cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firstnandiar Glica Aini S
Contact Email
firstnandiar@gmail.com
Phone
+6288233973453
Journal Mail Official
serambihukumfh@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta Jl. KH. Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. (0271) 714751, Fax. (0271) 740160 Email: serambihukumfh@gmail.com
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Published by Universitas Islam Batik Surakarta
ISSN : 16930819     EISSN : 25495275     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Serambi Hukum was open for researchers, lecturers, students, and practitioners who have interest to publishing the original research articles especially in legal field. The focus and scope of articles that published in Jurnal Serambi Hukum are : 1.Criminal Law (Hukum Pidana) 2.Civil Law (Hukum Perdata) 3.Constitutional Law (Hukum Tata Negara) 4.State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara) 5.Procedural Law (Hukum Acara) 6.International Law (Hukum Internasional) 7.Enviromental Law (Hukum Lingkungan) 8.Tax Law (Hukum Pajak) 9.Islamic Law (Hukum Islam) 10.Law and Human Right (Hukum dan HAM) 11.IPR Law (Hukum dan HAKI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 166 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Yuridis Keabsahan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Susilowati, Dwi Erna; Muhtarom, Muhammad; Junaidi, Amir
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1254

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis keabsahan tanda tangan digital dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji urgensi pembaruan hukum terkait tanda tangan digital seiring perkembangan e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada perkembangan signifikan sejak UU ITE 2008, regulasi masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik sektor e-commerce. Penelitian mengidentifikasi perlunya harmonisasi dengan standar internasional, peningkatan kejelasan definisi hukum, dan pengembangan mekanisme validasi yang lebih kokoh. Rekomendasi utama meliputi revisi UU ITE, penyusunan Peraturan Pemerintah khusus tanda tangan digital, dan penguatan infrastruktur nasional untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing global ekonomi digital Indonesia.
Tinjauan Hukum Beracara Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri Julianto, Isnu; Dyah Purnomo Wulan, Ida Aryati; Ismiyanto, Ismiyanto
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1255

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum beracara melalui sistim E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri. Metode penelitian adalah data sekunder, didapat dari studi dokumentasi dan studi Pustaka. Data yang ada diidentifikasi dan dikualifikasi sebagai suatu kesatuan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah normative yang doctrinal bersaranakan terutama logika deduksi dan bentuk penelitiannya evaluative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, baik pengiriman relaas pemanggilan sidang (e-Summon) maupun pemberitahuan putusan wajib dijalankan secara elektronik, bahkan untuk relaas pemanggilan sidang hybrid dan pemberitahuan putusannya cukup melalui surat tercatat dengan menggunakan jasa Pos Indonesia atau mitra ekspedisi lain yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung.  Mengenai administrasi perkara dalam upaya hukum telah memangkas waktu penyelesaian berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi. Penelitian ini berkontribusi pada hukum beracara melalui sistim E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, tak terkecuali masyarakat pencari keadilan atau yang berhubungan dengan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi bahwa Pelayanan informasi public harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen, kepada setiap aparatur Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga dapat memahami standar pelayanan informasi, menerapkan standar informasi secara tepat, dan membuat kepercayaan public terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022 semakin membaik untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.
Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Pribadi, Insan; Sarosa, Budi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1256

Abstract

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang melanggar norma sosial dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pidana dapat terjadi kapanpun dan siapapun, tidak memandang usia baik orang dewasa maupun anak-anak. Dalam hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentunya terdapat kekhususan di dalam penanganannya. Anak Berhadapan dengan Hukum adalah sebutan bagi anak yang melanggar norma undang-undang dan melakukan tindakan yang merugikan bagi orang lain. Namun tentunya terdapat perbedaan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan antara orang yang sudah dewasa  (cakap hukum) dengan yang masih dalam kategori anak.
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artifical Intelegence di Indonesia Darmawan, Muh Taufik; Junaidi, Amir; Khaerudin, Ariy
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1257

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kemunculan teknologi deepfake. Teknologi ini memungkinkan manipulasi konten digital secara realistis, termasuk untuk pembuatan konten ilegal seperti pornografi anak. Fenomena ini memunculkan tantangan serius dalam penegakan hukum, terutama di Indonesia yang menghadapi peningkatan kasus eksploitasi anak secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait deepfake pornografi anak di Indonesia, mengidentifikasi tantangan penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan implementasi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Data yang dianalisis meliputi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mengatur pornografi dan transaksi elektronik, belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mencakup deepfake pornografi anak. Tantangan utama meliputi keterbatasan teknologi di pihak penegak hukum, kesulitan identifikasi pelaku, serta pengumpulan dan pembuktian bukti digital di pengadilan. Sebagai rekomendasi, diperlukan pembaruan regulasi yang mencakup kejahatan berbasis AI, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan teknologi, dan kampanye literasi digital untuk masyarakat. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menghadapi tantangan global ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan upaya penegakan hukum terhadap deepfake pornografi anak di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Nasabah Bank Terhadap Pemalsuan Pencatatan Dalam Tindak Pidana Perbankan Irhamdessetya, Hani
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1258

Abstract

Pemalsuan pencatatan dalam dunia perbankan dapat dilakukan baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank itu sendiri. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, dampak dari pemalsuan tersebut dapat sangat merugikan baik bagi bank, nasabah, maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam kajian ini, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai penanganan perkara yang melibatkan pencatatan yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh pihak bank dalam konteks tindak pidana perbankan.Dalam konteks nasabah, pemalsuan pencatatan sering kali melibatkan upaya untuk memanipulasi data transaksi atau informasi yang tercatat dalam sistem perbankan. Tindak pidana ini dapat merugikan bank, nasabah lain, serta stabilitas sistem perbankan secara keselurahan. Oleh karena itu, penanganan perkara pemalsuan pencatatan menjadi penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam industri perbankan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative (legal research) dan Metode pendekatan yuridis empiris (field research). Pendekatan yuridis empiris (field research) yaitu penerapan pada Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T., S.H., M.H di Semarang dalam penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dan pendekatan yuridis normative (legal research) adalah untuk menjawab bagaimana tata cara penanganan perkara nasabah bank terhadap permalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif. Maka, diperlukan upaya preventif yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan untuk meredam meningkatnya kejahatan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan pencatatan. Dasar hukum pidana untuk penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang utama, termasuk KUHP, UU Perbankan, UU TPPU, serta Peraturan OJK dan PBI. Pemalsuan pencatatan oleh nasabah atau pihak bank dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi nasabah dari praktik yang merugikan.
Analisis Perjanjian Kerja Laut Berdasarkan Hukum Nasional Yang Berlaku Di Indonesia Nurhayati Effendi, Ikke
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1262

Abstract

Perjanjian kerja laut merupakan dasar bagi pekerja sebagai awak kapal laut dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dan untuk menuntut hak-haknya. penelitian ini bertujuan mengetahui dasar hukum Perjanjian Kerja Laut dan mengetahui substansi perjanjian kerja laut. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder karena penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan Perjanjian kerja laut diharapkan memenuhi peraturan sehingga tidak ada masalah di antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha harus memperhatikan syarat-syarat pelayaran untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja awak kapal serta kesejahteraan awak kapal dan keluarganya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kapal, muatan, dan orang-orang di laut dan mencegah musibah laut.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Niaga Liquefied Petroleum Gas (Lpg) di Bangka Belitung Dalam Tahapan Penyidikan Riatati, Ade; Agustian, Rio Armanda; Toni, Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1287

Abstract

The crime of misuse of Liquefied Petroleum Gas (LPG) is a serious problem in Indonesia, including in Bangka Belitung, which harms the state and society. This research aims to analyse law enforcement in the investigation of the crime and identify the factors that influence it. The research method used is empirical juridical with a case approach. The results show that law enforcement in the investigation stage has run well through systematic procedures, including arrest, search, seizure, and detention. Preventive efforts are also made through coordination with related parties. Supporting factors include the professionalism of investigators, coordination of related agencies, community support, and clear regulations, while the main inhibiting factor is the constraints on the storage of LPG evidence.
Implementasi Perlindungan Hukum Upah Pekerja/Buruh Kontrak Oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Batu Bara Manurung, Mangaraja; Rohela, Rohela
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1290

Abstract

Legal protection aims to guarantee workers' rights, particularly for contract workers, regarding fair wages that should be ensured by law, including the latest regulations governing the mechanisms and procedures for employment relationships with contract workers, namely Law No. 6 of 2023 and Government Regulation No. 35 of 2021. The issue at hand is that many companies continue to neglect the rights of contract workers, with instances of discrimination occurring in various industrial sectors. Based on the research conducted, this study employs an empirical legal method by collecting primary and secondary data to analyze legal protection for contract workers in Batu Bara Regency. The findings indicate that the Batu Bara Regency Manpower Office has made maximum efforts to provide legal protection and uphold the rights of contract workers through non-litigation mechanisms. Data shows an increase in the minimum wage in North Sumatra, from IDR 2,809,915 (2024) to IDR 2,992,559 (2025), and in Batu Bara Regency from IDR 3,451,671 to IDR 3,676,000. Among 17 companies in Batu Bara Regency, there are 2,031 contract workers, with 63 cases of labor rights disputes and employment termination between 2019 and 2023 that have been resolved through mediation or negotiation. The challenges in the field indicate that, in practice, the protection of wage rights for contract workers in Batu Bara Regency has been implemented by the Manpower Office in accordance with national, provincial, and regency-level policies to ensure a decent livelihood for contract workers through supervision, preventive, and repressive measures. However, the neglect of workers' rights by certain companies remains a critical issue in guaranteeing contract workers' legal protection.
Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Lina Mukherjee Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Studi Putusan Nomor : 726/Pid.Sus/2023/PN Plg Zakiyyah, Faizah; Manik, Jeanne Darc Noviayanti; Agustian, Rio Armanda
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1292

Abstract

This research discusses the criminal offense of religious blasphemy committed by Lina Lutfiawati (Lina Mukherjee), as regulated under Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The primary focus of this study is to analyze the judge's decision in Case Number: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg through the lens of the legal certainty principle. In this case, the defendant was sentenced to 2 years in prison and fined IDR 250,000,000, or an additional 3 months of imprisonment, for uploading a video in which she recited the basmalah while eating pork—an act considered offensive to Islam. This research adopts a normative juridical approach using qualitative data analysis techniques. The findings show that although the defendant’s actions were perceived to violate religious norms, the severity of the sentence appears to overlook the principles of justice and proportionality. The verdict is considered excessive and does not reflect balanced legal protection, particularly for the defendant, who is also entitled to legal certainty as a citizen. In the context of legal certainty, the decision raises concerns due to the subjective and ambiguous interpretation of the element “inciting hatred.”
Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Puspitasari, Della; Agustian, Rio Armanda; Toni, Toni
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1293

Abstract

Sungailiat District is an area with children as the biggest potential perpetrators in Bangka Regency in criminal acts, especially online gambling. So that efforts are needed that are considered appropriate and strategic to tackle the criminal act of online gambling by children, namely through non-punitive policies as an effort to prevent, control and deter before criminal acts occur. This study aims to determine the implementation of non-penal policies against online gambling crimes by minors and describe the obstacles and solutions in the implementation of non-penal policies against online gambling crimes committed by minors in Sungailiat District, Bangka Regency. This research uses empirical juridical method with legal identification approach. The results showed that non-punitive policies against online gambling crimes committed by children in Sungailiat District, Bangka Regency have been implemented in several forms, namely socialization / legal counseling, and x-banners and for the community in the form of cyber patrols, digital posters and radio broadcasts about the dangers of online gambling practices by several agencies, namely the Bangka Resort Police, Sungailiat Sector Police and Bangka District Attorney's Office. The obstacles and solutions are HR/APH overcome by cooperating with other parties, legal substance overcome by coordinating with the authorities and reporting to the Police Headquarters, Children / Community can be overcome by giving regular appeals, Culture is not responsive quickly overcome by self-evaluation and conducting socialization / counseling simply / just an appeal and Infrastructure facilities overcome by prioritizing dominating problems.

Page 11 of 17 | Total Record : 166

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026 Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025 Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025 Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024 Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024 Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023 Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023 Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022 Vol 15 No 01 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 01 Tahun 2022 Vol 14 No 02 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 02 Tahun 2021 Vol 14 No 01 (2021): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 14 No 01 Tahun 2021 More Issue