cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 254 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG Muhammad Rizal Ismail; Baso Madiong; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6610

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di kantor pertanahan Kabupaten Pinrang dan faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran peralihan hak mewaris di kantor pertanahan Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan hambatan administratif. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta kelengkapan dokumen sering kali memperlambat proses, sementara sengketa antar ahli waris turut menjadi faktor penghambat. Upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini agar pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. The purpose of this research was to analyze the implementation of registration of transfer of land rights due to inheritance in the land office of Pinrang Regency and the factors that hinder the implementation of registration of transfer of inheritance rights in the land office of Pinrang Regency. The research method used was qualitative with normative-empirical approach. The research techniques used by the author were literature studies and interviews with related parties. The results of this research showed that the implementation of registration of transfer of land rights due to inheritance at the Pinrang Regency Land Office was in accordance with applicable procedures, but still faced obstacles such as low public awareness and administrative obstacles. Lack of understanding of the importance of land registration and the completeness of documents often slows down the process, while disputes between heirs also become an inhibiting factor. Socialization efforts and human resource capacity building was important steps in overcoming these problems so that registration can run more effectively and provide legal certainty for the community.
TINDAK PIDANA ATAS PEMALSUAN AKTA TANAH DALAM KELUARGA Nisa Afsyari Ramadani; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6611

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen akta tanah merupakan salah satu bentuk tindak pidana pidana serius yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Kapolrestabe Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan yaitu Normatif Empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan data skunder. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen akta tanah dalam keluarga sebagaimana dianalisiskan telah memenuhi hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. The purpose of this research is to identify and analyze the elements of the criminal act of document forgery in land deeds, which is a serious criminal offense subject to penalties in accordance with the applicable laws in Indonesia. This study aims to examine and analyze the elements of document forgery and evaluate the application of sanctions against perpetrators of such crimes. The research was conducted at the Makassar Police Department (Kapolrestabes Makassar), Makassar District Court, and the South Sulawesi High Prosecutor's Office, Makassar City. The research employs a Normative-Empirical approach, utilizing both primary and secondary data sources. The collected data were then analyzed using qualitative methods. The findings indicate that the forgery of land deed documents within a family, as analyzed, fulfills the legal criteria and is in accordance with the judge's considerations in rendering a verdict.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT. DIKA DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA DI KOTA MAKASSAR Rifandy Jauri Samosir; Kamsilaniah Kamsilaniah; Muh. Rusli
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh PT.DIKA dalam memenuhi kewajibannya terhadap pekerja, serta hambatan yang dihadapi oleh pekerja dalam menuntut haknya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis -empiris, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh dari pengumpulan data dan wawancara pada perusahaan PT.DIKA Makassar serta Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Dika menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya memberikan upah kepada pekerja atau sales marketing akibat tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak sales. Tindakan fraud ini berupa manipulasi data nasabah atau pencatatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang menyebabkan sales tidak menerima haknya sesuai perjanjian. Pekerja mengakui bahwa tindakan kecurangan tersebut diarahkan oleh team leader di perusahaan PT.DIKA. Namun, Dinas Ketenagakerjaan menyatakan bahwa meskipun pekerja melakukan tindakan fraud, upah tetap menjadi hak pekerja selama mereka telah menjalankan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tindakan kecurangan tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan atau tidak memberikan upah, karena upah adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat hanya berdasarkan pelanggaran tertentu seperti kecurangan tanpa prosedur yang sah dan adil. This study aims to identify and analyze the challenges faced by PT.DIKA in fulfilling its obligations to workers, as well as the obstacles faced by workers in demanding their rights in accordance with the agreed work agreement. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach, and refers to laws and regulations and case studies. The data used consists of primary and secondary data, obtained from data collection and interviews at the company PT.DIKA Makassar and the Makassar City Manpower Office. The results of the study indicate that PT Dika faces difficulties in fulfilling its obligations to provide wages to workers or sales marketing due to fraudulent actions carried out by the sales party. This fraudulent action is in the form of manipulation of customer data or records that do not correspond to reality, which causes sales not to receive their rights according to the agreement. Workers admit that the fraudulent actions were directed by the team leader at the company PT.DIKA. However, the Manpower Office stated that even though workers commit fraud, wages remain the workers' rights as long as they have carried out the obligations given by the company. Therefore, fraudulent acts cannot be used as a reason to withhold or not provide wages, because wages are a right that cannot be violated only based on certain violations such as fraud without legal and fair procedures.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP SENGKETA MEREK AKIBAT TINDAKAN PASSING OFF Fajria Utami; Zulkifli Makkawaru; Almusawir Almusawir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6613

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa merek akibat tindakan passing off pada Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Makassar serta mengkaji akibat hukum dari penolakan tuntutan ganti rugi terhadap pihak tergugat dalam perkara tersebut. Passing off merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan menggunakan nama, simbol, atau unsur tertentu yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen dalam aktivitas perdagangan. Fenomena passing off menunjukkan bahwa perkembangan persaingan usaha modern tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan kerusakan reputasi usaha bagi pemilik merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui analisis putusan dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan merek dan passing off. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai merek “Osakafom” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Osaka” karena adanya kesamaan unsur dominan, bunyi ucapan, dan penggunaan dalam kelas barang yang sama sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menyatakan adanya pelanggaran merek, namun menolak tuntutan ganti rugi karena penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara konkret dan terukur sesuai ketentuan hukum acara perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual dan menjadi bahan evaluasi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. This study aims to analyze the judges’ considerations in deciding trademark disputes arising from passing off actions in the Makassar Commercial Court Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Makassar and to examine the legal consequences of rejecting compensation claims against the defendant in the case. Passing off is a form of unfair business competition carried out by using names, symbols, or certain elements that have substantial similarities with another party’s trademark, thereby potentially causing consumer confusion in commercial activities. The phenomenon of passing off indicates that the development of modern business competition not only results in violations of trademark rights but also causes economic losses and damage to business reputation for registered trademark owners. This study employed a normative legal research method with a case study approach toward commercial court decisions. The research data consisted of primary data obtained through decision analysis and interviews, as well as secondary data obtained through literature studies in the form of books, scientific journals, and statutory regulations related to trademark protection and passing off. Data analysis was conducted qualitatively through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on legal facts obtained during the research process. The findings indicate that the judges considered the trademark “Osakafom” to have substantial similarities with the trademark “Osaka” due to similarities in dominant elements, pronunciation, and use within the same class of goods, thereby potentially causing consumer confusion. The judges partially granted the plaintiff’s claim by declaring the existence of trademark infringement but rejected the compensation claim because the plaintiff failed to prove concrete and measurable losses in accordance with civil procedural law provisions. This study is expected to contribute to the development of intellectual property law and serve as evaluation material in strengthening legal protection for trademarks in Indonesia.
ASPEK HUKUM DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT: Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks Abigael Paembonan Lee Sui Fung; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.6614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks serta mengkaji pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan berat. Permasalahan penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang ditemukan dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 483/Pid.B/2024/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana karena unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat terbukti melalui fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun enam bulan didasarkan pada aspek yuridis, kondisi korban, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Putusan tersebut masih menimbulkan perdebatan mengenai rasa keadilan karena korban mengalami cacat permanen yang berdampak terhadap kualitas hidupnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia. This study aims to analyze the application of the elements of the crime of serious maltreatment in Decision Number 483/Pid.B/2024/PN Mks and to examine the judge’s considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of serious maltreatment. Serious maltreatment resulting in permanent disability remains a significant issue in the enforcement of criminal law in Indonesia because it causes not only physical suffering to victims but also long-term psychological and social impacts. This study employed a qualitative research method using normative juridical and empirical approaches. The research data consisted of primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies, court decisions, and statutory regulations related to the crime of serious maltreatment. Data analysis was conducted qualitatively through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the legal facts found in the case. The findings indicate that the application of Article 354 Paragraph (1) of the Criminal Code in Decision Number 483/Pid.B/2024/PN Mks was in accordance with criminal law provisions because the elements of serious maltreatment were proven through trial facts and the evidence presented. The judge’s consideration in imposing a prison sentence of five years and six months was based on juridical aspects, the condition of the victim, and the consequences caused by the defendant’s actions. The decision still raises debate regarding the sense of justice because the victim suffered permanent disability that affected the quality of life. This study is expected to contribute to the development of criminal law studies and serve as an evaluation material in the enforcement of law against serious maltreatment crimes in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PROGRAM SPEAK UP DI KOTA MAKASSAR Adhe Cristhian L. M; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8765

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dipenuhi dengan adanya program Speak Up dan faktor penghambat penerapan program Speak Up Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap tindak kekerasan seksual di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar (UPTD PPA) dengan tipe penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan diambil dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Speak Up terhadap hak-hak korban kekerasan seksual telah terpenuhi dan dijamin seutuhnya, sebagaimana melalui berbagai program yang komprehensif dan tepat sasaran dalam menjangkau korban kekerasan seksual. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi program Speak Up ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yakni adanya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor, kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia, tekanan dari pihak lain yang menghalangi korban untuk melanjutkan proses hukum, kurangnya keberpihakan aparat penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya di layanan perlindungan. This study aims to examine and analyze whether the rights of victims of sexual violence are being fulfilled through the implementation of the Speak Up program, as well as to identify the inhibiting factors in the program’s implementation by the Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in addressing sexual violence in Makassar City. The research was conducted at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City using a normative-empirical research approach. The data sources consist of both primary and secondary data, collected through interviews and document studies, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of the Speak Up program has effectively fulfilled and fully guaranteed the rights of victims of sexual violence through a range of comprehensive and well-targeted initiatives. However, several inhibiting factors were identified, including social stigma that discourages victims from reporting, lack of information about available services, pressure from external parties that hinders victims from pursuing legal action, insufficient support from law enforcement authorities, and limited resources within protection services.
PERLINDUNGAN HAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG Adinda Bungalia; Kamsilaniah Kamsilaniah; Almusawwir Almusawwir
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan 1), serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kreditur dalam memperoleh perlindungan hukum ketika debitur melakukan wanprestasi 2). Dalam praktik masyarakat, terutama di Kota Makassar, perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan masih lazim dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi, tanpa dukungan bukti tertulis atau akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara terhadap pihak kreditur dan debitur yang pernah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian secara lisan sah menurut hukum perdata selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, namun dari sisi pembuktian di pengadilan, posisi hukum kreditur menjadi lemah karena minimnya alat bukti. Hambatan utama yang dihadapi kreditur adalah kesulitan dalam membuktikan adanya kesepakatan, nominal utang, serta jangka waktu pengembalian. This study aims to analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in verbal money lending agreements (1) and to identify the obstacles faced by creditors in obtaining legal protection when the debtor defaults. (2) In community practice, especially in Makassar City, verbal money lending agreements are still commonly made based on personal trust, without written evidence or authentic deeds. This study uses a normative and empirical legal approach, with data sources obtained through literature review and interviews with creditors and debtors who have entered into verbal money lending agreements. The results of this study indicate that although verbal agreements are valid under civil law as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code, the creditor's legal position in court is weakened due to the lack of evidence. The main obstacle faced by creditors is the difficulty in proving the existence of an agreement, the amount of the debt, and the repayment period.
PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSEROAN TERBATAS SURVEYOR INDONESIA Andi M Fayiz Haq; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian diuraikan secara deskriptif yang menggambarkan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi secara bersama-sama di Perseroan Terbatas Surveyor Indonesia di Kota Makassar dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yang dimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pendekatan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur tindak pidana korupsi telah sesuai pada Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks sebagaimana dalam 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ditemukan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Seluruh unsur delik, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga timbulnya kerugian negara, telah terpenuhi. Selain itu, pertimbangan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu keterangan ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Adapun Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis, seperti dampak perbuatan terhadap masyarakat dan nilai keadilan substantif. Putusan ini menjadi cerminan upaya penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam memberantas korupsi di Indonesia. This study aims to analyze the elements of the criminal act of corruption in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks and to examine the judge's considerations in the same decision. This research is a normative-empirical study. It is described descriptively, illustrating the application of the elements of the criminal act of corruption and how the judge considered those elements when imposing a sentence in a collective corruption case involving the Limited Liability Company Surveyor Indonesia in Makassar City, as ruled in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. The data collection technique used was interviews, where the judge’s considerations in deciding this case employed a juridical, sociological, and philosophical approach. The results of this study indicate that the elements of the corruption offense were fulfilled in Decision Number: 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks as stipulated in Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. It was found that the defendant was legally and convincingly proven to have abused the authority granted due to his position or office, resulting in state financial losses. All elements of the offense, from the abuse of authority to the resulting state losses, were fulfilled. Moreover, the judge’s considerations were based on juridical aspects such as expert testimony, physical evidence, and the defendant's statement. However, the judge's considerations in deciding the case were not solely based on juridical aspects but also took into account sociological and philosophical aspects, such as the impact of the act on society and the value of substantive justice. This decision reflects a comprehensive and fair effort in law enforcement to eradicate corruption in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN AKIBAT HEWAN PELIHARAAN: ANALISIS DI KABUPATEN MUNA BARAT Arjunasat Dariatno; Baso Madiong; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8770

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pemilik hewan peliharaan terhadap kerugian yang ditimbulkan, mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab tersebut, serta menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa akibat hewan peliharaan di Kabupaten Muna Barat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik hewan, masyarakat yang dirugikan, dan aparat desa, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik hewan sebagian besar masih bersifat moral dan sosial, belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum tertulis. Hambatan utama meliputi ketiadaan peraturan daerah khusus, rendahnya sosialisasi hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap hewan peliharaan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi di tingkat desa dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan. Disarankan adanya regulasi daerah dan peningkatan edukasi hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah konflik di masyarakat. This study aims to analyse the form of legal responsibility of pet owners for losses caused, identify factors inhibiting the implementation of these responsibilities, and explain the dispute resolution mechanism due to pets in West Muna Regency. The research uses a juridical-empirical approach with a qualitative method. Primary data was obtained through interviews with animal owners, aggrieved communities, and village officials, while secondary data was sourced from legislation, literature, and supporting documents. The results showed that the responsibility of animal owners is still mostly moral and social, not fully referring to the provisions of written law. The main obstacles include the absence of specific local regulations, low socialisation of the law, and weak supervision of pets. Dispute resolution is generally done through mediation at the village level by prioritising family principles. Regional regulations and increased legal education are recommended to strengthen legal certainty and prevent conflict in the community.
KEKUATAN MENGIKAT AKTA VAN DADING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Desy Destiyani Mangirik; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i2.8771

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis (1) kekuatan mengikat Akta Van Dading, (2) menganalisis efektivitas Akta Van Dading dalam penyelesaian sengketa tanah Putusan perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Tim. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif-empiris, yang mengkaji dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan, dan pendapat sarjana, dan penelitian empiris bergantung pada pendapat hakim dan advokad. Data ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap hakim dan advokad. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kekuatan mengikat Akta Van Dading memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan sifat putusan hakim yang menghukum (condemnatoir), serta sesuai prinsip hukum perjanjian merupakan perikatan bagi kedua belah pihak. (2) Efektivitas Akta Van Dading dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya efektif, dikarenakan belum terlaksana isi perjanjian yaitu penentuan nilai ganti rugi oleh tim appraisal, serta penyerahan ganti rugi kepada pihak penggugat paling lambat enam bulan setelah laporan appraisal diserahkan juga belum direalisasikan. Keberhasilan penerapan Akta Van Dading tetap bergantung pada itikad baik para pihak. This research was conducted to analyze (1) the binding legal force of the Van Dading Deed and (2) to assess its effectiveness in resolving land disputes in Civil Case Decision Number 102/Pdt.G/2024/PN Tim. The research method employed is a normative-empirical approach, which involves document analysis using various secondary data sources such as legislation, court decisions, scholarly opinions, and empirical research that relies on the perspectives of judges and legal advocates. The empirical data were collected through field research by conducting interviews with judges and lawyers. The findings indicate that the Van Dading Deed possesses legal force equivalent to a final and binding court decision, with the nature of a condemnatory judgment. In accordance with the principles of contract law, it constitutes a binding obligation for both parties. However, the effectiveness of the Van Dading Deed in resolving land disputes in Mimika Regency has not been fully realized, due to the unfulfilled terms of the agreement specifically, the determination of compensation value by an appraisal team and the delivery of compensation to the plaintiff within six months after the appraisal report is submitted, both of which have yet to be implemented. The success of the Van Dading Deed's application ultimately depends on the good faith of the parties involved.

Page 25 of 26 | Total Record : 254

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue