cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
sutia.budi@universitasbosowa.ac.id
Phone
+6282191601945
Journal Mail Official
clavia.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231 Telp. (0411) 452901 - 452789, Fax. (0411) 424568
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Clavia: Journal of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : 1411349X     EISSN : 24776009     DOI : https://doi.org/10.56326/clavia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Clavia ini dimaksudkan sebagai media komunikasi kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya. Media ini merupakan forum pengkajian berbagai masalah hukum dalam masyarakat sekaligus pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 320 Documents
 28   29   30   31   32 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI TIKALA, TORAJA UTARA Eka Risma Rissing; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8807

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam aktivitas pertambangan di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan, observasi, angket, dan wawancara dengan pemangku adat, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, serta pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal. Pengawasan pertambangan masih lemah, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan belum maksimal, dan transparansi informasi belum memadai. Selain itu, pengakuan hak masyarakat adat dalam proses perizinan masih terbatas. Hambatan perlindungan hukum meliputi keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman hukum dan posisi tawar masyarakat adat. Diperlukan penguatan komitmen pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat adat guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan. This study aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of indigenous peoples in mining activities in Tikala District, North Toraja Regency, and to identify the inhibiting factors. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach through literature review, observation, questionnaires, and interviews with customary leaders, community leaders, company representatives, and local government officials. The results indicate that normatively, laws and regulations have provided a legal basis for the protection of indigenous peoples. However, empirically, its implementation has not been optimal. Mining supervision remains weak, indigenous peoples’ participation in decision-making is limited, and information transparency is inadequate. In addition, the recognition of indigenous peoples’ rights in the licensing process is still limited. The obstacles to legal protection include limited authority of local governments, weak law enforcement, lack of inter-agency coordination, and the low level of legal awareness and bargaining position of indigenous peoples. Therefore, strengthening government commitment and increasing indigenous participation are necessary to achieve fair and sustainable legal protection.
ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP SISTEM GOOGLE PLAY BILLING Emilia Astin; Andi Tira; Almusawwir Almusawwir
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 terhadap kebijakan kewajiban penggunaan Google Play Billing System. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif-empiris, dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Google terbukti melakukan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan melalui kewajiban penggunaan sistem pembayaran Google Play Billing System yang membatasi pilihan pengembang aplikasi. KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa perintah penghentian praktik, pemberian opsi sistem pembayaran alternatif, serta denda administratif sebesar Rp 202,5 miliar. Namun demikian, pelaksanaan putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2024 belum sepenuhnya berjalan. Hal tersebut disebabkan oleh proses upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung sehingga pelaksanaan substantif putusan KPPU belum dapat berjalan secara optimal dan efektif. This research aims to analyze the implementation of KPPU Decision Number 03/KPPU-I/2024 concerning the policy requiring the use of the Google Play Billing System. The study employs a normative-empirical research approach, utilizing both primary and secondary data sources. Data were collected through literature review and interviews, and subsequently analyzed qualitatively. The findings indicate that Google was proven to have engaged in monopolistic practices and abuse of dominant position through the mandatory use of the Google Play Billing System, which limited application developers’ payment options. The KPPU imposed administrative sanctions in the form of an order to cease the practice, the obligation to provide alternative payment system options, and an administrative fine of IDR 202.5 billion. However, the implementation of KPPU Decision No. 03/KPPU-I/2024 has not yet been fully carried out. This is due to the cassation process before the Supreme Court, which has delayed the substantive enforcement of the KPPU decision and prevented it from being implemented optimally and effectively.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN: Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/Pn Mak Eron Tuna’ limbong; Ruslan Renggong; Siti Zubainah
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8809

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pembuktian unsur- unsur tindak pidana pembunuhan, dan pertimbangan hakim dalam pputusan nomor 26/Pid.b/2025/PN Mak, terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makale dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari buku, jurnal, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian seluruh hasil data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa unsur- unsur tidak pidana pembunuhan telah terbukti dalam putusan nomor 26/Pid.b/2025/PN Mak, yang diantaranya meliputi unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, dan unsur “merampas nyawa orang lain”, dan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah mencerminkan pertimbangan aspek yuridis dan sosiologis secara proposional sehingga putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. This research aims to analyze the proof of the elements of the crime of murder and the judge’s considerations in Decision Number 26/Pid.B/2025/PN Mak regarding the imposition of criminal sanctions on the defendant. The research was conducted at the District Court of Makale and the Tana Toraja District Prosecutor’s Office using a normative juridical research method. The data sources consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were derived from books, journals, court decisions, and relevant laws and regulations. All collected data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study indicate that the elements of the crime of murder were proven in Decision Number 26/Pid.B/2025/PN Mak, including the element of “whoever,” the element of “intentionally,” and the element of “taking the life of another person.” Furthermore, the judge’s considerations in imposing the sentence reflected proportional juridical and sociological aspects, so that the decision embodies a balance between legal certainty, justice, and utility.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI MAKASSAR Febryana Edam; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat (percobaan) serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam Putusan Nomor 87/Pid.C/2025/PN Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, dengan data bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi oleh faktor subjektif pelaku yang merupakan lansia serta faktor ekonomi sebagai motif penjualan. Penerapan sanksi pidana dalam putusan ini mencerminkan transisi menuju keadilan restoratif dan integratif, di mana pemidanaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pembinaan pribadi pelaku dalam lingkup tindak pidana ringan. This study aims to analyze the judge’s legal considerations in imposing suspended (probationary) criminal sanctions and to examine the implementation of criminal sanctions against business actors selling unlicensed alcoholic beverages in Decision Number 87/Pid.C/2025/PN Mks. The research uses a normative legal method with a case study approach, with data sourced from court decisions, regulations, and relevant legal literature. The results show that the judge’s considerations were influenced by subjective factors—the perpetrator being an elderly person and economic factors as the motive for the sale. The application of criminal sanctions in this decision reflects a transition toward restorative and integrative justice, where punishment is not only repressive but also takes into account aspects of community protection and the personal rehabilitation of the perpetrator within the scope of minor criminal offenses.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TAMBANG PASIR LAUT DI TAKALAR  NOMOR 75/PID.SUS-TPK/2023/PN MKS Fentia Tangnga; Ruslan Renggong; Basri Oner
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8811

Abstract

Studi ini meneliti pertimbangan hukum hakim dalam kasus korupsi penambangan pasir laut di Kabupaten Takalar, serta dampak putusan tersebut terhadap persepsi publik tentang keadilan. Studi ini menggunakan metodologi normatif-empiris, pendekatan regulasi hukum, dan studi kasus. Wawancara dan analisis putusan pengadilan memberikan data primer, sedangkan publikasi ilmiah dan literatur hukum memberikan data sekunder. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur kejahatan korupsi yang dituduhkan—lebih khusus lagi, prasyarat ketidakabsahan dan kerugian keuangan negara—tidak terpenuhi, sehingga berujung pada pembebasan. Putusan hakim didasarkan pada gagasan pembuktian dalam hukum acara pidana. Namun, dari perspektif sosiologis, keputusan tersebut menghasilkan pandangan yang berbeda tentang rasa keadilan dalam masyarakat, terutama dalam konteks keinginan untuk mengakhiri korupsi. Oleh karena itu, faktor penting dalam mengevaluasi pembebasan dalam persidangan korupsi adalah mencapai keseimbangan antara kejelasan hukum, kepraktisan, dan keadilan. This study examines the judge's legal considerations in a sea sand mining corruption case in Takalar Regency, as well as the impact of the ruling on the public's impression of justice. The study uses a normative-empirical methodology, a statutory regulatory approach, and case studies. Interviews and court decision analysis provided primary data, while scientific publications and legal literature provided secondary data. The data was analyzed using a descriptive qualitative method. The results demonstrate that the elements of the alleged crime of corruption—more especially, the prerequisites of unlawfulness and state financial loss—were not met, leading to the acquittal. The judge's rulings were based on the criminal procedural law's notion of proof. However, from a sociological perspective, the decision resulted in differing views of the sense of justice in society, especially in light of the desire to end corruption. Therefore, a crucial factor in evaluating acquittals in corruption trials is striking a balance between legal clarity, expediency, and fairness.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI TANA TORAJA Gavrielly Marga Rombeallo; Siti Zubaidah; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak serta mengkaji upaya penanggulangannya di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan, kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya seperti melemahnya nilai komunal Situru’ dan kontrol sosial masyarakat. faktor ekonomi berupa kemiskinan dan penyelesaian perkara secara damai. faktor moral dan spiritual akibat lemahnya internalisasi nilai agama dan kearifan lokal seperti Aluk Todolo. faktor lingkungan digital melalui akses pornografi dan media sosial. serta faktor keluarga, terutama kondisi broken home dan kurangnya pengawasan orang tua. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi hukum, pendidikan seksualitas sehat, pembinaan moral dan spiritual, serta penguatan nilai adat dan literasi digital. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan melalui penegakan hukum secara tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat guna menciptakan perlindungan yang berkelanjutan bagi perempuan dan anak. This study aims to analyze the factors causing criminal acts of sexual violence against women and children and to examine the efforts undertaken to address them in Tana Toraja Regency. The research employs a juridical-empirical method utilizing primary and secondary data obtained through field research, library research, and interviews with law enforcement officers, customary leaders, religious leaders, and educational figures. The results of the study indicate that the occurrence of sexual violence is influenced by social and cultural factors such as the weakening of the communal value of Situru’ and declining social control. economic factors including poverty and out-of-court settlements. moral and spiritual factors due to weak internalization of religious values and local wisdom such as Aluk Todolo. digital environmental factors through access to pornography and social media. and family factors, particularly broken home conditions and lack of parental supervision. Countermeasures are carried out through preventive and repressive approaches. Preventive measures include legal awareness campaigns, healthy sexuality education, moral and spiritual development, strengthening customary values, and improving digital literacy. Meanwhile, repressive measures are implemented through strict law enforcement based on Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, from the investigation stage to court decisions. This study concludes that the prevention and eradication of sexual violence must be conducted comprehensively and collaboratively by involving law enforcement agencies, local government, customary institutions, religious leaders, and the community in order to create sustainable protection for women and children.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI KABUPATEN TANA TORAJA Glen March Tangiloang; Basri Oner; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8813

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor jaminan kredit di Kabupaten Tana Toraja khususnya pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Mak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut agar sesuai dengan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan khususnya pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2025/PN Mak didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP, di mana terdakwa secara sengaja dan melawan hukum menjual sepeda motor yang menjadi objek jaminan kredit tanpa izin pihak koperasi. Secara hukum, tindakan ini juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan tertulis kreditur. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta yuridis di persidangan serta nilai keadilan substantif dengan memperhatikan aspek preventif dan edukatif bagi masyarakat. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama satu tahun sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kepercayaan dalam perjanjian kredit. This study aims to analyze the application of criminal law to the crime of embezzlement of a motorcycle used as credit collateral in Tana Toraja Regency, particularly in Decision Number 75/Pid.B/2025/PN Mak, as well as the judge’s considerations in rendering a verdict against the offender in accordance with the value of justice. The research method employed is juridical-empirical legal research using both primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through field research and library research. The results of the study indicate that the application of law to the crime of embezzlement, specifically in Decision Number 75/Pid.B/2025/PN Mak, was based on the fulfillment of the elements of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), in which the defendant intentionally and unlawfully sold the motorcycle serving as credit collateral without the permission of the cooperative. Legally, this act also violated the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, which prohibits the transfer of collateral without the written consent of the creditor. The judge’s considerations in rendering the decision were based on juridical facts presented during the trial and the value of substantive justice, taking into account preventive and educational aspects for society. The judge imposed a sentence of one year imprisonment as an effort to enforce the law against the breach of trust in the credit agreement.
ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DI KABUPATEN BULUKUMBA Herniwati Herniwati; Andi Tira; Abdurrifai Abdurrifai
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum prosedur pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak melalui prosedur di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dengan Staff Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bulukumba, PPAT Bulukumba, PPATS Kecamatan Gantarang Kabupaten, PPATS Kecamatan Ujung Loe Bulukumba, PPATS Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba serta masyarakat yang pernah menggunakan jasa PPAT dalam pembuatan akta. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pembuatan akta peralihan hak atas tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus melalui PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik peralihan hak atas tanah melalui 3 (tiga) tahap yakni pra pembuatan akta, pada saat pembuatan akta dan setelah pembuatan akta. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang tidak melalui prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu akan berakibat pada objek perjanjian yakni penurunan degradasi pembuktian dan akta dapat batal demi hukum, dan berimplikasi terhadap pihak-pihak (para penghadap). Faktor-faktor yang menyebabkan pembuatan akta peralihan hak atas tanah tidak sesuai prosedur di Kabupaten Bulukumba yakni faktor Masyarakat, Faktor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan Faktor biaya dan prosedur. This study aims to the procedure for making land rights transfer deeds that do not comply with procedures, and the factors influencing the making of land rights transfer deeds that are not conducted through proper procedures in Bulukumba Regency. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with the Bulukumba Regency National Land Agency Office, PPAT Bulukumba as well as PPATS (Sub-district Land Deed Official) of Gantarang District Bulukumba Regency and PPATS of Ujung Loe District Bulukumba Andi Ridwan, as well as community members who have utilized PPAT services for deed preparation. The research results indicate that the procedure for making land rights transfer deeds based on the applicable statutory regulations in Indonesia must be conducted through a PPAT as the authorized official to make authentic deeds for land rights transfer through 3 (three) stages, namely pre-deed preparation, during deed preparation, and after deed preparation. The legal consequences arising from the making of land rights transfer deeds that are not conducted through proper procedures based on the applicable statutory regulations in Indonesia will result in the object of the agreement, namely degradation of proof, and the deed may be void ab initio (batal demi hukum), and will have implications for the parties (the signatories). The factors causing the making of land rights transfer deeds to not comply with procedures in Bulukumba Regency are Community Factors, PPAT (Land Deed Official) Factors, and Cost and Procedure Factors.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR: STUDI PUTUSAN NOMOR 390/PID.B/2025/PN MKS Ita Maharani; Ruslan Renggong; Ruslan Mustari
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8815

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya dalam Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mks. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan Majelis Hakim, Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, dan UPTD PPA Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi pengaruh lingkungan dan media, penyalahgunaan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan komunikasi dan intelektual korban. Upaya penanggulangan dilakukan secara represif melalui proses penegakan hukum yang disertai pendampingan dan dukungan psikologis, serta secara preventif melalui sosialisasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas pelayanan. Pertimbangan hakim yang menjadikan kondisi korban sebagai faktor pemberat mencerminkan keadilan substantif, namun penguatan pencegahan secara sistemik tetap diperlukan agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas lebih optimal. This study aims to analyze: the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual violence against persons with disabilities, and the efforts to address criminal acts of sexual violence against persons with disabilities in Makassar City, particularly in Decision Number 390/Pid.B/2025/PN Mks. This research employs a normative-empirical method with data collection techniques conducted through literature review of laws and regulations, academic literature, and court decisions, as well as interviews with the Panel of Judges, investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of Makassar Metropolitan Police, and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Makassar City. The results of the study indicate that: the causal factors include environmental and media influences, abuse of power relations, weak supervision, and the victim’s communication and intellectual limitations; and countermeasures are carried out repressively through law enforcement processes accompanied by assistance and psychological support, as well as preventively through socialization programs, strengthening supervision, and improving service capacity. The judges’ consideration of the victim’s condition as an aggravating factor reflects substantive justice; however, stronger systemic preventive measures are still needed to ensure more optimal protection for persons with disabilities.
ANALISIS HUKUM GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: Studi Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mak Juirienius Wilson Todolo; Basri Oner; hajriana ashadi
Clavia Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v24i1.8816

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap perkara gabungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Mak, dengan fokus pada pemenuhan unsur delik dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dasar pencurian berupa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, serta disertai keadaan yang memperberat karena dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai gabungan tindak pidana karena terdiri atas lebih dari satu perbuatan yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mendasarkan pertimbangan pada adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, serta menilai faktor yang memperberat dan meringankan sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam sistem pemidanaan. This study examines the legal application in a case concerning the concurrence of aggravated theft as reflected in Decision Number 78/Pid.B/2025/PN Mak, focusing on the fulfillment of criminal elements and the imposition of criminal liability. The research employs a normative legal method through statutory and case analysis approaches. The findings reveal that the defendant's conduct satisfied the essential elements of theft, namely the unlawful taking of another person's property, accompanied by aggravating circumstances due to the joint commission of the act by more than one person. The acts were further categorized as a concurrence of crimes since they involved multiple actions with distinct legal implications. In determining the sentence, the court considered the existence of fault and the defendant's capacity for responsibility, as well as aggravating and mitigating factors before imposing punishment. The judgment demonstrates the implementation of justice, legal certainty, and proportionality within the sentencing framework.

Page 30 of 32 | Total Record : 320

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 1 (2026): Clavia : Journal of Law, April 2026 Vol. 23 No. 3 (2025): Clavia : Journal of Law, Desember 2025 Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025 Vol. 23 No. 1 (2025): Clavia : Journal of Law, April 2025 Vol. 22 No. 3 (2024): Clavia : Journal of Law, Desember 2024 Vol. 22 No. 2 (2024): Clavia : Journal of Law, Agustus 2024 Vol. 22 No. 1 (2024): Clavia : Journal of Law, April 2024 Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023 Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023 Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 Vol. 20 No. 1 (2022): Clavia : Journal of Law, April 2022 Vol. 19 No. 3 (2021): Clavia : Journal of Law, Desember 2021 Vol. 19 No. 2 (2021): Clavia : Journal of Law , Agustus 2021 Vol. 19 No. 1 (2021): Clavia : Journal of Law, April 2021 Vol. 18 No. 3 (2020): Clavia : Journal of Law, Desember 2020 Vol. 18 No. 2 (2020): Clavia : Journal of Law, Agustus 2020 Vol. 18 No. 1 (2020): Clavia : Journal of Law, April 2020 Vol. 17 No. 3 (2019): Clavia : Journal of Law, Desember 2019 Vol. 17 No. 2 (2019): Clavia : Journal of Law , Agustus 2019 Vol. 17 No. 1 (2019): Clavia : Journal of Law, April 2019 More Issue