kota Makassar menjadi salah satu koperasi yang mengimplementasikan peminjaman berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek hukum dari sistem pinjaman digital tersebut, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anggota. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik peminjaman digital dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kurangnya pemahaman anggota terhadap hak-haknya dalam sistem digital menjadi faktor lemahnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan sosialisasi lebih lanjut terkait pinjaman digital oleh koperasi. The development of information technology has encouraged cooperatives to adopt digital systems, including in lending activities. Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri in Makassar City is one of the cooperatives that has implemented digital-based lending. This study aims to examine the legal aspects of the digital lending system, particularly in relation to the legal protection of members. The research method used is a normative and empirical juridical approach. The results of the study indicate that there are still inconsistencies between digital lending practices and the provisions of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK). In addition, the lack of member understanding of their rights in the digital system has contributed to weak legal protection. Therefore, further supervision and outreach regarding digital lending by cooperatives are necessary.

Page 26 of 32 | Total Record : 320

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025 Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue