cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 445 Documents
 13   14   15   16   17 
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang Filmon M. Polin; Jeremia Alexander Wewo; Yohana Lince Aleng
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i2.1641

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis empiris terhadap empat putusan perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 278/Pid.B/2006/PN.KPG, 176/Pid.B/2006/PN.KPG, 359/Pid.B/2006/PN.KPG, dan 18/Pid.B/2007/PN.KPG. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terutama unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Selain itu, alat bukti yang diajukan belum mampu membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Temuan ini menegaskan bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana dan mencerminkan pentingnya kualitas pembuktian dalam proses penegakan hukum.
Analisis Kemampuan Peserta Didik Dalam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (Fgd) Oleh Guru Pada Pembelajaran Pkn Di Kelas X Sma Negeri 4 Samarinda Nur Aida Fida Wijaya; Warman warman; Suryaningsi suryaningsi; A. Hardoko; Jamil Jamil; Novita majid
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i3.1642

Abstract

Analisis Kemampuan Peserta Didik Salam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (FGD) Oleh Guru Pada Pembelajaran PKn Dikelass X SMA Negeri 4 Samarinda menunjukkan bahwa penerapan metode FGD oleh guru dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, mengemukakan pendapat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan secara rasional. Temuan ini menunjukkan bahwa metode FGD efektif dalam membentuk kemampuan berpikir kritis peserta didik, sehingga dapat menjadi alternatif yang relevan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di SMA Negeri 4 Samarinda. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis di sekolah menengah atas. {Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia atau bahasa inggris dicetak tegak dengan Cambria 11 point. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
Faktor Faktor Dan Upaya Mempengaruhi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Pembelajaran Ppkn Di Tingkat SMP Alya Ariyani; Suryaningsi; jawatir pardosi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i3.1643

Abstract

Pelaksanaan metode Problem-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas VIII telah menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis mereka. Dengan menggunakan PBL, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam diskusi yang memicu minat mereka terhadap materi yang terkait dengan penafsiran aturan hukum. Meskipun pendapat siswa mungkin beragam, secara keseluruhan, pendekatan ini meningkatkan tingkat kolaborasi dan interaksi dalam mengatasi masalah.Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh kebiasaan mereka di kelas. Prinsip-prinsip 4C (Critical Thinking, Collaboration, Communication, Creative) terbukti efektif dalam membantu siswa mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama pembelajaran, meskipun mungkin menimbulkan perbedaan pandangan. Kemajuan dalam kemampuan berpikir kritis tercermin dari kemampuan siswa dalam mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi, sedangkan peningkatan dalam pemahaman ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam menilai berbagai sumber informasi dan merumuskan solusi atau simpulan. Secara total, pendekatan PBL yang menganut prinsip 4C telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKN bagi siswa kelas VIII serta dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis mereka.
Analisis Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Andreas Hari Susanto Marbun; Suryaningsi Suryaningsi; Rosmini Rosmini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i3.1644

Abstract

Regulasi tentang Cipta Kerja bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dengan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Namun, dasar hukum pembentukan LPI belum jelas, menimbulkan perdebatan dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menjawab rasio hukum pembentukan LPI dalam regulasi Cipta Kerja dan implikasinya bagi pengelolaan keuangan negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. Rasio hukum pembentukan LPI adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi jangka panjang guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Namun, pengaturan LPI yang tidak mengakui kerugian sebagai kerugian negara dan tidak diaudit oleh BPK menjadi kendala implementasi. Implikasinya, kerugian LPI tidak dianggap kerugian negara meskipun keuangannya adalah keuangan negara, yang dapat menyebabkan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat. Selain itu, BPK tidak dapat mengaudit LPI karena regulasi mengharuskan audit oleh akuntan publik, yang memungkinkan terjadinya praktik KKN dalam LPI.
Pertanggungjawaban Negara atas Pengalihan Kewenangan Pengawasan Tambang: Kasus Kolam Bekas Tambang di Kalimantan Timur Abd Ghafur; Suryaningsi Suryaningsi; *, Rosmini Rosmini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i3.1645

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban negara atas pengalihan kewenangan pengawasan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat di sekitar bekas tambang. Dengan fokus pada kasus kolam bekas tambang di Kalimantan Timur, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa sejak 2011 hingga 2024, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perubahan kewenangan tersebut mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. BerBerdasarkan teori hukum lingkungan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, artikel ini menyoroti kurangnya upaya pencegahan dan penanggulangan oleh pemerintah, serta pentingnya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kecelakaan pertambangan.
Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance Andi Muhammad Saleh; Suryaningsi Suryaningsi; Rosmini Rosmini3
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i3.1646

Abstract

Penelitian menggambarkan upaya reformasi birokrasi dalam konteks good governance di Indonesia, khususnya fokus pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses kontestasi antara calon Kepala Daerah. Good governance menuntut sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjaga keadilan dalam penyelenggaraan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak ASN dalam proses kontestasi dan dampak loyalitas ASN terhadap promosi jabatan, dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan data primer dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ASN dalam menjaga netralitas birokrasi serta implikasinya terhadap good governance di tingkat lokal.
Deteksi Pengetahuan Politik Pemilih Pemula Mahasiswa Dalam Pemilihan Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2024-2029 Ramlan Darmansyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1647

Abstract

Deteksi pengetahuan politik pemilih pemula mahasiswa dalam proses pemilihan kepala daerah calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024-2029, bertujuan untuk mendeskripsikan temuan hasil penelitian terkait pengetahuan politik pemilih pemula dalam konteks pemilihan kepala daerah yang menjadi salah satu fenomena politik lokal dan demokrasi lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam proses kajian penelitian ini adalah kualitatif deskripsi, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data-data hasil penelitian melalui wawancara dengan menggunakan media google form. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang merupakan pemilih pemula dengan umur 17 tahun sampai dengan 22 tahun. Hasil deteksi yang ditemukan pada penelitian ini yaitu, rata-rata mahasiswa yang dikategorikan pemilih pemula adalah mahasiswa yang duduk pada bangku perkuliahan semester awal yang belum pernah menggunakan hak suaranya. Pengetahuan mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam pemilihan  calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dapat dikatakan baik, dengan memperoleh informasi dari media promosi calon kepala daerah yaitu baliho dan media sosial. Minat politik mahasiswa dalam kontestasi pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru juga dapat dinilai sangat baik.
Hukum Nikah Sirri Menurut Islam Dalam Sudut Pandang Al-Qur’an Muhamad Yunus
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1648

Abstract

Nikah sirri adalah pernikahan yang diakui secara agama Islam tetapi tidak terdaftar secara resmi di lembaga negara. Meskipun memiliki kelebihan seperti pelaksanaannya yang cepat dan menjaga kerahasiaan pasangan, nikah sirri berisiko menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Hak-hak pasangan dan anak, seperti nafkah, warisan, dan pengakuan status anak, sering kali tidak mendapatkan perlindungan. Pelaksanaan nikah sirri harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Walaupun sah secara agama, praktik ini kerap menghadapi tekanan sosial serta potensi konflik dalam hubungan rumah tangga. Dibandingkan dengan pernikahan resmi, nikah sirri lebih sederhana tetapi kurang memberikan jaminan hukum yang memadai.
Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia: Sejarah, Ideologi, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Serta Demokrasi di Indonesia Ika Amiliya Nurhidayah; Lia Afiana; Yanuar Ilham Pangestu; M. Haykal Qolbi; Qomariyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1649

Abstract

Hizbut Tahrir merupakan salah satu paham ideologi transnasional yang patut diwaspadai keberadaannya karena gagasan khilafah legendarisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai peran dan dampak dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta bagaimana gerakan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mengkaji lebih dalam terkait objek penelitian dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Hizbut Tahrir Indonesia dikenal sebagai salah satu gerakan yang paling disorot karena sangat aktif dalam menyerukan pendirian Khilafah Islamiyyah dengan pendekatan massa yang intens. Mereka membawa pengaruh yang signifikan terhadap ideologi dan stabilitas negara. Menjadi polemik di masyarakat serta mengancam stabilitas nasional, HTI pada akhirnya dibubarkan di tangan lembaga eksekutif
Tanggung Jawab Hukum Pengelola RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Filmon M. Polin; Mario Kore Mega; Liven E. Rafael; Fransina Pattiruhu
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v4i4.1650

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanggung jawab pengelola, pertanggungjawaban hukum administrasi negara, serta sistem pertanggungjawaban di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM telah diterapkan pada seluruh unit pelayanan, namun belum seluruh indikator mencapai standar yang ditetapkan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sistem manajemen dan pengawasan internal. Tanggung jawab pengelola rumah sakit telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, pembinaan, dan evaluasi kinerja sesuai struktur organisasi. Pertanggungjawaban hukum administrasi negara dilaksanakan secara hierarkis mulai dari kepala instalasi hingga direktur rumah sakit sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah. Penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi sistem pengawasan diperlukan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mutu pelayanan kesehatan.

Page 15 of 45 | Total Record : 445

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue