cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29646278     EISSN : 29641268     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Health, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia is a journal that publishes Focus & Scope research articles, which include: 1. Humanities and social sciences 2. Contemporary political science 3. Education science 4. Religion and philosophy 5. engineering science 6. Business and economy 7. cooperative 8. technology 9. HR Development 10. Design and media arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 266 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2025): June 2025" : 266 Documents clear
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambang Emas Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi Sari, Iga Tri Yulita; Mashur, Dadang
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6100

Abstract

Manusia dan lingkungan pada hakikatnya adalah satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan karena manusia amat bergantung pada lingkungan, sedangkan lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Namun, dilihat dari sisi manusia, lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedangkan manusialah yang aktif, sehingga kualitas lingkungan amat bergantung pada kualitas manusia. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengendalian kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan emas di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berbagai informasi penting, baik esensial maupun tambahan, dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tujuan agar dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan kajian terkini. Hasil penelitian mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa upaya tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu faktor sosial ekonomi, kurangnya kepedulian masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum.
Seminar Sadar Finansial: Stop Gali Lubang Tutup Lubang Bersama OJK dan BEI Firmansyah, Arif; Marpaung, A Zulkarnain; Aulia, Maharani Putri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6603

Abstract

Rendahnya literasi keuangan di pedesaan menjadi pemicu utama maraknya pinjaman online ilegal (pinjol) dan judi online (judol). Seminar Sadar Finansial: Stop Gali Lubang Tutup Lubang di Desa Haruman, Garut, pada 27 Mei 2025, merupakan program pengabdian masyarakat kolaboratif antara OJK dan BEI. Metode pengabdian meliputi observasi situasi desa, perumusan program partisipatif, sosialisasi door-to-door, seminar edukatif, studi kasus, serta simulasi investasi dasar. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan kenaikan skor literasi keuangan rata-rata 87%. Peserta kini lebih mampu mengelola kas keluarga, mengenali produk keuangan legal, dan memahami prosedur pelaporan ke OJK. Terbentuknya Kelompok Informasi Keuangan Desa (KIKD) menjadi langkah awal ekosistem literasi finansial desa yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil ini menegaskan pentingnya edukasi berbasis komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.
Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Rifurio, Muhammad Haikal
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6456

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi Pasal 228A dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum tata negara dan hubungannya dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial. Pasal ini memberikan kewenangan evaluatif kepada DPR terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna, yang menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan konstitusionalitas norma tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah dasar hukum dan landasan konstitusional Pasal 228A, mengkaji kesesuaiannya dengan karakteristik sistem presidensial seperti pemisahan kekuasaan, masa jabatan tetap, dan akuntabilitas presiden kepada rakyat, serta mengidentifikasi potensi dampaknya terhadap hubungan antar lembaga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 228A memiliki kedudukan hukum yang lemah karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sah dan melampaui batas kewenangan internal DPR. Selain itu, norma ini berisiko mengganggu keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, mengancam independensi pejabat publik, serta menciptakan potensi konflik horizontal dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 228A perlu ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam UUD Tahun 1945.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia Handika, Rizwan; Hartati, Hartati; Arfa'I, Arfa'I
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6275

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga pengumpulan bahan hukum yaitu Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta analisis bahan hukum yaitu inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dan beberapa undang-undang terkait. Kewenangan ini mencakup sengketa tanah garapan, ganti rugi pembangunan, dan tanah kosong, yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Namun, terdapat tumpang-tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah, serta kurangnya harmonisasi peraturan, yang menyebabkan kebingungan prosedural, keterlambatan, dan ketidakpastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dan Mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan metode non-litigasi, seperti fasilitasi administratif, mediasi terpadu, dan pengesahan hak ulayat melalui Peraturan Daerah. Namun, partisipasi tokoh adat dalam musyawarah dan perumusan Perda rendah, dokumentasi hasil mediasi minim, dan kapasitas teknis aparat terbatas. Akibatnya, sengketa tanah sering berlanjut ke ranah litigasi dan hak kolektif Masyarakat Hukum Adat belum sepenuhnya dipulihkan secara adil.
Pengaruh Efisiensi Biaya dan Operasional Keagenan terhadap Implementasi SSM Pengangkut pada PT Pertamina Transkontinental Balikpapan Fahrezi, Irgi Ahmad; Putri, Indah Ayu Johanda; Kristanto, Vigih Hery; Amrullah, Romanda Annas
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam pengaruh efisiensi biaya dan operasional keagenan terhadap implementasi Sistem Single Submission (SSM) Pengangkut pada PT Pertamina Transkontinental Balikpapan. Implementasi SSM Pengangkut yang merupakan sistem baru integrasi layanan digital di bidang pelayaran, diharapkan mampu menyederhanakan proses pengajuan dokumen, meningkatkan transparansi, mempercepat layanan clearance kapal, serta mengurangi pemborosan biaya dalam kegiatan keagenan kapal. Dengan metode penelitian  kuantitatif, serta teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen (efisiensi biaya dan operasional keagenan) dengan variabel dependen (implementasi SSM Pengangkut). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik efisiensi biaya maupun efisiensi operasional keagenan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi SSM Pengangkut. Efisiensi biaya terbukti mampu menurunkan total pengeluaran dalam pengurusan dokumen kapal dan mendukung profitabilitas perusahaan. Sementara itu, efisiensi operasional berkontribusi dalam menekan waktu pelayanan serta mencegah keterlambatan keberangkatan kapal yang berdampak luas bagi pemilik kapal, agen, dan pengguna jasa. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi penggunaan SSM Pengangkut secara menyeluruh di seluruh unit operasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur digital yang mendukung integrasi antar instansi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan efisiensi layanan keagenan kapal dan mendukung pertumbuhan sektor logistik nasional yang lebih kompetitif di era global
Tindak Tutur Ekspresif Denny Siregar pada Kanal Youtube 2045tv Simangunsong, Roy Rianto; Sinaga, Mangatur; Mustika, Tria Putri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6415

Abstract

Penelitian berjudul Tindak Tutur Ekspresif Denny Siregar pada Kanal Youtube 2045TV ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur ekspresif dalam narasi Denny Siregar dalam pada kanal youtube 2045TV. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu bentuk dan fungsi tindak tutur ekspresif Denny Siregar pada 5 video yang berkaitan dengan  pemilihan presiden 2024, sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah acara GASPOL Denny Siregar pada kanal youtube 2045TV. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat bentuk tindak tutur ekspresif dalam konten video Denny Siregar di antaranya, bentuk tindak tutur langsung literal, langsung tidak literal, tidak langsung literal, dan tidak langsung tidak literal, dengat temuan paling banyak yaitu tindak tutur tidak langsung literal. Adapun fungsi tindak tutur ekspresif yang ditemukan meliputi salam, pujian, mengkritik, sindiran, ketegasan, ketidakpuasan, dan keraguan dengan fungsi tindak tutur ekspresif paling banyak ditemukan yaitu fungsi tindak tutur ekspresif sindiran.
The Role of the Indonesian National Army (TNI) in the Total People's Defense and Security System (SISHANKAMRATA) in Facing Hybrid Threats Hendra, Hendra; Sumertha, I Gede; Suharto, Priyanto
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6246

Abstract

The outcome of the 21st Century SISHANKAMRATA National Conference produced a strategic document encompassing doctrines, strategies, and the posture of the Indonesian National Armed Forces (TNI), formulated to adapt to the evolving spectrum of future threats or warfare, such as hybrid threats. This article examines the extent to which the Indonesian Army (TNI AD) responds to hybrid threats based on the strategic document of the 21st Century SISHANKAMRATA through a people-based, territorial, and total defense system. This study employs a qualitative method using a library research approach, with the aforementioned strategic document serving as the primary reference in analyzing the role of the Indonesian Army in addressing hybrid threats. The findings reveal that although SISHANKAMRATA has been well-formulated in accordance with 21st-century developments, its implementation remains limited and faces significant challenges, particularly regarding budget constraints in establishing defense capabilities on major islands and fulfilling Defense and Security Equipment (ALPALHANKAM) requirements. Therefore, ministries and government institutions acting as main elements, in collaboration with the TNI in facing non-military threats, must mobilize all national resources, namely natural resources (SDA), human resources (SDM), and artificial resources (SDB) to strengthen national defense. This is in accordance with Presidential Regulation No. 8 of 2021 concerning the role of ministries/agencies in conducting early prevention of non-military threats. This study also emphasizes the importance of improving human resource capacity to support the TNI's role in responding to hybrid threats.
Implementasi Undang-Undang Pemeliharaan Anak Terlantar oleh Pemerintah yang Kurang Efisien Nurdiansyah, Nurdiansyah; Az Zahra, Diandra; Yuliandri, Daffa Adli; Apriliandra, Intania; Najwah, Fariha; Medi, Divo Zidane Akbar Nugraha; Lestari, Maria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6162

Abstract

Undang-Undang pemeliharaan anak mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak terlantar. Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan utama dari pembentukan regulasi ini adalah agar pemerintah menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak yang tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai. Kemudian terdapat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme undang-undang dengan implementasinya. Penanganan anak terlantar masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas lembaga penegak hukum yang belum memadai, serta dukungan ekonomi dan sosial yang kurang optimal. Tinjauan terhadap kondisi anak terlantar mengungkapkan bahwa implementasi undang-undang seringkali tidak efektif, tercermin dari masih tingginya angka anak terlantar yang belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang semestinya. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang belum berjalan efisien dan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat yang diharapkan.
Kejahatan Cyber: Motif dan Implikasi terhadap Keamanan Nasional Ayubi, Adim Isral; Ahmadin, Ahmadin; Bakhtiar, Bakhtiar
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6027

Abstract

Mendeskripsikan terkait kejahatan cyber atau cybercrime, motif-motif yang mendasari terjadinya kejahatan cyber, implikasi yang ditimbulkan akibat kejahatan cyber terhadap keamanan Nasional dan tujuan penelitian yang empat yaitu untuk mengetahui upaya pencegahan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan cybercrime. Metode  penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yakni dengan mengumpulkan data yang diambil dari sejumlah literatur baik dari buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis semua sumber yang diperoleh terkait artikel ini, kemudian menemukan motif dan impliksinya kejahatan cybercrime. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman kejahatan cyber atau cybercrime, motif-motif kejahatan Cyber (Cybercrime) dan implikasinya serta upaya pencegahan kejahatan cyber terhadap Keamanan Nasional. Hasil penelitian ini adalah (1) Kejahatan cyber atau Cybercrime adalah ancaman yang nyata dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi  (2) Motif kejahatan cyber atau cybercrime terhadap keamanan Nasinoal yaitu motif individu,ekonomi,politik dan Kriminal. Motif para pelaku dalam melakukan kejahatan ini tidak hanya karena uang, tetapi juga untuk mencari kesenangan. Adapun motif berdasarkan pada kegiatannya (3) Implikasinya yang dapat berdampak terhadap keamanan nasinoal yaitu menargetkan infrastruktur kritis, mencuri data sensitif, menyebarkanluaskan propaganda dan disinformasi, melumpuhkan layanan publik, mengintimidasi dan membungkam suara kritis (4) Upaya pencegahan yaitu Untuk melindungi Keamanan Nasional dari kejahatan cyber, penegak hukum harus memperkuat kerja sama internasional dan mengembangkan kapasitas untuk secara efektif dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut pelaku kejahatan cyber atau cybercrime.
Improving Students’ Religious Tolerance Through Civic Education: A Strategic Approach Nurbayti, Fidah; Purnama, Dona; Putri, Mas Fierna Janvierna Lusie
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i1.6567

Abstract

Indonesia, as a country rich in religious diversity, faces a major challenge due to rising religious intolerance in the education sector. This study explores the issue of religious intolerance in the educational environment and assesses the important role of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) in building character, with reference to scientific journals and relevant reports. The research findings indicate that religious intolerance in schools is caused by a lack of understanding of Pancasila values, excessive influence of social media, limited interfaith dialogue, and teachers' limited ability to manage diversity. PPKn plays a crucial role in fostering tolerant attitudes through cognitive, affective, and psychomotor aspects. However, traditional teaching methods, which emphasise effective learning models, need to integrate cognitive, affective, and psychomotor elements. Implementation requires the development of an inclusive curriculum, enhancing teachers' capabilities, creating a supportive school environment, and collaborating with various relevant parties

Page 1 of 27 | Total Record : 266

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025): June 2025 Vol 3, No 2 (2024): December 2024 Vol 3, No 1 (2024): June 2024 Vol 2, No 2 (2023): December 2023 Vol 2, No 1 (2023): June 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): September 2022 Vol 1, No 1 (2022): June 2022