cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 38   39   40   41   42 
Analisis Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan Septa Erikson Ginting; Meitisa Vanya Simanjuntak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3082

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wali pemasyarakatan dalam pemberian penilaian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi overkapasitas di rutan yang menyebabkan adanya narapidana yang harus mengikuti program pembinaan, meskipun rutan bukan tempat utama untuk pembinaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam kepada 4 wali pemasyarakatan dan 6 narapidana sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wali pemasyarakatan terbagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu fasilitator, komunikator, dan motivator dalam proses pembinaan narapidana. Namun, pelaksanaan penilaian SPPN di rutan ini menghadapi beberapa kendala, terutama kurangnya jumlah tenaga ahli dan terbatasnya sarana pendukung. Kesimpulannya, meskipun SPPN telah diterapkan sesuai regulasi, terdapat hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas penilaian, sehingga perlu adanya peningkatan jumlah petugas terlatih serta fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembinaan narapidana di rutan.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik dan Technology Acceptance terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi: Pelayanan Pembuatan Surat Pengoperan dan Pengakuan Tanah dengan Aplikasi SIPENHAKU di Kantor Kecamatan Seberang Ulu Dua) Siska Della Septiana; Slamet Widodo; Sriati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3083

Abstract

Semakin besarnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka pada seluruh organisasi pemerintah beserta jajarannya dituntut untuk melakukan pembenahan dalam berbagai sektor pelayanan. Usaha itu ditunjukkan dengan berbagai usaha peningkatan kualitas pelayanan dan kemampuan pelayanan dari aparatur pemerintah agar lebih professional, efektif dan efisien sesuai dengan harapan masyarakat. Peneliti mempergunakan metode penelitian kuantitatif, dengan alat analisis SEM-PLS. Penelitian memperoleh hasil yaitu kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dikarenakan hasil penelitian menunjukkan Kantor Kecamatan Seberang Ulu Dua memberikan kemudahan prosedur pelayanan serta standar waktu jadwal pelayanan yang ditetapkan secara tertulis sesuai dengan waktu penyelesaian kepengurusan surat pertanahan yang masyarakat ajukan dan technology acceptance tidak berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dikarenakan penelitian menunjukkan hasil yaitu masyarakat merasa belum adanya manfaat secara langsung dengan adanya penggunaan aplikasi SIPENHAKU terkait terjaminnya keamanan dan kelengkapan data pada aplikasi SIPENHAKU.
Perbandingan Perkembangan Konstitusi Berdasarkan Sistem Pemerintahan serta Bentuk dan Sifat Konstitusi Anwar, Syaiful; Kamandani; Silm Oktapani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3091

Abstract

Konstitusi merupakan hukum dasar atau norma dasar yang memuat aturan dalam proses pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konstitusi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis perkembangan konstitusi di Indonesia dan melihat perbandingan dari sistem ketetatanegaraan, sistem pemerintahan, serta sistem perwakilan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara. Selain itu juga membandingkan konstitusi dari bentuk, sifat dan prosedur. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun konstitusi telah berperan dalam hukum negara, masih terdapat tantangan dalam implementasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia Tyas Winny Pralampita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian visi misi pemerintah desa dan bagaimana impactnya terhadap politik hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melalui pendekatan literatur review atau meneliti bahan pustaka (data sekunder), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan mengkaji jenis dan sifat masing-masing peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berada di Indonesia  seperti Konstitusi UUD 1945.  Untuk pendekatan penelitian yang pertama digunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) karena kami membandingkan aturan masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan yang terkini. Pendekatan penelitian yang kedua adalah pendekatan kasus (case approach) yang didalamnya kami mengkaji masalah apa yang dihadapi ketika Indonesia menerapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan apa dampaknya bagi negara serta apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari enam menjadi delapan tahun selaras dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa benar-benar akan memaksimalkan pencapaian visi misi pemerintah desa dan apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa telah sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia.
Perlindungan Hukum Korban atas Tindakan Perdagangan Kosmetik Ilegal oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Angie; Amad Sudiro
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3099

Abstract

Pada era perkembangan zaman dan globalisasi saat ini, semakin banyak modernisasi dalam kehidupan manusia, termasuk kebutuhan hidup yang juga semakin berkembang, tidak hanya kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan, namun juga kebutuhan dalam berpenampilan menarik menjadi salah satu fokus utama masyarakat khususnya wanita. Ketertarikan untuk selalu tampil cantik adalah hal yang normal dan wajar pada saat ini dengan menggunakan berbagai produk kosmetik yang diyakini dapat memperindah wajah dan tubuh mereka. Hal ini pun menjadi sebuah peluang yang terkadang disalahgunakan oleh banyak pelaku usaha dalam era perdagangan bebas saat ini, para pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdagangkan dan mengedarkan produk-produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk pengedaran sesuai dengan aturan dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tidak sedikit produk kosmetik yang dijual di pasaran didapati mengandung kandungan kimia yang berbahaya dan merugikan pembeli atau konsumen. Pemberlakuan hukum yang belum terlalu tegas serta denda yang tidak terlalu  diterapkan kepada oknum pelaku usaha menyebabkan tindakan ini menjadi hal yang sudah biasa terjadi dan para pelaku usaha tidak kunjung mendapat efek jera. Dengan adanya pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi pelaku usaha dan konsumen dalam era perdagangan yang bebas saat ini serta dapat menjadi dasar dan perlindungan bagi konsumen yang sering mendapat kerugian dari pelaku usaha yang sewenang-wenang dalam kegiatan usahanya.
Penentuan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Konteks Unggahan Cover Soundcloud Berdasarkan Hukum di Indonesia Revanza Franseda; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3116

Abstract

Perlindungan hak cipta di Indonesia, yang dimulai sejak era kolonial Belanda, telah mengalami berbagai perubahan hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya platform digital seperti Soundcloud, isu perlindungan hak cipta, khususnya terkait unggahan versi cover komersial, menjadi semakin kompleks. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum untuk hak ekonomi pencipta, meliputi hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur perlindungan di platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks unggahan Cover version di Soundcloud. Metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta melibatkan analisis terhadap pasal-pasal UUHC yang relevan, serta peraturan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UUHC memberikan perlindungan bagi pencipta, penerapannya di platform digital masih menghadapi tantangan. Tindakan hukum preventif dan represif tersedia untuk menangani pelanggaran hak cipta, termasuk gugatan ganti rugi, klaim pelanggaran di Soundcloud, laporan pidana, dan alternatif penyelesaian sengketa.
Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Medis dalam Praktik Surrogate Mother di Indonesia, India dan Amerika Arthur Octivano Ruswandi; Mardian Putra Frans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3120

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas terkait adanya kekosongan hukum tentang  Surrrogate Mother atau ibu pengganti. Istilah bagi wanita yang menyewakan rahimnya untuk ditanami benih yang asalnya dari pasangan yang ingin menggunakan jasa sewa rahim dan kemudian memberikan kembali anak tersebut kepada pasangan ini setelah anak tersebut dilahirkan. Hukum indonesia belum mengatur hal ini namun berpotensi dapat terjadinya di Indonesia, terhadap kondisi ini, menjadi persoalan sehingga perlu di lakukan perbandingan   Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam hukum di Indonesia tidak diperbolehkan, tetapi tidak ada pasal yang secara jelas menentang ataupun melarang penerapan praktik ini. Penelitian ini ingin membahas mengenai perbandingan Hukum penerapan praktik Surrogate Mother oleh negara yang telah melegalkan praktik ini seperti India dan Amerika, dan bagaimana kelebihan serta kekurangannya yang nantinya dapat dijadikan gambaran bagi Indonesia dalam perkembangannya memerlukan penerapan praktik ini.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya Srisena, Anindya Zahra; Roisah, Kholis
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3121

Abstract

Perjanjian akta jual beli dalam transaksi tanah diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mencakup bermacam-macam barang, termasuk tanah. Tantangan dan perselisihan muncul akibat kelalaian prosedur, khususnya dalam pendaftaran tanah dan peralihan nama. UU Agraria memberikan hak atas tanah kepada perwakilan hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk menggunakan dan mengelola tanah, namun keterlambatan atau kelalaian dalam pendaftaran membahayakan keabsahan transaksi dan meningkatkan sengketa kepemilikan. Untuk menjamin kejelasan, UUPA mengamanatkan keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau PPAT Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Pejabat-pejabat ini memainkan peran penting, terlibat dalam persiapan dan dokumentasi yang cermat untuk menetapkan kerangka hukum, menentukan hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi standar hukum, kepentingan, dan transparansi. Mengingat transaksi pertanahan melibatkan investasi besar, PPAT dan pejabat PPAT Sementara bertindak sebagai perantara yang penting, menjembatani kesenjangan antara seluk-beluk hukum dan aspek praktis, memfasilitasi peralihan hak atas tanah secara sah dan memastikan proses yang lancar dan transparan.
Menakar Kepastian Hukum Pemidanaan Penyertaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMR Vincent Trauman; Ade Adhari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3125

Abstract

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smr. Terpidana Edi Hasmoro telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan ada orang-orang yang membantu dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Edi Hasmoro yakni, Asdar, Syamsudin (Aco), Nispuhadi (Ipuh), Petriandy Ponganton Pasulu (Rian), Ricci Firmansyah (Ricci), Darmawan (Awang). Namun terhadap keenam orang tersebut hingga saat ini tidak pernah dimintakan pertanggung jawaban pidana sehingga telah membuat hukum menjadi tidak pasti. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum pemidanaan penyertaan pelaku tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smr.?. Dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa terhadap keenam orang tersebut telah terbukti memenuhi Unsur Penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP sehingga telah menciptakan ketidak pastian hukum dalam pemidanaan.
Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan Ariba Birkah; Hening Hapsari Setyorini
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3128

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pelaksanaan perceraian tanpa persetujuan satu pihak pasangan. Pasal ini memungkinkan pengadilan mengabulkan perceraian meskipun salah satu pihak tidak setuju, asalkan ada alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan hukum. Tujuan penelitian adalah untuk memahami implikasi hukum dari ketentuan tersebut, termasuk dampaknya terhadap keadilan dan hak-hak pasangan yang terlibat dalam proses perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait. Penelitian ini juga membandingkan penerapan hukum dalam putusan pengadilan untuk mengevaluasi keadilan dalam perceraian yang diajukan sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat 2 memberi fleksibilitas bagi pihak yang mengalami masalah dalam perkawinan untuk mengajukan perceraian, namun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak setuju. Oleh karena itu, pengadilan harus secara hati-hati mempertimbangkan hak dan kepentingan kedua belah pihak, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hukum.

Page 40 of 204 | Total Record : 2037

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue