cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram e-mail: jurnal.seikat@gmail.com or seikat@45mataram.ac.id
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Art, Social,
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is an open access, and peer-reviewed journal, with the online registered number E-ISSN 2964-0962. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law. SJISPH is published every two month a year. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with SJISPHs focus and scope, written in Indonesian or English, and follows our author guidelines & manuscript template.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 294 Documents
 22   23   24   25   26 
Perbandingan Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Australia Dan Indonesi Dalam Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Elektonik Kurnia Ariyani; Siti Nur Azizah; Januar Agung Saputera
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2249

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sistem hukum pendaftaran tanah antara Australia dan Indonesia, dengan fokus pada kepastian hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam konteks penerbitan sertifikat elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, sertifikat elektronik menjadi alat penting untuk menjamin hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dua negara tersebut mengatur pendaftaran tanah dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Berlakunya Sertipikat Elektronik di Indonesia,sering menjadi pertanyaan bagi semua masyarakat, bagaimana perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum ,mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan yang masih belum terselaikan, banyak persertifikat badan usaha berada di tanah yang merupakan wilayah-wilayah konflik dengan masyarakat, seharusnya konflik-konflik ini yang diselesaikan terlebih dulu. Prioritas kerja ini menunjukkan bahwa sistem pertanahan makin diorientasikan untuk kepentingan liberalisasi, Sebab sertifikasi tanah tanpa didahului reforma agraria hanya akan melegitimasi monopoli tanah. Proses semacam ini berpotensi memperparah konflik agraria, perlu ada jaminan kepastian hukum dari pemerintah dengan terbitnya sertipikat elektronik menjadi bukti kepemiikan yang kuat  tidak bisa terbantahkan, di negara bagian di Australia menganut System Torrens, yaitu suatu sistem pencatatan hak atas tanah di mana hukum menjamin bahwa seseorang yang namanya tercantum di dalam daftar umum (public registered) adalah yang berhak untuk memiliki tanah itu. Jika terjadi kesalahan di dalam pencatatan maka negara akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi.
Developing a Village-Owned Enterprise Model Based on Community Participation to Improve Village Community Welfare Rukiah Nggilu; Elnino M. Husein Mohi; Misbahudin Djaba
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2265

Abstract

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Gorontalo. Penelitian menggunakan desain mixed methods sequential explanatory dengan melibatkan 249 responden dari 657 unit BUMDes, yang dilanjutkan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD). Data kuantitatif dianalisis menggunakan pengukuran indeks partisipasi, sedangkan data kualitatif digunakan untuk memvalidasi dan menafsirkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat Degrees of Tokenism, yang menandakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Struktur kebijakan yang tersentralisasi dan intervensi eksternal menjadi faktor utama yang memengaruhi pengelolaan BUMDes partisipatif. Integrasi teori Arnstein’s Ladder of Participation dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) menghasilkan model transformasi partisipatif melalui pemetaan aset, penguatan kapasitas, pembentukan modal sosial, dan kemitraan kolaboratif. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan desa yang berkelanjutan memerlukan penguatan otonomi, kapasitas lokal, dan modal sosial.
Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Yang Mensyaratkan Ktp Pemilik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Afifah Mayaningsih
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2281

Abstract

Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam praktiknya, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sering kali mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang tercantum dalam dokumen kendaraan. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai kendala, khususnya bagi masyarakat yang menguasai kendaraan hasil jual beli namun belum melakukan proses balik nama kepemilikan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mensyaratkan KTP pemilik ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan KTP pemilik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Akan tetapi, penerapan persyaratan tersebut secara kaku dapat menimbulkan hambatan pelayanan publik, mengurangi efektivitas pemungutan pajak, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kemudahan pelayanan dan asas kemanfaatan.
Disharmonisasi Penegakan Pidana Pajak Berbasis Follow The Money Asset Tracing Pasal 44c Uu Hpp Sanusi Sanusi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2292

Abstract

Artikel ini menganalisis disharmonisasi pengaturan penegakan pidana perpajakan dalam Pasal 44C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pada konstruksi pidana denda yang tidak dapat diganti dengan kurungan, mekanisme penyitaan dan pelelangan harta terpidana, serta kemungkinan pidana penjara apabila hasil asset tracing tidak mencukupi untuk membayar denda. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kerangka analisis dibangun melalui grand theory negara hukum, middle theory tata kelola pemerintahan yang baik, dan applied theory efektivitas hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 44C memperkuat orientasi pemulihan kerugian pendapatan negara melalui follow the money dan asset tracing, tetapi masih menyisakan titik disharmoni dengan KUHAP, rezim hak tanggungan, tata cara blokir dan sita pertanahan, serta prinsip proporsionalitas pemidanaan. Harmonisasi pasca-UU HPP belum cukup apabila tidak ditopang pedoman teknis lintas lembaga, interoperabilitas data aset, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, dan batas uji proporsionalitas terhadap pidana pengganti. Artikel ini merekomendasikan penguatan aturan turunan Pasal 44C, standar asset tracing terpadu antara DJP, PPATK, Kejaksaan, pengadilan, perbankan, dan ATR/BPN, serta desain penegakan yang memadukan kepastian hukum, good governance, dan efektivitas pemulihan penerimaan negara. (Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2022; OECD, 2021; FATF, 2023).
Problematika Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional: Dialektika Dalam Penafsiran Bahri Yamin; Hamdi; Tin Yuliani; Titin Titawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2304

Abstract

Penelitian berangkat dari perbedaan tafsiran apa yang dimaksud dengan yang paling mengunguntungkan tersangka/terdakwa . selain itu adanya disharmonisasi asas lex favor reo dalam KUHP Nasional (pasal 3 ayat 1) dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penafsiran.Hasil penelitian ini bahwa ketentuan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  terjadi disharmonisasi.Secara normatif, belum terdapat batasan yang jelas mengenai ukuran “ketentuan yang lebih menguntungkan” bagi terdakwa, sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, keberadaan berbagai peraturan pidana di luar KUHP menimbulkan potensi disharmonisasi dan konflik norma yang dapat menghambat penerapan asas tersebut secara konsisten. Dari aspek praktik peradilan, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas lex favor reo juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman putusan pengadilan. Secara umum pasal 361 undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bermakna sebagai berikut perkara yang masih tahap penyidikan/penuntutan tetap memakai KUHAP lama; Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses Penyidikan atau Penuntutan belum dimulai, Penyidikan atau Penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP baru; Perkara yang sudah diperiksa di Pengadilan tetap memakai KUHAP lama;Selain itu, disharmonisasi antara KUHP Nasional dan peraturan pidana di luar KUHP, serta potensi perbedaan interpretasi aparat penegak hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu asas lex favor reo dalam KUHP Nasional hanya memberikan perlindungan hak-hak terdakwa secara optimal sedangkan korbannya seolah diabaikan. Disisi lain apabila perubahan undang-undang itu secara substansi tidak berbeda dengan undang-undang lama maka terhadap tersangka atau terdakwa tetap menggunakan undang-undang lama sebagaimana Amanah asas lex temporis delicti.
Analisis Hukum Terhadap Cyber Grooming Sebagai Ancaman Baru Bagi Perlindungan Anak Indonesia Fathony Karuniawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2311

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat menimbulkan ancaman baru bagi perlindungan anak di Indonesia, salah satunya adalah cyber grooming. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dalam menangani kejahatan cyber grooming serta mengidentifikasi celah regulasi yang perlu diperbaiki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum secara komprehensif mengakomodasi delik cyber grooming secara mandiri dan eksplisit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan regulasi khusus yang mengkriminalisasi cyber grooming secara tegas, penguatan mekanisme pelaporan berbasis digital, serta sinergi antara penegak hukum, platform digital, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak Indonesia di ruang siber.
Dualitas Kepentingan dalam Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Usaha secara Sekaligus: Prespektif Kepastian Hukum Investasi dan Kedaulatan Agraria Evada Septia Nova; Herawan Sauni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2321

Abstract

Tanah dalam sistem hukum Indonesia memegang posisi strategis tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UU Agraria Dasar (UUPA). Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah melalui Hak untuk Menggarap (HGU), yang berfungsi untuk mendukung kegiatan investasi dan pembangunan nasional. Namun, perkembangan regulasi yang memungkinkan perpanjangan dan pembaruan HGU secara simultan telah menimbulkan masalah hukum, khususnya mengenai keseimbangan antara kepastian hukum untuk investasi dan prinsip kedaulatan agraria serta fungsi sosial tanah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dari perpanjangan dan pembaruan HGU secara simultan dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum agraria Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi undang-undang dan peraturan terkait HGU, putusan pengadilan, dan literatur akademis yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai konsistensi norma dan hubungan antara peraturan yang berlaku dalam kerangka hukum agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum atas perpanjangan dan pembaruan simultan Hak Penggunaan Lahan (HGU) mencerminkan pergeseran paradigma dari pembatasan bertahap ke pendekatan yang lebih akomodatif terhadap investasi melalui penyediaan kepemilikan jangka panjang. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor dan meningkatkan daya tarik investasi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini memiliki implikasi berupa potensi ketidakselarasan regulasi dengan UU Agraria Dasar (UUPA), kecenderungan konsentrasi kepemilikan lahan, dan berkurangnya ruang gerak negara untuk melaksanakan redistribusi agraria. Lebih lanjut, prinsip fungsi sosial lahan berpotensi melemah karena kurangnya mekanisme untuk mengevaluasi dan memantau penggunaan lahan jangka panjang.
Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Transaksi Elektronik Audrie Annasya Paramitha; Sunariyo Sunariyo; Bayu Prasetyo
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2328

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya transaksi elektronik di Indonesia telah mendorong pertumbuhan tindak pidana penipuan online melalui media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip ultimum remedium dalam hukum positif Indonesia serta implementasinya sebagai landasan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme non-penal tidak lagi efektif. Namun, praktik penegakan hukum terhadap penipuan online masih cenderung menggunakan pendekatan primum remedium melalui penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, implementasi prinsip ultimum remedium masih menghadapi hambatan berupa belum optimalnya mekanisme penyelesaian non-penal, rendahnya integrasi perlindungan konsumen digital, serta kompleksitas pembuktian dalam kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan restorative justice, mediasi, serta pembaruan regulasi guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional, adil, dan efektif di era digital.
Free Nutritious Meals, Political Legitimacy, and Capability Expansion in Indonesia Muhammad Syahghozy Boyke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2338

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia merupakan inisiatif kesejahteraan utama setelah pemilihan presiden 2024. Artikel ini mengkaji MBG sebagai intervensi gizi, instrumen kesejahteraan elektoral, atau mekanisme kebijakan yang memperluas kebebasan substantif, menggunakan analisis kebijakan interpretatif kualitatif. Analisis mengungkapkan sifat ganda MBG: menawarkan manfaat pembangunan sekaligus selaras dengan kepentingan elektoral. Skala fiskal dan politik program ini, yang ditunjukkan oleh alokasi awal sebesar Rp 71 triliun, proyeksi perluasan menjadi Rp 171 triliun, dan target untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029, sangat luar biasa. Namun, beberapa kendala—peluncuran yang cepat, tata kelola terpusat, partisipasi masyarakat sipil yang terbatas, cakupan geografis yang tidak merata, dan kontroversi keamanan pangan—membatasi kapasitas MBG untuk mengubah penyediaan makanan menjadi kemampuan warga yang berkelanjutan, yang menjadi landasan argumen tentang potensi transformatif dan keterbatasannya. Studi ini berpendapat bahwa MBG menggambarkan fungsi ganda populisme kesejahteraan: dapat meningkatkan gizi, partisipasi sekolah, dan ekonomi lokal, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi dan ketergantungan eksekutif jika tidak ada akuntabilitas yang kuat. Dampak transformatif program ini bergantung pada pergeseran menuju tata kelola yang berpusat pada kemampuan, kesetaraan teritorial, penegakan keamanan pangan yang kuat, dan pemberdayaan penerima manfaat. Hal ini memperjelas argumen utama dan kondisi untuk efektivitas MBG.
Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Sungai Citarum Jahidin; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2345

Abstract

Sungai Citarum, yang sering disebut sebagai sungai termacet di dunia, terus menghadapi tekanan serius dari aktivitas industri. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan seringkali tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Artikel ini menganalisis lemahnya penegakan hukum dalam kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Plant 1 dan Plant 4 di Karawang, Jawa Barat. Melalui studi kasus normatif-empiris, penelitian ini mengkaji penerapan sanksi administratif sebesar Rp 3,5 miliar yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat kepada PT Pindo Deli Plant 1 atas pencemaran air Sungai Citarum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang bersifat punitive (denda) tidak efektif sebagai efek jera, terbukti dengan dugaan pelanggaran serupa yang kembali terjadi di Plant 4. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan sanksi administratif tanpa diikuti dengan sanksi pidana atau pencabutan izin menunjukkan kelemahan dalam implementasi asas ultimum remedium. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kewenangan pemerintah daerah, optimalisasi penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan perdata (civil liability) dan pidana (criminal enforcement), serta peningkatan pengawasan partisipatif untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan ekologis di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Page 24 of 30 | Total Record : 294

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026 Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026 Vol. 5 No. 2 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2026 Vol. 4 No. 6 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 4 No. 5 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2025 Vol. 4 No. 4 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2025 Vol. 4 No. 3 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 4 No. 2 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2025 Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue