cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 10   11   12   13   14 
Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan di Tengah Otonomi Daerah Nurhalimah, Dewi
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.4026

Abstract

Kelompok rentan seperti lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas telah diakui dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa kelompok ini sering kali terabaikan, menghadapi hambatan hidup, dan belum sepenuhnya terlindungi secara hukum. Meskipun terdapat ribuan regulasi di tingkat pusat dan daerah, banyak di antaranya belum diimplementasikan secara efektif atau tidak mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan secara memadai. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya melindungi kelompok ini menjadi lemah dan tidak memberikan manfaat nyata. Berdasarkan Indonesia Macroeconomic Update 2022, kelompok rentan di Indonesia mencakup sekitar 120 juta orang, dengan 25 juta lansia pada 2019 dan diperkirakan meningkat menjadi 80 juta pada 2050. Situasi ini menuntut upaya konkret berupa penegakan hukum dan kebijakan legislasi yang berpihak pada prinsip perlakuan setara (equal treatment) dan non-diskriminasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada evaluasi peraturan daerah di Provinsi Lampung yang belum mengakomodasi hak-hak kelompok rentan secara adil serta tantangan yang dihadapi dalam merumuskan regulasi yang melindungi mereka secara menyeluruh. Hasil menunjukkan bahwa produk legislasi Provinsi Lampung khususnya peraturan daerah yang diinisiatif oleh DPRD Provinsi Lampung yang memihak dan melindungi kelompok rentan hanya berjumlah 17,31% .
Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang: Evaluasi pada Putusan dan Restitusi Korban Diwirya, Irwan Jaya; Mirwansyah, Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4250

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk pelangungan hak asasi manusia yang kompleks dan terus berkembang, khususnya di Indonesia sebagai negara penyalur tenaga kerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum dalam kasus TPPO, dengan fokus pada putusan pengadilan dan implementasi restitusi korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim. Data primer diperoleh dari salinan putusan pengadilan, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta rekomendasi LPSK terkait jumlah restitusi bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun eksploitasi terjadi di luar wilayah Indonesia, pelaku domestik tetap dapat dipidana selama memenuhi unsur proses dan cara TPPO sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO. Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun dan mewajibkan terdakwa membayar restitusi kepada lima korban dengan total sekitar Rp78 juta, sesuai rekomendasi LPSK. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan restitusi masih signifikan, terutama terkait kemampuan finansial pelaku untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, putusan ini juga mengungkap pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum nasional dan internasional dalam menangani TPPO lintas batas demi efektivitas penegakan hukum dan pemulihan korban
Ekosida dalam Yurisdiksi International Criminal Court: Studi Pustaka Kasus Israel-Palestina Revilia, Regiana
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.4034

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan International Criminal Court (ICC) dalam menangani kejahatan ekosida pada konflik Israel-Palestina, dengan fokus pada kerusakan ekologis di Gaza. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini melakukan analisis yuridis normatif terhadap Statuta Roma Pasal 8(2)(b)(iv), mengkaji potensi pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan. Data diperoleh dari laporan resmi dan sumber sekunder terkait dampak ekologis operasi militer Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konflik di Gaza telah menyebabkan kerusakan lingkungan parah yang memenuhi unsur kerusakan dalam Statuta Roma. Namun, kesulitan pembuktian dan kompleksitas politik memperlemah penegakan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan amandemen Statuta Roma untuk memperjelas pertanggungjawaban pelaku kejahatan lingkungan, serta penguatan hukum internasional dan sinergi antara keadilan lingkungan dengan hak asasi manusia.
Penerapan Prinsip Good Governance Pejabat Daerah Dalam Proses Perizinan Pratama, Satrya Surya; Januri, Januri; Rusjana, Muhamad; Yusnandi, Yudi; Kartadinata, Andriansyah
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4369

Abstract

Good Governance is a concept that has evolved in line with demands for bureaucratic reform in Indonesia. This article aims to examine in more depth the authority of regional officials regarding licensing and how licensing can be managed as a concrete manifestation of the implementation of Good Governance principles. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, particularly primary and secondary legal materials. In the context of implementing Good Governance, licensing management is not merely an administrative task but also an instrument for creating a government that is transparent, accountable, participatory, and responsive to public needs. However, challenges in licensing management remain a major obstacle. Complicated bureaucracy, corrupt practices, a lack of transparency, and minimal public participation often hamper the effectiveness of the licensing process
Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah menurut Hukum Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN) Simangunsong, Wilyam Wesmartim; Dahlan, Dahlan; Andiza, Dina
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.4144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN terkait sengketa pembatalan sertipikat hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sertipikat dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran, seperti cacat administratif dalam proses pendaftaran tanah yakni pengukuran yang tidak akurat, pengabaian hak-hak penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah secara sah, kesalahan data fisik dan yuridis, serta ketidakhadiran asas itikad baik dan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertipikat. Putusan ini memperkuat prinsip hukum perdata bahwa hak milik harus didasarkan pada penguasaan yang sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kepastian hukum administrasi pertanahan dan perlindungan hak-hak perdata untuk menciptakan keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.
Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas Bintang Mas Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pratiwi, Marlia; Santina, Rika; Maulidiana, Lina
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4234

Abstract

This research aims to analyze consumer legal protection for financing agreements at PT. Bintang Mas. This research is a type of field research using a qualitative approach, where this research directly observes and participates in related objects, namely taxpayers who make payments at the Samsat UPTD I Bandar Lampung office. Based on the results of the analysis, it was concluded that there was a default committed by the financing company, which in this case was PT. Bintang Mas Bandar Lampung has closed its office activities and none of the directors can be found and held accountable, resulting in huge losses for consumers, consumers have finished carrying out their responsibilities but the finance company is free from responsibility and has no good intentions to complete it. these problems, consumers of PT. Bintang Mas is the victim of a breach of contract committed by the finance company, having difficulty in paying taxes because Samsat UPTD 1 Bandar Lampung requires taxpayers to be able to include original Proof of Motor Vehicle Ownership (BPKB)
Implementasi Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Rifai, Akhmad; Pratama, Satrya Surya; Kartadinata, Andriansyah
VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i1.4357

Abstract

Prinsip-prinsip mendasar dalam membangun tata pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, supremasi hukum (penegakan hukum), transparansi, daya tanggap, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Secara umum, ada dua alat utama untuk menilai tata kelola yang baik/memadai. Salah satunya adalah prosedur dan fakta yang digunakan dalam pengambilan keputusan, dan yang lainnya adalah ditaatinya beberapa asas hukum sebagai wujud implementasi prinsip demokrasi. Jenis metode penelitian ini adalah hukum yuridis normatif, yaitu studi hukum yang menitikberatkan pada norma-norma hukum tertulis sebagai dasar analisis. Dalam konteks negara hukum modern (welfare state), tindakan Administrasi Negara tidak hanya sekedar mengimplementasikan peraturan kebijakan negara (kebijakan publik), namun mempunyai kapasitas juga untuk merumuskan kebijakan tersebut untuk keperluan pengaturan atau kebijakan penyelenggaraan negara.
Peran Petugas Rutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Di Rumah Tahanan Negara Oswan, Jonli; Santina, Rika; Melati, Dwi Putri
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4233

Abstract

This research aims to analyse the role of officers at the Class II B Krui State Detention Center (Rutan), Pesisir Barat, Lampung, in dealing with criminal acts of abuse between prisoners. Detention centers as institutions responsible for coaching prisoners often face problems of violence in cells which hinder the coaching process. One of the violent incidents that occurred at Krui Detention Center involved several inmates who were involved in a fight that resulted in abuse. This research focuses on how detention center officers carry out their functions in preventing and handling criminal acts of abuse, as well as the factors that influence the occurrence of violence within the institution. The research method used is a qualitative approach using interviews and observations of officers and prisoners in detention centers. It is hoped that the results of the research will provide an overview of the challenges faced by officers in creating safe and conducive conditions, as well as provide recommendations for improving more effective monitoring and coaching systems in detention centers. It is also hoped that this research can strengthen the correctional system so that prisoners can return to society with better behavioral changes.
Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Sari, Ratna Kumala; Maulidah, Khilmatin; Kurnia, Kamal Fahmi
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4368

Abstract

The implementation of general elections (Pemilu) is an important indicator in a democratic system because people can participate in determining their political choices for the country and its government. This study aims to analyse how criminal law enforcement is carried out in overcoming criminal acts of money politics against the implementation of current elections? and how is criminal law enforcement in preventing criminal acts of money politics against the implementation of elections in the future? Data was collected through normative legal research methods by inventorying positive law and literature, then analysed using a qualitative approach. The results of the study indicate that law enforcement against the practice of money politics in general elections (Pemilu) has problems, especially in terms of regulation, namely related to the weaknesses of the Election Law which can cause certain legal subjects to escape from the criminal trap of the Election Law. The Election Law only regulates the prohibition of money politics practices to givers or people who promise. While the recipient is not strictly regulated
Tinjauan Normatif terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Aset Milik Pemerintah Daerah Palindo, Ahmad Dempo; Ridlwan, Zulkarnain; Yusdianto, Yusdianto; Muhtadi, Muhtadi; Syofyan, Ahmad
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4278

Abstract

Local government assets are important resources that must be protected in order to support sustainable development and public services. The Local Government Police Unit (Satpol PP) plays a strategic role in securing local government assets, both through preventive and repressive measures. This study aims to conduct a normative analysis of the legal basis and scope of authority of the Satpol PP in securing local government assets, as well as its contribution in preventing the misuse and illegal occupation of such assets. The method used is a normative legal approach with a literature review of relevant laws and regulations, such as Law No. 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation No. 6 of 2010, as well as relevant regional regulations and governor regulations. The research findings indicate that the Satpol PP has clear and structured authority in securing local government assets, including supervision, enforcement, and administrative actions. Additionally, the Satpol PP's role in preventing asset misuse is carried out through routine patrols, public awareness campaigns, and cross-sectoral coordination. However, the effectiveness of implementing such authority still faces challenges such as limited resources and coordination among local government agencies

Page 12 of 14 | Total Record : 138

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue