cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,227 Documents
 216   217   218   219   220 
Sistem Jaminan Orang Dalam Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Equality Before The Law Wahyudin Wahyudin; Syamsuddin Syamsuddin; Hajairin Hajairin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8589

Abstract

Sistem jaminan orang dalam penangguhan penahanan tersangka tindak pidana narkotika dalam perspektif asas equality before the law. Objek penelitian ini pada Jaminan orang sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan hak tersangka/terdakwa. Namun dalam praktik, khususnya pada perkara Narkotika, mekanisme ini kerap menimbulkan disparitas perlakuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sistem jaminan orang dalam penangguhan penahanan tersangka tindak pidana narkotika dalam perspektif asas equality before the law. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana terkait jaminan orang masih menyisakan inkonsistensi norma misalnya dalam Pasal 110 (2) UU/20/2025/ KUHAP bahwa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Sementara pada ayat (3) menjelaskan bahwa Jaminan orang sebagaimana dimalsud pada ayat (2) dapat diberikan sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri. Dalam konteks ini tidak dijelaskan mengenai syarat yang dimaksud secara eksplisit. Namun jika dibandingkan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP lama sedikit lebih jelas karena memiliki peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP. Sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran equality before the law. Maka, diperlukan pedoman teknis yang berbasis pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.
Tantangan Implementasi Kebijakan Penutupan Situs Web Pelanggar Hak Cipta di Indonesia Hilda Nurul Rachma; Achmad Fauzi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.8593

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya pemanfaatan karya cipta di ruang digital, sekaligus memperluas praktik pelanggaran hak cipta melalui situs web. Sebagai respons terhadap hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta sebagai instrumen kebijakan di ruang digital. Namun demikian, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan selama hampir satu dekade, tingkat pelanggaran hak cipta justru menunjukkan tren peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan penutupan situs web pelanggar hak cipta di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menelaah 25 artikel jurnal yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2016-2025 dan diseleksi melalui basis data Scopus dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi kebijakan mencakup ketidakselarasan antara kerangka regulasi dengan praktik pelaksanaan, keterbatasan efektivitas kebijakan, rendahnya kepatuhan pengguna, serta ketidakpastian keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penutupan situs web belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas pelanggaran hak cipta di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan kebijakan melalui penguatan koordinasi kelembagaan, pengembangan ekosistem konten legal yang lebih terjangkau bagi masyarakat, peningkatan literasi digital dan edukasi publik, serta melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Perlindungan Hukum Represif bagi Kreator Digital atas Duplikasi Karya dalam Ekosistem Non-Fungible Token Fariq Wastu Nuzlul Qurani; R. Eriska Ginalita Dwi Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8594

Abstract

Perkembangan teknologi Blockchain telah menghasilkan inovasi baru berupa Non-Fungible Token (NFT), yang memungkinkan karya digital diperdagangkan sebagai aset digital yang unik dalam ekosistem berbasis Blockchain. Kehadiran NFT membuka peluang ekonomi baru bagi para kreator digital untuk memonetisasi karya mereka secara lebih luas. Akan tetapi, praktik minting dan perdagangan NFT juga memunculkan masalah hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta pada karya digital yang dimanfaatkan tanpa persetujuan dari penciptanya. Studi ini bertujuan untuk mengkaji jenis perlindungan hukum yang bersifat represif bagi para pencipta digital dari duplikasi karya dalam ekosistem NFT serta pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran hak cipta. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penelitian ini menunjukkan, bahwa pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT biasanya terjadi melalui penggunaan dan pengubahan karya digital menjadi NFT tanpa persetujuan dari pencipta aslinya. Perlindungan hukum represif terhadap pelanggaran ini dapat diambil melalui jalur perdata yaitu tuntutan ganti rugi dan penghapusan NFT yang melanggar hak cipta, serta melalui jalur pidana berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Dengan demikian, penegakan hukum masih menghadapi tantangan karena sifat desentralisasi teknologi Blockchain dan kurangnya regulasi khusus terkait NFT di Indonesia.
Analisis Hukum Studi Putusan MA terhadap Perkara Pemalsuan Dokumen dan Keterangan dalam Akta Notaris Ika Rahmawati; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8596

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik yang juga berisiko dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan praktik pemalsuan oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola risiko pertanggungjawaban pidana, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta perbandingan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010, Nomor 1209 K/Pid/2022, dan Nomor 933 K/Pid/2023. Penelitian yuridis normatif ini diteliti dengan pendekatan perundang-undangan konseptual berupa studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam hal ini tidak bisa dibebani imunitas pidana dan berhak atas perlindungan hukum yang bersifat administratif, yuridis, dan etis. Notaris bisa dibebani tanggung jawab pidana hanya ketika mens reanya terbukti. Termasuk juga apabila notaris benar-benar menghendaki keikutsertaan dalam tindak pidana pemalsuan ataupun kelalaian berat sampai lahirnya akta yang bermasalah. Putusan hakim dalam ketiga putusan menunjukkan bahwa hakim tidak menilai pertanggungjawaban pidana notaris dari status jabatan melainkan hubungan faktual antara perbuatan notaris, substansi dokumen, dan mens rea notaris. Sehingga oleh karenanya notaris tetap dapat berpotensi dibebani pertanggungjawaban pidana ketika dokumen atau prosesnya didapati terdapat kesengajaan melakukan pemalsuan sehingga lahir akta yang bermasalah.
Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Serta Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Pengguna Data di Era Digital Rudi Tarwandi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8600

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu krusial dalam perkembangan hukum di era digital, seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data pribadi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama terkait dengan jaminan perlindungan hak privasi, kepastian hukum, serta potensi penyalahgunaan data oleh penyelenggara negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum serta menganalisis peran pemerintah sebagai regulator sekaligus pengguna data di era digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait dengan pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan data oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip-prinsip perlindungan data, penegasan batas kewenangan pemerintah, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang independen guna menciptakan tata kelola data yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Konstruksi Etika Politik Pancasila: Nilai Ketuhanan sebagai Kontrol Transenden terhadap Praktik Politik di Indonesia Roul Alvaro Prasetyo; Sunarso Sunarso; Wuri Handayani; Ariani Songli
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8603

Abstract

Maraknya praktik korupsi struktural dan perumusan kebijakan yang bersifat elitis di Indonesia mencerminkan adanya krisis orientasi moral dalam penyelenggaraan kekuasaan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi landasan konseptual nilai Ketuhanan sebagai basis etika politik Pancasila dalam mengendalikan penyimpangan praktik perpolitikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara etika dan agama mampu membentuk moralitas kekuasaan yang kokoh melalui penggabungan kerangka rasionalitas dan nilai spiritualitas transenden. Nilai Ketuhanan dalam Sila Pertama Pancasila bertransformasi menjadi instrumen kontrol transenden yang mewajibkan akuntabilitas ganda bagi aktor politik, yakni pertanggungjawaban horizontal kepada rakyat dan vertikal kepada Tuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi etika politik berbasis Ketuhanan sangat fundamental untuk memitigasi patologi politik melalui internalisasi moralitas yang inklusif, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan mampu melindungi martabat seluruh lapisan masyarakat.
Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang di Kabupaten Mukomuko Annisa Mufadiillah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8606

Abstract

Perbandingan pelaksanaan perkawinan menurut Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang di Kabupaten Mukomuko adalah sebuah perbandingan yang dilakukan dengan melihat perbedaan dan persamaan dalam hal pelaksanaan perkawinan antara kedua sistem Hukum Adat Kaum pada kedua desa tersebut terutama dalam hal perkawinan satu kaum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengapa pada penerapannya bisa terjadi perbedaan dan faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam hal perkawinan antara hukum adat tersebut. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah untuk Hukum Adat Kaum Air Rami memperbolehkan adanya perkawinan satu kaum, sedangkan Hukum Adat Desa Lubuk Pinang melarang adanya perkawinan satu kaum. Untuk faktor yang mempengaruhi perbedaan ada ada 3, yaitu peraturan mengenai perkawinan satu kaum dalam Hukum Adat Kaum Desa Air Rami dengan Lubuk Pinang, karakteritisik antara kedua Hukum Adat Kaum tersebut, dan sanksi adat dalam kedua Hukum Adat Kaum tersebut.  Penelitian ini termasuk juga dalam penelitian hukum empiris. Penelitian ini memiliki data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara yang mendalam. Sehingga nantinya penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai berbagai persamaan dan perbedaaan yang menjadi objek perbandingan antara kedua sistem Hukum Adat Kaum dan faktor penyebab terjadinya perbedaan serta pandangan hukum Islam mengenai pengaturan Pelaksanaan Perkawinan menurut Hukum Adat Kaum di Desa Air Rami dengan Desa Lubuk Pinang tersebut.
Tinjauan Viktimologi terhadap Anak Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu Arifah Syafitri Azzahra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8608

Abstract

Keterbatasan yang dimiliki serta stigmatisasi sebagai orang yang lemah menjadi salah satu alasan seringkali penyandang disabilitas menjadi korban tindak pidana khususnya anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu dan apa saja faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data dari data primer dan sekunder, dan jenis penelitian ini dari sifatnya merupakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak disabilitas yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu belum dilaksanakan secara maksimal. Perlindungan yang didapatkan korban berupa pendampingan dan pemulihan dari trauma oleh Aparat Penegak Hukum, Pemerintah, dan LSM serta pemenuhan hak korban di bidang pendidikan. Kemudian, hambatan seperti kurangnya fasilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yakni penerjemah di setiap instansi hukum, kurangnya pemahaman mengenai perspektif disabilitas, serta kurangnya partisipasi dan pengawasan orangtua terhadap anak disabilitas menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Dalam hal ini diperlukan pelaksanaan perlindungan terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu secara maksimal.
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Wartawan arma saponada putra; Muhamad Adystia Sunggara; Junaidi Abdillah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.8615

Abstract

Perkembangan media digital memunculkan fenomena jurnalisme bermodal murah yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui praktik pemerasan. Kasus Sudarsono alias Panjul dari Gerbang Indo.Com yang meminta Rp20 juta kepada CV Cintia Putri Pratama dengan ancaman publikasi berita negatif menimbulkan persoalan mengenai batas kebebasan pers dan tindak pidana pemerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindakan tersebut serta menilai pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 230/Pid.B/2024/PN Pgp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP terpenuhi, karena ancaman publikasi berita dikualifikasikan sebagai ancaman untuk memaksa korban menyerahkan uang. Status wartawan tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena tindakan tersebut bukan kegiatan jurnalistik yang sah. Namun, pidana yang dijatuhkan dinilai belum mencerminkan keseimbangan tujuan hukum pidana karena masih tergolong ringan dan belum memberikan kemanfaatan umum secara optimal.
Analisis Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pengurangan Overkapasitas di Lapas Kelas IIB Sukabumi Arya Bagas Pradikta Pradikta; Haidam Angga Kusumah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i5.8617

Abstract

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan struktural yang mengancam efektivitas sistem pemasyarakatan Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIB Sukabumi yang saat ini menampung 503 warga binaan lebih dari 151% melebihi kapasitas idealnya sebesar 200 orang. Penelitian ini menganalisis efektivitas program pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) sebagai instrumen pengurangan kondisi overkapasitas. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petugas lapas dan warga binaan, observasi lapangan pada 4 dan 11 Mei 2026, serta dokumentasi data WBP, manajemen pengeluaran, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PB dan CB di Lapas Kelas IIB Sukabumi berjalan optimal pada tataran regulasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selama 2023–2025, sebanyak 369 warga binaan memperoleh hak integrasi (311 PB dan 58 CB), dengan status "Sudah Keluar" pada seluruh data. Namun demikian, sejumlah hambatan tetap ditemukan, antara lain ketiadaan penjamin bagi sebagian warga binaan, rasio petugas terhadap warga binaan yang tidak proporsional (70–80 petugas untuk 503 warga binaan), serta keterbatasan partisipasi dalam program pembinaan. Meski demikian, program PB dan CB berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kepadatan, terutama bagi warga binaan dengan vonis panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pembebasan bersyarat efektif sebagai salah satu strategi mengatasi overkapasitas, namun memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, dukungan administratif, dan reintegrasi sosial pascabebas.

Page 218 of 223 | Total Record : 2227

 216   217   218   219   220 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue