cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 320 Documents
 25   26   27   28   29 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN: Putusan No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks Hasmawati Umrah; Siti Zubaidah; Muhammad Rusli
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8774

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang terbukti dalam Putusan No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana perpajakan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana perpajakan serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa, Ir. H. SS, selaku Direktur CV. KP, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak perpajakan dengan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen selama Januari hingga Desember 2015. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.566.225.603. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1,1 miliar, serta pidana pengganti 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Majelis memerintahkan perampasan dan pelelangan aset berupa satu unit excavator untuk menutupi denda dan kerugian negara. Penegakan hukum ini mencerminkan penerapan keadilan restoratif, meskipun masih terdapat kritik terhadap rendahnya pidana badan yang dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. This study aims to: (1) analyze the elements of tax crimes proven in Verdict No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks; and (2) identify the form of criminal liability imposed on the defendant in the tax crime case. The findings show that the defendant, Ir. H. SS, selaku Direktur CV. KP, was legally and convincingly proven to have committed a tax crime by failing to remit the Value Added Tax (VAT) collected from consumers during the period of January to December 2015. This act resulted in a loss to state revenue amounting to IDR 566.225.603. The Panel of Judges sentenced the defendant to six (6) months of imprisonment and imposed a fine of IDR 1.1 billion, with an additional six-month imprisonment if the fine was not paid. Furthermore, the court ordered the confiscation and auction of an asset in the form of an excavator to recover the state’s losses. This legal enforcement reflects the application of restorative justice, although there is criticism regarding the relatively light imprisonment sentence. This research employs a normative legal research method, using statutory and case study approaches. The data were analyzed qualitatively to examine the application of tax crime elements and the form of criminal liability in the case.
SISTEM PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT Ivana Putri Olgariva Rerung; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut dan menganalisis sistem penjatuhan tindak pidana penggelapan secara berlanjut pada putusan No.29/Pid.B/2025/PN.Makale. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif serta dilengkapi dengan wawancara kepada Hakim, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pasal mengenai tindak pidan berlanjut di dalam KUHP terbukti secara sah, yaitu adanya penguasaan barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam waktu berdekatan, dengan pola yang sama, dan berasal dari satu niat sejak awal. Oleh karena itu, penerapan Pasal 64 KUHP tepat digunakan karena memenuhi kriteria voortgezette handeling (perbuatan berlanjut). Terkait sistem penjatuhan pidana, majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 372 jo. Pasal 64 KUHP secara kumulatif, namun hanya menjatuhkan satu pidana sesuai prinsip absorptie stelsel untuk menghindari pemidanaan ganda atas satu rangkaian niat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang dinilai telah mencerminkan rasa keadilan sekaligus memberikan efek jera. This research aims to analyze the proof of the elements of the criminal act of embezzlement committed continuously and to examine the sentencing system applied in the continuous embezzlement case as decided in Verdict No. 29/Pid.B/2025/PN.Makale. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, complemented by interviews with judges, investigators, and public prosecutors. The results indicate that all elements of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) were proven beyond reasonable doubt, namely: possession of another person’s property that came into the perpetrator’s control not as a result of a crime, the act was committed intentionally, and the act was carried out unlawfully. Based on the trial facts, the defendant’s actions were carried out in close succession, following the same pattern, and originating from a single initial intent. Therefore, the application of Article 64 of the KUHP was deemed appropriate as it met the criteria of voortgezette handeling (continuous acts). Regarding the sentencing system, the panel of judges applied Article 372 in conjunction with Article 64 of the KUHP cumulatively, but imposed only a single penalty in accordance with the absorptie stelsel principle to avoid double punishment for a single course of intent. The defendant was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months of imprisonment, a sentence considered to reflect a sense of justice while providing a deterrent effect.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN DI KOTA MAKASSAR Januari Lukas Golorem; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tahanan dan mengetahui bagaimanakha proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait status sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Tello Kota Makassar dengan tipe penelitian normatif dan empiris. Sumber data yang dimanfaatkan diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui metode pengumpulan data lewat wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tahanan di Polsek Tello Kota Makassar, berupa penerapan hak-hak Tahanan yang diatur didalam Undang-Undang Permasyarakatan belum berjalan secara optimal. Sedangkan  proses penyidikan pelaku tindak pidana penganiayaan tahanan terkait statusnya sebagai tahanan atas tindak pidana berbeda. dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dimana yang bersangkutan diproses berdasarkan pidana yang dilanggar, proses tersebut dijalankan tanpa mengesampingkan atau mengabaikan tuntutan hukum sebelumnya. This study aims to analyze the form of legal protection for detainees and to find out how the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes. This research was conducted at the Tello Sector Police of Makassar City with normative and empirical research types. The data sources utilized were obtained from primary and secondary data through data collection methods through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of legal protection for detainees at the Tello Sector Police of Makassar City, in the form of the application of Detainees' rights regulated in the Correctional Law has not been running optimally. Meanwhile, the investigation process of perpetrators of criminal acts of detainee abuse related to their status as detainees for different crimes is carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, where the person concerned is processed based on the crime violated, the process is carried out without disregarding or ignoring previous legal demands.
WANPRESTASI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN: STUDI KASUS PT. MEGA FINANCE MAKASSAR Juli Mardiani; Abd. Haris Hamid; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mega Finance Cabang Makassar, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Perjanjian pembiayaan kosumen merupakan perjanjian tidak bernama yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dalam praktiknya, seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, baik berupa keterlambatan pembayaran, pelanggaran klausul, hingga pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa PT. Mega Finance menerapkan penyelesaian melalui pendekatan non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Namun, hambatan yang dihadapi meliputi kendala hukum, resistensi dari debitur, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi hukum dan perbaikan sistem internal perusahaan guna mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa pembiayaan. This study aims to analyze the dispute resolution mechanisms for breaches of contract in consumer financing agreements at PT Mega Finance, Makassar Branch, as well as to identify the obstacles encountered during implementation. Consumer financing agreements are innominate contracts based on the principle of freedom of contract as regulated in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). In practice, breaches of contract often occur, such as late payments, violations of contractual clauses, or unauthorized transfer of collateral objects. This research employs a normative-empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, literature review, and internal company documentation. The results indicate that PT. Mega Finance implements non-litigation approaches such as negotiation, mediation, and fiduciary collateral execution to resolve disputes. However, several challenges persist, including legal constraints, debtor resistance, and a lack of public understanding regarding their rights and obligations in financing agreements. This study recommends increased legal awareness and improvements to the company's internal systems to enhance dispute resolution effectiveness.
ANALISIS PERBANDINGAN TANGGUNG JAWAB EKSPEDITUR Kresna Bayu Anggara; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan tanggung jawab hukum ekspeditur dalam pengiriman barang melalui moda transportasi udara dan darat, serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara terhadap dua perusahaan ekspedisi di Makassar, yaitu J&T Cargo dan Ita Trans Cargo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspeditur menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), namun dengan perbedaan sistem ekspeditur udara lebih terstruktur, sedangkan ekspeditur darat bersifat konvensional. Prinsip presumption of liability mulai diterapkan secara terbatas, sementara strict liability dan jaminan tanpa syarat belum menjadi standar. Pembatasan tanggung jawab masih ditemukan dalam praktik perjanjian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya standarisasi nasional dan penegakan regulasi untuk menjamin hak-hak konsumen secara merata di seluruh moda transportasi. This research aims to analyze the form and implementation of forwarders' legal responsibilities in sending goods via air and land transportation modes, as well as the implications for consumer protection. The method used is empirical juridical with a qualitative approach, through literature study and interviews with two expedition companies in Makassar, namely J&T Cargo and Ita Trans Cargo. The research results show that the forwarder applies the principle of responsibility based on fault, but with the difference that the air forwarder system is more structured, while the land forwarder system is conventional. The principle of presumption of liability is starting to be applied on a limited basis, while strict liability and unconditional guarantees have not yet become standards. Limitations of liability are still found in agreement practice. This condition shows the importance of national standardization and enforcement of regulations to guarantee consumer rights equally across all modes of transportation.
KAJIAN VIKTIMOLOGI DALAM KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK Liyana Meriska Karama; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi anak melakukan penganiayaan hingga mati dan menganalisis peran korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari perspektif viktimologi. Kasus yang dikaji merupakan kasus penganiayaan berat yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, di mana korban meninggal dunia dan pelaku merupakan anak di bawah umur. Dalam kajian viktimologi ini tidak hanya dilihat dari perspektif hukum semata, melainkan juga melalui faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada penyidik, orang tua pelaku, dan psikolog. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi anak melakukan penganiayaan hingga mati, antara lain: faktor emosional. psikologis, dan juga faktor sosial. Serta adanya peran korban yang memiliki andil tertentu dalam eskalasi konflik yang berujung pada penganiayaan, yang secara viktimologis dapat dikategorikan sebagai provoked victim. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, peran aktif atau pasif korban dapat memengaruhi dinamika tindak pidana, khususnya ketika pelakunya adalah anak. Meskipun demikian, sistem peradilan pidana anak tetap menitikberatkan pada perlindungan dan pembinaan pelaku, dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban. This study aims to analyze the factors that influence children to commit abuse to death and to analyze the role of victims in acts of abuse committed by children from a victimology perspective. The case studied is a case of serious abuse that occurred in an Islamic boarding school environment, where the victim died and the perpetrator was a minor. In this victimology study, not only is viewed from a legal perspective, but also through the social and psychological factors that influence it. This type of research uses a normative method, with a qualitative approach and data collection techniques through interviews with investigators, the perpetrator's parents, and psychologists. The results of the study indicate that there are factors that influence children to commit abuse to death, including: emotional factors, psychological factors, and also social factors. In addition, the role of the victim who has a certain contribution in the escalation of the conflict that leads to abuse, which victimologically can be categorized as a provoked victim. These findings indicate that in some cases, the active or passive role of the victim can influence the dynamics of the crime, especially when the perpetrator is a child. Nevertheless, the juvenile criminal justice system still emphasizes the protection and development of the perpetrator, while still paying attention to justice for the victim.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Meylinda Ratri Pramudita Rustam; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8781

Abstract

Kendaraan pemadam kebakaran memiliki status sebagai kendaraan prioritas yang diatur dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, status ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila pengemudi lalai dan menyebabkan kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan pemadam kebakaran dalam kasus kecelakaan lalu lintas saat menjalankan tugas kedaruratan, serta mengkaji penerapan dasar penghapus pidana khususnya dasar pemaaf dalam konteks tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus kecelakaan di Kota Makassar pada 16 September 2021, dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi telah memenuhi prosedur operasional standar, termasuk menyalakan sirene dan lampu rotator serta mengemudi hati-hati, sehingga tidak ditemukan unsur kelalaian. Kecelakaan terjadi akibat pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah dan tidak memberikan prioritas, sehingga terpenuhi kualifikasi afwezigheid van schuld (tidak adanya kesalahan) yang termasuk dalam dasar pemaaf, dan pengemudi dibebaskan dari sanksi pidana. Penyelesaian perkara dilakukan melalui restorative justice dengan pemberian santunan kepada keluarga korban dan pelatihan ulang bagi pengemudi. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi teknis yang lebih jelas, pedoman khusus penanganan kecelakaan kendaraan darurat, dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prioritas kendaraan darurat. Fire trucks hold the status of priority vehicles as stipulated in Articles 134 and 135 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, such status does not exempt the driver from criminal liability in cases of negligence resulting in an accident. This study aims to examine the criminal liability of fire truck drivers in traffic accidents during emergency operations and to analyze the application of grounds for exclusion of criminal liability, particularly exculpatory grounds, in this context. The research employs a normative juridical approach with a case study of a traffic accident in Makassar on September 16, 2021, analyzed descriptively and qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that the driver complied with standard operational procedures, including activating the siren and rotating lights and driving cautiously, thus no element of negligence was found. The accident occurred due to a motorcyclist running a red light and failing to give way, fulfilling the qualification of afwezigheid van schuld (absence of fault), which constitutes an exculpatory ground, thereby exempting the driver from criminal sanctions. The case was resolved through restorative justice by providing compensation to the victim’s family and retraining the driver. This study emphasizes the importance of clearer technical regulations, specific guidelines for handling emergency vehicle accidents, and legal education for the public regarding priority rights of emergency vehicles.
IMPLIKASI GUGURNYA PENETAPAN IKRAR TALAK: TINJAUAN STATUS PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO.273/PDT.G/2021/PA.MKS Muh Rezy Ramadhan; Kamsilaniah Kamsilaniah; Waspada Santing
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8782

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis implikasi gugurnya penetapan ikrar talak pada Putusan No. 273/Pdt.G/2021/PA Makassar terhadap suami istri yang bersangkutan dan implikasi gugurnya penetapan ikrar talak NO.273/Pdt.G/2021/PA.Mks. terhadap pengelolaan harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kelas I Makassar, dan pemohon dalam perkara dengan putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Mks. Hasil penelitian Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Mks menunjukkan bahwa implikasi gugurnya penetapan ikrar talak sangat menentukan keabsahan perceraian dalam hukum Islam yang diakui oleh negara. Gugurnya putusan perceraian akibat tidak diikrarkannya talak dalam batas waktu yang ditentukan mengakibatkan status perkawinan tetap sah, kewajiban nafkah tetap berlaku dan kewajiban memelihara harta bersama berlaku kepada kedua belah pihak. This study aims to analyze: The implications of the invalidation of the divorce declaration in Decision No. 273/Pdt.G/2021/PA Makassar for the husband and wife concerned and the implications of the invalidation of the divorce declaration No. 273/Pdt.G/2021/PA.Mks for the management of joint assets. The research method used is empirical juridical by collecting data and conducting interviews with the Clerk of the Makassar Class I Religious Court, and the applicant in the case with Decision No. 273/Pdt.G/2021/PA Mks. The results of the study of Makassar Religious Court Decision No. 273/Pdt.G/2021/PA.Mks show that the implications of the invalidation of the divorce declaration are very important in determining the validity of the divorce under Islamic law recognized by the state. The invalidation of the divorce decree due to the failure to declare the divorce within the specified time limit results in the marital status remaining valid, the obligation to provide support remains valid, and the obligation to maintain joint assets applies to both parties. 
PENERAPAN PREVENSI KHUSUS TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II/B JENEPONTO Muh. Reza At-Takhrij; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prevensi khusus terhadap warga binaan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto dan hak-hak warga binaan telah diwujudkan di Lembaga Kemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto dengan tipe penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan hasil wawancara dan studi dokumen dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prevensi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/B Jeneponto menunjukkan upaya holistik dan terstruktur untuk mencegah residivisme melalui pembinaan yang komprehensif. Melalui dua pilar utama, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian, Lapas berupaya merehabilitasi narapidana dari berbagai aspek. Sedangkan Terhadap hak-hak warga binaan menunjukkan implementasi yang terpenuhi yang berdasar pada peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini, mulai dari pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, kebebasan beribadah, akses pendidikan, bantuan hukum, hingga kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan remisi, menjadi fondasi sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan. This study aims to determine and analyze the implementation of special prevention for inmates in Class II/B Jeneponto Correctional Institutions and the rights of inmates have been realized in Class II/B Jeneponto Correctional Institutions. This study was conducted at Class II/B Jeneponto Correctional Institutions with a qualitative research type using an empirical normative approach method. The data sources used were taken from primary data and secondary data with interview collection techniques and document studies and then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of special prevention at Class II/B Jeneponto Correctional Institutions shows a holistic and structured effort to prevent recidivism through comprehensive guidance. Through two main pillars, namely Personality Guidance and Independence Guidance, the Prison seeks to rehabilitate inmates from various aspects. Meanwhile, the rights of inmates show fulfilled implementation based on laws and regulations. These rights, ranging from adequate health and food services, freedom of worship, access to education, legal aid, to the opportunity to receive guidance and remission, are the foundation of a humane and just correctional system.
KLAIM JASA RAHARJA BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS KOTA MAKASSAR Muhammad Dhito Adryansyah; Kamsilaniah Kamsilaniah; Waspada Santing
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8784

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan meninjau sejauh mana pelaksanaan ketentuan pemberian santunan Jasa Raharja Kota Makassar kepada korban kecelakaan lalu lintas; 2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan klaim santunan Jasa Raharja Kota Makassar kepada korban kecelakaan lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan petugas dari PT. Jasa Raharja Kota Makassar, korban kecelakaan yang melakukan klaim terhadap santunan PT. Jasa Raharja Kota Makassar. Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1) Pelaksanaan ketentuan pemberian santunan kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja di Kota Makassar telah berjalan sesuai peraturan dan prinsip perlindungan sosial, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam menghadapi kondisi tertentu seperti kasus tabrak lari. 2) Kendala dalam pelaksanaan ketentuan pemberian santunan kecelakaan berupa kendala administratif, yang menyebabkan kesulitan untuk memperoleh santunan kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar. This research aims to: 1) Find out and review the extent to which the provisions for providing compensation for Jasa Raharja Makassar City are implemented to victims of traffic accidents; 2) Knowing the obstacles faced by the community in submitting compensation claims for Jasa Raharja Makassar City to victims of traffic accidents. The research method used is empirical law by collecting data and conducting interviews with officers from PT. Jasa Raharja Makassar City, accident victim who made a claim for compensation from PT. Makassar City Raharja Services. The research results show that: 1) The implementation of the provisions for providing traffic accident compensation by PT Jasa Raharja in Makassar City has been carried out in accordance with the regulations and principles of social protection, although it still requires improvement in dealing with certain conditions such as hit-and-run cases. 2) Obstacles in implementing the provisions for providing accident compensation in the form of administrative obstacles, which cause difficulties in obtaining traffic accident compensation in Makassar City.

Page 27 of 32 | Total Record : 320

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025 Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue