cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 320 Documents
 27   28   29   30   31 
PROBLEMATIKA PENARIKAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK TERHADAP PELAKU USAHA KAFE DI KOTA MAKASSAR Alber Luther; Zulkifli Makkawaru; Almusawwir Almusawwir
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penarikan royalti lagu dan/atau musik terhadap omzet usaha kafe serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha kafe dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha kafe di Kota Makassar serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewajiban pembayaran royalti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun secara empiris, musik dalam usaha kafe lebih berfungsi sebagai unsur pendukung suasana (ambience) dan tidak secara langsung mempengaruhi peningkatan omzet. Hambatan yang dihadapi pelaku usaha antara lain kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pembayaran royalti, kekhawatiran terhadap beban biaya tambahan bagi usaha mikro dan kecil, kesalahpahaman mengenai penggunaan platform digital seperti Spotify dan YouTube Premium, serta belum optimalnya implementasi regulasi di tingkat daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih proporsional serta peningkatan sosialisasi agar tercapai keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan keberlangsungan usaha kafe. This study aims to analyze the impact of song and/or music royalty payments on cafe business turnover and the obstacles faced by cafe business owners in fulfilling their royalty payment obligations in Makassar City. This study used an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with cafe business owners in Makassar City and a literature review of copyright-related regulations. The results indicate that normatively, royalty payment obligations are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Song and/or Music Copyright Royalties. However, empirically, music in cafe businesses functions more as an ambiance and does not directly influence revenue growth. Problems faced by business owners include a lack of publicity regarding royalty payment mechanisms, concerns about additional costs for micro and small businesses, misunderstandings regarding the use of digital platforms such as Spotify and YouTube Premium, and suboptimal implementation of regulations at the regional level. Therefore, more proportional policies and increased outreach are needed to achieve a balance between protecting creators' rights and the sustainability of cafe businesses.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DALAM FENOMENA MANUSIA SILVER DI WILAYAH KOTA MAKASSAR Alia Kalsum; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8798

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam fenomena manusia silver di Kota Makassar dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Trauma Center, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan akademisi hukum di Kota Makassar. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif dengan pola reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap temuan lapangan dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam praktik manusia silver memenuhi unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi anak berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang perdagangan orang dan perlindungan anak. Namun demikian, implementasi kebijakan daerah mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum yang diberikan masih cenderung bersifat represif administratif melalui penertiban dan pembinaan sementara, tanpa disertai proses penegakan hukum pidana terhadap pihak yang diduga melakukan eksploitasi. Kondisi tersebut mengakibatkan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban belum terlaksana secara komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan. This study aims to analyze the application of the elements of the criminal offense of economic exploitation of children in the phenomenon of manusia silver in Makassar City and to examine the forms of legal protection provided to children as victims. This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through observation and interviews with the Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Trauma Center, the Social Affairs Office, the Civil Service Police Unit, and legal academics in Makassar City. Secondary data were collected through library research on statutory regulations, relevant literature, and scientific journals. Data analysis was conducted qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The results indicate that the involvement of children in the practice of manusia silver fulfills the elements of the criminal offense of economic exploitation of children under legal provisions governing human trafficking and child protection, particularly in relation to the act of utilizing children for economic gain. However, the implementation of local policies concerning the guidance of street children, homeless individuals, beggars, and buskers in Makassar City has not been optimal. The legal protection provided remains predominantly administrative and repressive in nature, limited to temporary control measures and guidance, without being followed by criminal law enforcement against parties suspected of exploitation. This condition results in the incomplete, unsustainable, and unjust fulfillment of the rights of children as victims.
PENJATUHAN TINDAKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN BERAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK Andi Ranting Eidleweiss Rimbaerwan; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8799

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan berat dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan yang menuntut penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan anak pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan dan sebagai pertanggungjawaban pidananya diberikan tindakan di LPKS selama 1 Tahun 8 Bulan serta Pelatihan Kerja di LPKS selama 3 Bulan. Dalam menjatuhkan tindakan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, sehingga pembinaan di LPKS diserta pelatihan kerja mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang tetap memperhatikan keadilan bagi korban. This study aims to analyze the accountability of children who commit the crime of aggravated assault and to examine the judges’ considerations in rendering their decisions. This research is motivated by the increasing involvement of children in violent crimes, which requires the implementation of a juvenile criminal justice system that prioritizes the principles of protection and the best interests of the child. The research method used is empirical juridical with statutory and case approaches. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and literature studies. The results of the study indicate that the actions of the child offender have fulfilled the elements of a criminal act of violence, and as criminal accountability, the child was given measures in the form of placement in the Social Welfare Institution (LPKS) for 1 year and 8 months and job training at LPKS for 3 months. In imposing these measures, the judge considered both juridical and non-juridical aspects, so that guidance at LPKS accompanied by job training reflects a rehabilitative approach that still pays attention to justice for the victim.
ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN PENGAMBILAN PAKSA DI KOTA PARE – PARE A. Nur Wahyuni Rivai; Kamsilaniah Kamsilaniah; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8800

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengambilan paksa di Kota Pare–Pare serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme eksekusi fidusia mengalami perubahan, terutama terkait pembatasan parate eksekusi dan perlunya keterlibatan pengadilan apabila tidak terdapat penyerahan sukarela dari debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan di Kota Pare–Pare dengan melibatkan lembaga pembiayaan, aparat penegak hukum, dan pihak debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Kota Pare–Pare masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun sosial. Hambatan utama meliputi penolakan debitur, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta koordinasi yang belum optimal antara lembaga pembiayaan dan aparat penegak hukum. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga dalam proses eksekusi berpotensi menimbulkan konflik hukum. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia memerlukan kepastian hukum, prosedur yang jelas, dan pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. This study aims to analyze the implementation of fiduciary collateral execution through forced repossession in Pare–Pare City and to identify the challenges encountered in practice. Fiduciary security is a form of proprietary guarantee that grants creditors the right to execute collateral when the debtor defaults. However, following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the mechanism of fiduciary execution has undergone significant changes, particularly regarding the limitation of parate execution and the requirement of court involvement when there is no voluntary surrender from the debtor. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through literature review and field research conducted in Pare–Pare City involving financing institutions, law enforcement authorities, and debtors. The findings indicate that the implementation of fiduciary collateral execution in Pare–Pare still faces various obstacles from legal, technical, and social aspects. The main challenges include debtor resistance, low public legal awareness, and suboptimal coordination between financing institutions and law enforcement agencies. In addition, the involvement of third parties in the execution process has the potential to create legal conflicts. Therefore, the execution of fiduciary collateral requires legal certainty, clear procedures, and effective supervision to ensure legal protection for all parties involved.
KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM PERKARA KEPAILITAN Arfandy Abdillah; Andi Tira; Almusawwir Almusawwir
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8801

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggugat sebagai kreditor dalam kepailitan developer PT Castell Persada Propertindo serta bentuk perlindungan hukum yang timbul dari kedudukan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggugat yang telah melakukan pembayaran rumah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli namun tidak menerima objek perjanjian memiliki kedudukan sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan developer. Kedudukan tersebut melahirkan tiga bentuk perlindungan hukum, yaitu pengakuan status sebagai kreditor, hak partisipasi dalam proses kepailitan, dan hak memperoleh pembayaran dari boedel pailit. Dengan demikian, kedudukan hukum penggugat tidak hanya menentukan legal standing dalam perkara kepailitan, tetapi juga menjadi dasar perlindungan hukum bagi konsumen dalam kepailitan developer perumahan. The legal standing of plaintiffs constitutes a fundamental requirement in bankruptcy proceedings as it determines the parties entitled to assert claims and obtain satisfaction of rights within the process. This study aims to analyze the legal standing of plaintiffs as creditors in the bankruptcy of property developer PT Castell Persada Propertindo and the forms of legal protection arising from such status. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through interpretation of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The results indicate that consumers who have paid for housing units under a Sale and Purchase Binding Agreement but did not receive the agreed object possess the status of concurrent creditors in developer bankruptcy. This status generates three forms of legal protection: recognition as creditors, participation rights in bankruptcy proceedings, and entitlement to distribution from the bankruptcy estate. Therefore, the plaintiff’s legal standing not only determines eligibility to act in bankruptcy proceedings but also constitutes the juridical basis for consumer protection in developer bankruptcy.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR M. Athariq Favero; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone meliputi faktor ekonomi, keuntungan besar, tingginya permintaan masyarakat,kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di tengah masyarakat, faktor lingkungan masyarakat, dan kurangnya pengawasan serta upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Kabupaten Bone yaitu dengan upaya non penal, melakukan sosialisasi dan melakukan operasi pengawasan gabungan oleh aparat penegak hukum, BPOM, dan Pemerintah dan upaya penal, upaya penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalan terakhir untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. This study aims to analyze the factors causing and efforts to combat the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency. This study uses a normative-empirical method with a qualitative approach. Data was obtained through literature studies, legislation, and direct interviews with law enforcement officials and the Food and Drug Supervisory Agency. The results of the study show that the factors causing the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency include economic factors, large profits, high public demand, lack of knowledge and legal awareness in the community, community environmental factors, and a lack of supervision and efforts to combat the crime of distributing pharmaceutical products without a distribution permit in Bone Regency, namely through non-penal measures, conducting socialization and joint surveillance operations by law enforcement officials, BPOM, and the government, and penal measures, namely legal action taken by law enforcement officials as a last resort to achieve justice in the community.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SENJATA API Bhaskara Aditya Sutisna; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8803

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana kepemilikan dan peredaran senjata api serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan peredaran senjata api dalam Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2024/PN Mks. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris, dengan menggabungkan kajian hukum dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa WBJ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana kepemilikan dan peredaran bahan peledak. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada analisis komprehensif terhadap dakwaan, fakta persidangan, serta pembuktian unsur kesengajaan (mens rea) dan peran aktif terdakwa. Meski UU No. 12/Drt/1951 memuat ancaman pidana berat, hakim menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan. Pertimbangan ini mencakup faktor memberatkan dan meringankan, seperti sikap kooperatif dan pengakuan terdakwa di persidangan. Putusan tersebut dinilai adil dan proporsional dalam mewujudkan penegakan hukum. Selain memberikan efek jera bagi terdakwa, vonis ini berfungsi sebagai pencegahan umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. This study aims to analyze the elements of the criminal acts of possession and distribution of firearms, as well as the legal considerations of the panel of judges in passing verdicts against perpetrators of firearm possession and distribution in Case Number 815/Pid.Sus/2024/PN Mks. The research method used is empirical normative, combining legal studies with data and facts obtained from field studies of relevant legislation and analysis of court decisions. The study results show that the defendant, WBJ, was legally and convincingly proven guilty of the criminal act of possessing and distributing explosives. The panel of judges based their decision on a comprehensive analysis of the charges, trial facts, as well as the evidence of intent (mens rea) and the active role of the defendant. Although Law No. 12/Drt/1951 stipulates severe criminal penalties, the judge handed down a one-year prison sentence by considering a balance between legal and humanitarian aspects. This consideration includes both aggravating and mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude and confession during the trial. The verdict is considered fair and proportionate in upholding the law. In addition to providing a deterrent effect for the defendant, this sentence also serves as a general deterrent for the public to prevent similar actions.
ANALSIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 Delviana Risvawanti; Mustawa Nur; Firman Anugrah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8804

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik di bidang pertanahan di Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu membandingkan ketentuan undang-undang dengan praktik pelaksanaannya di Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan Ombudsman melaksanakan penerimaan laporan, melakukan pemeriksaan (verifikasi), dan menindaklanjuti laporan; pada tahap pelaksanaan dilakukan investigasi atas prakarsa sendiri, koordinasi dengan instansi terlapor, serta pembangunan jaringan kerja; dan pada tahap pertanggungjawaban dilakukan upaya pencegahan maladministrasi serta pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan undang-undang melalui mekanisme pengaduan langsung dan tidak langsung seperti SP4N-LAPOR; namun pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum optimal karena masih terdapat laporan dugaan maladadministrasi di bidang pertanahan yang tidak dapat dicegah, sementara hambatan dalam pelaksanaannya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang kooperatifnya sebagian instansi terlapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan proaktif dan peningkatan kerja sama antar pihak guna mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum. This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Ombudsman of the Republic of Indonesia towards public services in the land sector in Makassar City based on Law Number 37 of 2008 with a normative-empirical approach, namely comparing the provisions of the law with the practice of its implementation at the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of South Sulawesi. The results of the study indicate that at the planning stage the Ombudsman carries out report receipt, conducts examination (verification), and follows up on reports; at the implementation stage, investigations are carried out on its own initiative, coordination with the reported agency, and network development; and at the accountability stage, efforts are made to prevent maladministration and carry out other duties mandated by law through direct and indirect complaint mechanisms such as SP4N-LAPOR; however, the implementation of the supervisory function is not optimal because there are still reports of alleged maladministration in the land sector that cannot be prevented, while obstacles in its implementation include limited human resources, low public legal awareness, and lack of cooperation from some reported agencies. Therefore, it is necessary to strengthen proactive supervision and increase cooperation between parties to realize transparent, accountable and legal certainty-oriented land services.
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM OLEH SUPORTER DI STADION GELORA BJ HABIBIE Devid Elyakim; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8805

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab perusakan fasilitas di Stadion Gelora BJ Habibie serta respons masyarakat terhadap kejadian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data primer dari wawancara aparat kepolisian dan suporter, kuesioner masyarakat, serta data sekunder dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perusakan terdiri atas faktor langsung seperti provokasi, luapan emosi massa, dan bentrokan suporter, serta faktor tidak langsung seperti fanatisme berlebihan, lemahnya pengamanan stadion, penempatan suporter yang kurang tepat, rendahnya edukasi suporter, dan budaya rivalitas negatif. Respons masyarakat Parepare menunjukkan 76% responden kecewa dan marah, 84% menilai kejadian tersebut merugikan masyarakat, dan 80% menginginkan sanksi hukum tegas. Selain itu, 88% responden mengharapkan peningkatan sistem keamanan stadion. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusakan fasilitas stadion dipengaruhi faktor psikologis, sosial, dan kelemahan manajemen keamanan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, penataan tribun, pembinaan suporter, dan penegakan hukum yang konsisten. This study analyzes the factors causing the destruction of facilities at Gelora BJ Habibie Stadium and the public response to the incident. The research uses an empirical juridical method with primary data from interviews with police officers and supporters, community questionnaires, and secondary data from literature and relevant regulations. The results show that the destruction was caused by direct factors such as provocation, mass emotional outbursts, and clashes between supporter groups, as well as indirect factors including excessive fanaticism, weak stadium security, improper supporter placement, low supporter education, and negative rivalry culture. The response of the Parepare community indicates that 76% of respondents felt disappointed and angry, 84% considered the incident harmful to the community, and 80% demanded strict legal sanctions. Additionally, 88% expect improvements in the stadium security system. This study concludes that the destruction of stadium facilities is influenced by psychological and social factors as well as weaknesses in security management, highlighting the need for stronger supervision, better supporter management, and consistent law enforcement to prevent similar incidents
PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Dita Natalia Patiung; Almusawir Almusawir; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8806

Abstract

Doktrin Piercing the Corporate Veil digunakan untuk menembus prinsip tanggung jawab terbatas. Perseroan Terbatas menganut prinsip pemisahan kepribadian hukum dan tanggung jawab terbatas yang melindungi direksi dalam pengurusan Perseroan. Perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak apabila Perseroan disalahgunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap pertanggungjawaban direksi dalam kasus PT Bank Global Internasional, Tbk, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863/PK/Pdt/2019 serta menganalisis akibat dari penerapan doktrin Piering the Corporate Veil dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menembus tanggung jawab terbatas direksi karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melalui penyampaian informasi yang menyesatkan, sehingga direksi dapat dimintai pertanggungjawaban. The Piercing the Corporate Veil doctrine is used to penetrate the principle of limited liability. Limited Liability Companies adhere to the principle of separation of legal personality and limited liability, which protects directors in managing the company. This protection is not absolute if the company is misused to commit unlawful acts. This study aims to analyze the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine to the liability of directors in the case of PT Bank Global Internasional, Tbk, based on Supreme Court Decision Number 863/PK/Pdt/2019 and analyze the consequences of the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine in that decision. This study uses a normative legal research method with a statutory and case-based approach. The results show that the Supreme Court penetrated the limited liability of directors because they were proven to have comitted unlawful acts through the provision of misleading information, thus making the directors accoutable

Page 29 of 32 | Total Record : 320

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025 Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue