cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 9   10   11   12   13 
Perjanjian Kredit Jual Beli Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mirwansyah, Mirwansyah; Lutfi, Muhamad; Diwirya, Irwan Jaya
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3294

Abstract

Kehadiran sistem kredit pemilikan rumah sangat dibutuhkan oleh masyarkat yang penghasilan ekonominya rendah, kecil dan menengah. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk membayar pembelian rumah atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari uraian dan latar belakang di atas menjadi permasalahan sebagai berikut: 1.Bagaimanakah  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jual beli kepemilikan rumah melalui perjanjian kredit? 2. Bagaimanakah Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah ?Metode yang digunaakan pada penelitian ini melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder, data primer data tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data. klasifikasi data dan analisis data.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa jual beli dengan sistem angsuran tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut sistem kebebasan berkontrak. Sedangkan Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah Debitur memiliki kewajiban yang mengikat terhadap Kreditur, sebagai bentuk tanggungjawab atas kepentingan yang telah disepakatinya dalam peraturan internal Bank sesuai dengn kesepakatan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah
Analisis Yuridis Pendampingan Hukum Gugatan Cerai Ghoib Kepada Susanti Binti Ikhsan Robianti, Masayu
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3859

Abstract

Legal aid is provided free of charge to poor people or groups of people. Legal aid providers are legal aid institutions or community organizations that provide legal aid services based on Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid. The organizer of legal aid is the Indonesian Ministry of Human Rights. Poor people have the right to receive legal assistance until the legal problem is resolved and/or the case has permanent legal force, as long as the recipient of the legal assistance concerned does not revoke the power of attorney. The problem approach used for this research is a normative juridical and empirical juridical approach. Data analysis using qualitative juridical analysis. Conclusion Free or free legal aid services in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid are contained in Article 1 paragraph 2 and Articles paragraphs 1 to paragraph 3. The scope of Legal Assistance also includes legal aid recipients and the basic rights of aid recipients The law is stated in Article 5 paragraph 1 and paragraph 2 of Law Number 16 of 2011. The requirements and implementation mechanism for free legal aid services are in Law Number 16 of 2011. 2011 is regulated in Chapter VI Requirements and Procedures for Providing Legal Aid which are explained in Article 14 paragraph 1 and paragraph 2, Article 15 paragraph 1 to paragraph 5
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Di Kota Bandar Lampung Male, Martina
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3905

Abstract

jarang korban pornografi balas dendam (revenge porn) disalahkan secara satu pihak karena tersebarnya foto, audio, dan video korban yang seharusnya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum. Kasus ini dianggap tidak memenuhi syarat menjadi korban dan tidak layak menerima perlindungan sebab korban sudah dianggap sebagai kesalahan dirinya sendiri. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dalam sistem peradilan pidana dan bagaimanakah penegakkan hukum dalam hak-hak korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn).Jenis penelitian hukum ini bersifat normatif empiris, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu ada berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn), seperti: ganti rugi, restitusi, kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) juga dapat memenuhi hak-hak mereka sesuai undang-undang, yaitu: korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Saran pada penelitian ini adalah harus adanya langkah-langkah konkret dan efektif menjadi krusial dalam upaya bersama kita untuk menciptakan lingkungan daring yang aman, adil, dan terlindungi dari ancaman tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) seperti; pendidikan seksual dan kesadaran digital, kampanye kesadaran publik, pelatihan pemuda, peraturan platform digital, penguatan hukuman dan dukungan psikologis. Solusi pada penelitian ini yaitu korban dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, mendapat penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus sampai putusan pengadilan, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapat nasihat hukum
Dinamika Kewenangan Terhadap Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah Sambawa Ningrum, Herlina Ratna
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3874

Abstract

This research analyses the dynamics of policy changes by local governments within the context of regional autonomy. The main focus of the study is on changes in authority and policy implementation that occur within a specific period. This case study enhances understanding of how regional autonomy influences the evolution of local government policies, and its impact on the relationship between local and central governments. The research method employs a qualitative approach with analysis of both primary and secondary data. Findings indicate that policy changes by local governments within the context of regional autonomy are often triggered by various factors, including political shifts, societal pressures, and external dynamics such as regulatory changes from the central government. Changes in authority also significantly impact decision-making processes and policy implementation at the local level. This research provides a significant contribution to understanding how regional autonomy affects the dynamics of local government policies, and its implications for decentralized governance systems
Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Saputri, Devita; Hartanto, Hartanto
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3755

Abstract

The law against corruption is one of the main priorities in Indonesia. Article 40 of Law. No. 19 of 2019 authorizes the Corruption Eradication Commission (KPK) to stop investigations that are not completed within two years by issuing a Letter of Termination of Investigation (SP3). This study aims to analyse the impact of the implementation of Article 40 on the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using qualitative research methods and a descriptive-analytical approach, the results of the study show that this provision provides legal certainty, but also creates a dilemma in resolving complex corruption cases. Technical obstacles, limited resources, and the potential for misuse of regulations are significant challenges in the implementation of Article 40. This study recommends the need for policy evaluation and revision to support efforts to eradicate corruption effectively without sacrificing the principle of justice
Analisis Pelaksanaan Uang Muka Sewa Menyewa Kios (Ij?rah) Dalam Pandangan Hukum Islam Mirwansyah, Mirwansyah; Lutfi, Mohamad; Yusnandi, Yudi; Pratama, Sartya Surya
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3879

Abstract

Masyarakat yang menyewakan kios bagi para pengusaha. Sewa-menyewa kios di Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung menerapkan pembayaran uang muka itu di larang karena mengandung unsur gharar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan uang muka kios Ababil Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung. Dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang muka sewa-menyewa (ij?rah) di kios Ababil Kel. Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kulitatif atau cara berfikir induktif.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kios di Ababil Kelurahan Kebun Jeruk Tanjungkarang Timur Bandar Lampung merupakan ‘urf atau kebiasaan bagi pemilik kios yang menyewakan kios dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa-menyewa kios dilakukan pemilik kios dan penyewa kios sesuai dengan rukun dan syarat sewa-menyewa (ij?rah), sehingga hukumnya sah. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya cidera janji antara pihak pemilik kios dan penyewa kios
Perkembangan Dan Perubahan Konstitusi Indonesia Hendryan, Dery; Kartadinata, Andriansyah
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3857

Abstract

This research discussed about the development of the constitution Indonesia which has been determined since August 18 1945. The approach used in this research is juridic normative, while the source of data is secondary data. The result of this research indicates that the constitution Indonesia has ever been changed several times. It can be seen from UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 and then turned back again to the UUD 1945, which has been approved for from times and it is valid until now on. The changeover of the constitution Indonesia is caused by internal and external factors. It is also influenced by the real condition of law political which brings the impact to the change of the constitutional system in Indonesia
Tinjauan Penegakan Tindak Pidana Melalui Prosedur Penggabungan (Concursus) Muharam, Novi Asih
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3890

Abstract

The concurrence of criminal acts is where one person has committed several criminal events, each of which is an independent act that will be tried at once, but the severity of the punishment has not been fully implemented by law enforcement. This is closely related to the existence of maximum and minimum limits in the Criminal Code (KUHP). The type of research is normative juridical, the sources and legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection uses literature studies using qualitative analysis. This research is related to the articles on the concurrence of criminal acts that should be considered because they are an important basis for imposing criminal penalties on perpetrators of criminal acts, in imposing criminal penalties, they should always pay attention to the purpose of the punishment, the punishment should fulfil a sense of justice and law enforcement officers should pay attention to the interests of the victim or the victim's family of the crime
79 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Mewujudkan Negara Hukum Pancasila Yang Melindungi Hak Asasi Manusia Basuki, Udiyo; Kurnia, Kamal Fahmi
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3858

Abstract

Exactly 79 years ago, on August 17, 1945, the independence of the Republic of Indonesia was proclaimed, and in its constitution, the 1945 Constitution, in the Body and Explanation it is emphasized that Indonesia is a state of law. In the Body there are also various provisions that regulate Human Rights. It is recognized that the state of law and human rights are issues that must be discussed in one breath, because there is no state of law without the recognition of human rights and the enforcement of human rights is an unbroken chain with the principles of democracy and the state of law.In the two main axes of the concept of the state of law, Recht Staat and the rule of law, which were both born and developed in Europe, Indonesia carries the concept of the Pancasila state of law. The Pancasila state of law is a concept of a state of law that is based on the noble views and philosophies of life of the Indonesian people from generation to generation. It is also a form of crystallization of views and philosophies of life that are full of noble ethical and moral values as stated in the 1945 Constitution. Recognition as a country of law demands the upholding and implementation of what is ideally organized by a country of law. So it will be studied how to realize a Pancasila country of law that protects Human Rights
Menakar Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Konstitusi Indonesia Kurnia, Kamal Fahmi; Hendryan, Dery
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.3896

Abstract

Human rights are fundamental rights inherent in every human being without exception that need to be maintained, respected and protected by every human being, society and the state. Law No. 39/1999 on Human Rights is one of the most important legal instruments in the context of the protection and enforcement of human rights in Indonesia. The protection of human rights is one of the main pillars in a modern legal and constitutional structure. The conception of human rights is regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) in articles 28A to 28J. The existence of basic rights will create a healthy balance between state power and individual freedom. After independence, the protection of human rights became more advanced with the existence of many protection institutions such as KOMNAS HAM. However, there are still those who try to revive systematic violence and discrimination against minority groups of people

Page 11 of 14 | Total Record : 138

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue