Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Overclaim pada Produk Skincare dalam Transaksi Online ]]>
<![CDATA[Dewi Santika, Lasmi]]>;
<![CDATA[Akib, Ma'ruf]]>;
<![CDATA[Umar, Wahyudi]]>;
<![CDATA[Fajdriah Hamzah, Ismi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3132
<![CDATA[Overclaim atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini menjadi sangat relevan dalam traksaksi online, di mana informasi produk sering kali disajikan secara tidak transparan. Ketidaktransparanan dapat menyebabkan keraguan di benak konsumen, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap platform e-commerce dan produk yang ditawarkan. Dalam dunia digital yang serba cepat ini, konsumen semakin menuntut akses ke informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk membuat keputusan pembelian yang informasional.Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap overclaim pada produk dalam transaksi Online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan dan menggunakan bahan sekunder, primer dan tersier yang berisi kaidah hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Overclaim produk Skincare bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait informasi produk.]]>
<![CDATA[Status Perkawinan sebagai Konsekuensi dari Murtad Menurut Perspektif Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dan UU Perkawinan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tashfia, Amara]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3134
<![CDATA[Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilaksanakan dan berjalan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku, namun tidak jarang juga sebuah perkawinan dijalani dengan tidak sesuai apa yang seharusnya, contohnya dengan berpindah agamanya seseorang disaat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan kecacatan perkawinan tersebut dan menyebabkan kebingungan diantara pasangan suami istri apakah perkawinan masih dapat dilanjutkan atau tidak. Penelitian ini bertujuan mengemukakan bagaimana pandangan ulama kontemporer wahbah az-zuhaili mengenai fenomena ini, bagaiamana peraturan di indonesia menangani perkawinan yang salah satunya murtad, dan bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan ulama wahbah az-zuhaili dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai status perkawinan akibat murtad. Metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative. Teknik pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa murtad dalam perkawinan menjadikan sebuah perkawinan batal dan dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan karena murtadnya seorang istri atau suami menjadikan mereka haram untuk dinikahi sehingga perkawinan yang telah terjadi harus dibatalkan. dan hal ini juga dapat diapahami dalam pendapat Yahya Harahap mengenai UU di Indonesia juga murtad bisa dikatan dapat dijadikan alasan perceraian karena dengan murtadnya suami atau istri menjadikan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan semestinya. Namun di Indonesia sendiri belum ada pembahasan secara langsung dan menjurus terkait bagaimana hukum murtadnya seseorang dalam masa perkawinan. Persamaan dan perbedaan juga didapatkan dalam penelitian ini, yaitu dari waktu terputusnya sebuah perkawinan akibat murtad. Dalam pandangan ulama kontemporer, waktu putusnya ditentukan dari kapan terjadinya kemurtadan sedangkan menurut Undang-Undang, putusnya perkawinan akibat murtad dilihat dari kapan keluarnya putusan dari pengadilan agama]]>
<![CDATA[Penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PT Medan No. 1250/Pid/2020/PT Mdn) ]]>
<![CDATA[Niki Marjuki]]>;
<![CDATA[Budi Sastra Panjaitan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3140
<![CDATA[Penelitian ini merupakan jenis penelitian yurudis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah Scientific Crime Investigation (SCI) diakui dalam proses pembuktian pada hukum pidana di indonesia dan bagaimana pengaruh SCI dalam proses pembuktian perkara No. 1250/Pid/2020/PT MDN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Scientific Crime Investigation adalah metode investigasi yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem pembuktian, dengan memanfaatkan berbagai disiplin forensik seperti identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, dan digital forensik. Adapun Dasar Hukum Penerapan Scientific Crime Investigation tertera pada pasal 184 KUHAP, Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, dan pasal 34 Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penerapan Scientific Crime Investigation sangat berpengaruh dalam mengungkap bukti dan kronologis perkara pada kasus pembunuhan hakim PN Medan Jamaluddin, sebab kasus ini memiliki keterbatasan dan kendala pada bukti dan keterangan saksi sebab korban ditemukan tidak bernyawa di lokasi yang sama sekali tidak adanya pemukian, dan pada saat ditemukan korban seakan akan menjadi korban perampokan atau kecelakaan tunggal. Namun melalui penggunaan metode kedokteran forensik, digital forensik serta psikologi forensik diperoleh informasi yang akurat bahwa matinya korban adalah sebab dibunuh dan telah terungkap bahwa pelaku pembunuhan korban merupakan istri dan dua orang terdekatnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa metode SCI sangat membantu dalam pengungkapan kasus ini, dikarenakan kasus ini sangat minim alat bukti dan keterangan saksi di sekitar ditemukannya korban.]]>
<![CDATA[Implikasi Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan RUPS yang tidak didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM (Studi Kasus Putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel) ]]>
<![CDATA[Angeline]]>;
<![CDATA[Gunawan Djajaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3145
<![CDATA[Isu hukum artikel ini yakni terkait Putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel terhadap implikasi akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPS yang wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Ham, tetapi dalam kasus putusan ini, tidak didaftarkan hingga lewat waktu 30hari. Artikel ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan kajian data sekunder. Hasil analisis yakni, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada putusan tersebut, dengan salah satu agenda yakni persetujuan pemindahan/pengalihan hak atas saham, yang kesemua rangkaian tercatat dalam Risalah RUPS. Setelah rapat RUPS selesai, risalah RUPS dituangkan kedalam akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang didalamnya juga memuat persetujuan pemindahan/pengalihan hak atas saham, sesuai hasil risalah RUPS pada kasus putusan tersebut, yang kemudian wajib didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham. Dalam Putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel akta notaris tersebut tidak didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham hingga lewat waktu ketentuan yakni selama 30hari, dikarenakan para pihak yang terkait dalam akta pemindahan hak atas saham tidak melaksanakan prestasi atau transaksi pemindahan saham yang telah disetujui didalam RUPS dan termuat dalam akta PKR maupun akta penyertaan pemindahan hak atas saham. Dengan demikian, akta PKR hasil dari RUPS maupun akta pemindahan hak atas saham yang tidak didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham, terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Akta autentik yang terdegrasi tersebut berimplikasi terhadap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi PT Telkom Semarang sebagai Video Storytelling ]]>
<![CDATA[Aurelia Putri Dianti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3146
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi PT Telkom Semarang dalam menggunakan video storytelling sebagai sarana promosi, edukasi, dan penyebaran ide kreatif di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video storytelling tidak hanya meningkatkan brand awareness tetapi juga efektif dalam mempengaruhi keputusan konsumen melalui pendekatan narasi yang emosional dan visual yang kuat. Selain itu, penggunaan media cetak dan online, seperti brosur dan situs web, melengkapi strategi ini dengan menjangkau audiens yang lebih luas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi komunikasi berbasis video storytelling yang diterapkan oleh PT Telkom Semarang berhasil meningkatkan keterlibatan audiens dan memperkuat citra merek melalui pendekatan yang kreatif dan relevan. Namun, tantangan dalam konsistensi dan inovasi konten tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga efektivitas komunikasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Salim Saleh Thalib]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3148
<![CDATA[Investasi asing telah menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan ekonomi global bagi negara tuan rumah, investasi asing dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti aliran modal, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain. Bagi investor asing, melakukan investasi di negara asing memberikan peluang pertumbuhan dan keuntungan. Dalam perjanjian investasi internasional mengatur mengenai pengaturan prinsip-prinsip investasi yang merupakan bagian terpenting. Prinsip yang dalam Hukum Investasi Internasional yaitu prinsip Fair and Equitable Treatment, Non-Discrimination yang meliputi National Treatment, Most Favoured Nations, Full Protection and Security serta Compensation for Expropriation. oleh karena itu penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif-yuridis melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) bagaimana implementasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum investasi Internasional di Indonesia.]]>
<![CDATA[Mewujudkan Perseroan Perseorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menurut PP No.8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil ]]>
<![CDATA[Suartini]]>;
<![CDATA[Zuhad Aji Firmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3149
<![CDATA[PP No. 8 Tahun 2021 mengatur mengenai modal dasar perseroan dan prosedur pendaftaran, perubahan, serta pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Peraturan ini bertujuan mempermudah iklim bisnis di Indonesia dengan mempermudah proses pendirian usaha, terutama bagi UMK. Fokus utama dari peraturan ini adalah pada pembentukan perseroan perorangan yang dirancang untuk memudahkan UMK dalam memulai dan menjalankan usaha mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana cara mewujudkan perseroan perorangan sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2021 serta mengidentifikasi keefektifan peraturan tersebut dalam memfasilitasi UMK. Metode penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 8 Tahun 2021 telah berhasil mempermudah proses pendirian perseroan perorangan, dengan prosedur yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh UMK. Hal ini memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan hukum dengan lebih mudah, tanpa harus menghadapi proses yang rumit dan biaya yang tinggi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang diduga Melakukan Tindak Pidana (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Formil) ]]>
<![CDATA[Edi Mulyanto]]>;
<![CDATA[Hibnu Nugroho]]>;
<![CDATA[Budiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3150
<![CDATA[Hal ini penting untuk memahami bahwa notaris memiliki peran yang krusial dalam sistem hukum pidana. Mereka bertanggung jawab dalam membuat dan memvalidasi dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan transaksi pidana, seperti akta perjanjian atau akta jual beli. Namun, dalam menjalankan tugasnya, notaris juga bisa terlibat dalam kasus-kasus pidana. Misalnya, jika notaris terlibat dalam pemalsuan dokumen atau pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan jabatannya. Dalam situasi seperti itu, notaris bisa menjadi tersangka dalam kasus pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan sesuai dengan UUJN dan Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang sekarang berlaku, sudah cukup mengatur tentang perlindungan hukum Notaris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach). Proses pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam tahap penyidikan belum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena dalam proses pemeriksaan maupun pemanggilan Notaris tidak terdapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana selama ini masih dirasa kurang, karena dalam penerapannya belum terdapat harmonisasi antara peraturan satu dengan peraturan lainnya, terlebih dalam perlindungan hukum bagi Notaris yang diduga melakukan tindak pidana belum diatur secara rigid oleh peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Hilangnya Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran (Gloria Natapradja Hamel) pada Penetapan MK No.80/PUU-XIV/2016 Mengenai Status Kewarganegaraan ]]>
<![CDATA[Syahna Yolanda]]>;
<![CDATA[Rizki]]>;
<![CDATA[Amalia Zylvy Rangkuti]]>;
<![CDATA[Edwin Simanullang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3152
<![CDATA[Pada kajian ini, Penulis menilik hilangnya status kewarganegaraan Gloria Natapradja Hamel, seorang anak dari pernikahan campuran, disebut dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang status kebangsaan. Gloria kehilangan status kewarganegaruannya dikarenakan ketidaktahuan orang tuanya dengan hadimya UU 12/2006 tentang status kewargangeraan. Namun orang tua Gloria merasa hak konstitusional anaknya dirugikan, oleh karena itu sang Ibu mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap UU 12/2006 kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui penyebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia Gloria, penulis akan melakukan penelitian dengan mengaplikasikan pendekatan penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptit. Metode int dipakai berdasarkan sumbef sumber yang didapatkan dari studi literature serta tinjauan peraturan yang relevan.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis ]]>
<![CDATA[Marvin Candra]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3155
<![CDATA[Penelitian berjudul “Pelanggaran Kemitraan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Hukum Bisnis” merupakan penelitian hukum mengkaji bentuk pelanggaran kemitraan dalam pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha dan upaya hukum melalui komisi pengawas persaingan usaha atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan pada usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian bangsa namun usaha mikro, kecil dan menengah kerap mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha besar sebagai mitra usaha. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan adanya pemenuhan terhadap prinsip demokrasi ekonomi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan usaha sehingga tidak mewujudkan adanya iklim usaha yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus menggunakan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisitis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kemitraan seringkali terjadi dalam bentuk penguasaan sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar dan upaya hukum atas terjadinya indikasi pelanggaran kemitraan dapat dilakukan melaui pengaduan atau atas insiatif mandiri komisi pengawas persaingan usaha itu sendiri.]]>
