cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 320 Documents
 28   29   30   31   32 
IMPLEMENTASI PEDOMAN OPERASIONAL DAN INDIKATOR KEADAAN MENDESAK DALAM PENANGANAN PERKARA PENGEDAR NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA Nurul Jannatun Ma’wah; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pedoman operasional di Kepolisian Resor Bulukumba dalam penanganan kasus pengedaran narkotika serta indikator keadaan mendesak sebagai pertimbangan terhadap pelaku pengedar. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Bulukumba menggunakan metode hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, disajikan deskriptif, dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pedoman operasional telah diterapkan sistematis sesuai ketentuan hukum mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca penanganan. Indikator keadaan mendesak ditentukan melalui penilaian faktor ekonomi, tekanan sosial, ketergantungan narkotika, dan relasi kuasa dalam jaringan. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan awal, tes urin, pendalaman latar belakang, pengembangan jaringan, serta assessment medis dan hukum melalui analisis evaluasi dan gelar perkara, sehingga keputusan penanganan lebih objektif, proporsional, dan mampu membedakan pelaku terdesak dari pelaku berorientasi keuntungan serta memberikan dasar pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan strategi penanganan yang tepat, berkeadilan, dan mendukung efektivitas penegakan hukum narkotika daerah. This research aims to analyze the implementation of operational guidelines at the Kepolisian Resor Bulukumba in handling narcotics distribution cases and the indicators of urgent circumstances as considerations in dealing with narcotics dealers. The study was conducted using a normative-empirical legal research method, with data collected through interviews and literature review. Data were analyzed qualitatively, presented descriptively, and concluded deductively. The findings indicate that operational guidelines have been implemented systematically in accordance with applicable legal provisions, covering the preparation, implementation, and post-handling stages. Indicators of urgent circumstances are determined through the assessment of economic factors, social pressure, narcotics dependency, and power relations within distribution networks. Identification is carried out through initial examination, urine testing, background investigation, network development, and medical and legal assessments through evaluation analysis and case conferences. This process ensures that handling decisions are objective and proportional, enabling investigators to distinguish offenders acting under urgent circumstances from those motivated by profit, while providing a basis for determining appropriate, fair, and effective narcotics law enforcement strategies at the regional level.
LEGALITAS PENGGUNAAN SENJATA OTONOM BERBASIS KECERDASAN BUATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Pauline Chandra; Yulia A. Hasan; Abd. Haris Hamid
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum penggunaan senjata otonom berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan, serta didukung oleh data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan instrumen yang secara eksplisit mengatur atau melarang penggunaannya tidak menempatkan Autonomous Weapon System dalam kekosongan hukum, karena penilaian legalitasnya tetap didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, yaitu prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian dalam serangan, serta perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolak ukur utama dalam menentukan apakah penggunaan suatu sistem senjata, termasuk yang berbasis kecerdasan buatan, sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Selain itu, Negara diwajibkan untuk melakukan legal review terhadap setiap penggunaan senjata baru sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional mampu menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi persenjataan. This study aims to examine the legal regulation of artificial intelligence-based autonomous weapons from the perspective of International Humanitarian Law (IHL). The research employs a qualitative method with a normative juridical approach through library research by examining various relevant legal materials, supported by interview data as complementary sources. The findings indicate that the absence of an explicit legal instrument regulating or prohibiting their use does not place Autonomous Weapon Systems in a legal vacuum, as their legality is assessed based on the fundamental principles of International Humanitarian Law, namely distinction, proportionality, precaution in attack, and the protection of civilians and civilian objects. These principles serve as the primary benchmarks in determining whether the use of a weapon system, including those based on artificial intelligence, complies with or violates international legal norms. Furthermore, the obligation of states to conduct a legal review of any new weapon, as stipulated in Article 36 of the 1977 Additional Protocol I, demonstrates that International Humanitarian Law possesses an adaptive mechanism to address advancements in military technology.
ASAS ULTRA PETITA DALAM PENGUJIAN UNDANG – UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: ANTARA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DAN BATASAN YUDISIAL Putri Yuliana; Muh. Halwan; Muh. Syahrul Ago
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan asas ultra petita dalam putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji batasan penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi untuk menerapkan ultra petita sebagai konsekuensi dari fungsinya sebagai guardian of the constitution dan pelindung hak konstitusional warga negara. Penerapan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan substantif serta menjamin supremasi konstitusi. Namun demikian, penerapan asas ultra petita tidak bersifat absolut. Mahkamah Konstitusi tetap terikat pada prinsip negara hukum, asas legalitas, dan doktrin pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, perluasan amar putusan hanya dapat dibenarkan sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permohonan, didukung argumentasi hukum yang kuat, serta tidak memasuki ranah pembentukan norma yang menjadi kewenangan legislatif. This study aims to analyze the constitutional authority of the Constitutional Court in applying the ultra petita principle in judicial review decisions against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and to examine the limitations of its application in the Indonesian constitutional system. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that constitutionally the Constitutional Court has the legitimacy to apply ultra petita as a consequence of its function as guardian of the constitution and protector of citizens' constitutional rights. This application is intended to realize substantive justice and guarantee constitutional supremacy. However, the application of the ultra petita principle is not absolute. The Constitutional Court remains bound by the principles of the rule of law, the principle of legality, and the doctrine of separation of powers. Therefore, the expansion of the ruling can only be justified as long as it has a direct relationship to the subject of the petition, is supported by strong legal arguments, and does not enter the realm of norm formation which is the legislative authority.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA ONLINE DI KEPOLISIAN RESOR GOWA Rezky Indah Putri; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8830

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Gowa dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hokum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Gowa dan tenaga ahli LPSK.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dalam proses penyidikan di Polres Gowa dilaksanakan melalui perlindungan keamanan, pemeriksaan yang humanis, pemberian informasi hukum, perlindungan psikologis, serta dukungan perlindungan dari LPSK yang bersifat kondisional sesuai tingkat ancaman dan kebutuhan korban guna menjamin keselamatan, kepastian hukum, dan pemulihan korban secara menyelurun. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pembunuhan melalui media online dipengaruhi oleh hambatan teknis dalam pembuktian dan pelacakan pelaku, keterbatasan fasilitas serta prosedur kelembagaan, dan faktor sosial-psikologis korban yang secara keseluruhan menghambat efektivitas pemberian rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan korban. This study aims to analyze the forms of legal protection provided to victims of criminal threats of murder through online media during the investigation process at the Gowa Resort Police and analyze the obstacles faced in providing legal protection to victims of criminal threats of murder through online media. The research method used is empirical legal research by collecting data and conducting interviews with investigators of the Gowa Resort Police and expert staff from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of the study indicate that The forms of legal protection for victims of criminal threats of murder through online media during the investigation process at the Gowa Resort Police are implemented through security protection, humane examination procedures, provision of legal information, psychological protection, and conditional protection support from LPSK based on the level of threat and the victim’s needs to ensure safety, legal certainty, and comprehensive victim recovery. The obstacles in providing legal protection to victims of criminal threats of murder through online media are influenced by technical difficulties in evidence collection and perpetrator tracking, limitations of facilities and institutional procedures, and socio-psychological factors of victims, which collectively hinder the effectiveness of providing a sense of security, legal certainty, and victim recovery.
PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA Ru’ya Syadiqah; Kamsilaniah Kamsilaniah; Andi Tira
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menelaah norma hukum yang berlaku kemudian mengkonstruksikannya terhadap permasalahan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan baru yang dibuat memberikan rekonstruksi pelaksanaan patrate eksekusi melalui tafsir konstitusionalnya. Parate eksekusi tidak dihapus, tetapi mengalami transformasi dari model eksekusi absolut menjadi model eksekusi bersyarat. Kreditur tetap memperoleh perlindungan hukum melalui pengakuan title eksekutorial sertifikat fidusia serta hak preferen dalam pelunasan utang.  This study aims to analyze the implementation of parate execution on fiduciary guarantee objects after the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and examine its implications for legal protection and legal certainty for the parties. The study uses a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. Primary legal materials are in the form of laws and Constitutional Court decisions, while secondary legal materials are obtained from literature, scientific journals, and relevant legal doctrines. Data analysis is carried out qualitatively with a deductive method, namely examining applicable legal norms and then constructing them to the problems of implementing parate execution in practice. The results of the study show that the new regulations made provide a reconstruction of the implementation of parate execution through its constitutional interpretation. Parate execution is not abolished, but undergoes a transformation from an absolute execution model to a conditional execution model. Creditors still obtain legal protection through the recognition of the executorial title of the fiduciary certificate and preferential rights in debt repayment.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PEMBERATAN DI KABUPATEN TAKALAR Sri Wahyuni; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8832

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan khususnya dalam Putusan Nomor 07/Pid.B/2025/PN Tka serta mengkaji upaya penanggulangannya di Kabupaten Takalar. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi putusan, wawancara dengan aparat penegak hukum, psikolog dan tokoh masyarakat, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah konsumsi minuman keras yang memicu hilangnya kontrol diri dan meningkatnya emosi, disertai faktor konflik pribadi, kecemburuan, kesalahpahaman, ketersinggungan dan lingkungan sosial yang kurang kondusif. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi peningkatan patroli, sosialisasi hukum, penguatan peran pembinaan masyarakat, penerapan restorative justice, edukasi bahaya minuman keras, serta pembinaan masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh Masyarakat. This study aims to analyze the factors causing the crime of aggravated assault, particularly in Decision Number 07/Pid.B/2025/PN Tka, and to examine the efforts undertaken to address it in Takalar Regency. The method used is juridical empirical research employing primary and secondary data obtained through analysis of court decisions, interviews with law enforcement officers, psychologists, and community leaders, as well as literature review. The results of the study indicate that the dominant factor contributing to the commission of this crime is alcohol consumption, which triggers a loss of self-control and heightened emotions, accompanied by factors such as personal conflicts, jealousy, misunderstandings, feelings of offense, and an unfavorable social environment. The countermeasures implemented include increasing patrol activities, conducting legal awareness campaigns, strengthening community development efforts, applying restorative justice, educating the public about the dangers of alcohol consumption, and fostering community guidance through religious and community leaders.
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Studi Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks Stephen Dharma Putra; Ruslan Renggong; Siti Zubaedah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8833

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual fisik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks.  Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Mks telah mempertimbangkan secara yuridis terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai undang-undang serta keyakinan hakim. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya memperhatikan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. This research aims to analyze the elements of criminal acts of physical sexual violence and the basis for the judge's considerations in imposing sanctions in Decision Number 683/Pid.Sus/2024/PN Mks.  The research form used in this research is empirical normative legal research. Data analysis was carried out using qualitative methods by analyzing statutory regulations and court decisions. The results of the research show that the panel of judges in Decision Number 683/Pid.Sus/2024/PN Mks has judicially considered the fulfillment of the elements of a criminal act based on a minimum of two valid pieces of evidence in accordance with the law and the judge's beliefs. In his considerations, the judge not only pays attention to the juridical aspects in the form of fulfilling the elements of a criminal act, but also considers the aggravating and mitigating circumstances of the defendant.
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA LINGKUNGAN SEKOLAH DI KABUPATEN MAMUJU Suhadi Syafar; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah serta mengkaji upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi dengan studi kasus di Kabupaten Mamuju. Permasalahan ini penting dikaji mengingat meningkatnya kerentanan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada kesehatan, proses pendidikan, dan masa depan generasi muda. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak sekolah, guru, siswa, serta aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan pola penanggulangan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, yaitu faktor individu seperti rasa ingin tahu dan lemahnya kontrol diri; faktor lingkungan berupa tekanan teman sebaya dan pergaulan; faktor keluarga seperti kurangnya pengawasan dan disharmoni rumah tangga; serta faktor sosial-geografis yang mendukung peredaran narkotika. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain melalui sosialisasi bahaya narkotika, penguatan peran bimbingan konseling, kerja sama antara sekolah, orang tua, BNN, dan kepolisian, serta penegakan hukum yang mengedepankan rehabilitasi bagi pelajar. Kesimpulannya, penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah merupakan masalah multidimensional yang memerlukan penanganan komprehensif dan kolaboratif guna menciptakan kebijakan pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. This study aims to analyze the factors causing drug abuse in schools and examine efforts to combat it from a criminological perspective, using a case study in Mamuju Regency. This issue is important to examine given the increasing vulnerability of students to drug abuse, which has an impact on their health, education, and future. The method used is an empirical juridical approach with descriptive research. Primary data was obtained through interviews with schools, teachers, students, and law enforcement officials, while secondary data was obtained through literature studies on laws and regulations and related literature. The data was analyzed qualitatively to identify the contributing factors and prevention patterns applied. The results of the study show that drug abuse in the school environment is influenced by the interaction of various factors, namely individual factors such as curiosity and weak self-control; environmental factors such as peer pressure and social circles; family factors such as lack of supervision and domestic disharmony; and socio-geographical factors that support drug circulation. Mitigation efforts were carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches, including through the dissemination of information on the dangers of narcotics, strengthening the role of counseling, cooperation between schools, parents, the National Narcotics Agency (BNN), and the police, as well as law enforcement that prioritizes rehabilitation for students. In conclusion, drug abuse in schools is a multidimensional problem that requires comprehensive and collaborative handling in order to create effective and sustainable prevention policies.
DAPATKAH MUSIK MENJADI KEJAHATAN? PERLINDUNGAN EKSPRESI ARTISTIK DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Lenggo Anastasia Brilliant Gea; Ariawan Gunadi
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8935

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia fundamental yang dijamin dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Perlindungan tersebut mencakup berbagai bentuk ekspresi, termasuk ekspresi artistik seperti musik dan lirik lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan batasan kebebasan berekspresi dalam bentuk ekspresi artistik menurut hukum hak asasi manusia internasional serta mengkaji apakah kriminalisasi terhadap lirik lagu yang bersifat kritis dapat dibenarkan berdasarkan prinsip pembatasan kebebasan berekspresi dalam ICCPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musik dan lirik lagu merupakan bagian dari ekspresi artistik yang memperoleh perlindungan hukum internasional karena memiliki fungsi sosial, budaya, dan politik. Meskipun demikian, Pasal 19 ayat (3) ICCPR memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi sepanjang memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta kebutuhan dan proporsionalitas. Dalam kasus Pablo Hasel, kriminalisasi terhadap lirik lagu kritis dinilai sulit dibenarkan karena tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pembatasan tersebut dan berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap demokrasi serta kebebasan sipil. Oleh karena itu, negara harus berhati-hati agar pembatasan terhadap ekspresi artistik tidak berubah menjadi alat represi politik. Freedom of expression is one of the fundamental human rights guaranteed under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Such protection covers various forms of expression, including artistic expressions such as music and song lyrics. This study aims to analyze the regulation and limitations of freedom of expression in the form of artistic expression under international human rights law and to examine whether the criminalization of critical song lyrics can be justified based on the principles of restrictions on freedom of expression under the ICCPR. This research employs a normative juridical legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that music and song lyrics are forms of artistic expression protected under international law due to their social, cultural, and political functions. Nevertheless, Article 19 paragraph (3) of the ICCPR allows restrictions on freedom of expression provided that they comply with the principles of legality, legitimate aim, necessity, and proportionality. In the case of Pablo Hasel, the criminalization of critical song lyrics is difficult to justify because it does not fully satisfy these limitation principles and potentially creates a chilling effect on democracy and civil liberties. Therefore, states must exercise caution to ensure that restrictions on artistic expression do not become instruments of political repression.
SILARIANG TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BUGIS: ANALISIS SANKSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN Dyah Auliah Rachma Ruslan
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.9000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi terhadap laki-laki yang membawa lari anak perempuan dalam praktik silariang pada masyarakat Bugis di Kabupaten Bone berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik silariang masih dipengaruhi kuat oleh budaya siri’ yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai nilai utama dalam masyarakat Bugis. Faktor utama terjadinya silariang meliputi penolakan keluarga, perbedaan status sosial, faktor ekonomi, dan kehamilan di luar nikah. Sanksi terhadap pelaku lebih dominan berupa sanksi sosial dan adat dibandingkan sanksi hukum formal, seperti pengucilan sosial, mediasi keluarga, dan permintaan maaf adat. Dalam perspektif hukum positif, praktik silariang yang melibatkan anak perempuan bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip maqashid syariah karena berpotensi merugikan masa depan anak perempuan dan menimbulkan mudarat sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan integratif antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam menangani praktik silariang guna memperkuat perlindungan terhadap anak perempuan di masyarakat Bugis. This study aims to analyze sanctions against men who elope with underage girls in the practice of silariang within the Bugis community in Bone Regency from the perspectives of positive law and Islamic law. This research employed an empirical legal method with a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving traditional leaders, religious leaders, government officials, law enforcement officers, and community members. The findings indicate that the practice of silariang remains strongly influenced by the cultural value of siri’, which places family honor as a central principle in Bugis society. The main factors causing silariang include family disapproval, social status differences, economic factors, and premarital pregnancy. Sanctions imposed on perpetrators are predominantly social and customary sanctions rather than formal legal sanctions, including social exclusion, family mediation, and customary apologies. From the perspective of positive law, silariang involving underage girls contradicts the Marriage Law and Child Protection Law. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, the practice is considered inconsistent with the principles of maqashid al-sharia because it may harm the future of girls and create social disadvantages. This study concludes that an integrative approach involving state law, customary law, and Islamic law is necessary to address the practice of silariang and strengthen the protection of girls within Bugis society.

Page 32 of 32 | Total Record : 320

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025 Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue