cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 162 Documents
 13   14   15   16   17 
Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam: Analisis Hubungan antara Akses, Pemanfaatan, dan Ketimpangan Ekologi Maulana; Ferdian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1651

Abstract

Konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika akses, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan ekologi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara akses terhadap sumber daya alam, pola pemanfaatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sosial, serta ketimpangan ekologi yang muncul akibat distribusi manfaat yang tidak merata. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini menyoroti bagaimana perebutan akses dan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, air, hutan, dan mineral dapat memicu ketegangan antar kelompok, memunculkan praktik eksklusi, dan memperburuk kerusakan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kontrol dan hak atas sumber daya alam seringkali diperkuat oleh kebijakan pembangunan yang bias terhadap kepentingan kapital dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Analisis ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan mekanisme hukum dan kebijakan pengelolaan yang adil, tetapi juga pengakuan terhadap nilai-nilai ekologis dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara ekologi politik dan keadilan lingkungan, serta menawarkan perspektif kritis bagi perumusan kebijakan berbasis keberlanjutan dan inklusivitas.
Pandangan Hukum Islam Terhadap Metode ”Marosok” Dalam Jual Beli Hewan Ternak Di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman Karina Lukman Hakim; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Yefrizawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1652

Abstract

Tradisi marosok merupakan praktik jual beli hewan ternak yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau, termasuk di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman. Ciri khas dari metode ini terletak pada proses tawar-menawar yang dilakukan secara tertutup dengan meraba tangan di balik kain, sehingga nilai transaksi hanya diketahui oleh penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli dengan metode marosok dari perspektif hukum Islam, serta menilai kesesuaiannya dengan rukun dan syarat sah akad jual beli dalam syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, yaitu menggabungkan studi lapangan melalui wawancara dengan para pelaku marosok serta kajian normatif terhadap literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik marosok di Nagari Campago Selatan memenuhi unsur-unsur akad jual beli dalam Islam, antara lain adanya kerelaan dari kedua belah pihak (an-tarāḍin), objek yang diperjualbelikan jelas, serta tidak terdapat unsur penipuan, gharar, maupun keterpaksaan. Dengan demikian, jual beli hewan ternak menggunakan metode marosok dapat dikategorikan sah menurut hukum Islam. Di samping itu, keberadaan tradisi ini juga memperlihatkan peran kearifan lokal dalam memperkuat nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Minangkabau.
Kebijakan Tantangan Dan Problematika Kebijakan Pendidikan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Pandemi COVID-19 Di SMA Negeri 1 Bongan Kabupaten Kutai Barat Rani Anggara Putri; Suryaningsi Suryaningsi; Marwiah Marwiah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1653

Abstract

Kebijakan belajar dari rumah banyak memunculkan hambatan-hambatan dalam proses pendidikan dimana terdapat banyak siswa yang tempat tinggalnya tidak terjangkau jaringan internet. Selain itu faktor ekonomi juga membuat banyak siswa yang meskipun tempat tinggalnya terjangkau jaringan internet namun terkendala dengan kekurangan kuota internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan, problematika, dampak dan upaya untuk mengatasi tantangan dan problematika kebijakan pendidikan belajar dari rumah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bongan Kabupaten Kutai Barat. Pemecahan tantangan dan problematika ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dalam menghadapi realitas pembelajaran dari rumah, kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas selama masa pandemi COVID-19.
Mobilitas Sosial dan Ketimpangan: Kajian tentang Akses Pendidikan sebagai Instrumen Perubahan Status Alpi zaidah; Muhammad rudi gunawan parozak
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1654

Abstract

Mobilitas sosial merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika masyarakat modern, terutama ketika dikaitkan dengan persoalan ketimpangan sosial. Pendidikan, dalam hal ini, sering dipandang sebagai instrumen utama yang mampu membuka peluang bagi individu untuk mengubah status sosialnya. Namun, kenyataannya, akses pendidikan yang tidak merata justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan antara kelompok masyarakat yang memiliki privilese dengan mereka yang termarginalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara mobilitas sosial dan ketimpangan melalui analisis peran akses pendidikan sebagai instrumen perubahan status sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dan data empiris mengenai distribusi akses pendidikan di berbagai lapisan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan berperan signifikan dalam meningkatkan mobilitas vertikal, kesenjangan akses yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, dan kebijakan publik masih menjadi hambatan utama. Dengan demikian, pendidikan hanya dapat berfungsi optimal sebagai instrumen mobilitas sosial apabila tersedia akses yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap upaya merumuskan kebijakan yang lebih responsif dalam mengatasi ketimpangan sosial melalui pemerataan akses pendidikan.
Internalisasi Penguatan Karakter Peduli Lingkungan Pada Siswa Melalui Materi Penegakan Hukum Pengelolan Lingkungan Di Industri Pertambangan Eko Nopianto; Suryaningsi Suryaningsi; Wingkolatin Wingkolatin
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1655

Abstract

Industri pertambangan seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya mengatasi isu lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan keterlibatan aktif semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, pelaku industri, masyarakat sipil, dan juga generasi muda dalam memahami isu lingkungan dan hukum yang terkait dengan industri pertambangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk peningkatan berfikir kritis siswa dalam menghadapi isu kompleks lingkungan di industri pertambangan. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif pendekatan naratif dan fenomenologi,  melalui wawancara dalam mengumpulkan data dilanjutkan kemetode trianggulasi mengukur keabsahan data. Kesimpulan bahwa penerapan guided learning pada materi penegakan hukum pengelolaan lingkungan di industri pertambangan dapat membekali siswa dengan pemahaman mendalam tentang isu-isu lingkungan, hukum, dan dampak dari industri pertambangan pada ketahanan nasional, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Dengan meningkatnya kemampuan berfikir kritis, siswa dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan bagi tantangan pengelolaan lingkungan dimasa depan.
Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara Farid Iskandar; Reni, Reni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i5.1656

Abstract

Upaya administratif merupakan instrumen hukum yang dirancang sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara sebelum dibawa ke ranah peradilan. Mekanisme ini memiliki peran strategis dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum, terutama karena dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, keberadaan upaya administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan internal terhadap kinerja administrasi publik. Dengan demikian, upaya administratif mampu meminimalisasi konflik, mendorong terciptanya asas good governance, serta meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, kurangnya transparansi prosedur, dan potensi bias dari pejabat yang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, optimalisasi peran upaya administratif membutuhkan regulasi yang jelas, sosialisasi yang intensif, serta penguatan kelembagaan agar benar-benar mampu menjamin efisiensi sekaligus kepastian hukum dalam sengketa tata usaha negara.
Pernikahan Dini: Tinjauan Hukum dan Dampaknya terhadap Masyarakat dan Individu Ardan Alif
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1657

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis kondisi hukum, faktor penyebab, dampak sosial dan individu, serta isu hak asasi manusia terkait pernikahan dini, dengan fokus pada India dan Indonesia. Analisis hukum menyoroti variasi regulasi pernikahan dini antar negara, sementara faktor penyebab termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan akses terhadap pendidikan. Dampaknya termasuk peningkatan risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan peluang pendidikan yang terbatas. Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan dini dianggap sebagai pelanggaran hak anak-anak dan perempuan. Pentingnya hasil penelitian ini terletak pada perlunya reformasi hukum, perubahan sosial, intervensi holistik, dan perlindungan hak asasi manusia untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan dampak negatifnya.
Konstruksi Sosial tentang Pernikahan Dini di Kalangan Remaja Analisis Teori Berger dan Luckmann Lestari, Lestari; Ofan Satria
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1658

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi sosial mengenai pernikahan dini terbentuk, dipertahankan, dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari remaja dengan menggunakan perspektif teori konstruksi sosial realitas yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap remaja, orang tua, tokoh masyarakat, serta pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya dipahami sebagai keputusan individual, tetapi merupakan hasil dari proses eksternalisasi nilai budaya, objektivasi norma sosial, dan internalisasi keyakinan yang terus diwariskan secara turun-temurun. Faktor ekonomi, kontrol sosial, kehormatan keluarga, serta minimnya pendidikan seksual menjadi elemen dominan dalam membentuk pemaknaan kolektif terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan dini bertahan karena konstruksi sosial yang mengakar kuat pada struktur masyarakat, sehingga upaya penanggulangannya harus melibatkan perubahan cara pandang, edukasi, dan intervensi sosial yang bersifat komprehensif.
Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara Mulia rosydi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1659

Abstract

Upaya administratif merupakan instrumen hukum yang dirancang sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara sebelum dibawa ke ranah peradilan. Mekanisme ini memiliki peran strategis dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum, terutama karena dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, keberadaan upaya administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan internal terhadap kinerja administrasi publik. Dengan demikian, upaya administratif mampu meminimalisasi konflik, mendorong terciptanya asas good governance, serta meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, kurangnya transparansi prosedur, dan potensi bias dari pejabat yang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, optimalisasi peran upaya administratif membutuhkan regulasi yang jelas, sosialisasi yang intensif, serta penguatan kelembagaan agar benar-benar mampu menjamin efisiensi sekaligus kepastian hukum dalam sengketa tata usaha negara.
Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Penambangan Batubara dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Sekitar Suryaningsi Suryaningsi4; Ayu Ditari Suci Ramadini; Nur Dzakira Ananda Sahputri; Nur Innayatul Khasanah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i6.1832

Abstract

Regulasi pengelolaan limbah pertambangan di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan, efektivitas penerapan teknologi pengelolaan limbah, serta dampak sosial dan kesehatan akibat aktivitas pertambangan. Melalui studi literatur terhadap berbagai regulasi dan hasil penelitian terkini, ditemukan bahwa meskipun kerangka hukum telah komprehensif, pelaksanaan masih menghadapi kendala pada aspek sinkronisasi kebijakan, pengawasan, dan transparansi pelaporan. Inovasi seperti pengolahan air asam tambang secara aktif-pasif, teknologi bio adsorpsi, serta penerapan prinsip green mining menunjukkan kemajuan positif dalam upaya mitigasi pencemaran. Program PROPER juga terbukti efektif meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Page 16 of 17 | Total Record : 162

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue