cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)" : 13 Documents clear
Dampak tinggi tradisi uang hangus di kecamatan kualuh hilir ditinjau undang-undang no. 52 tahun 2009 Sirait, Fadly Wafi; Fatimah
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/6yjyqm34

Abstract

Tradisi uang hangus di Indonesia mengalami pergeseran makna dan praktik di era kontemporer. Peningkatan nilainya memicu beban finansial, penundaan pernikahan, perselisihan antar keluarga, serta ketahanan terhadap keluarga atas tingginya uang hangus yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan uang hangus yaitu: status ekonomi, jenjang pendidikan, kehormatan, dan kondisi fisik calon istri. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penentuan uang hangus karena semakin tinggi perekonomian, pendidikan, dan semakin sempurna fisik seorang perempuan maka semakin tinggi pula uang hangus yang akan dipatok oleh pihak perempuan dan merupakan kehormatan tersendiri oleh kedua belah pihak apabila perkawinan dapat terlaksana. Penenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak tingginya uang hangus dalam ketahanan keluarga. Metode peneliatian yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris,yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya uang hangus dapat menjadi beban ekonomi bagi pasangan yang belum siap secara finansial, sehingga dapat mempengaruhi ketahanan keluarga.Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadikan sumber hukum dimana  dampak tingginya uang hangus di Kecamatan Kualuh Hilir dapat memberatkan ketahanan keluarga, sebab tidak semua ketahanan keluarga dapat memenuhi tingginya uang hangus yang diminta.
Pengalihan hak asuh anak sebagai instrumen perlindungan konstitusional anak korban kekerasan dalam rumah tangga : Studi putusan PA LAHAT No 685/PDT.G/2022/PA.LT Willy, Willy; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1674

Abstract

Secara tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama anak di bawah usia 12 tahun (mumayyiz), namun Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt mengalihkan hak asuh anak kepada ayah dengan pertimbangan adanya kekerasan psikis berupa pengabaian kebutuhan dasar anak dan pola pengasuhan yang tidak kondusif dari ibu. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pengalihan hak asuh anak pasca perceraian dan penguatan asas “kepentingan terbaik bagi anak” dalam perspektif hukum tata negara sebagai bentuk perlindungan konstitusional terhadap anak korban KDRT melalui metode studi kepustakaan dan analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hukum didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014), ketidakmampuan ibu dalam mengasuh, dan bukti-bukti KDRT secara psikis. 
Perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui hak kekayaan intelektual di era ekonomi hijau Tjahjadi, Pricilla Fabiola; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1676

Abstract

Penyedia jasa kesehatan dalam hal melayani pasien seharusnya mengikuti peraturan hukum positif dan hukum kesehatan dan juga memakai etika dalam membuat keputusan yang memyangkut kemanusiaan. Dalam kasus yang dialami pasien bernama GVC yang hasil tesnya negatif/non reaktif covid dan pasien tersebut diisolasi di ruang isolasi yang sama dengan suaminya yang hasil tes covidnya adalah positif, tanpa diperhatikan permintaannya untuk bisa menjalanan karantina mandiri di rumah, yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya pasien dikarenakan kesehatan yang semakin menurun akibat stress dari di isolasi dan keadaan diabetesnya yang semakin parah. Prosedur karantina yang dipaksakan oleh peyedia jasa kesehatan berlawanan dengan aturan bahwa pasien yang sehat/tidak positif covid harus dipisahkan dari pasien yang positif covid untuk menghindari penularan. Meninggalnya pasien GVC membuat keluarga bersangkutan mencari keadilan di pengadilan namun ditolak dengan alasan gugatan yang kabur atau tidak jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kesimpulan bagaimana bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa kesehatan terhadap pasien korban malpraktik menurut hukum perdata di Indonesia dan untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan dari jaksa di surat putusan No.85/PDT/2021/PTPAL. Dan juga meneliti keputusan dari perwakilan hukum dari penggugat untuk menggugat Gubernur Sulawesi Tengah dan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari yang tergugat. Metode penelitian yang dipakai adalah secara normatif dengan menimbang aspek dari hukum perdata dan etika dalam ilmu kesehatan, dan juga pendapat dan teori dari para ahli dalam hal perlindungan legal untuk pasien korban malpraktik.
Implikasi konstitusional terhadap tanggung jawab hukum dokter praktik mandiri dalam kasus malpraktik : Studi atas putusan mahkamah agung no233 K/Pid.Sus/2021 Puputan, Hendra; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1678

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana negara bertanggung jawab serta bagaimana aturan hukum yang ada untuk dokter praktik mandiri dalam kasus malpraktik, dengan contoh Putusan Mahkamah Agung No. 233 K/Pid.Sus/2021. Negara wajib mengawasi praktik kedokteran demi menjamin hak sehat warga negara (Pasal 28H ayat 1 UUD 1945), didukung oleh undang- undang seperti UU No. 29/2004 dan diawasi oleh Kemenkes, KKI, serta IDI. Dalam penelitian ditemui, dokter praktik mandiri bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika lalai dan merugikan pasien, dengan bukti medis dan keterangan ahli sebagai dasar. Putusan MA i mempertegas pentingnya persetujuan tindakan medis (informed consent) dan kepatuhan pada standar profesi. Hal ini memperkuat perlindungan pasien dan meningkatkan kesadaran dokter akan tanggung jawab profesionalnya.
Analisis yuridis terhadap potensi tindak pidana korupsi dalam program danantara: Telaah hukum pidana dan hukum tata negara dalam pengelolaan dana publik Mandasari, Indira; Thaher, Irmanjaya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1680

Abstract

Program Danantara merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana publik yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional secara inklusif dan merata. Namun, dalam praktiknya, potensi penyimpangan dalam bentuk tindak pidana korupsi tetap menjadi ancaman serius terhadap efektivitas program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi tindak pidana korupsi dalam Program Danantara dari sudut pandang hukum pidana dan hukum tata negara, khususnya dalam konteks mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, studi literatur, serta praktik pengelolaan dana publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan koruptif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme hukum pidana serta reformulasi peran institusi dalam sistem tata negara sangat diperlukan guna menjamin integritas dan akuntabilitas Program Danantara dalam kerangka negara hukum.
Analisis Siyasah Maaliyah terhadap kebijakan harga eceran tertinggi lpg 3 kg di Sumatera Utara (Keputusan Gubernur No. 188.44/546/Kpts/2023) Siregar, Intan Sari; Khalid
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/4cdyv140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, khususnya di wilayah Kota Medan. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan energi bersubsidi yang terjangkau bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian antara HET dan realitas biaya distribusi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan distribusi LPG bersubsidi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep untuk memahami dasar-dasar teori Siyasah Maaliyah dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kebijakan penetapan HET telah mencerminkan prinsip keadilan sosial. Namun secara praktis, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak dibarengi dengan sistem distribusi, insentif, dan pengawasan yang optimal. Dalam tinjauan Siyasah Maaliyah, kebijakan ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan kemaslahatan (al-maslahah) menurut Imam al-Ghazali, namun perlu evaluasi dan penyesuaian agar maslahat yang diniatkan tidak berubah menjadi mafsadah. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang lebih holistik dan responsif sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi di tingkat masyarakat.
Peran keyakinan hakim dalam kasus perbuatan cabul (Studi Perkara Nomor : 478/Pid.Sus/2023/PN.Dpk.) Dwiarnanto, Andry; Dovristyadi, Nugrah
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1715

Abstract

Peradilan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh warga negara. Penyelesaian perkara secara yudisial hanya akan berjalan efisien jika semua pihak, termasuk pihak yang berperkara dan hakim, mematuhi aturan dengan integritas dan mematuhi standar yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, khususnya mengkaji norma hukum yang berlaku, termasuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan peran yudisial ini, kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memberikan putusan, hakim harus mempertimbangkan tiga faktor penting: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hal ini bertujuan untuk mencegah putusan tersebut menimbulkan instabilitas atau gangguan dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Tanggung jawab utama hakim adalah menjalankan fungsi yudisial sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugas yudisial ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan tidak dapat mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta atau keadaan objektif; melainkan, mereka harus benar-benar menilai berbagai unsur objektif dan memastikan kesalahan terdakwa yang sebenarnya.
Customary law in the digital era: Safeguarding indigenous sovereignty in cyberspace Nandari, Ni Putu Sawitri; Rama, Bagus Gede Ari
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1497

Abstract

This study examines the adaptation of customary law in the digital era and the legal protection of indigenous digital rights. Despite constitutional recognition in Article 18B(2) of the 1945 Constitution, the absence of specific regulations on communal digital data ownership exposes indigenous communities to risks of exploitation and marginalization. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes national and international legal frameworks, including UNDRIP (2007) and ILO Convention No. 169, while comparing regulatory models from Canada, New Zealand, and Australia. Findings indicate that while digitalization facilitates the preservation of customary law, it also enables unauthorized data use and limits indigenous participation in digital policymaking. Solutions such as blockchain-based documentation and community-driven licensing offer potential legal safeguards. This study concludes that legal reforms are needed to ensure explicit recognition of communal digital rights, integration of indigenous dispute resolution in digital law, and stronger indigenous participation in digital policymaking, reinforcing legal pluralism in the digital era.
Penyelesaian sengketa industrial bagi pekerja outsourcing yang di PHK Cahayo, Raul Gindo; Dharmawan, Muhammad Rizki
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1627

Abstract

Perkembangan praktik outsourcing di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan regulasi yang signifikan, terutama pasca penerapan UU Cipta Kerja. Pekerja outsourcing sering menghadapi ketidakpastian tentang status kerja mereka dan perlindungan hukum mereka dalam konteks hubungan industrial, terutama ketika hubungan kerja mereka diputuskan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan wewenang untuk melakukan hal ini. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesian sengketa industrial untuk pekerja outsourcing yang di PHK dan apa saja kesulitan dalam penyelesaian sengketa industrial. Dalam penelitian yuridis normatif, ada dua pendekatan: pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual. Metode studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis data sekunder. Hubungan industrial pekerja outsourcing telah berkembang menjadi perselisihan yang sangat kompleks antara pemberi kerja dan serikat pekerja. Perlindungan terhadap pekerja outsourcing harus mendapatkan perhatian penuh guna untuk melindungi hak-hak para pekerja outsourcing. Para pekerja outsourcing dalam penyelesaian perselisihan bisa menggunakan baik jalur litigasi maupun non-litigasi.  
Penghilangan barang bukti sebagai obstruction of justice: Penegakan hukum dalam kasus kecelakaan mahasiswa di Yogyakarta Prayoga, Sandi Yudha; Darupito, Muhammad Herjuno; Ramadhini, Dzalika Amalia
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i3.1650

Abstract

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, Christiano Tarigan, dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM, Argo Ericko Achfandi, memunculkan perhatian luas karena diduga terjadi tindakan obstruction of justice. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan bahwa pelat nomor kendaraan milik pelaku telah diganti tak lama setelah insiden, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya upaya penghilangan barang bukti demi menghindari proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan penggantian pelat nomor tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruction of justice serta apa implikasinya terhadap asas keadilan dan integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum pidana dan etika profesi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggantian pelat nomor pascakejadian tanpa alasan hukum yang sah berpotensi melanggar asas keadilan dan dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalangi proses hukum. Selain itu, ditemukan indikasi pelanggaran etika oleh oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam pengurusan administrasi kendaraan tersebut. Lemahnya pengawasan internal institusi penegak hukum turut memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti melanggar, serta peningkatan transparansi dalam prosedur penanganan perkara, guna memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara profesional dan akuntabel.  

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue