cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedi Wahyudi
Contact Email
akademikametro@gmail.com
Phone
+6282324480562
Journal Mail Official
akademikametro@gmail.com
Editorial Address
Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : 1693069X     EISSN : 23562420     DOI : https://doi.org/10.32332/akademika
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Akademika provides a means for sustained discussion of relevant issues that fall within the focus and scopes of the journal which can be examined empirically. Akademika welcome papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as religion practices
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 470 Documents
 35   36   37   38   39 
KONSOLIDASI KAPITAL SOSIAL PEMULUNG SAMPAH TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH KARANGREJO KOTA METRO Madkur, Ahmad; Suhendi, Suhendi; Nasrudin, Muhammad
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 22 No 2 (2017): Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v22i2.821

Abstract

Abstrak Pemulung sampah adalah warga yang terpinggirkan dalam peta ekonomi, sosial, dan politik. Lalu bagaimana upaya mereka agar bisa merangsek ke tengah peta? Tulisan ini mengulas bagaimana para pemulung sampah di TPAS Karangrejo Kota Metro mengonsolidasi kapital sosial bersama para stakeholders terkait, termasuk dosen IAIN Metro, Walhi, perusahaan, dan Pemerintah Daerah. Tulisan ini bersumber dari kegiatan PAR (participatory action research) yang merupakan sebuah kegiatan pengabdian dan penelitian yang dilakukan oleh dosen IAIN Metro kepada warga pemulung anggota sebuah paguyuban di TPAS Karangrejo. Potret yang dideskripsikan meliputi bagaimana mereka mengorganisir diri, menciptakan alat-alat produksi, lalu meningkatkan nilai tambah atas produk-produk mereka. Tujuannya adalah bagaimana mereka berdaya di hadapan rentenir sekaligus meningkatkan taraf hidup. Ujung tulisan ini mengupas sejauh apa mereka berdaya, juga apa peluang dan tantangan yang mereka hadapi. Kata kunci: Kapital Sosial, Pemulung Sampah, dan TPAS Karangrejo. Abstract Waste pickers are frequently marginalized in economic, social, and political maps. So how do they try to get to the center of the map? This research-based paper reviews how waste pickers in TPAS Karangrejo Metro City consolidate their social capital with relevant stakeholders, including the lecturers of State Islamic Institute (IAIN) Metro, WALHI, companies, and local government. The writing of this paper is based on participatory action research in which the community empowerment and research were both conducted in the same time by a lecturers team of IAIN Metro for the waste pickers in TPAS Karangrejo. The portraits described include how they organize themselves, create the means of production, and then increase the added value of their products. The goal is how they are empowered in the presence of moneylenders while improving living standards. The end of this paper explores how far they are empowered,and what opportunities and challenges they face. Keywords: Social Capital, Waste Pickers, TPAS Karangrejo
PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI UNIT DESA BERBASIS USAHA TERBIMBING Rufaidah, Erlina
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 22 No 2 (2017): Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v22i2.824

Abstract

Abstrak Koperasi dan masyarakat merupakan aspek penting dalam peningkatan ekonomi pedesaan yang akan bermuara pada kemajuan desa tersebut. Maka koperasi dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau bergerak terlalu dominan pada salah satu aspek nya, sehingga pola gerakan koperasi harus selalu beriringan dengan pola gerakan masyarakat sebagai anggotanya. Usaha terbimbing merupakan sebuah perlakuan khusus kepada pelaku usaha untuk dapat diberikan pendampingan, pembimbingan, penyuluhan hingga pada tahap evaluasi usaha. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha tersebut dapat terarah dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu menjawab tantangan, mampu mengikuti perkembangan zaman dan memiliki daya saing sehingga usaha yang didirikan dapat terus maju dan berkembang sebagai bukti turut ambil bagian dalam pembangunan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan dengan cara pembimbingan atau pendampingan dinilai akan berjalan lebih efektif dan efesien sehingga target yang telah ditentukan dapat lebih mudah dicapai. Paradigma yang masih menganggap koperasi menjadi jalan untuk kepentingan individual profit oriented sudah seharusnya untuk di-revitalisasi menjadi multi-purpose oriented. Sehingga fungsi dan peran koperasi dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Pengembangan model usaha terbimbing dipandang akan menjadi jalan solusi bagi koperasi unit desa untuk dapat mencapai target capaian yang telah ditetapkan. Kata kunci: Pemberdayaan Perekonomian, Koperasi Unit Desa, dan Usaha Terbimbing Abstract Cooperation and community is the important aspect in increasing rural economic which lead to the development of its rural area. Then, cooperation and community can not walk aone or moving dominanly on one of the aspect, so the cooperation pattern movement must be hand in hand with community pattern movement as its member. Guided business is a special treatment to the businessmen in order to get guiding, supervising, counseling until evaluation business step. That means the businessmen will be guided well, able to solve problem, able to answer the challenge, able following development era and have competitiveness so the business that established able to develop, As proof of taking part in community economical development. Empowerment by way of mentoring or mentoring assessed will run more effectively and efficiently so that the target that has been determined can be more easily achieved. The paradigm that still considers the cooperative to be the way for the benefit of individual profit oriented is supposed to be in the revitalization become multi-purpose oriented. So, the function and role of cooperation can run optimally in accordance with the principles. The development of a guided business model is seen as the path of solution for the cooperation of village unit (KUD) to achieve the established performance target. Keyword: Economical Empowering, The Cooperation of Village Unit (KUD), and Guided Business
PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI PEMIKIRAN DAN MODEL PEMBERDAYAAN NYAI DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON) Noorhayati, Siti Mahmudah
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 22 No 2 (2017): Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v22i2.953

Abstract

Abstrak Berdasarkan penelitian peneliti sebelumnya, ada beberapa model pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh para bu Nyai (panggilan bagi isteri kyai di lingkungan pondok pesantren), khususnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Seperti, mereka terlibat melatih para wali santri puteri di lingkungan pondok pesantren, mendesain (non-participant) budaya berbasis gender dalam pembelajaran di pondok pesantren, serta terlibat aktif (full-participant) untuk menyadarkan model kehidupan berbasis gender di bagi santri puteri. Hari ini, beberapa model peran pemberdayaan itu bertambah; tidak sekedar tiga model terbatas teritorial di atas. Lebih dari itu, para bu nyai di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton juga terlibat pada aktivitas social, ekonomi, dan politik masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, tentunya, membutuhkan banyak pendekatan yang baru; mulai dari penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya gender, perlakukan setara terhadap perempuan, dan bagaimana cara mengoptimalisasi kekuatan serta kebersamaan yang dimiliki perempuan. Keberadaan tulisan ini adalah untuk menjabarkan bagaimana model-model pemberdayaan baru yang dilakukan para Bu Nyai di lingkungan Pondok Pesantren. Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Apa persepsi yang mereka yakini tentang gender, serta bagaimana model penyampaian yang efektif untuk membentuk kesadaran gender di luar pondok pesantren berdasarkan pada nilai-nilai gender yang mereka pahami. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis problem terhadap perbedaan pandangan Bu Nyai yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, terkait gender dan Islam. Kata kunci: Islam, Gender, Nyai, dan Pembedayaan Perempuan Abstract Of my research before, there are some models of empowerments women which are articulated by Nyai (Kyai’s wife term in Pesantren), especially at Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, such are; training for student mother/parent around pesantren and designing a gendered culture and teaching-learning process inside pesantren, and giving social life experiences for women student. Nowadays, the types of empowerments were enriched, not only on three models above, but also social reconstruction, conflict resolution, economic and political contestation based on gender coalition. To do these processes, there was no easy ways except they must face unequal treatment of women in social life. So that, they had to change the normal paradigm and build the new approach to empower women outside Pesantren. This article aims to describe what paradigm they made, to reconstruct gendered stance of Islamic teaching and what model of social development approach they used, in order to make common understanding on political and social process outside Pesantren. I will discomposes Nyai of Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton to three levels understanding of feminist tradition based on their conclude concept of gender. In other word, not all nyai of Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, extend their empowerment approach outside pesantren. Keywords; Islam, Gender, Nyai, and Women Empowerment
PERAN PESANTREN DALAM WACANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MADANI Halim, Wahyuddin
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 22 No 2 (2017): Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v22i2.976

Abstract

Abstrak Di Indonesia, wacana tentang civil society atau masyarakat sipil bermula pada sekitar akhir dekade 1990-an. Hal itu merupakan respons terhadap wacana yang sama yang juga sedang hangat diperbincangkan secara global sejak sekitar pertengahan dekade yang sama. Namun demikian, di Indonesia pada awalnya wacana bahkan perdebatan tentang civil society terbatas pada kalangan intelektual, akademisi kampus dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Dalam berbagai diskursus akademik dan non-akademik tentang civil society, isu pertama berkaitan dengan padanan atau terjemahan mana yang tepat bagi konsep itu untuk konteks Indonesia. Ada pihak yang memilih mempertahankan istilah bahasa Inggris civil society, ada juga yang menawarkan terjemahan ‘masyarakat sipil’, ‘masyarakat kewargaan’, ‘masyarakat warga’, dan ‘masyarakat madani’. Medan diskursif kedua berkaitan dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap konsep civil society dan kompatibilitas penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia. Artikel ini menyoroti secara khusus perbedaan pandangan antara kalangan ‘tradisionalis’ dan ‘modernis’ Muslim di Indonesia dalam memahami dan memaknai konsep civil socity. Secara khusus, artikel ini berupaya mengeksplorasi eksistensi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua dan terbesar di Indonesia dalam memerankan diri sebagai salah satu elemen civil society yang, pada gilirannya, dapat berkontribusi signifikan dalam upaya transformasi dan pemberdayaan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Indonesia yang masih terus berlangsung. Kata Kunci: civil society, masyarakat madani, pesantren, pemberdayaan, Muslim tradisionalis, Muslim modernis. Abstract In Indonesia, the discourse on civil society began in around the end of the1990s. It is a response to the same discourse that was also being warmly discussed globally since around the middle of the same decade. However, in Indonesia at first discourse even the debate about civil society is limited to intellectuals, campus academics, and activists of non-governmental organizations. In academic and non-academic discourses on civil society, the first issue relates to which equivalent or translation is most appropriate for that concept for the Indonesian context. Some people choose to retain the English term civil society, some others offer Indonesia translations such as ‘masyarakat sipil’, ‘masyarakat kewargaan’, ‘masyarakat warga’, dan ‘masyarakat madani’. The second discursive field is concerned with the understanding of and giving meaning to the conept of civil society and the compatibility of its application in the context of Indonesian society. This article highlights the different views between Muslim 'traditionalists' and 'modernists' in Indonesia in understanding and giving new meanings to the concept of civil socity. In particular, this article seeks to explore the existence of pesantren as the oldest and largest Islamic educational institution in Indonesia in acting as one of the elements of civil society that, in turn, can contribute significantly to the transformation and empowerment of civil society as part of the ongoing process of democratic consolidation in Indonesia. Keywords: civil society, masyarakat madani, pesantren, empowerment, traditionalist Muslim, modernist Muslim
PEPPUNG SEBAGAI MEKANISME DEMOKRASI LOKAL PADA MASYARAKAT MEGOU PA’ TULANG BAWANG Khalik, Abu Tholib
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23 No 2 (2018): Islam, Kenegaraan, dan Kebangsaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v23i2.1097

Abstract

Abstract The author conducts research on the content of customary law or traditions that have been in force for centuries ago which are still firmly used as guidelines for living together for members of the indigenous Migou Pa 'Tulangbawang Lampung community. what is the background of the tradition so that for so long it can survive as if it was not deterred by the current wave of rapid social change. Then how is the technical consultation in the direction of consensus on the traditional tradition of the Megou Pa 'Tulangbawang indigenous community. The author uses descriptive qualitative research type. As for primary data sources from the results of interviews with free guided interview methods and secondary data sources, namely books that support research. The results of the author's research are in the traditional Peppung style of the Megou Pa Indigenous people, indeed it applies the one man one vote system, but even the voice of one person from a number of Peppung participants or a trial to hear a case must be able to accept something to make a decision. close to customary law. If it concerns common business interests, the majority of votes are often the benchmark in making decisions, but it is not impossible that the voice of one person by the majority of the voting or counseling participants is considered more appropriate, logical or in accordance with tradition or law. custom then it can be used as the basis of the decision. In Peppung or counseling even though the problem is so complicated but there has never been a vote to make a decision or deliberation, because the basis of consideration is customary law, tradition or something considered rational rational. Keywords: Peppung, Lampung Tradition, and Megou Pa custom Abstrak Penulis melakukan penelitian terhadap kandungan hukum adat ataupun tradisi yang telah berlaku sejak berabad–abad yang lalu ini yang tetap masih kokoh dijadikan pedoman hidup bersama bagi para anggota masyarakat adat Migou Pa’ Tulangbawang Lampung. apa yang melatar belakangi tradisi itu sehingga sampai sekian lama dapat bertahan seolah–olah tak tergoyahkan oleh gelombang perubahan sosial yang demikian pesatnya saat ini. Kemudian bagaimana tehnis musyawarah dalam menuju mufakat pada tradisi permusyawaratan masyarakat adat Megou Pa’ Tulangbawang. Penulis menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif deskriptif.Adapun sumber data primer dari hasil wawancara dengan metode wawancara bebas terpimpin dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang menunjang penelitian. Hasil Penelitian Penulis adalah Dalam Peppung Adat ala masyarakat Adat Megou Pa’, memang memberlakukan sistim one man one vote, namun suara satu orang sekalipun dari sejumlah peserta peppung ataupun sidang untuk mengadili suatu perkara tetap harus dapat menerima sesuatu untuk di jadikan keputusan adalah pendapat yang paling dekat dengan hukum adat.Jika hal itu menyangkut kepentingan usaha bersama suara terbanyak memang sering menjadi patokan dalam mengambil keputusan, hanya saja tiddak mustahil terjadi bahwa suara satu orang yang oleh mayoritas peserta peppung atau berembuk itu dipandang lebih tepat, logis ataupun sesuai dengan tradisi atau hukum adat maka itu dapat dijadikan dasar keputusan. Dalam peppung atau berembuk sekalipun masalahnya demikian pelik namun tidak pernah terjadi voting untuk mengambil keputusan peppung atau berembuk itu, karena yang menjadi dasar pertimbangan adalah hukum adat, tradisi ataupun sesuatu yang dianggap logis rasional. Kata Kunci : Peppung, adat lampung, dan Adat Megou Pa’
HIGHER EDUCATION GOVERNANCE OF MUSLIM MINORITY: EFFORTS TO BE PART OF NATION’S DEVELOPMENT Wekke, Ismail Suardi
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23 No 1 (2018): Good Coorporate Governance dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v23i1.1101

Abstract

Abstract The findings of this study may contribute to the government’s efforts to tackle the terrorist movement in Indonesia. Education, until today, is believed to be one of the methods to conduct knowledge transformation. However, in the implementation of education, accessibility sometimes becomes one of the obstacles. Hence, this paper described several matters concerning the extension of access to education. This matter required a political policy concerning the availability of educational facilities. Set in West Papua Province, this study described higher education strengthening individual capacity. When an individual is capable and being empowered, it means that not only his/her family who enjoy that ability, but also the society and the nation will enjoy the advance and competitiveness of human resource excellence. This qualitative study also showed through data collection in descriptive way from observation during how limitations can be sources of strength. So the limitations need not be regarded as obstacles, but should even be opportunities to do innovations. The study also concluded how an unorganized higher education can have an impact on the economy that will hamper the journey to seize the opportunity to know. Finally, with the reconstruction of various resources, universities can remain the best means of providing energy to serve civilization. Keywords: Higher Education, Access, and Resources Abstrak Temuan penelitian ini berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi gerakan teroris di Indonesia. Pendidikan hingga hari ini diyakini sebagai sebuah metode untuk melakukan transformasi pengetahuan. Namun demikian, pada tataran implementasi, aksestabilitas pendidikan merupakan sebuah permasalahan tersendiri. Untuk itu, tulisan ini memberikan beberapa hal terkait dengan perluasan aksestabilitas pendidikan. Upaya perluasan harus ditopang oleh kebijakan politis terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Studi yang dilakukan di Provinsi Papua Barat mendeskripsikan perguruan tinggi yang tengah memperkuat kapasitas individu civitas akademikanya. Manakala individu terberdayakan, tidak hanya keluarganya, tetapi masyarakat dan negaranya akan merasakan dampak positifnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan data deskriptif dan observasi, penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan aksestabilitas pendidikan adalah sumber kekuatan. Keterbatasan tersebut tidak pantas dipandang penghalang, melainkan sebagai tantangan untuk melakukan inovasi. Studi ini juga menyimpulkan bahwa sebuah perguruan tinggi yang kurang terorganisir memberikan dampak ekonomi yang menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan. Akhirnya, melalui rekonstruksi terhadap ragam sumber daya yang tersedia, perguruan tinggi diyakini tetap merupakan wahana penyedia energi positif bagi perkembangan peradaban. Kata kunci: perguruan tinggi, akses, dan sumber daya
NASIONALISME ‘JALAN TENGAH’: MENGURAI POTENSI BENTURAN IDEOLOGI NASIONALISME DAN SENTIMEN UMMAH DI ERA NATION STATE Firdaus, Robitul
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23 No 2 (2018): Islam, Kenegaraan, dan Kebangsaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v23i2.1105

Abstract

Abstract In the study of Islamic political thought, the relation between Islam and nationalism has been a relevant topic to be discussed. This is at least due to two factors. Firstly, there is a concept of ummah in Islam which is considered in contrary with the ideology of nationalism. While ummah is characterized with the solidarity in the name of faith, nationalism is of nationality and geographical borders. Secondly, nationalism and nation state have become a reality accepted by all modern states, including Muslim states. Accordingly, it is assumed that being a loyal Muslim and a good citizen at the same time is impossible. This article is aimed at offering an interface between nationalism and ummah by adopting the positive sides of both. To place nationalism and ummah in a binary opposition is not useful and against the reality. As a result, it is concluded that nationalism can be an asset to achieve the unity and cooperation, particularly in the struggle for independence. However, nationalism can also be a narrow ideology which leads to the negative fanaticism. In this context, the sentiment of ummah can be used as a religious guidance in minimazing and preventing the practice of narrow nationalism. The concept of ummah ensures that a religious bond should be respected besides the bond which is based on the territorial border. On the other hand, nationalism could prevent the sentiment of ummah from falling to religious extremism. Finally, the interface between nationalism and ummah may be applied differently among various Muslim countries. Keywords: Nationalism, Ummah, and Nation State. Abstrak Dalam studi pemikiran politik Islam, relasi antara Islam dan nasionalisme menjadi topik yang masih menarik untuk didiskusikan. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal: Pertama, terdapat konsep ummah dalam doktrin Islam yang diyakini berseberangan dengan ide nasionalisme. Ummah meniscayakan solidaritas atas dasar keimanan, sedang nasionalisme mendasarkan pada faktor kebangsaan dan batasan geografis. Kedua, nasionalisme dan negara bangsa merupakan realitas yang dipraktekkan di semua negara modern, termasuk negara-negara Muslim. Sehingga timbul anggapan bahwa tidak mungkin seorang Muslim yang baik dapat sekaligus menjadi warga negara yang baik. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan titik temu antara konsep nasionalisme dan ummah dengan mengambil sisi positif dari keduanya. Meletakkan nasionalisme dan ummah dalam posisi yang bertentangan selain tidak produktif juga bertentangan dengan realitas yang ada. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa nasionalisme dapat menjadi modal dalam menuju persatuan dan kerja sama, terutama kaitannya dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun, nasionalisme di sisi lain juga dapat menjadi ideologi sempit yang mengarah pada fanatisme negatif. Di sinilah, sentimen ummah dapat digunakan untuk menjadi panduan agama dalam meminimalisasi dan mencegah praktek nasionalisme sempit. Konsep ummah memastikan bahwa terdapat ikatan keagamaan yang harus dihormati selain ikatan berdasar batasan teritorial. Di sisi lain, nasionalisme mencegah sentimen ummah untuk terjerumus ke dalam ektrimisme agama. Akhirnya, batasan kerjasama dan titik temu antara nasionalisme dan ummah mungkin diaplikasikan berbeda-beda antara satu negara Muslim dengan yang lain. Kata Kunci: Nasionalisme, Ummah, dan Negara Bangsa.
PEMIKIRAN KEBANGSAAN K.H. ACHMAD SIDDIQ DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMANTAPKAN IDIOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DI INDONESIA Ni’am, Syamsun; Nurhayati, Anin
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23 No 2 (2018): Islam, Kenegaraan, dan Kebangsaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v23i2.1106

Abstract

Abstract This article addresses an interesting phenomenon of this recent decade in the national journey of Indonesia, where there are some people or certain groups who want to distort or even question Pancasila as the common platform and Indonesian ideology. It is very urgent to examine the thoughts of the charismatic figure of Indonesia, K.H. Achmad Siddiq who has an idea about the relationship among religion, the State, more specifically about the position of Pancasila, and Islam or vice versa, particularly when Indonesia is faced with the movements of the Pancasila de-ideologization which recently comes up to the surface. The most interesting idea of ​​K.H. Acmad Siddiq is "Pancasila as the national ideology of Indonesian is final, no need to be questioned again, and is not against Islam, even it can go along and fill each other". Kyai Siddiq's view then brings fundamental implications in stabilizing Pancasila as a foundation of the social life, nation and state. This thought is then regarded as the genuine thought of a pesantren scholar. Keywords: Nationality, Islam, Pancasila, and K.H. Achmad Siddiq. Abstrak Artikel ini ditulis karena adanya fenomena menarik pada dekade mutakhir ini dalam perjalan kebangsaan di Indonesia, di mana ada sebagian orang atau kelompok tertentu yang ingin mendistorsi bahkan mempersoalkan Pancasila sebagai common platform dan idiologi bangsa Indonesia. Sangat urgent mengkaji pemikiran sosok ulama kharismatik Indonesia, K.H. Achmad Siddiq yang memiliki gagasan menyangkut hubungan agama dan Negara —lebih khusus tentang kedudukan Pancasila dan Islam atau sebaliknya, di saat Indonesia dihadapkan pada gerakan/upaya de-ideologisasi Pancasila yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan. Gagasan paling menarik dari K.H. Acmad Siddiq adalah “Pancasila sebagai idiologi bangsa Indonesia sudah final, tidak perlu diotak-atik lagi, dan tidak bertentangan dengan Islam, bahkan dapat berjalan bersama dan saling mengisi”. Pandangan Kyai Siddiq ini kemudian membawa implikasi mendasar dalam memantapkan Pancasila sebagai landasan dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemikiran inilah yang kemudian dianggap sebagai pemikiran genuin dari seorang ulama pesantren K.H. Acmad Siddiq. Kata Kunci: Kebangsaan, Islam, Pancasila, dan K.H. Achmad Siddiq
REPRESENTASI KHILAFAH DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK SPIRITUAL Nurkhalis, Nurkhalis
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23 No 2 (2018): Islam, Kenegaraan, dan Kebangsaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v23i2.1109

Abstract

Abstract Khilafah cut off after the Ottoman Caliphate so that is no longer found of the Islamic government in the modern era. Then al-Afghani and M. Abduh reappeared the khilafah to the expression of wahdat al-Islamiyah which idea’s Rashid Ridha turned to a new term into Pan Islamism. This study is a literature study (library research) where the source data obtained from books of khilafah and Islamic government thinkers. Data were analyzed using critical interpretation analysis methods from Khomeini and al-Juwaini's thoughts including data reduction, data exposure, and conclusion. Based on the accumulation of theory among others Al-Mawdudi made it possible to divert Islamic rule to democracy. Hasan al-Banna socialized the return system of the khilafah. Ibn Khaldun hinted that the breaking of the Caliphate signifies that every state has a final period of government so that the caliphate system will not be permanent until the state fell in the territorial nations. Iqbal criticizes Islam not nationalism and even imperialism but the commonwealth nations without racial and demarcation. Al-Shatibi maintains the spirit of the maqashid shari'ah in the Islamic government. Imam Khomeini switched to the wilayat al-faqih. Ibn Taymiyya states that the complexity of establishing the Islamic Government is as complex as determining Islamic scholars. Al-Juwaini offers a solution to the concept of ghiyatsi namely the government that emphasizes the shari'ah that continues to be discussed in searching for the best format. The modern era is certainly running the Islamic Government only through the government of the spiritual republic by not lifting ahlu zimmah (non Muslim), ahlu kitab, munafiq (hipocrit), zindiq (orientalist), dayyus, musyrik (idolatry), dahriyyun (atheis), ashab'ah (naturalist) become government leaders. Preferred leaders who have be ahl muruwwah (authority) ie people who have previous life records in a measurable and open goodness in the public space for executive, legislative and judicial candidates performed fit and proper test by people who have the same religious knowledge with the fuqaha. Keywords: Khilafah, Islam, Government, and Spiritual Republic Abstrak Khilafah terputus pasca Khalifah Utsmaniyah sehingga hampir tidak ditemukan lagi bentuk Pemerintahan Islam di era modern. Kemudian al-Afghani dan M. Abduh merekonstruksi khilafah kepada Wahdat al-Islamiyah yang kemudian Rashid Ridha mengalihkan ke istilah baru menjadi Pan Islamisme. Kajian ini dilakukan melalui studi kepustakaan di mana sumber datanya diperoleh dari buku dan kitab dari pemikir khilafah dan pemerintahan Islam. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis interpretasi kritis dari pemikiran Khomeini dan al-Juwaini meliputi reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Akumulasi teori pemerintahan Islam dari beberapa intelektual Islam diantaranya Al-Maududi memungkinkan pergeseran pemerintahan Islam ke demokrasi. Hasan al-Banna mengajak mensosialisasikan pengembalian sistem khilafah. Ibnu Khaldun mengisyaratkan terputusnya khilafah menandakan setiap negara memiliki masa akhir pemerintahan menyebabkan sistem khilafah tidak akan permanen hingga terbentuk negara dalam territorial bangsa-bangsa. Iqbal mengkritisi Islam bukan nasionalisme bahkan imperialisme melainkan bangsa-bangsa persemakmuran tanpa rasial dan demarkasi. Al-Shatibi mempertahankan adanya ruh maqashid syari‘ah dalam pemerintahan Islam. Imam Khomeini beralih berpedoman kepada wilayah al-faqih. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dharurat mendirikan Pemerintahan Islam sebagaimana dharurat menentukan ahli Islam. Al-Juwaini menawarkan solusi kepada konsep ghiyatsi yakni pemerintahan yang mementingkan syari‘at yang terus didiskusikan dalam mencari format yang terbaik. Era modern kepastian menjalankan Pemerintahan Islam hanya melalui pemerintahan republik spiritual dengan tidak menjadikan ahlu zimmah (non muslim), ahlu kitab, munafiq, musyrik, dahriyyun (atheis), ashab’ah (naturalis) menjadi pemimpin pemerintahan. Pemimpin diutamakan yang mempunyai ahl muruwwah (kewibawaan) yakni orang yang memiliki catatan hidup sebelumnya dalam kebaikan yang terukur dan terbuka di ruang publik bagi kandidat eksekutif, legislatif dan yudikatif dilakukan fit and proper test oleh orang yang memiliki religius yang sama ilmunya dengan fuqaha. Kata Kunci: Khilafah, Islam, Pemerintahan, dan Republik Spiritual
PATH ANALYSIS ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND MICRO CULTURE AGAINST LEADERSHIP LECTURER IN HIGHER EDUCATION Suryanto, Tulus; Rahmat, Abdul
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 23 No 1 (2018): Good Coorporate Governance dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v23i1.1127

Abstract

Abstract This study aims to examine organizational commitment and micro culture towards lecturer leadership. Population in this research is all lecturer at State University of Gorontalo, obtained by sampel counted 62 people by using random sampling technique. Data collection techniques used are, tests, questionnaires and documents. Data analysis technique used is inferential analysis. Test of normality of regression data, test of regression coefficient significance, linearity test of regression equation, and hypothesis test using path analysis. The results showed that: (1) there is a direct influence of organizational commitment from the calculation of coefficient value of path X1 to Y obtained value = 0.615. Based on the results of the calculation of the significance of the path coefficient obtained tcount = 8.023 and ttable = 2.001 at the level of significance a = 0.05 with degrees of freedom (db) = 59. Because the value of tcount = 8.023> ttable = 2,001 it is concluded that the coefficient of path X1 to Y is significant; (2) there is direct influence of campus micro culture from calculation of coefficient value of path X2 to Y obtained value = 0,363. Based on the results of the calculation of the significance of the path coefficient obtained tcount = 4.759 and ttable = 2.001 at the level of significance a = 0.05 with degrees of freedom (db) = 59. Because the value of tcount = 4.759> ttable = 2,001 it is concluded that the coefficient of path X2 to Y is significant; (3) there is direct influence of organizational commitment to micro culture from result of calculation of coefficient value of path X1 to X2 obtained value = 0,753. Based on the calculation of significance test the path coefficient obtained tcount = 8.852 and ttable = 2,000 at the level of significance a = 0.05 with degrees of freedom (db) = 60. Because the value of tcount = 8.852> ttable = 2,000 it is concluded that the coefficient of path X1 to X2 is significant. Thus, the lecturer's leadership can be improved through organizational commitment and campus micro culture so that lecturers continue to improve their performance. Keywords: Organizational Commitment, Micro Culture, and Leadership Abstrak Studi ini ditujukan untuk mengkaji komitmen organisasi dan budaya mikro terhadap kepemimpinan dosen. Populasi dari penelitian ini adalah semua dosen Universitas Negeri Gorontalo dengan sampel sebanyak 62 yang ditentukan secara acak. Data penelitian dikumpulkan melalui tes, kuesioner, dan dokumen. Data dianalisis secara inferensial menyakup tes normalitas regresi, tes signifkansi koefisien regresi, tes linearitas dan ekuasi regresi, dan analisis jalur untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat hubungan langsung antara komitmen organisasi berdasar perhitungan koefisien analisis jalur X1 terhadap Y dengan nilai 0,615. Hasil perhitungan signifikansi analisis jalur didapatkan t-hitung 8,023 dan t-tabel 2,001 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 59. Karena ­ t-hitung > t-tabel, disimpulkan bahwa koefisiensi jalur X1 terhadap Y adalah signifikan; (2) terdapat hubungan langsung antara budaya mikro kampus berdasar perhitungan nilai koefisien jalur X2 terhadap Y sebesar 0,363. Hasil perhitungan signifikansi koefisien analisis jalur didapatkan t-hitung 4,759 dan t-tabel 2,001 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 59. Karena ­ t-hitung > t-tabel, disimpulkan bahwa koefisiensi jalur X2 terhadap Y adalah signifikan; (3) terdapat hubungan langsung antara komitmen organisasi terhadap budaya mikro berdasar perhitungan nilai koefisien jalur X1 terhadap X2 sebesar 0,753. Hasil perhitungan signifikansi koefisien analisis jalur didapatkan t-hitung 8,852 dan t-tabel 2,000 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 60. Karena ­ t-hitung > t-tabel, disimpulkan bahwa koefisiensi jalur X1 terhadap X2 adalah signifikan. Dengan demikian, kepemimpinan dosen dapat ditingkatkan melalui komitmen organisasi dan budaya mikro kampus sehingga para dosen dapat terus meningkatkan kinerja mereka. Kata kunci: komitmen organisasi, budaya mikro, dan kepemimpinan

Page 37 of 47 | Total Record : 470

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2011 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 31 No 1 (2026) Vol 30 No 2 (2025) Vol 30 No 1 (2025) Vol 29 No 2 (2024) Vol 29 No 1 (2024) Vol 28 No 2 (2023) Vol 28 No 1 (2023) Vol 27 No 2 (2022) Vol 27 No 1 (2022) Vol 26 No 2 (2021) Vol 26 No 1 (2021) Vol 25 No 2 (2020) Vol 25 No 1 (2020) Vol 24 No 2 (2019) Vol 24 No 1 (2019) Vol 23 No 2 (2018): Islam, Kenegaraan, dan Kebangsaan Vol 23 No 1 (2018): Good Coorporate Governance dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Vol 22 No 2 (2017): Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 22 No 1 (2017): Islam, Radicalism, dan Terrorism Vol 21 No 2 (2016): Islam dan Integrasi Sosial Vol 21 No 1 (2016): Islam dan Kearifan Lokal Vol 20 No 2 (2015): Islam dan Kesejahteraan Sosial Vol 20 No 1 (2015): Studi Islam di Era Global Vol 19 No 2 (2014): Agama dan Pelestarian Lingkungan Vol 19 No 1 (2014): Agama dan Kepemimpinan Vol 18 No 2 (2013): Islam dan Kerukunan Umat Vol 18 No 1 (2013): Integrasi Islam dan Sains Vol 17 No 2 (2012): Memperkuat Citra Islam sebagai Agama Perdamaian Vol 17 No 1 (2012): Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Bingkai Masyarakat Madani Vol 16 No 2 (2011): Memperkuat Citra Islam sebagai Agama Perdamaian Vol 16 No 1 (2011): Agama dan Kearifan Lokal di Tengah Arus Globalisasi More Issue