cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 445 Documents
 14   15   16   17   18 
Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam: Analisis Hubungan antara Akses, Pemanfaatan, dan Ketimpangan Ekologi Syukurman; Andi Saiful Alimsyah; Mega Mustikasari
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1651

Abstract

Konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika akses, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan ekologi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara akses terhadap sumber daya alam, pola pemanfaatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sosial, serta ketimpangan ekologi yang muncul akibat distribusi manfaat yang tidak merata. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini menyoroti bagaimana perebutan akses dan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, air, hutan, dan mineral dapat memicu ketegangan antar kelompok, memunculkan praktik eksklusi, dan memperburuk kerusakan lingkungan. Adapun temuannya menunjukkan bahwa konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berakar pada ketimpangan akses, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, dan ketimpangan ekologis yang merugikan masyarakat lokal. Akses yang dikuasai kelompok tertentu serta praktik eksploitasi memperparah distribusi manfaat dan dampak lingkungan yang tidak adil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, sementara pengakuan hak masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan keadilan ekologis dan mencegah konflik berkelanjutan.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Metode ”Marosok” Dalam Jual Beli Hewan Ternak Di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman Karina Lukman Hakim; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Yefrizawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1652

Abstract

Tradisi marosok merupakan praktik jual beli hewan ternak yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau, termasuk di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman. Ciri khas dari metode ini terletak pada proses tawar-menawar yang dilakukan secara tertutup dengan meraba tangan di balik kain, sehingga nilai transaksi hanya diketahui oleh penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli dengan metode marosok dari perspektif hukum Islam, serta menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat sah akad jual beli dalam syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, yaitu menggabungkan studi lapangan melalui wawancara dengan para pelaku marosok serta kajian normatif terhadap literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik marosok di Nagari Campago Selatan memenuhi unsur-unsur akad jual beli dalam Islam, antara lain adanya kerelaan dari kedua belah pihak (an-tarāḍin), objek yang diperjualbelikan jelas, serta tidak terdapat unsur penipuan, gharar, maupun keterpaksaan. Dengan demikian, jual beli hewan ternak menggunakan metode marosok dapat dikategorikan sah menurut hukum Islam. Di samping itu, keberadaan tradisi ini juga memperlihatkan peran kearifan lokal dalam memperkuat nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Minangkabau.
Kebijakan Tantangan Dan Problematika Kebijakan Pendidikan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Pandemi COVID-19 Di SMA Negeri 1 Bongan Kabupaten Kutai Barat Rani Anggara Putri; Suryaningsi Suryaningsi; Marwiah Marwiah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1653

Abstract

Kebijakan belajar dari rumah banyak memunculkan hambatan-hambatan dalam proses pendidikan dimana terdapat banyak siswa yang tempat tinggalnya tidak terjangkau jaringan internet. Selain itu faktor ekonomi juga membuat banyak siswa yang meskipun tempat tinggalnya terjangkau jaringan internet namun terkendala dengan kekurangan kuota internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan, problematika, dampak dan upaya untuk mengatasi tantangan dan problematika kebijakan pendidikan belajar dari rumah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bongan Kabupaten Kutai Barat. Pemecahan tantangan dan problematika ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dalam menghadapi realitas pembelajaran dari rumah, kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas selama masa pandemi COVID-19.
Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Kupang: Analisis Kebijakan Publik Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Ekonomi Yohana Fransiska Medho
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1654

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam perspektif analisis kebijakan publik serta implikasinya terhadap kemandirian ekonomi. Isu ini penting karena penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan akses kerja, lemahnya pendataan terpilah, stigma sosial, rendahnya akses permodalan, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, studi dokumen regulasi, data statistik, laporan program, serta hasil monitoring dan evaluasi Program Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan disabilitas di Kota Kupang telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019. Namun, implementasinya masih menghadapi kesenjangan akibat belum adanya petunjuk teknis operasional, keterbatasan anggaran, lemahnya data terpilah, dan fragmentasi kelembagaan. Program bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 kepada 120 pelaku usaha disabilitas menunjukkan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dukungan keluarga, dan kepercayaan diri penerima manfaat. Namun, aspek pencatatan keuangan, arus kas, pemasaran, dan pelanggan tetap masih menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan Unit Layanan Disabilitas, sistem data terpadu, pendampingan bisnis adaptif, pembiayaan inklusif, dan ekosistem kewirausahaan inklusif berbasis kolaborasi lintas sektor.
Internalisasi Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Pada Siswa Melalui Materi Penegakan Hukum Pengelolan Lingkungan Di Industri Pertambangan Eko Nopianto; Suryaningsi Suryaningsi; Wingkolatin Wingkolatin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1655

Abstract

Industri pertambangan seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya mengatasi isu lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, pelaku industri, masyarakat sipil, dan juga generasi muda dalam memahami isu lingkungan dan hukum yang terkait dengan industri pertambangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk peningkatan berfikir kritis siswa dalam menghadapi isu kompleks lingkungan di industri pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif pendekatan naratif dan fenomenologi,  melalui wawancara dalam mengumpulkan data dilanjutkan kemetode trianggulasi mengukur keabsahan data. Kesimpulan bahwa penerapan guided learning pada materi penegakan hukum pengelolaan lingkungan di industri pertambangan dapat membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang isu-isu lingkungan, hukum, dan dampak dari industri pertambangan pada ketahanan nasional, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Dengan meningkatnya kemampuan berfikir kritis, siswa dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan bagi tantangan pengelolaan lingkungan dimasa depan.
Environmental Law: A Study of Forest Governance Policy in Dompu District, West Nusa Tenggara M. Yahya; Ridwan; Taufik Firmanto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1656

Abstract

Forest governance has become a central issue in environmental law, particularly in regions vulnerable to deforestation and ecological degradation. Dompu District in West Nusa Tenggara, Indonesia, presents a critical case of forest area management where complex interactions between legal norms, institutional capacity, and community involvement shape the effectiveness of forest policies. This paper aims to analyze the implementation and challenges of forest governance in Dompu through the lens of environmental law. The study adopts a qualitative sociolegal methodology by examining statutory regulations, regional policies, and institutional roles, complemented by field interviews involving local government officials, environmental NGOs, forest rangers, and indigenous community representatives. The research reveals several systemic issues: overlapping legal jurisdictions, limited law enforcement capacity, insufficient public participation, and the marginalization of local wisdom in policy processes. Despite existing legal frameworks and conservation programs, unsustainable land use practices and weak coordination among stakeholders continue to hinder policy effectiveness. The findings suggest that reforming institutional structures, enhancing interagency coordination, and integrating traditional ecological knowledge into formal legal frameworks are essential steps toward improving forest governance. In conclusion, this paper contributes to the broader discourse on environmental legal reform and sustainable natural resource management by highlighting the local dynamics and legal complexities in the Dompu District context.
Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi tentang Putusan Lepas dari Filmon M. Polin; Tontji Christian Rafael; Fransina Pattiruhu
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dan putusan pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap empat hakim, dua advokat, satu panitera, dan dua terdakwa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menerapkan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh perbedaan penalaran yuridis dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan kewenangan, sifat melawan hukum, keberadaan mens rea, hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, serta batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan diskresi pejabat publik tidak secara otomatis dapat dipidana tanpa pembuktian terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian judicial reasoning dan harmonisasi antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana dalam mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan.
Modernisasi Asas Publisitas dalam Lelang: Urgensi Penggantian Pengumuman Surat Kabar dengan Media Digital Ummi Maskanah; Faulin Hasna Dalilah; Sisca Rizky Agustina; Fitri Aprilia Rasyid
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i2.1659

Abstract

Kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar harian sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR dan Vendu Reglement merupakan manifestasi asas publisitas yang lahir pada era kolonial, ketika surat kabar menjadi satu-satunya media komunikasi massa yang tersedia. Seiring perkembangan era digital, relevansi kewajiban tersebut semakin dipertanyakan mengingat penetrasi surat kabar cetak yang terus menurun sementara pengguna internet di Indonesia telah melampaui 200 juta jiwa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah membuka ruang bagi penggunaan media elektronik, namun belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan normatif antara regulasi teknis lelang dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi kewajiban pengumuman lelang melalui surat kabar di era digital serta merumuskan urgensi modernisasi asas publisitas dalam sistem hukum lelang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas publisitas dalam lelang tidak secara inheren mensyaratkan surat kabar sebagai medium, melainkan mensyaratkan keterjangkauan dan aksesibilitas informasi yang luas kepada publik. Dengan demikian, modernisasi pengumuman lelang melalui portal resmi lelang.go.id dan media digital multi-kanal tidak hanya konstitusional, tetapi juga merupakan kewajiban normatif yang mendesak demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan lelang
Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Penambangan Batubara dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Sekitar Suryaningsi Suryaningsi4; Ayu Ditari Suci Ramadini; Nur Dzakira Ananda Sahputri; Nur Innayatul Khasanah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1832

Abstract

Regulasi pengelolaan limbah pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan, efektivitas penerapan teknologi pengelolaan limbah, serta dampak sosial dan kesehatan akibat aktivitas pertambangan. Melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi dan hasil penelitian terkini, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah komprehensif, pelaksanaan masih menghadapi kendala pada aspek sinkronisasi kebijakan, pengawasan, dan transparansi pelaporan. Inovasi seperti pengolahan air asam tambang secara aktif-pasif, teknologi bio adsorpsi, serta penerapan prinsip green mining menunjukkan kemajuan positif dalam upaya mitigasi pencemaran. Program PROPER juga terbukti efektif meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pemikiran Politik Gus Dur terhadap Demokratisasi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Muhamad Alfian Ardhiansyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1838

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemikiran politik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan kebebasan beragama di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya polarisasi sosial dan intoleransi atas nama agama, yang menjadikan pemikiran Gus Dur relevan untuk ditelaah kembali. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gagasan utama Gus Dur mengenai demokratisasi dan kebebasan beragama serta menilai kontribusinya terhadap kehidupan politik dan sosial bangsa. Metode yang digunakan adalah studi pustaka library research  dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis terhadap karya tulis, literatur, dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur memandang demokrasi sebagai nilai moral dan spiritual yang menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Ia menolak politisasi agama serta menekankan pentingnya kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Gus Dur menempatkan pendidikan sebagai sarana membangun kesadaran pluralis dan karakter bangsa yang toleran. Pemikirannya tetap relevan dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer seperti intoleransi dan radikalisme. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai Gus Dur dapat menjadi landasan moral dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadaban di Indonesia.

Page 16 of 45 | Total Record : 445

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue