cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 445 Documents
 28   29   30   31   32 
Analisis Hukum terhadap Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Tahap Penyidikan Asfendi Wijaya Abubakar; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir Rahman; Muhammad Natsir; Khaerul Mannan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2911

Abstract

Keadilan restoratif berkembang sebagai bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengutamakan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan pada tahap penyidikan serta mengkaji kelebihan dan kekurangannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada perkara pencurian ringan dilakukan melalui mediasi dan kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan kerugian dan perdamaian sosial. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga masyarakat. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa potensi mencakup diskresi dan ketidaksamaan penerapan hukum di berbagai daerah.
Maslahah Mursalah dan Istishlah: Debat Teoretis dan Penerapannya pada Kebijakan Publik, Bioetika, dan Lingkungan Hidup Muhammad Sya’ban Siregar; Nawir Yuslem; M. Jamil; Muhammad Faisal Hamdani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.3056

Abstract

Artikel ini menganalisis konsep maslahah mursalah dan istishlah dari perspektif ushul fiqh dan mengkaji penerapannya pada kebijakan publik, bioetika, dan lingkungan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan, menganalisis literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa maslahah mursalah adalah manfaat yang tidak memiliki legitimasi eksplisit dalam teks namun konsisten dengan tujuan syariah (maqā).SMaslahah mursalah adalah metode ijtihad yang menggunakan pertimbangan manfaat sebagai dasar penentuan hukum. Dalam praktiknya, kedua konsep ini sangat relevan dengan masalah-masalah kontemporer: dalam kebijakan publik, keduanya mendorong regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan; dalam bioetika, keduanya mendasari legitimasi praktik medis modern seperti transplantasi organ dan reproduksi berbantuan; dan dalam masalah lingkungan, pendekatan manfaat mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan konservasi. Dengan demikian, maslahah mursalah dan istishlah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi dinamika zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.
Emas Digital Sebagai Objek Akad: Implikasi Hukum Pada Praktik Investasi Jual Beli Emas Secara Online Nurdianasari Nurdin; Nazaruddin A. Wahid; Muhammad Yasir Yusuf
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.3079

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan emas digital sebagai objek akad serta implikasi hukumnya dalam praktik investasi dan jual beli emas secara online. Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai platform investasi emas yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi. Namun, fenomena tersebut menimbulkan sejumlah persoalan dalam fikih muamalah, khususnya terkait kejelasan objek akad, status kepemilikan, dan bentuk penguasaan (qabḍ) atas emas yang ditransaksikan. Dalam praktiknya, investor umumnya tidak menerima emas secara fisik, melainkan memperoleh bukti kepemilikan dalam bentuk saldo atau catatan digital. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu konstruksi fikih muamalah mengenai emas digital sebagai objek akad, implikasi hukum qabḍ ḥukmī dalam transaksi emas digital, serta implikasi kedudukan emas digital sebagai objek akad terhadap praktik investasi emas secara online. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan emas digital berdasarkan konsep akad, harta, kepemilikan, ‘an tarāḍin, qabḍ, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan fikih muamalah, dan pendekatan regulatif melalui kajian terhadap fatwa DSN-MUI serta peraturan yang berkaitan dengan investasi emas digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah apabila memenuhi syarat-syarat objek akad dalam fikih muamalah, yaitu dapat ditentukan secara jelas, memiliki manfaat, berada dalam kepemilikan yang sah, serta dapat diserahterimakan. Keabsahan emas digital sebagai objek akad ditentukan oleh kemampuannya merepresentasikan emas fisik, memiliki gramasi dan kadar yang jelas, didukung oleh aset dasar (underlying asset), serta memberikan hak kepemilikan dan hak pengelolaan (taṣarruf) kepada pemiliknya. Selain itu, qabḍ ḥukmī dalam transaksi emas digital dapat dibenarkan apabila pencatatan saldo memberikan penguasaan hukum yang nyata kepada pengguna. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konsep qabḍ ḥukmī telah membawa transformasi penting dalam fikih muamalah kontemporer melalui reinterpretasi makna serah terima dari penguasaan fisik menuju penguasaan hukum atas aset. Dengan demikian, apabila emas digital memenuhi syarat sebagai maḥall al-‘aqd, maka transaksi yang dilakukan memiliki keabsahan hukum dan melahirkan hak kepemilikan yang sah bagi pengguna atas emas atau porsi emas yang dimilikinya.
Hukum Siber Di Era Digital: Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Deepfake Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Muhammad Hafiduddin; Afif Hasbullah; Ahmad Munir; Ahmad Zeeya Ulya Eldavi; Desi Lusiawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3370

Abstract

Perkembangan pesat kecerdasan buatan generatif memungkinkan teknologi deepfake menghasilkan audio, gambar, dan video sintetis yang menyerupai konten autentik. Penyalahgunaannya mengancam identitas, privasi, reputasi, harta, kepercayaan publik, dan integritas alat bukti digital. Penelitian ini menganalisis penanggulangan kejahatan deepfake melalui integrasi hukum pidana Indonesia dengan kerangka etis-normatif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum Islam. Bahan hukum primer meliputi UU Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah pada 2024, KUHP Nasional Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, UU Pelindungan Data Pribadi, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia dapat menjangkau akibat tertentu dari deepfake melalui ketentuan manipulasi data elektronik, penipuan, pencemaran, pornografi, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Namun, pengaturannya masih tersebar, berorientasi pada akibat, dan belum memadai dalam merespons manipulasi identitas sintetis, penghapusan konten secara cepat, pemulihan korban, atribusi pelaku, serta tanggung jawab platform. Hukum Islam mengategorikan deepfake yang merugikan sebagai jarīmah ta'zīr karena mengandung kebohongan, penipuan, kecurangan, fitnah, dan kemudaratan. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi komplementer berupa definisi hukum yang presisi, kriminalisasi bertingkat berdasarkan niat dan akibat, pemulihan korban yang cepat, standar pembuktian digital, serta kewajiban pencegahan berbasis tabayun dan perlindungan akal, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta.
Reformasi Sistem Pemilu sebagai Upaya Penguatan Supremasi Hukum dan Demokrasi Substantif hamjah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana reformasi sistem pemilu dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat supremasi hukum dan mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hukum empiris, penelitian mengeksplorasi regulasi pemilu, lembaga penyelenggara dan penegakan hukum pemilu, serta mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek utama yang membutuhkan reformasi meliputi penyederhanaan regulasi pemilu, pemberian kewenangan yang jelas dan terintegrasi kepada lembaga hukum pemilu khusus, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Reformasi sistem pemilu yang efektif juga tercermin melalui pengaturan ambang batas, sistem keterwakilan, serta mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi sistem pemilu yang komprehensif tidak hanya memperkuat supremasi hukum tetapi juga mendekatkan praktik demokrasi Indonesia ke arah demokrasi yang substantif — yaitu demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga adil, inklusif, dan responsif terhadap hak-hak warga negara.
Pengembangan Desain Koordinasi Melalui Joint Work Plan dalam Mengoptimalkan Program Sponsorship pada Bidang Pelayanan Anak di Yayasan Usaha Mulia Cianjur Tesa Meliani; Aribowo; Susilawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2637

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya koordinasi dalam organisasi pelayanan kemanusiaan guna mengintegrasikan tujuan dan kegiatan antarbidang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengujicobakan desain koordinasi melalui Joint Work Plan (JWP) pada Program Sponsorship, khususnya pada bidang pelayanan anak di Yayasan Usaha Mulia Cianjur (YUM). YUM Cianjur menghadapi berbagai masalah koordinatif, seperti mekanisme koordinasi yang masih informal, belum terdokumentasi secara sistematis, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya rencana kerja bersama. Penelitian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan Project Manager, staff internal, dan mitra eksternal YUM Cianjur secara partisipatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengembangan dan ujicoba  desain koordinasi melalui JWP dilakukan dengan tahapan refleksi desain, identifikasi kebutuhan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan desain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desain koordinasi melalui JWP mampu memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, memperkuat komunikasi lintas bidang, meningkatkan integrasi program, menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan partisipatif, serta mampu meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi program Sponsorship. Temuan pada penelitian ini berimplikasi secara teoritis maupun praktis pada pentingnya perencanaan operasional, komunikasi yang terstruktur dalam organisasi, dan pengelolaan jaringan kerja dalam organisasi pelayanan kemanusiaan sehingga koordinasi berjalan dengan baik. Dengan demikian, desain JWP relevan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program pada Organisasi Pelayanan Kemanusiaan.
Analisis Dinamika After New Social Movement Pada Gerakan Indonesia Gelap Muflih Ihsan; Hurriyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2702

Abstract

Research on "IndonesiaGelap" as a contemporary social movement in Indonesia through the framework of the after New Social Movement. The research aims to analyze trigger conflicts, digital activism, the construction of collective meaning and identity, as well as the power relations and structural barriers that shape these movements. This study uses a qualitative approach by analyzing digital discourse, social media narratives, online sentiment, and socio-political developments that are the background for the emergence of #IndonesiaGelap hashtags at the beginning of Indonesia's new government period in 2025. The findings of the study show that they arise due to the increasing anxiety of the younger generation about economic uncertainty, declining trust in government institutions, education policy controversies, democratic declines, and perceptions of social injustice. Digital platforms serve as alternative public spaces expressing criticism, emotional solidarity, satire, and symbolic resistance through decentralized and network-based participation. There is a contest between the narrative of optimism and development with the counter-narrative of young people. Through the perspective of after NSM, this study found that Dark Indonesia represents a change in the form of social movements marked by fluid organization, emotional mobilization, symbolic politics, and the transformation of digital discourse into offline collective action. This study concludes that the activism of the contemporary young generation in Indonesia is increasingly moving towards democratic meaning, recognition, and accountability rather than through formal political structures. This research contributes to the understanding of digital activism and contemporary social movements in Indonesia's socio-political development.
Desain Kebijakan Berbasis Kapasitas dalam Tata Kelola Sertifikasi Pekebun Sawit Mandiri Warsino Warsino; Indah Susilowati; Ida Hayu Dwimawanti; Amni Zarkasyi Rahman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2791

Abstract

Pekebun sawit mandiri memiliki posisi penting dalam tata kelola sawit berkelanjutan, tetapi kebijakan sertifikasi sering berangkat dari asumsi bahwa kepatuhan dapat dicapai ketika standar sudah tersedia. Artikel ini mengkaji sertifikasi sebagai instrumen kebijakan publik yang bergantung pada kapasitas tata kelola, bukan sekadar kepatuhan administratif. Dengan menggunakan tinjauan literatur integratif, sumber akademik dan dokumen kebijakan terpilih disintesis melalui lima klaster tematik, yaitu standar sertifikasi, kesiapan pekebun, insentif ekonomi, koordinasi multiaktor, dan kapasitas kebijakan lokal. Sintesis menunjukkan bahwa hambatan sertifikasi dibentuk oleh ketimpangan legalitas lahan, kelembagaan pekebun yang lemah, kualitas data yang terbatas, pendampingan jangka pendek, insentif yang belum pasti, koordinasi yang terfragmentasi, serta kepercayaan kelembagaan yang belum merata. Kabupaten Kutai Timur digunakan sebagai konteks kebijakan lokal ilustratif karena dokumen perencanaan dan RAD KSB daerah tersebut memuat penguatan data, kapasitas pekebun, Internal Control System, penyelesaian sengketa, percepatan ISPO, dan akses pasar. Artikel ini berkontribusi pada kajian Administrasi Publik dengan menempatkan sertifikasi sebagai desain kebijakan berbasis kapasitas.
Penerapan Prinsip Partisipasi yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Tinjauan Pemenuhan Hak Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Artanti Putri Candraningtyas; Rosita Candrairana
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2834

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya respons terhadap pentingna menunjung tinggi prinsip partisipasi bermakna dalam perumusan undang-undang sebagai perwujudan demokrasi partisipatif dan supermasi hukum. Prinsip ini berdasarkan landasan konstitusional yang lebih kuat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU.XV111/2000 yang menegaskan hak masyarakat untuk mengakses informasi, menyampaikan pendapat, agar aspirasi mereka dipertimbangkan selama proses legislatif. Namun pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 3014 tentang desa telah memicu berbagai reaksi mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat telah diimplementasikan secara bermakna dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam prinsip partisipasi bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan untuk menganalisis pemenuhan hak partisipasi public dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi bermakna dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dilakukan melalui beberapa mekanisme partisipasi publik, seperti dengar pendapat publik dan penyampaian keprihatinan masyarakat oleh kelompok masyarakat. Namun, pemenuhan hak partisipasi publik belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan akses informasi, keterlibatan perwakilan masyarakat, dan transparansi terkait tindak lanjut masukan publik. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, transparan, dan responsif untuk mewujudkan proses legislatif yang demokratis dan adil.
Pancasila Education as an Instrument for Internalizing Constitutional Values in Character Formation of Students at Muhammadiyah Senior High School in Makassar City Umar Syam; Mustaring Mustaring; Najamuddin Najamuddin; Bakhtiar Bakhtiar
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.2838

Abstract

This study aims to analyze the implementation of constitutional values ​​through Pancasila Education in character building of students at Muhammadiyah Senior High School in Makassar City, identify supporting and inhibiting factors, and examine teacher strategies in the process of internalizing values. The study used a qualitative approach with a descriptive type through in-depth interviews, observation, and documentation techniques with the principal, Pancasila Education teachers, and students. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña with validity testing through triangulation. The results of the study indicate that the internalization of constitutional values ​​is implemented integratively through intracurricular learning, school culture, and character building that forms nationalism, democracy, responsibility, tolerance, legal awareness, justice, and mutual cooperation. The main supporting factors include school culture, teacher role models, school leadership, and parental involvement, while social media and low discipline are the dominant obstacles. The novelty of this study produces the Constitutional Character Ecosystem Model, which emphasizes that the formation of constitutional character is the result of the interaction between constitutional learning, school culture, teacher role models, and continuous character building.

Page 30 of 45 | Total Record : 445

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue