cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 49   50   51   52   53 
Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Keringanan Hukuman pada Orang yang Memiliki Jasa pada Negara Missleini; Nynda Fatmawati O
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3917

Abstract

Putusan Nomor 813 K/PID2-23 menjadi perhatian yang mendalam dalam ranah hukum, khususnya terkait analisis asas keadilan ratio decidendi yang diaplikasikan oleh hakim dalam penentuan putusan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan yang adil dan berkeadilan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam analisis asas keadilan dalam putusan Nomor 813 K/PID2-23. Aspek-aspek tersebut meliputi prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan rehabilitasi serta resosialisasi. Penelitian ini juga mengacu pada relevansi dan implikasi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum dan keadilan di masyarakat. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana asas keadilan ratio decidendi hakim diterapkan dalam konteks kasus-kasus pidana yang kompleks seperti putusan Nomor 813 K/PID2-23.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terkait Manipulasi Uji Keselamatan Produk PT Otomotif XYZ Perspektif Ibnu Taimiyah Alzikri, Alfin; Muhammad Ramadhan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3921

Abstract

Mobil merupakan kendaraan berfungsi sebagai moda transportasi yang mampu digunakan dalam berbagai kondisi jalan di area pedesaan maupun perkotaan. Salah satu brand yang mengeluarkan berbagai jenis produk mobil yaitu PT Otomotif XYZ. PT Otomotif XYZ sebagai anak dari perusahaan Toyota disebut telah melakukan adanya tindakan dalam memanipulasi uji keselamatan kendaraan dalam produksi yang dilakukan selama jangka waktu lebih dari 30 tahun. Bentuk manipulasi dianggap menjadi salah satu tindakan penipuan dalam pemasaran produk. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terkait manipulasi uji keselamatan menurut perspektif Ibnu Taimiyah. Metode yang dilakukan dikategorikan sebagai bentuk penelitian normatif yang dijabarkan melalui metode kualitatif. Bentuk studi normatif yang dijalankan akan mengacu pada bentuk hukum formal yaitu Halal dan Haram, boleh atau tidaknya suatu perkara, dan masih merupakan pendekatan yang tegas, tegas, dan primitif. Hasil yang diperoleh bahwa menurut ungkapan atas larangan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa segala kecacatan maupun keindahan dari suatu barang yang diperjualbelikan, perlu untuk diberitahukan sehingga tidak terdapat kemungkinan tutup menutupi dari suatu produk yang berdampak pada perubahan sistem dagang dalam rangka pembuktian kebenaran barang khususnya terkait keselamatan barang. Dari hal ini, konsumen perlu untuk melakukan pengecekan kembali barang tersebut sebelum terjadi kesepakatan jual beli. Jika pelaku usaha terdapat melakukan kecurangan maka konsumen dapat menuntut dan pelaku dikenakan sanksi berupa denda maupun pemberian barang baru yang tidak cacat sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia Jumadi, Jumadi; Sarah, Sarah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dan efektivitas regulasi yang ada, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam mendukung implementasi sistem e-court di Indonesia pada berbagai kasus hukum, termasuk pidana, perdata, dan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dikombinasikan dengan pendekatan empiris untuk memahami implementasi regulasi di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, hakim, dan pengguna e-court, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup memadai, terdapat kendala dalam konsistensi penerapan, literasi teknologi, dan perlindungan data pribadi. Novelti penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap perlindungan hak-hak prosedural dan keamanan data dalam sistem e-court, termasuk tanggung jawab lembaga peradilan sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa sistem e-court dapat berfungsi secara efektif, adil, dan aman.
Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Cukai Atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia febriauma, immanuella; Silviana, Ana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3444

Abstract

Cukai merupakan bentuk pungutan negara yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi atas produk yang dianggap memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), merupakan produk yang dinilai memiliki dampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penerapan kebijakan cukai apabila dikenakan pada MBDK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomi, penerapan aturan cukai pada MBDK akan berdampak negatif bagi pelaku usaha. Nilai jual produk yang meningkat akan menurunkan minat dan daya beli masyarakat. Sisi positifnya, pengenaan cukai akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi produk substitusi yang lebih sehat, pengenaan cukai juga meningkatkan pendapatan negara. Masih banyak hambatan dalam upaya penerapan kebijakan cukai, diantaranya; penentuan tarif cukai yang tepat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dalam upaya pengawasan. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah dengan diterapkannya ekstensifikasi pengenaan cukai terhadap MBDK, akan memudahkan pengendalian peredaran MBDK dan memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat. Hambatan-hambatan yang ditemui harus diselesaikan agar penerapan cukai terhadap MBDK dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah Neyla, Itsna
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3558

Abstract

Setiap keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah). Untuk mencapainya, diperlukan kerjasama, keharmonisan, dan hubungan yang baik dalam keluarga serta masyarakat. Pernikahan menjadi sarana membentuk keluarga yang sah dan melanjutkan keturunan. Namun, tantangan sering muncul ketika terjadi intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak mereka, terutama jika tinggal berdekatan. Intervensi ini, meski bertujuan membantu, dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga anak, seperti ketergantungan pada orang tua dan terganggunya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama orang tua.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif, mengkaji dokumen seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur terkait, serta konsep maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya memahami batasan intervensi orang tua untuk menciptakan hubungan yang harmonis, sambil tetap memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak yang telah menikah.
Efektivitas Hukum Terkait Kontrol Sosial Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjung Balai Kurniati, Agata; Harianto, Dedi; Yamin, Muhammad; Saidin, Saidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3579

Abstract

Konsep hukum sebagai kontrol sosial merujuk pada peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sehinga terwujud ketertiban yang diimplementasikan sebagian besar melalui aturan hukum tertulis. Salah satu contoh upaya kontrol sosial melalui hukum dapat ditelaah pada kendala pemberlakuan larangan impor pakaian bekas (ballpress). Meskipun telah terdapat larangan impor pakaian bekas melalui Permendag No. 40/2022, perdagangan dan permintaan pakaian bekas masih tinggi, didorong oleh faktor ekonomi dan preferensi konsumen terhadap tren berbusana dengan harga terjangkau. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan sosiolegal untuk menjelaskan kesenjangan antara idealitas hukum (sollen) dan realitas sosial (sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tidak efektif dan pengaruh sosial ekonomi, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya daya beli, menghambat efektivitas implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dalam rangka menciptakan kerangka hukum yang mampu berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Urgensi Kepolisian dalam Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Robekha, Jamiatur; Verdy Firmansyah, Dimas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3581

Abstract

Tujuan dari didirikannya suatu negara adalah memberikan kesejahteraan kepada warga negara sebagai imbalan atas kepercayaan yang diberikan terhadap pemerintahan yang mengelola negara tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pun hadir guna mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, dalam prakteknya sejumlah pihak mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang terkait sehubungan dengan kewenangan penyidikan tunggal oleh satu lembaga penegak hukum yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan ini diketahui berpotensi merugikan para korban yang mengalami kehilangan kesejahteraan akibat tindak kejahatan di sektor keuangan. Makalah ini pun disusun dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dan alasan di belakang judicial review tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menemukan: (1) judicial review terhadap Undang-Undang terkait telah menarik kewenangan penyidikan tunggal dari Otoritas Jasa Keuangan dan membuka partisipasi bagi Subdit II Dittipideksus Bareskrim Polri untuk melakukan penyidikan kolaboratif guna mewujudkan pengusutan kasus yang efektif dan efisien; dan (2) judicial review ini dilakukan sehubungan dengan potensi kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana kejahatan keuangan karena Otoritas Jasa Keuangan memegang kewenangan penyidikan tunggal. Dengan demikian, penyidikan akan menjadi lebih obyektif, efektif, dan efisien sehingga korban kejahatan keuangan benar-benar memperoleh keadilan.
Studi Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHP dan UU ITE Wicaksono, Candra; Faried, Femmy Silaswaty; Putri, Hanuring Ayu Ardhani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3602

Abstract

Sementara itu, pengertian "menghasut" (opruien) harus dibedakan dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Menghasut berarti membangun minat, nafsu, atau dendam seseorang sehingga ia melakukan apa yang dihasutkan. Dalam hal ini, tidak dipermasalahkan apakah ada usaha dari si penghasut, mirip dengan penggerakan yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana (penyertaan). Namun di era sekarang, penghasutan tidak hanya menyebabkan kerusuhan secara massal dan terlihat langsung di khalayak ramai, upaya penghasutan mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya bisa dilakukan melalui media massa atau media elektronik.Penelitian yang dilakukan untuk penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka".Regulasi mengenai tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan (uitlokken) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berkaitan dengan tindakan provokasi (menghasut, memancing, mempengaruhi) untuk melakukan tindak pidana. Tindakan menganjurkan, membujuk, atau menggerakkan dapat mencakup tindakan provokasi sepanjang dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam pasal tersebut.Sementara itu, dalam UU ITE, penghasutan diatur dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut. Pasal ini bertujuan untuk mencegah permusuhan, kerusuhan, atau perpecahan yang berdasarkan SARA.
Keabsahan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dan Peran dari Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian PT Perorangan Nurul Masyita, Faza; Nur Assyafira, Gisca; Febriani Langa Jawa, Apolonia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3603

Abstract

Penelitian ini berjudul keabsahan pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan dan peran dari notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas perorangan. Objek penelitian ini adalah perseroan terbatas perorangan. Tujuan penelitian ini untuk menelaah keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan atas legalitas dokumen dan identitas pendiri sekaligus menelaah peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas perorangan tersebut. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peranturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum. Hasil penelitian didapati bahwa keabsahan pendirian perseroan terbatas perorangan akan diragukan dan beresiko, karena rentan dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum ialah legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas perorangan ialah dapat berupa membuat akta notariil dengan membuat akta penegasan pendirian.
Eksistensi PP 54 Tahun 2000 pada Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasca Berlakunya UU 32 Tahun 2009 Amanda Sari, Dhita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3610

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 (PP 54/2000) merupakan pengaturan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkugan hidup di luar pengadilan, yang didelegasikan kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UU 23/1997), yang mana keberadannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU 32/2009). Keberlakuan PP 54/2000 sebagai peraturan pelaksanaan menjadi dipertanyakan, ketika aturan yang memberikan kewenangannya sudah hilang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menjawab hal-hal berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan serta keberlakuan PP 54/2000 pasca berlakunya UU 32/2009. Agar tidak terjadi adanya kekosongan dalam peraturan perundang-undangan, maka PP 54/2000 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan serta belum adanya pengaturan pelaksanaan lainnya yang diterbitkan. Meskipun demikian, untuk menjaga hierarki peraturan perundang-undangan tetap berjalan, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU 32/2009 sekaligus sebagai pengganti dari PP 54/2000.

Page 51 of 204 | Total Record : 2037

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue