cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 320 Documents
 28   29   30   31   32 
PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 273/PDT.G/2025/PA.MKS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR: Analisis Putusan Nomor 273/PDT.G/2025/PA.MKS Di Pengadilan Agama Makassar Nurismi Nurismi; Waspada Santing; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Mks serta menilai penerapan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan dan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan pembuktian formal dan alat bukti materiil, sehingga keadilan substantif belum terwujud secara optimal karena kontribusi non-materiil istri belum dinilai secara proporsional. Kendala utama terletak pada keterbatasan pembuktian kontribusi non-materiil serta keterikatan hakim pada hukum acara perdata dan ketentuan formal, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif untuk mewujudkan keadilan substantif yang seimbang. This study aims to analyze the legal considerations of the judges of the Makassar Class 1A Religious Court in Decision Number 273/Pdt.G/2025/PA. Mks and assess the application of substantive justice in the distribution of common property. This research is a normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach through literature studies and interviews with judges. The results of the study show that the judge emphasizes more on formal evidence and material evidence, so that substantive justice has not been optimally realized because the wife's non-material contribution has not been assessed proportionally. The main obstacle lies in the limitation of proving non-material contributions and the attachment of judges to civil procedural law and formal provisions, so that a more progressive interpretation of the law is needed to realize balanced substantive justice.
FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 Juswadi Hikmal; Muh. Halwan; Muh. Rusli
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8818

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 serta mengidentifikasi factor – factor penghambat pelaksanaan fungsi bawaslu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya Faktor penghambat pelaksanaan fungsi bawaslu meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar - lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal. This study aims to analyze the implementation of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu)'s supervisory function in addressing violations of State Civil Apparatus neutrality in the 2024 Makassar Mayoral and Deputy Mayoral Elections and to identify inhibiting factors. This study uses an empirical juridical method with a legislative and conceptual approach. The results indicate that the implementation of supervision by the Makassar City General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) has been carried out in accordance with the provisions of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Supervision is carried out through preventive and curative measures, but the Elections Supervisory Agency (Bawaslu)'s authority to impose sanctions is advisory to the State Civil Apparatus Commission (KPK) and personnel development officials. Inhibiting factors include limited resources, limited authority, low awareness of ASN neutrality, and the complexity of proving violations, particularly through social media. The effectiveness of enforcing ASN neutrality depends heavily on inter-agency synergy and consistent follow-up on recommendations to maintain the integrity of local democracy.
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA: Studi Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2025/PN.Mks Pebrian Welly Pele; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8819

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menganalisis upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis, empiris dengan pendekatan Kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipengaruhi oleh faktor emosional, tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, serta kuatnya budaya patriarki upaya penanggulanggan dilakukan melalui penegakan hukum dan melalui upaya pencegahan secara preventif dan represif serta pendampingan korban. This research aims to analyze the factors that cause the occurrence of physical violence in the domestic sphere and analyze countermeasures against domestic physical violence from the perspective of criminology. The research method used is juridical and empirical legal research with a qualitative approach. The data used consists of primary data and secondary data. All the data obtained is then analyzed qualitatively. The results of the study show that the occurrence of criminal acts of physical violence within the household is influenced by emotional factors, economic pressure, lack of communication in the family, and the strong patriarchal culture, enforcement efforts are carried out through law enforcement and through preventive and repressive prevention efforts and victim assistance..
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI MAKASSAR Marini Tesalonika Padandi; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8820

Abstract

Tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak karena pelaku tetap berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu perkara tersebut diputus dalam utusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bersumber pada KUHP, UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta putusan terkait, didukung bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta menerapkan sanksi yang berorientasi pada pembinaan, sehingga putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjamin perlindungan bagi anak. Serious child abuse crimes require special handling in the juvenile criminal justice system because the perpetrators still have the right to receive legal protection in accordance with statutory regulations. One such case was decided in the Makassar District Court Decision Number: 37/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks. This study aims to analyze the judge's considerations and forms of legal protection for children in conflict with the law. The study uses a normative legal method with a statutory and case approach, sourced from the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and related decisions, supported by secondary legal materials. The results of the study show that the judge considers juridical, philosophical, and sociological aspects, and applies sanctions that are oriented towards development, so that the decision not only provides legal certainty but also guarantees protection for children.
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN Muh. Fathur Rahman Yusuf; Zulkifli Makkawaru; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera, serta para pihak yang berperkara, dan didukung studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta data perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh kurangnya itikad baik para pihak, konflik berkepanjangan, faktor ekonomi, perselingkuhan, serta dominasi emosi yang tinggi. Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki peran strategis dalam memberikan ruang dialog dan kesempatan perdamaian sebelum perkara diputus melalui persidangan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi mediator dan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mencegah perceraian. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in divorce cases at the Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A and to identify the factors that hinder its success. Mediation is a mandatory procedure in civil cases based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, collecting data through interviews with judge-mediators, court clerks, and disputing parties, supported by documentation studies of statutory regulations and case records. The findings reveal that the success rate of mediation in divorce cases remains relatively low compared to the number of cases filed annually, influenced by factors such as lack of good faith, prolonged conflicts, economic problems, infidelity, and strong emotional tensions. Nevertheless, mediation plays a strategic role in providing opportunities for dialogue and reconciliation before litigation proceeds, indicating the need to enhance mediator competence and apply more comprehensive approaches to improve its effectiveness in preventing divorce.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN: Studi Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN-Mks Muh. Waliyul Akbar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penganiayaan serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Mks. Fokus utama penelitian diarahkan pada penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP, khususnya dalam menilai unsur kesengajaan, bentuk perbuatan penganiayaan, serta penentuan akibat luka yang dialami korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam perkara dalam Putusan Nomor 1423/Pid.B/2024/PN Mks, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, berupa keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Fakta persidangan memperlihatkan adanya tindakan pemukulan berulang menggunakan alat berupa kayu hingga patah, yang kemudian dilanjutkan dengan tangan kosong, sehingga memenuhi unsur perbuatan dan kesengajaan dalam delik penganiayaan. Meskipun korban mengalami banyak luka dan memerlukan perawatan medis, visum et repertum tidak menunjukkan adanya luka berat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif-wettelijk, yakni perpaduan antara terpenuhinya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari rangkaian fakta persidangan. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah menerapkan teori penganiayaan dan prinsip pembuktian secara proporsional. This study aims to analyze the evidentiary elements of the crime of assault and the basis for the judge's considerations in Decision Number 1423/Pid.B/2024/PN Mks. The primary focus of the study is directed at the application of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, specifically in assessing the element of intent, the form of the assault, and determining the consequences of the injuries suffered by the victim. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results of the study indicate that the elements of the criminal offense of assault in Decision Number 1423/Pid.B/2024/PN Mks have been proven legally and convincingly through valid evidence as stipulated in Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), namely witness testimonies, visum et repertum, physical evidence, and the defendant’s statement. The trial evidence shows repeated beatings using a wooden object until it broke, followed by repeated beatings with bare hands, thus fulfilling the elements of intent and intent in the crime of assault. Although the victim suffered numerous injuries and required medical treatment, the post-mortem examination did not indicate any serious injuries. The judge's reasoning in imposing a two-year prison sentence reflects the application of the negative-wettelijk system of proof, which combines the availability of valid evidence and the judge's conviction derived from the series of trial facts. This consideration also demonstrates the judge's effort to balance legal certainty, justice, and expediency, while still considering victim protection. This study concludes that the judge's decision applied the theory of abuse and the principle of proportional burden of proof.
EFEKTIVITAS MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA Muhammad Adhiyaksa Ridwan; Abd. Haris Hamid; Waspada Santing
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8823

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Mediasi Secara Elektronik dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Klas IA. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia di bawah kebijakan Mahkamah Agung melalui e-court, e-litigation, dan e-mediation guna mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hakim dan mediator eksternal, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi, literatur, dan statistik perkara perceraian tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik dinilai efektif dalam kondisi tertentu, khususnya ketika para pihak berada di luar kota atau memiliki keterbatasan hadir secara fisik. Mediasi elektronik memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tetap memungkinkan tercapainya kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah, dan tanggung jawab pascaperceraian. Dengan demikian, efektivitas mediasi elektronik bersifat kondisional dan memerlukan dukungan sosialisasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta penguatan regulasi teknis agar dapat berfungsi optimal dalam mengurangi beban perkara perceraian dan meningkatkan akses keadilan. This study aims to analyze the effectiveness Electronic Mediation in handling divorce cases at Makassar Religious Court Class IA. The advancement of information technology has encouraged the modernization of Indonesia’s judicial system under the authority of the Supreme Court of Indonesia through e-court, e-litigation, and e-mediation systems to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice. This research applies an empirical method with a qualitative field approach using interviews and documentation. Primary data were obtained from judges and external mediators, while secondary data were derived from regulations, literature, and divorce case statistics from 2023 to 2025. The findings indicate that electronic mediation is conditionally effective, particularly when parties reside in different cities or face limitations in attending court physically. It provides time and cost efficiency while still enabling agreements regarding child custody, alimony, and post-divorce responsibilities. In conclusion, the effectiveness of electronic mediation depends on supporting factors such as public outreach, technological infrastructure enhancement, and clearer technical regulations to optimize its role in reducing divorce case backlogs and improving access to justice.
EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA PENCURIAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN Muhammad Axchel Ar; Ruslan Renggong; Siti Zubaidah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana meliputi: menitikberatkan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan, berupaya memberikan keadilan bagi semua pihak,  bertujuan pada kebutuhan semua pihak yang tidak dipenuhi oleh sistem peradilan, memperhatikan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat dari tindak kejahatan, dan memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, serta  didasarkan pada prinsip kesukarelaan tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun intimidasi. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Meliputi lemahnya dasar hukum yang bersifat mengikat dalam hukum acara pidana, kompleksitas prosedur birokrasi dan persetujuan berjenjang, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mediasi, serta masih kuatnya paradigma retributif di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum This study aims to analyze the implementation of restorative justice principles in theft cases at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi and to identify the factors that hinder their application. This research employs a normative-empirical method with a qualitative approach. Data were collected through literature review, analysis of statutory regulations, and direct interviews with officials at the High Prosecutor’s Office of South Sulawesi.The findings indicate that the implementation of restorative justice principles in theft cases emphasizes the restoration process for all parties affected by the crime, seeks to ensure fairness for all stakeholders, addresses needs that are not adequately fulfilled by the conventional criminal justice system, upholds the rights and obligations arising from criminal acts, ensures active participation of all involved parties, and is grounded in the principle of voluntariness without coercion, pressure, or intimidation. Factors that become obstacles in the application of the principle of restorative justice in the crime of theft at the South Sulawesi High Prosecutor's Office include the weak legal basis that is binding in criminal procedural law, the complexity of bureaucratic procedures and tiered approvals, limited human resources who have mediation competence, and the continued strength of the retributive paradigm among the community and law enforcement officers.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN: Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN MRS Nuramini Rukmana Wanti; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8825

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Pesantren Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Maros dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari teratur-literatur, dokumen-dokumen, serta dari peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil dari data yang diperoleh dianilisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dijatuhi pidana selama 12 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketetntuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan perlindungan hukum dilaksanakan secara multidimensional melalui penegakan hukum yang tegas, pendampingan dan jaminan keamanan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, Aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu meningkatkan intensitas pemulihan psikologis korban secara berkelanjutan guna mengatasi trauma mendalam yang dialami. This study aims to analyze criminal liability and examine the forms of protection provided to victims of sexual violence in Islamic boarding schools in Maros Regency. The research was conducted at the Maros District Court and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) using a normative-empirical research method. The data sources consisted of primary data obtained through interviews and secondary data collected from literature, documents, and relevant laws and regulations. The collected data were then analyzed using a qualitative approach. The results of the study indicate that the perpetrator was sentenced to 12 (twelve) years of imprisonment and fined Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it shall be substituted with 6 (six) months of imprisonment. Legal protection for the victim is implemented multidimensionally through strict law enforcement, assistance, and security guarantees provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Therefore, law enforcement officers and related institutions need to enhance the intensity of continuous psychological recovery efforts to address the deep trauma experienced by the victim.
PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA KOPERASI OLEH PEGAWAI KOPERASI SIMPAN PIJAM BERKAT BULUKUMBA Nurul Aulia Ramadhani Mappatunru; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan sanksi perdata kepada pegawai koperasi simpan pinjam Berkat Bulukumba yang melakukan penyalahgunaan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus koperasi, khususnya Ketua KSP Berkat Bulukumba, dan tim Pengawas internal Koperasi Berkat Bulukumba serta didukung oleh studi dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan Bentuk penerapan sanksi perdata terhadap pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba yang melakukan penyalahgunaan dana untuk cabang Lamasih adalah penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dan pemecatan secara tidak hormat hal ini di sebabkan karena kategori pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku masuk kedalam kategori pelanggaran berat dan pelaku tidak menunjukkan iktikad baik dalam memenuhi sanksi pengembalian kerugian yang di jatuhkan oleh pengurus koperasi. kedua, pelanggaran Hukum di cabang Jeneponto bentuk sanksi perdata yang di berikan adalah mekanisme skorsing dan pengembalian kerugian secara bertahap, dimana pelaku mengembalikan 50% dari total kerugian lalu 50% di lakukan melalui pemotongan gaji saat ia kembali bekerja. This study aims to analyze the form of implementation of civil sanctions imposed on employees of Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba who commit fund misappropriation. The research method used is normative-empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews with the cooperative management, particularly the Chairperson of KSP Berkat Bulukumba and the internal supervisory team, and were supported by document studies and relevant statutory regulations.. The results of the study indicate that the form of civil sanctions imposed on employees of KSP Berkat Bulukumba who committed fund misappropriation in the Lamasih branch was dispute resolution through litigation, namely settlement through formal court proceedings, along with dismissal with dishonor. This was due to the fact that the violation committed fell into the category of a serious offense, and the perpetrator did not demonstrate good faith in fulfilling the obligation to compensate for losses imposed by the cooperative management. Secondly, in the Jeneponto branch, the form of civil sanctions imposed consisted of a suspension mechanism and gradual compensation for losses, whereby the perpetrator repaid 50% of the total loss, while the remaining 50% was recovered through salary deductions after returning to work.

Page 31 of 32 | Total Record : 320

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025 Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue