Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dalam Menangani Konflik Sengketa Pertanahan ]]>
<![CDATA[Endah Wirastutik]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3156
<![CDATA[Tanah merupakan tempat bagi manusia dalam melaksanakan dan menjalani keberlanjutan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan terhadap tanah, berdampak meningkatnya pula perkara pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan, diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berkompetensi, yaitu PTUN dan Pengadilan Umum. Kewenangan PTUN adalah yang berkaitan dengan aspek administratif, sedangkan Pengadilan Umum adalah yang berkaitan dengan aspek keperdataan. Namun, dalam praktiknya terdapat titik singgung kompetensi antara PTUN dan Pengadilan Umum. Selain itu, terdapat perbedaan putusan hakim di Pengadilan Umum dan PTUN untuk kasus sengketa pertanahan yang sama. Sehingga, menjadikan penyelesaian sengketa pertanahan semakin tidak komprehensif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat adalah apa karakteristik sengketa pertanahan di Indonesia dan bagaimana konsep ideal lembaga pengadilan sengketa pertanahan. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dan sengketa agraria yang terjadi didominasi oleh konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sehingga, diperlukan sebuah lembaga pengadilan yang secara khusus diperuntukkan untuk menangani sengketa pertanahan guna meredam perkara-perkara pertanahan yang ada di Indonesia. Pengadilan sengketa pertanahan tersebut secara khusus hanya melakukan pemeriksaan dan persidangan terkait sengketa pertanahan, baik dari sisi Perdata Pertanahan, Pidana Pertanahan, maupun Administrasi Pertanahan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.]]>
<![CDATA[Konfigurasi Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gennta Rahmad Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3160
<![CDATA[Dinamika perkembangan partai politik di Indonesia sangat dinamis dan cair setiap terjadinya pemilihan umum (pemilu). Lebih dari dua dekade reformasi tampaknya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti hasil pemilu legislatif 2019 yang menghasilkan sembilan partai politik yang masuk di parlemen. Hasil ini berdasarkan 4% parliamentary theshold sebagai ambang batas partai politik untuk dapat masuk di parlemen. Namun, berdasarkan pada konfigurasi yang terjadi setelah Itu melihat kepada pemilihan presiden 2019 terjadinya penggemukan dalam hal koalisi pemerintahan. Kekurangan dalam kekuatan oposisi dalam parlemen Indonesia sudah memiliki dampak yang besar terhadap demokrasi di Indonesia. Berkaca kepada produk hasil legislasi DPR yang banyak mendapatkan pertentangan hingga protes keras dari publik menandakan bahwa terjadinya suatu masalah dalam sistem politik. Keberadaan partai politik sebagai Infrastruktur politik terlalu menonjol dalam konteks hasil pemilu legislatif 2019. partai politik memiliki peran sentral baik sebagai Infrastruktur maupun suprastruktur. Sehingga hal Ini berdampak kepada kualitas demokrasi di Indonesia yang mengarah kepada regresi demokrasi. Implikasi dari fenomena di atas adalah kurangnya pelaksanaan aspek deliberasi oleh DPR dan pemerintah. Partai politik gagal dalam memastikan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat. Dampak akhir dari situasi di atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 juga turut andil dalam menurunkan kualitas dari demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pengaruh Filsafat Nusantara Dalam Perkembangan Teori Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Irene Mariane]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3162
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang integrasi Filsafat Nusantara dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada peran hukum adat sebagai manifestasi utama nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pengakuan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Para ahli seperti Van Vollenhoven dan Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum adat sebagai refleksi nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang dinamis. Selain itu, pendekatan terapeutik dan pluralisme hukum yang mencerminkan keselarasan dan keseimbangan dalam Filsafat Nusantara semakin diterima dalam menyelesaikan konflik hukum di Indonesia. Namun demikian, muncul tantangan yang signifikan dalam menyelaraskan nilai-nilai adat dengan hukum modern dan asas-asas hukum yang lebih universal dan legalistik. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa integrasi Filsafat Indonesia bersifat simbolik dan substantif. Dengan demikian, Filsafat Nusantara dapat terus berperan sebagai pilar utama dalam pengembangan hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia dengan tetap menjaga jati diri dan kearifan lokal.]]>
<![CDATA[Eksekusi Jaminan Personal Guarantee atas Kredit Macet di Indonesia ]]>
<![CDATA[Frederick Septian Tuwan]]>;
<![CDATA[Ariawan Gunadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3166
<![CDATA[Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu cara peran bank sebagai agent of development adalah menyalurkan kredit kepada masyrakat tentunya dalam menyalurkan kredit bank tidak secara cuma-cuma, tetapi harus berdasarkan prinsip berhati-hati (prudence). Sehingga dalam menyalurkan kredit, bank menerapkan syarat 5C dalam pemberian kreditnya yakni: (a) character (karakter); (b) capacity (kemampuan); (c) capital (modal); (d) collateral (jaminan); dan (e) condition (keadaan). Collateral atau jaminan dianggap salah satu hal penting karena berjaga-jaga apabila debitur tidak dapat mengembalikan kredit, ada berbagai macam jaminan dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah jaminan perorangan (borgtocht) dimana pihak ketiga bersedia pribadinya dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit debitur. Namun jaminan perorangan (borgtocht) kurang diminati oleh bank, karena bersifat accecoir sehingga tidak memberikan status privilege kepada bank selaku penerima jaminan dan pelaksanaan eksekusinya yang cukup memakan waktu. Oleh karenanya Peneliti ingin membahas pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan (borgtocht), berdasarkan secara normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, serta teknik analisa data kualitatif.]]>
<![CDATA[Evaluasi Efektivitas Regulasi Ketenagakerjaan dalam Melindungi Hak Upah Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Riza Iskandar, Shafa Athaya]]>;
<![CDATA[Lie, Gunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3175
<![CDATA[Evaluasi Efektivitas Regulasi Ketenagakerjaan dalam Melindungi Hak Upah Pekerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi COVID-19 merupakan penelitian yang mengkaji dampak pandemi terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi hak upah pekerja dalam situasi krisis. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi ini menganalisis berbagai regulasi ketenagakerjaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya regulasi, implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Ketidakjelasan interpretasi, keterbatasan finansial perusahaan, dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas perlindungan hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revisi regulasi, penguatan sistem pengawasan, dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih adaptif untuk menghadapi situasi krisis. Rekomendasi meliputi klarifikasi regulasi, peningkatan dialog sosial, dan pengembangan sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif untuk meningkatkan ketahanan sektor ketenagakerjaan Indonesia di masa mendatang.]]>
<![CDATA[Sanksi Pidana Bagi Pejabat yang Menyalahgunakan Wewenang dalam Pemberian Izin Pertambangan ]]>
<![CDATA[Dafit Riadi]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Elwi Danil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3181
<![CDATA[Sejak era Otonomi Daerah, pemberian izin Usaha Pertambangan menjadi tidak terkendali karena daerah berlomba-lomba mengeluarkan izin guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemberian izin pertambangan oleh pejabat didaerah juga seringkali dilakukan dengan melawan hukum antara lain nepotisme, suap, gratifikasi dan sebagainya. Penghapusan pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk memberi izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi polemik karena tidak ada sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan izin pertambangan tersebut. Namun demikian, aparat penegak hukum dapat menerapkan ketentuan pidana korupsi terhadap penyalahgunaan izin pertambangan bila ditemukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan dalam UU tindak pidana korupsi yang mengatur suap dan gratifikasi adalah pada Pasal 12B Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Indonesia ]]>
<![CDATA[Zaizafun Lathifah]]>;
<![CDATA[Terra Afandaniarto]]>;
<![CDATA[Salma Syahirah Firli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3183
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kebijakan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai di Indonesia, yang diimplementasikan sebagai langkah strategis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dalam konteks perubahan iklim global dan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan sektor transportasi. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai regulasi terkait, termasuk Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur pengisian dan penyediaan baterai. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap pengurangan emisi, adopsi kendaraan listrik, dan kesiapan infrastruktur. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi, faktor-faktor seperti infrastruktur yang belum memadai, pengendalian bahan baku, dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan strategi implementasi disampaikan guna memastikan keberhasilan Program KBL di Indonesia.]]>
<![CDATA[Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak ]]>
<![CDATA[Angelia]]>;
<![CDATA[Lie, Gunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3189
<![CDATA[Pemberian pesangon merupakan hak pekerja tetap yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini menelaah bagaimana pelaksanaan pembayaran pesangon dilakukan, terutama ketika PHK terjadi tanpa kesepakatan dari pihak pekerja, serta peran peraturan perundang-undangan dalam menjamin hak-hak pekerja yang terkena PHK secara sepihak dan mengeksplorasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja ketika hak pesangon tidak diberikan sesuai peraturan ketenagakerjaan, yakni melalui langkah-langkah yang dapat dilakukan pekerja, seperti penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan ataupun jalur pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, yakni menggunakan data sekunder atau kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkannya pengawasan ketat dan sosialisasi aturan terkait oleh pihak pemerintah agar hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hak Upah Pekerja Berdasarkan Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tairas, Hans Daniel Felix]]>;
<![CDATA[Lie, Gunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3190
<![CDATA[Hak upah merupakan hak yang diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja sebagai imbalan berupa uang atas jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Hak upah telah diatur dan ditetapkan pada UU nomor 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Dalam Penelitian ini, pembahasan yang diteliti berupa bagaimana penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan bagi pekerja dengan pemberi kerja apabila adannya perselisihan antara pekerja dengan pemberi kerja khususnya mengenai hak upah. Hal ini juga berkaitan dengan peran dari masing-masing pihak dalam mencegah ataupun menghindari adanya perselisihan hak khususnya dalam hak upah, termasuk peran pemerintah di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpacu kepada penggunaan data kepustakaan (Library research). Penelitian ini menggunakan Jenis data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum dengan peraturan perundang-undanngan atau literatur lain terkait dengan ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[Pemberian Uang Pesangon yang Diakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak : Dasar Hukum beserta Implementasinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Naelayara, Siti Amera]]>;
<![CDATA[Lie, Gunardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3191
<![CDATA[Hubungan kerja adalah sebuah tindakan yang terjalinnya ikatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau buruh yang didasrkan kepada sebuah perjanjian kerja, dimana dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut berisikan atas hak-hak dan peranan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal tersebut mencakup pada saat terlaksananya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Indonesia yang merupakan negara serta mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga hal-hal dalam pelaksanaan kehidupan harus berlandaskan terhadap nilai-nilai yang terncantum dalam Pancasila termasuk dalam hubungan industrial. Hal tersebut mencakup mengenai hal bentrokan permasalahan pemutusan hubungan hubungan kerja yang muncul dikarenakan tidak sesuainya pendapat berkenan dengan penghentian hubungan kerja, yang pada umumnya mengenai pesangon. Penelitian ini dilakukan dengan mempraktikan jenis penelitian normatif dengan cara mempelajari bahan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menggunakan data sekunder berdasarkan kepada studi kepustakaan (library research) dan menganalisa secara analisis deskriptif analitis.]]>
