cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 320 Documents
 26   27   28   29   30 
KAJIAN KRIMINOLOGIS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DI KABUPATEN TORAJA UTARA Nobertus Nobertus; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8785

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan secara berlanjut dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut di Toraja Utara. Tindak pidana penganiayaan secara berlanjut merupakan tindakan kejahatan yang terdiri dari serangkaian perbuatan yang memiliki hubungan dan dipandang satu kesatuan perbuatan pidana. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, pemuka Agama, dan tokoh adat masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan secara berlanjut di Toraja Utara meliputi faktor emosional karena sakit hati, faktor pengaruh lingkungan masyarakat, faktor kurangnya iman dan pemahaman ilmu agama, Faktor ketidaktaatan terhadap hukum. Selain itu, ditemukan pula dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut di Toraja Utara meliputi upaya pre-emtif yaitu dengan melakukan bimbingan kepada masyarakat, upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, upaya represif yaitu dengan menegakkan hukum yang memberikan rasa keadilan.  This study aims to determine the: factors that cause the occurrence of criminal violation continuously in North Toraja and efforts to overcome criminal violations that are carried out continuously in North toraja. Criminal acts of continuous agreements are criminal acts  consisting of a series of acts that are related and viewed as a single criminal act. This type of research uses a normative-empirical method, with a qualitative approach. Data were obtained through literature reviews and direct interviews with law enforcement officers, religious leaders, and community leaders. The results of the study show that factors that cause the occurrence of criminal acts of abuse continuously in North Toraja include emotional factors due to heartache, factors of influence of the community environment, factors of lack of faith and understanding of religious knowledge, factors of disobedience to the law. In addition, it was also found and efforts to address the ongoing criminal acts of abuse in North Toraja include pre-emptive efforts, namely by providing guidance to the community, preventive efforts, namely by providing legal counseling to the community, and repressive efforts, namely by enforcing the law that provides a sense of justice.
OPTIMALISASI PENGAWASAN DAN STANDAR PELAYANAN APOTEKER DALAM PENGELOLAAN APOTEK DI KABUPATEN GOWA Nurnaeni Ahmad; Abd. Haris Hamid; Waspada Santing
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8786

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan apoteker dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Apotek di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif- empiris yang menggunakan metode analisis data kualitatif. Penulis menggunakan teknik penelitian berupa studi kepustakaan dengan telaah literatur hukum yang terkait dan pengumpulan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Apoteker di Kabupaten Gowa belum optimal. Pengawasan terhadap tenaga teknis kefarmasian masih kurang, pengelolaan yang tidak efektif serta ditemukan pelayanan antibiotik tanpa resep. Kondisi ini berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan mengancam keselamatan pasien. Apoteker bertanggung jawab memastikan obat yang diberikan aman, tepat, dan efektif. Apoteker harus memberikan pelayanan dan edukasi obat secara profesional demi keselamatan dan kesehatan pasien. Pengawasan terhadap pengelolaan apotek perlu ditingkatkan untuk menjamin apoteker menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan. This study aims to determine the position of pharmacists and their responsibilities in managing pharmacies in Gowa Regency. This is a normative-empirical study using qualitative data analysis methods. The author used a literature study technique with a review of related legal literature and field data collection obtained through interviews with relevant parties. The results of this study indicate that the implementation of pharmacists' responsibilities in Gowa Regency is not optimal. Supervision of pharmaceutical technicians is still lacking, management is ineffective, and antibiotic services without prescriptions are found. These conditions have the potential to reduce the quality of service and threaten patient safety. Pharmacists are responsible for ensuring that the drugs provided are safe, appropriate, and effective. Pharmacists must provide professional drug services and education for the safety and health of patients. Supervision of pharmacy management needs to be improved to ensure pharmacists carry out their responsibilities in accordance with regulations.
EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Qinayah Dewita; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8788

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, Sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mediasi telah diterapkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa tanah, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif. Dari 21 kasus sengketa tanah yang tercatat selama periode 2022–2024, hanya 4 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara sisanya diselesaikan melalui jalur litigasi; (2) Faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi antara lain: ketidakhadiran salah satu pihak dalam forum mediasi, ketidaklengkapan dokumen administratif, kesulitan menyatukan waktu kehadiran para pihak, ketidakpahaman terhadap prosedur mediasi, serta sikap tidak kooperatif dan merasa paling benar dari salah satu pihak yang menghambat proses kompromi. meskipun mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa yang murah dan cepat, efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan dan itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. This study aims to (1). determine the effectiveness of land dispute resolution through mediation at the Makassar City Land Office. (2). identify factors that cause failure in the mediation process at the Makassar City Land Office. This study was conducted in Makassar City at the Makassar City Land Office. The research method used is empirical qualitative, Primary data sources were obtained through interviews. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results of the study indicate that (1). mediation has been implemented as an alternative resolution of land disputes, but its implementation has not been effective. Of the 21 land dispute cases recorded during the 2022–2024 period, only 4 cases were successfully resolved through mediation, while the rest were resolved through litigation. (2). Factors causing mediation failure include: the absence of one of the parties in the mediation forum, incomplete administrative documents, difficulty in unifying the attendance times of the parties, lack of understanding of mediation procedures, and an uncooperative attitude and feeling of being the most right from one of the parties that hinder the compromise process. Although mediation is a cheap and fast means of resolving disputes, its effectiveness depends heavily on the willingness and good faith of the parties to reach a mutual agreement.
PENERAPAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT: Studi Putusan Nomor: 51/Pid.B/2023/PN Pol Reski Yanto; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol serta membuktikan apakah sanksi dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dan kepustakaan, data yang diperoleh selanjutnya di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol yaitu unsur barang siapa dan unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan teori keadilan  distributif Aristoteles memberikan seseorang sesuai dengan porsinya dengan kata lain seseorang diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dengan melihat akibat dari perbuatan pelaku kepada korban dan korban yang dapat bangkit kembali menjalani kehidupan sehari-hari seperti dulu dengan baik setelah kejadihan pahit yang dialaminya serta pelaku yang menerima hukuman dan sangat menyesali perbuatannya dapat dikatakan sanksi dalam putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol telah memenuhi rasa keadilan. This study aims to prove the elements of the crime of assault in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol and prove whether the sanctions in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol have fulfilled the sense of justice. This research was conducted in Polewali Mandar Regency. This type of research is empirical normative research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out by means of field research and literature, the data obtained were then analyzed. The results of the study indicate that the elements of the crime of assault in decision Number 51/Pid.B/2023/PN Pol, namely the element of whoever and the element of committing assault resulting in serious injury, can be proven with valid evidence. The sanctions imposed by the panel of judges are in accordance with Aristotle's theory of "distributief" justice, which gives someone according to their portion, in other words, someone is given a punishment according to their actions. By looking at the consequences of the perpetrator's actions on the victim and the victim who can recover to live their daily life as before well after the bitter incident they experienced, as well as the perpetrator who accepted the punishment and deeply regretted his actions, it can be said that the sanctions in decision Number 51 / Pid.B / 2023 / PN Pol have fulfilled the sense of justice
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Sri Rezki Amelia S; Basri Oner; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8790

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap anak di bawah umur dalam kasus peredaran narkoba, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris atau penelitian lapangan, dengan metode studi kasus dan pengumpulan data melalui kajian pustaka serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus tersebut telah menganut asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak tersebut dijatuhi hukuman rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan diwajibkan menjalani pelatihan kerja, bukan hukuman penjara. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak anak. Namun demikian, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih menghadapi tantangan, terutama dalam mencegah keterlibatan anak dalam jaringan perdagangan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan anak yang lebih restoratif dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terkait narkotika. This study aims to analyze the criminal justice system applied to minors in drug trafficking cases, and examine the forms of legal protection provided to children in conflict with the law. This study uses a juridical and empirical approach or field research, with a case study method and data collection through literature review and interviews with relevant parties. The results show that the criminal justice system applied in this case adheres to the principle of restorative justice as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The child was sentenced to rehabilitation at a Special Child Development Institution (LPKA) and required to undergo job training, rather than imprisonment. This reflects the state's efforts to balance law enforcement with the protection of children's rights. However, legal protection for child perpetrators of crimes still faces challenges, particularly in preventing children's involvement in drug trafficking networks. This research is expected to contribute to the development of a more restorative juvenile justice system and strengthen legal protection for children involved in drug-related crimes. 
ASPEK HUKUM JUAL BELI TANAH ADAT DI TONGKONAN BALIU’ TORAJA UTARA Vegi Vineria; Zulkifli Makkawaru; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8791

Abstract

Penelitian ini mengkaji masalah jual beli tanah adat di Tongkonan Baliu’, Toraja Utara, di mana sering terjadi konflik karena adanya penjualan tanah adat kepada pihak luar tanpa prosedur adat yang sah. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan studi lapangan di Desa Tadongkon (Tongkonan Baliu’) meliputi wawancara mendalam dengan pemangku adat dan tinjauan pustaka perundang-undangan. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa tanah adat Tongkonan Baliu’ bersifat milik bersama (komunal) dan tidak dapat diperjualbelikan sepihak tanpa persetujuan kolektif masyarakat adat. Bukti kepemilikan lebih mengedepankan legitimasi sosial-spiritual melalui saksi tetua adat daripada bukti tertulis semata. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran norma adat berdampak hukum nyata, yaitu transaksi batal secara adat dan penerapan sanksi sosial. Secara normatif, jual beli tanah adat hanya sah jika memenuhi ketentuan hukum adat sekaligus hukum positif. This study examines the issue of customary land sales in Tongkonan Baliu', North Toraja, where conflicts frequently arise due to the sale of customary land to outsiders without proper customary procedures. The method used is a qualitative normative approach, with fieldwork in Tadongkon Village (Tongkonan Baliu') involving in-depth interviews with customary leaders and a literature review of legislation. The main findings of the study indicate that customary land in Tongkonan Baliu' is communally owned and cannot be traded unilaterally without the collective consent of the customary community. Proof of ownership prioritizes socio-spiritual legitimacy through witnesses from customary elders rather than written evidence alone. The results show that violations of customary norms have real legal consequences, namely invalidating transactions according to customary law and imposing social sanctions. Normatively, customary land sales are only valid if they comply with both customary and positive law.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL SESAMA ANAK Wisye Florensa Songjanan; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul. Menggunakan tipe penelitian kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dan Pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pengganti pidana denda. sudah sesuai karena walaupun pelaku adalah seorang anak masih tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan namun tetap mempertimbangkan keadaan pelaku untuk tetap bersekolah serta dilakukan rehabilitasi untuk memberikan kesempatan kepada Pelaku agar dimasa mendatang tidak mengulangi perbuatan yang sama. pertimbangan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Pertimbangan yuridis pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terjadi selama persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang, dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. hakim memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan keadaan korban dan terdakwa, dengan penekanan khusus pada dampak jangka panjang terhadap perkembangan dan rehabilitasi anak. pertimbangan non-yuridis, meliputi latar belakang pelaku, termasuk faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial yang berkontribusi pada perilaku menyimpang. This study aims to analyze the responsibility of children in conflict with the law in decision Number 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul and analyze the judge's considerations in deciding Number 1/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tul. Using a qualitative research type combined with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that the responsibility of children in conflict with the law in this case was sentenced to 4 (four) years in prison, and 10 (ten) months of job training as a substitute for a fine. is appropriate because even though the perpetrator is a child, he must still be responsible for the actions he committed, but still considers the perpetrator's condition to continue attending school and rehabilitation is carried out to provide opportunities for the perpetrator so that in the future he will not repeat the same actions. The considerations handed down by the panel of judges in the Juridical considerations are the judge's considerations based on the juridical facts that occurred during the trial and are stipulated by law, in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor's indictment, the defendant's statement, witness statements, evidence, and articles in the criminal law regulations. The judge has a responsibility to consider the circumstances of the victim and the defendant, with particular emphasis on the long-term impact on the child's development and rehabilitation. Non-juridical considerations include the perpetrator's background, including factors such as family environment, education, and social conditions that contribute to deviant behavior.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PENIPUAN BERMOTIF KELULUSAN ANGGOTA POLRI: Putusan No. 252/Pid.b/2024/PN Mks Zulfikar Akbar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v23i3.8793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta menganalisis putusan hakim dalam perkara penipuan pada Putusan No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta menganalisis putusan hakim dalam perkara penipuan pada Putusan No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Kasus janji terdakwa yang mengaku dapat meluluskan korban dalam seleksi penerimaan anggota Polri dengan imbalan sejumlah uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, sehingga terdakwa ASD dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan pada pelaku secara individu tanpa melibatkan korporasi, yang mencerminkan masih lemahnya penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pidana bersyarat dijatuhkan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, yaitu terpenuhinya unsur delik Pasal 378 KUHP, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya; serta aspek non-yuridis, seperti itikad baik terdakwa, pengembalian sebagian kerugian korban, sikap kooperatif selama persidangan, dan kondisi sosial ekonomi pelaku. This study aims to examine the application of substantive criminal law and to analyze the judge’s decision in a fraud case as stipulated in Decision No. 252/Pid.B/2024/PN Mks. The research method used is normative legal research with a qualitative approach, which examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The case originated from the defendant’s promise that she could secure the victim’s acceptance into the Indonesian National Police recruitment process in exchange for a sum of money.The findings show that all elements of the criminal act of fraud, as regulated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), were fulfilled, leading to the conviction and sentencing of the defendant, ASD. Criminal liability was imposed solely on the individual offender without involving any corporate entity, reflecting the weak implementation of the corporate criminal liability concept in Indonesia. Analysis of the judge’s considerations reveals that the conditional sentence was imposed based on juridical factors, namely the fulfillment of the elements of Article 378 KUHP, witness testimonies, and other evidence; as well as non-juridical factors, such as the defendant’s good faith, partial restitution to the victim, cooperative attitude during the trial, and the defendant’s socio-economic condition.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN KAPAL PENANGKAP IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Adith Sebastian Putra Bernard; Yulia A Hasan; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perizinan kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan yang terjadi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung data empiris melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dilakukan secara bertahap melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), pemenuhan persyaratan teknis kapal seperti pengukuran tonase, Buku Kapal Perikanan (BKP), Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan (SKKP), pemasangan Vessel Monitoring System (VMS), hingga penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai izin operasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta ketentuan UNCLOS 1982. Dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran administratif berupa ketidaksesuaian dokumen, penyalahgunaan izin, tidak dipasangnya VMS, serta pengoperasian kapal tanpa SIPI yang sah. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin, serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan kedaulatan negara, dan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah ZEE. This study aims to analyze the licensing mechanism for fishing vessels in conducting fishing activities in the Exclusive Economic Zone (EEZ) and to analyze law enforcement efforts against licensing violations that occur in Makassar City. This study uses a normative legal research method with a statutory approach supported by empirical data through interviews and literature studies. The results of the study indicate that the licensing mechanism is carried out in stages through the Online Single Submission (OSS) system with the issuance of a Business Identification Number (NIB), a Fishery Business License (SIUP), fulfillment of vessel technical requirements such as tonnage measurement, a Fishing Vessel Book (BKP), a Fishing Vessel Eligibility Certificate (SKKP), installation of a Vessel Monitoring System (VMS), to the issuance of a Fishing Permit (SIPI) as an operational permit based on the provisions of Law Number 31 of 2004 in conjunction with ... Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the provisions of UNCLOS 1982. In practice, administrative violations are still found in the form of document discrepancies, misuse of permits, failure to install VMS, and the operation of vessels without a valid SIPI. For these violations, administrative sanctions can be imposed in the form of warnings, freezing and revocation of permits, as well as criminal sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations to ensure legal certainty, protection of state sovereignty, and the sustainability of fishery resources in the EEZ.
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG UNDANG  35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PUTUSAN NO 46/Pid.Sus/2025/PN Plp Agita Putri Samakori; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8796

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika, dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara. Sumber data utama berasal dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan penerapan unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2025/PN Plp telah tepat karena unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, serta unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa secara sadar menerima, menyimpan, dan mendistribusikan sabu seberat 10,1857 gram untuk diserahkan kepada pembeli dengan memperoleh imbalan.Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan, melainkan mencakup pertimbangan yuridis melalui pembuktian terpenuhinya seluruh unsur delik, pertimbangan sosiologis mengenai dampak peredaran narkotika yang meresahkan dan merusak tatanan sosial masyarakat, serta pertimbangan filosofis yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana penegakan keadilan, perlindungan generasi muda, dan upaya preventif terhadap kejahatan narkotika yang bertentangan dengan nilai moral, kemanusiaan, dan tujuan negara This study aims to analyze:  the application of the elements of narcotics crimes, and  the judges’ considerations in imposing sentences on narcotics offenders in Decision Number 46/Pid.Sus/2025/PN Palopo rendered by Pengadilan Negeri Palopo. The research employs a normative legal research method using statutory and case approaches, supported by empirical data obtained through interviews. The primary data sources consist of court decisions, relevant statutory regulations, and secondary legal materials in the form of legal literature and academic journals. The results of the study indicate that:  the application of Article 114 paragraph (2) of Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika in Decision Number 46/Pid.Sus/2025/PN Plp was appropriate, as the elements of “every person,” “without rights or unlawfully,” and “acting as an intermediary in the sale and purchase of Category I narcotics exceeding 5 grams” were legally and convincingly proven, since the Defendant knowingly received, stored, and distributed 10.1857 grams of methamphetamine to be delivered to buyers in exchange for payment. ) The judges’ considerations were not solely based on aggravating and mitigating circumstances, but also included juridical considerations through the establishment of all elements of the offense, sociological considerations regarding the disturbing and destructive impact of narcotics trafficking on the social order of society, and philosophical considerations that position punishment as a means of upholding justice, protecting the younger generation, and serving as a preventive effort against narcotics crimes that contradict moral values, humanity, and the objectives of the state.

Page 28 of 32 | Total Record : 320

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025 Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue