cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 47   48   49   50   51 
Konsep Demokrasi dan Implementasinya dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah Muhammad Yusril Fadhilah; Beni Ahmad Saebani; Nasrudin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3513

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep demokrasi dan implementasinya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dari perspektif siyasah dusturiyah. Konsep demokrasi adalah suara pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakya. Demokrasi diwujudkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat secara umum, bebas, dan rahasia. Namun, pencalonan hanya dapat dilakukan melalui partai politik, yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidaklah bersifat personal. Implementasi demokrasi ini merujuk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang membatasi hak politik sesuai aturan hukum berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif dengan data dari UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, serta regulasi pemilu. Data dikumpulkan secara dokumentatif kemudian dianalisis melalui metode analisis isi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pemilihan langsung sejalan dengan sila keempat Pancasila dan berasaskan musyawarah serta prinsip demokratis sesuai hukum yang berlaku.
Peran Jurnalis dalam Menegakkan Kebebasan Berpendapat sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Octaviani, Priskila; Hery Firmansyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3514

Abstract

Jurnalis memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi secara objektif, tetapi juga membantu masyarakat menyuarakan pendapat dan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pekerjaan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti ancaman keselamatan, sensor, dan tekanan politik. Artikel ini membahas pentingnya peran jurnalis dalam menegakkan kebebasan berpendapat dan bagaimana perlindungan terhadap kebebasan pers menjadi kunci untuk memperkuat hak asasi manusia di seluruh dunia.
Strategi Penyelesaian Konflik Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Hewan Ternak (Studi Kasus di Lampok – Sumbawa) Rencani, Ni Ketut; Jemarut, Wihelmus; I Nyoman Sumantri; Pahrur Rizal
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3516

Abstract

Kegiatan berternak dan bertani merupakan aktivitas yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Lampok - Sumbawa. Persoalan yang terjadi yakni hewan ternak masyarakat masuk di area lahan pertanian warga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian konflik kerusakan lahan akibat hewan ternak di Lampk – Sumbawa. Untuk itu, peneliti mengkaaji strategi penyelesaian konflik konflik kerusakan lahan akibat hewan ternak di Lampok – Sumbawa. Metode yang digunakan yakni metode normatif empiris dengan sumber data empiris (tentang kondisi empirik di Lampok – Sumbawa) dan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis perspektif hukum pidana, perdata, dan hukum adat, terdapat mekanisme untuk menangani kerugian akibat hewan ternak. Hukum pidana memberikan sanksi bagi pemilik ternak yang lalai, sementara hukum perdata memungkinkan pemilik lahan untuk menuntut ganti rugi. Hukum adat menekankan musyawarah dan tanggung jawab sosial dalam menyelesaikan konflik. Berdasarkan pertimbangan penggantian kerugian warga yang dirugikan dan kondisi masyarakat, peneliti merekomendasi pendekatan perdata untuk menyelesaiakan konflik hewan ternak masyarakat masuk di area lahan pertanian di Lampok – Sumbawa.
Tanggung Jawab Sosial Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Ibadah Kristen di Indonesia Hadasa Widelia; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3519

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab sosial yang diemban oleh pemegang izin dalam pembangunan tempat ibadah Kristen di Indones. Sebagai bagian dari pelaksanaan hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pembangunan tempat ibadah Kristen tidak hanya memerlukan izin administratif dan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdiri dari beragam latar belakang agama dan budaya. Tanggung jawab sosial pemegang izin mencakup aspek hubungan antaragama, integrasi sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam bersama pemegang izin, tokoh agama, dan anggota masyarakat di sekitar tempat ibadah yang sedang dibangun. Selain itu, studi ini juga mengkaji dokumen izin dan kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan tempat ibadah di Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang izin tempat ibadah Kristen di Tangerang memiliki tanggung jawab sosial yang mencakup beberapa area penting: pertama, menjaga keharmonisan dan toleransi antaragama melalui dialog terbuka dan komunikasi dengan masyarakat sekitar; kedua, memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak mengganggu kenyamanan atau kegiatan sosial warga sekitar, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas dan kebisingan; dan ketiga, pemegang izin diharapkan berkontribusi pada program sosial masyarakat, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana agama dapat menjadi sarana pengembangan karakter dan solidaritas sosial, bukan sumber konflik. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memfasilitasi dialog antaragama dan mendukung pemegang izin dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka, untuk menciptakan keberagaman yang damai dan saling menghormati di Kota Tangerang.
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Tujuan Negara sebagai Panduan Politik Hukum dalam Opsi Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Utang Rosidin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3520

Abstract

Dinamika politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 tidak hanya terjadi dalam kalkulasi kesepakatan koalisi antar partai politik yang mengusung Calon Kepala Daerah (Cakada), namun terjadi juga pada proses penetapan regulasi (politik hukum) yang melegitimasi pesta demokrasi tersebut dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang pada last minute mengeluarkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 70/PUU-XXII/2024, rapat Badan Legislasi DPR RI membahas revisi UU Pilkada untuk melawan Putusan MK, serta demonstrasi lapisan masyarakat yang menentang revisi UU Pilkada dan mendukung Putusan MK sebagai landasan yuridis pelaksanaan Pilkada 2024, pembatalan revisi UU Pilkada, serta opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia sebagai panduan politik hukum dalam keputusan penambahan opsi kotak kosong pada semua surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga akan memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif mengenai apa saja nilai-nilai dasar tujuan negara Indonesia yang menjadi panduan politik hukum dan bagaimana perspektifnya terhadap politik hukum opsi kotang kosong pada Pilkada. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum dalam opsi penambahan kotak kosong pada semua surat suara telah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara terutama asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi landasan filosofis penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akan tetapi bilamana kotak kosong menjadi pemenang secara terus menerus dalam Pilkada maupun Pilkada Ulang, maka akan menambah permasalahan yang berdampak terhadap seluruh aspek yang berkelindan dengan proses Pilkada tersebut. Oleh karena itu, Otoritas Pembentuk UU maupun Mahkamah Konstitusi yang kerap kali memainkan peran positif legislator, memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Diplomasi Parlemen Indonesia: Kepemimpinan DPR RI dalam The 44th AIPA General Assembly 2023 Syauqiyah, Asma Farah; Akim; Abdirrohman, Insan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3528

Abstract

Diplomasi parlemen telah menjadi elemen penting dalam kerja sama regional, khususnya di ASEAN melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan DPR RI dalam diplomasi parlemen pada The 44th AIPA General Assembly 2023. Mengacu pada definisi diplomasi parlemen menurut Götz, penelitian ini mengkaji bagaimana DPR RI berperan aktif dalam merumuskan resolusi yang mendukung kerja sama antarparlemen di ASEAN, tanpa menggunakan pendekatan soft power. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan analisis literatur yang relevan. Fokus utama penelitian adalah pada proses penyusunan resolusi, strategi diplomasi yang digunakan DPR RI, serta bagaimana peran tersebut mencerminkan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR RI memainkan peran kunci dalam memperkuat kerja sama antarparlemen ASEAN melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif. Keberhasilan DPR RI dalam mendorong pengesahan resolusi menunjukkan komitmen Indonesia terhadap integrasi regional ASEAN. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang diplomasi parlemen di ASEAN serta menyoroti pentingnya peran DPR RI sebagai aktor utama dalam kerja sama regional melalui AIPA.
Problematika Kewenangan Hakim Konstitusi dalam Mengusulkan Pengubahan Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Septiani, Dwi Komala
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3531

Abstract

Artikel ini mengkaji perlunya prosedur yang mengatur kewenangan Hakim Konstitusi dalam mengusulkan pengubahan terhadap putusan pengujian undang-undang, baik sebelum ataupun sesudah putusan dibacakan dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Artikel ini disusun dengan melakukan analisis terhadap kasus pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya pengubahan frasa “Dengan demikian” menjadi “Ke depan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi belum memiliki peraturan yang mengatur perbaikan atau pengubahan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hakim Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan dalam sidang pleno pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum telah memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat final dan mengikat. Pengubahan atau perbaikan substansi pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan dapat mengakibatkan makna yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian, pengubahan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat substansial setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan harus dihindari dan tidak boleh dilakukan. Pengubahan atau perbaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diucapkan di sidang pleno pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum boleh dilakukan sepanjang tidak bersifat substansial (clerical error/kesalahan pengejaan dan/atau penghalusan kata) dan perlu diatur dengan prosedur operasional standar yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Tindakan Organisasi Papua Merdeka (Opm) Bedasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004 Rasji; Whisnu Aji P. S
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3532

Abstract

Hingga saat ini kompleksitas permasalahan keamanan di Papua yang tidak hanya mencakup keanekaragaman etnis dan budaya, tetapi juga berbagai isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial. Meski Papua kaya akan sumber daya alam, ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat dan ancaman separatisme terus menjadi tantangan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberi kewenangan TNI untuk menangani ancaman separatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TNI di Papua telah berkembang, terutama sejak era Reformasi. Meskipun pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dianggap efektif dalam mengatasi kelompok separatis, pendekatan ini juga memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus bergeser pada pembangunan infrastruktur sebagai langkah untuk mengurangi ketegangan. Namun, penelitian ini menekankan bahwa pendekatan yang lebih seimbang antara kekuatan militer dan dialog serta diplomasi yang inklusif diperlukan untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan.
Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Penanaman Modal Asing Berdasarkan Joint Venture Agreement Obed Robbani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3541

Abstract

Joint Venture Agreement sebagai salah satu instrumen penanaman modal asing di Indonesia memiliki potensi sengketa/perselisihan yang cukup besar. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan penanaman modal asing dalam bentuk Joint Venture di Indonesia dan memahami penyelesaian sengketa antara para pemegang saham dalam Joint Venture Company yang didasarkan pada Joint Venture Agreement. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk Joint Venture yang umumnya dikenal di Indonesia ialah di mana penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri membentuk suatu Joint Venture Agreement yang mendasari berdirinya suatu Joint Venture Company. Dasar hukum praktik Joint Venture di Indonesia sendiri dapat ditemukan pada Pasal 1 angka (3) UUPM, sedangkan dasar hukum pendirian Joint Venture Company dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (3) UUPM. Adapun penyelesaian sengketa antara pemegang saham dalam Joint Venture Company dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Sisi pertama ialah apabila salah satu pihak yang bekerja sama dengan penanam modal asing adalah pemerintah Indonesia, maka penyelesaian sengketa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUPM. Namun, sisi kedua, apabila kedua belah pihak merupakan dari swasta, maka penyelesaian sengketa merujuk pada klausula penyelesaian sengketa, choice of forum, dan governing law yang diatur di dalam Joint Venture Agreement mereka.
Tinjauan Regulasi Investasi Berkelanjutan di Sektor Energi Terbarukan Indonesia dengan Indikator ESG Parardhya Amaraputri Puntarangi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3542

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatur investasi berkelanjutan dalam sektor energi terbarukan yang selaras dengan komitmen daripada Indonesia sendiri yang mencanangkan bebas emisi karbon pada tahun 2030 untuk memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap pelestarian lingkungan hidup. Prinsip ESG harus diperhatikan bagi Pemerintah Indonesia sebagai indikator untuk dapat menarik investor asing guna mengembangkan industri energi terbarukan yang baru saja dimulai. Prinsip ESG penting untuk perusahaan dalam memberikan jaminan pada konsumen mengenai komitmen perusahaan terhadap pengembangan berkelanjutan untuk menghindari berbagai implikasi sosial ataupun ekonomi apabila tidak dapat mematuhinya. Timbulnya urgensi penerapan prinsip ESG menjadi tantangan bagi Indonesia, guna menyediakan kebutuhan perusahaan selaku investor asing untuk memenuhi persyaratan prinsip ESG. Kesigapan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi penerapan prinsip ESG menjadi krusial mengingat stigma buruk yang diberikan dunia internasional bagi negara berkembang dalam konteks penanaman modal asing. Sehingga, Pemerintah Indonesia perlu memberikan solusi konkret untuk mendapatkan kepercayaan investor asing dalam menerapkan prinsip ESG. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang mengevaluasi keselarasan aturan hukum dengan norma dan prinsip hukum serta kesesuaian perilaku individu dengan norma hukum. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif dan analisis hukum deduktif untuk menemukan solusi hukum praktis.

Page 49 of 204 | Total Record : 2037

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue