cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 254 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI TAKALAR: Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.B/2023/PN Tka. Fauzi Iskandar; Baso Madiong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8773

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan sistem penjatuhan pidana yang diberlakukan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Takalar kasus yang dianalisis menunjukkan adanya bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, di mana beberapa pelaku secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pidana dengan pembagian peran yang jelas. Hal ini termasuk dalam kategori medepleger atau turut serta melakukan, mengingat para pelaku bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan pencurian dengan kekerasan. Sistem Penjatuhan Pidana terhadap para pelaku berdasarkan asas pertanggungjawaban individual dalam kerangka penyertaan. Masing-masing pelaku dijatuhi pidana yang merujuk pada Pasal 365 KUHP yang mengatur pencurian dengan kekerasan, serta memperhatikan keadaan memberatkan berupa unsur bersama-sama dan potensi kekerasan terhadap korban. This study aims to analyze the form of participation in the crime of theft with violence carried out together and the criminal sentencing system applied to the perpetrators. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and case studies. Data were collected through literature studies and document analysis of the Takalar District Court Decision Number 18/Pid.B/2023/PN Tka. The results of the study indicate that the crime of theft with violence in Takalar, the case analyzed, shows a form of participation (deelneming) as referred to in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, where several perpetrators consciously and together commit a criminal act with a clear division of roles. This is included in the category of medepleger or participating in doing, considering that the perpetrators work together in planning and carrying out the theft with violence. The criminal sentencing system for the perpetrators is based on the principle of individual responsibility within the framework of participation. Each perpetrator was sentenced to a sentence referring to Article 365 of the Criminal Code which regulates theft with violence, and takes into account aggravating circumstances in the form of joint elements and the potential for violence against the victim.
IMPLEMENTASI PELELANGAN IKAN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN BEBA TAMASAJU GALESONG UTARA Lutfiah Anugrah; Zulkifli Makkawaru; Andi Tira
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelelangan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Beba Tamasaju, Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pengelola Pelelangan Ikan Beba Tamasaju, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil telaah pustaka Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelelangan ikan di PPI Beba Tamasaju tidak terlaksana secara maksimal, sumber daya manusia pengelola PPI yang belum memadai dalam pelaksanaan mekanisme lelang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Kendala dalam proses pelalangan karena nelayan enggan untuk melakukan pelelangan hasil tangkapannya melalui proses lelang di PPI Beba Tamasuju dengan alasan pihak pengelola cenderung melakukan proses pelelangan dengan harga murah sehingga nelayan lebih memilih menjualnya secara langsung kepedagang besar. This research aims to analyze the implementation of fish auctions at the Beba Tamasaju Fish Landing Base, North Galesong, Takalar Regency. This research uses a qualitative research type with an empirical normative approach, using primary data sources obtained from interviews with Beba Tamasaju Fish Auction managers, while secondary data is obtained from the results of a literature review. The results of the research show that the fish auction system at PPI Beba Tamasaju is not implemented optimally, the human resources of PPI managers are inadequate in implementing the auction mechanism and do not comply with statutory regulations. The obstacle in the auction process is that fishermen are reluctant to auction their catch through the auction process at PPI Beba Tamasuju on the grounds that the management tends to carry out the auction process at a low price so fishermen prefer to sell it directly to large traders. 
TANGGUNG JAWAB KLINIK KECANTIKAN PADA KASUS MALPRAKTIK DI KOTA MAKASSAR Oktaviana Basongan; Yulia A Hasan; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8787

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ganti rugi oleh Klinik Belle Beauty Care Makassar. Menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis-normatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Praktik Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, pelaksanaan ganti rugi masih terhambat oleh kesulitan pembuktian, kurangnya pemahaman pasien terhadap haknya, proses hukum yang panjang dan mahal, serta ketidakpatuhan klinik terhadap standar operasional. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kepatuhan klinik, penguatan pengawasan, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar perlindungan hukum bagi pasien dapat berjalan secara optimal dan hak-hak korban malpraktik dapat terpenuhi secara adil. This research was conducted o analyze the implementation of legal responsibility for malpractice actions and identify the inhibiting factors in the compensation process by Belle Beauty Care Clinic Makassar. Using a normative juridical approach and case study method, data were collected through literature review, interviews, and analysis of court decisions. The findings reveal that legal responsibility is clearly regulated under the Health Law, Medical Practice Law, and Minister of Health Regulations. However, the implementation of compensation remains hindered by difficulties in proving malpractice, patients’ lack of understanding of their rights, lengthy and costly legal processes, and the clinic’s non-compliance with operational standards. To address these obstacles, it is necessary to improve clinic compliance, strengthen supervision, and provide legal education to the public. These efforts are essential to ensure optimal legal protection for patients and to guarantee that the rights of malpractice victims are fulfilled fairly.
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN GOWA A. Putri Cahyani Aprilian; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Gowa, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Fokus penelitian mencakup analisis unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, serta relevansi putusan terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu mengkaji putusan pengadilan terkait untuk menemukan pola dan dasar hukum yang digunakan hakim. Data diperoleh dari studi dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain dampak perbuatan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik, serta hal-hal yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Putusan akhirnya menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang, yang dinilai proporsional terhadap perbuatan terdakwa. This study aims to analyze the application of criminal law to perpetrators of corruption involving School Operational Assistance (BOS) funds in Gowa Regency, focusing on the judge’s considerations in sentencing as reflected in Decision Number 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. The research focuses on examining the elements of the criminal act as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, the juridical and non-juridical considerations of the judge, and the relevance of the decision to anti-corruption efforts in the education sector. The research method used is normative legal research with a case approach, analyzing court decisions to identify the patterns and legal grounds applied by the judge. Data were obtained from court decision documents and related legal literature. The analysis was conducted qualitatively, describing trial facts, judicial reasoning, and the verdict. The results show that the defendant was proven legally and convincingly to have committed corruption by abusing authority for personal or others’ benefit, causing losses to the state finances. The judge considered aggravating factors, including the impact of the crime on state finances and public trust, as well as mitigating factors such as the defendant’s acknowledgment and remorse. The final decision imposed imprisonment and fines in accordance with statutory provisions, deemed proportionate to the defendant’s actions.

Page 26 of 26 | Total Record : 254

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue