cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Setiawan
Contact Email
dedysetiawan11@gmail.com
Phone
+628986885553
Journal Mail Official
arifrohman5892@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Palm Asri Pasalakan Blok C Nomor 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Indonesia
Published by Riviera Publishing
ISSN : 2964142X     EISSN : 29630444     DOI : https://doi.org/10.58344/jhi.v2i1.11
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 1   2   3   4   5 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender Nur Khumaeroh, Irda
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i2.14

Abstract

Untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata dan ada di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data dengan wawancara, penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual menurut KUHP didalamnya mengatur tentang perzinahan, perkosaan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, pencabulan. Problematiknya berada pada sistem hukum (substansi, struktur, dan budaya hukum) yang belum memihak pada keadilan bagi korban. Maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termuat dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang didalamnya mengatur tentang perzinahan, perkosaan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, pencabulan
Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional Rosalia Silalahi, Dwi Grace
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i2.23

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu: Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan batas laut Indonesia yang terjadi sejak penetapan batas laut awal hingga saat ini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut seperti perubahan geografis dan geologis serta faktor politik dan ekonomi. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian sosiologis maupun empiris, menggunakan sumber data sekunder dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli. Dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, terdapat tiga jenis wilayah laut yang berbeda di Indonesia. Pemerintah RI telah berhasil menyelesaikan beberapa perjanjian perbatasan dengan negara tetangga, meskipun perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura masih belum sepenuhnya disepakati oleh kedua pihak. Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia menjadi faktor penting dalam perumusan kebijakan terkait. Laut memiliki beberapa fungsi bagi bangsa Indonesia, seperti wilayah kedaulatan bangsa, ekosistem dan sumber daya, media kontak sosial dan budaya, serta sumber dan media penyebar bencana alam. Perkembangan batas laut Indonesia di wilayah perairan Indonesia, menurut hukum laut Indonesia maupun hukum laut internasional, memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Perjanjian perbatasan yang disepakati dengan negara tetangga juga menjadi penting untuk menghindari konflik di masa depan
Sistem Sertifikasi Hasil Tangakapan Ikan Sebagai Solusi Penanggulangan Praktik Illegal Fishing Rizki Apriliana, Adhitya Nini
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i3.84

Abstract

Praktik illegal fishing menjadi masalah strategis yang patut menemukan solusi. Praktik ini merupakan ancaman besar terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia karena sebagai negara kepulauan yang besar Indonesia dihadapkan pada persoalan illegal fishing yang dapat menyebabkan terjadinya over fishing. Satu di antara beberapa penyelesaian yang diusung oleh Indonesia dalam menanggulangi persoalan illegal fishing adalah dengan mengimplementasikan penerapan sistem sertifikasi hasil tangkapan ikan merupakan salah satu cara yang awal mulanya diinisiasi oleh persyaratan kerjasama perikanan antara Indonesia dengan Uni-Eropa. Studi ini merupakan kombinasi antara penerapan statute approach dan conceptual approach. IPOA-IUU 2001 telah memberikan rekomendasi kepada negara-negara terkait pengawasan terhadap sertifikasi dan perdagangan ikan dari negaranya. Hal ini dilakukan tentu untuk membatasi peredaran ikan dan produk berbahan dasar ikan yang berasal dari ikan yang merupakan hasil dari praktik illegal fishing. IPOA-IUU 2001 menyatakan pada bagian Internationally Agreed Market-Related Measures khususnya pada poin 68 bahwa setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum internasional termasuk untuk mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan penangkapan ikan sesuai dengan perjanjian World Trade Organization untuk melakukan kerjasama, baik secara internasional maupun dengan RFMO di tataran regional, untuk memastikan bahwa perdagangan perikanan atau ikan tertentu bebas dari praktik illegal fishing. Mengacu pada hal ini Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan European Commission Regulation Number 1005/2008 on Catch Certification Scheme untuk mencegah dan memberantas praktik illegal fishing. Penerapan ini diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas untuk persiapan implementasi European Council Regulation Number 1005/2008 of 29 September 2008 Establishing a Community System to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.46/MEN/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik
Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta Tjahjaningtyas, Kristien; Franciska, Wira; Hutomo, Putra
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i3.86

Abstract

Perubahan pembuatan Minuta Akta diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No 2/2014 Tentang Jabatan Notaris, hanya mengijinkan untuk dilakukan penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan kata atau kalimat ke dalam akta. Perubahan Minuta Akta harus dibuatkan Akta Berita Acara sesuai Pasal 51. Minuta Akta sebagai dasar pembuatan Salinan Akta sehingga keduanya harus Identik, agar tidak menimbulkan suatu akibat hukum berupa terdegradasi, pembatalan dan di batalkan demi hukum dari suatu akta otentik. Notaris harus bertanggungjawab secara hukum atas akta yang dibuat agar tidak menimbulkan sanksi hukum secara administrasi, Perdata dan Pidana atas kerugian yang dari terbitnya suatu akta. Penelitian hukum yang dilakukan penulis menggunakan Analisa hukum normatif dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku sebagai bahan untuk mendapatkan data pendukung terhadap permasalahan. Sumber data pengdukung terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dengan Teori Tanggungjawab Hukum menurut Hans Kelsen. Hasil dari penelitian penulis mengenai Tanggungjawab Hukum Notaris Atas Frasa Diberikan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya dalam Salinan Akta yang tidak sesuai dengan Minuta Akta, dapat mengakibatkan akta tidak memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian yang sempurna, hal dapat memberikan suatu tanggungjawab hukum bagi Notaris atas kerugian-kerugian yang timbul baik secara administrasi, perdata dan pidana. Karena baik Minuta Akta dan Salinan Akta merupakan akta yang otentik dan harus identik sesuai Pasal 1888 KUHPerdata, Frasa Diberikan Sebagai Salinan Yang sama Bunyinya dengan Minuta Asli, maka hal ini merupakan peraturan perundangan yang harus dipatuhi, karena bukan berupa suatu klausal baku seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Yuser dapat Diancam Hukuman Pidana Harwanto, Edi Ribut
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i3.93

Abstract

Penegakan hukum pidana dalam UU Hak Cipta tidak bisa berdiri sendiri dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan, penyalinan, cover, pendistribusian, aransemen produk musik dan lagu yang dimiliki pada saluran YouTube dan fasilitas mesin digital lainnya. Metode penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait, serta menggunakan penelitian primer dan juga bahan penelitian sekunder. Operasionalisasi kebijakan hukum pidana (penal policy) melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap penerapan (kebijakan yudikatif dan yudisial), dan tahap pelaksanaan (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap perumusan merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam meningkatkan kualitas Undang-Undang Hak Cipta yang ada saat ini dan yang akan datang agar mempunyai nilai wajar, diperlukan reformulasi dalam tahap perumusan, penerapan, pelaksanaan kebijakan saat ini. Penataan ulang peraturan UUHC perlu dilakukan, karena ketentuan pidana dalam UUHC saat ini masih mengalami permasalahan yuridis dan belum mampu menjawab permasalahan tindak pidana pembajakan, penyalinan, perizinan hak cipta di bidang musik dan lagu di Indonesia
Analisis Efisiensi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Di Kota Batam Al idrus, Yogi Syahputra
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i3.252

Abstract

Batam merupakan suatu kawasan yang berada dalam ruang lingkup Hak Pengelolaan Lingkungan yang dalam artian tidak ada suatu bentuk hak atas tanah berupa hak miliki melainkan keseluruhan hampir menggunakan hak guna bangunan, namun legal standing mengenai hak pengelolaan lingkungan ini tidak diatur pada UUPA sehingga kekuatan hukumnya hanya sebagai pelaksana dari Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan ini mengarahkan kepada efisiensi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan antisipatif yang sangat cepat dalam menanggulangi pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca covid 19. Begitu pula dalam menegakkan hal ini perlu kita rujuk dalam amanat yang ada pada konstitusi indonesia pada pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam hal ini peneliti menganggap efisiensi pelaksanaan mengenai pasal ini terlaksana apabila tanpa adanya kepemilikan yang bersifat privatisasi melainkan dengan cara senttralisme pengelolaan kepada pemerintah, namun yang menjadi kendala dalam hal ini ialah mengenai pasal 28 UUD NRI 1945 tentang HAM yang memberikan hak seseorang untuk memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif empiris yang di dasarkan pada bahan penelitian primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan penelitian sekunder berupa data pada Badan Penelitian Statistik Kota Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada dasarnya politik hukum pada peralihan hak milik menjadi hak guna bangunan merupakan suatu politik hukum yang diarahkan pada efisiensi pemanfaatan tata ruang di daerah batam dengan melihat kepada data BPS kota batam mengenai pengeluaran dana kota batam, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka pengangguran kota batam.
Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara di Mahkamah Agung Saputra, Nino Pandu
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i3.299

Abstract

Adanya indikasi korupsi di lingkungan Mahkamah Agung memicu BPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan biaya perkara. Namun, kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara dihalangi oleh Ketua Mahkamah Agung dalam hal pemeriksaan biaya perkara di lingkungan peradilan, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan karena BPK menemukan temuan yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2004-2006 bahwa maraknya rekening ilegal atas nama Ketua Mahkamah Agung dengan total saldo mencapai Rp 7,45 miliar. Mahkamah Agung berpendapat BPK tidak berwenang memeriksa karena melanggar prinsip independensi peradilan, Mahkamah Agung berpendapat ketika BPK hendak mengaudit pengelolaan biaya perkara. Artinya, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan intervensi dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, menurut BPK, pemeriksaan pengelolaan biaya perkara sama sekali bukan untuk mengintervensi tugas Mahkamah Agung, melainkan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan Aprianto, Hepi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi hukum yang tepat agar hak-hak ahli waris dapat dilindungi secara efektif dalam situasi seperti itu dan untuk memastikan bahwa mereka tidak dirugikan secara tidak adil. Metode penelitian yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terdiri dari: primer, skunder dan tertier. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam sebuah Negara hukum wajib memiliki aturan yang dibuat dalam sebuat regulasi, dimana aturan tersebut harus menjadi pijakan atau landasan untuk membatasi setiap perilaku gaya hidup manuasia maupun kelompok dan kesetaraan lebih awal dari aturan perlu dijunjung tinggi agar dapat membatasi dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena didalam masyrakat yang  memiliki gaya hidup yang berlebihan dapat mengganggu ketentraman dan didalam keluarga, perlindungan hukum dibutuhakan yang tercermin dalam sebuah aturan yang harus dipatuhi. Dalam kesimpulan bahwa pengajuan kredit sudah sesuai denga SOP Bank Danamon. Bahwa ahli waris, memiliki legal standing, penghadap pengajuan kredit oleh orang yang fiktif, berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata sahnya suatu pernjanjian memuat kausa yang halal karena syarat objektif dalam perjanjian telah dilanggar sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.
Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Olivya, Olivya; Judge, Zulfikar
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengkaji dan Menganalisis Penetapan Harga terhadap Studi Kasus atas Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer. Hasil Penelitian menemukan bahwa terdapat fakta-fakta terungkap yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis dimana fakta-fakta tersebut membuktikan tidak adanya tindakan penetapan harga. KPPU perlu dibekali oleh tim investigator yang lebih komprehensif dalam bidangnya antara lain, ekonomi pembangunan, pengetahuan global, investasi dan fluktuasi mata uang, eknomi makro, ekonomi mikro, serta perdagangan internasional. KPPU juga perlu mempertimbangkan efek dominonya terhadap perekonomian negara sebelum menjatuhkan putusannya. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme Penetapan Harga Dalam Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan KPPU terbukti tidak konsisten. Substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih menimbulkan multitafsir sehingga implementasinya di lapangan secara teknis tidak memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha
Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit Permatasuri, Intan; Judge, Zulfikar
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dan perlindungan hak cipta yang terkait dengan proses akuisisi perusahaan penerbit, serta mengevaluasi bagaimana perubahan kepemilikan dan kontrol perusahaan penerbit dapat memengaruhi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa hak dan kewajiban pencipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat seumur hidup, hak ekonomi dapat dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, hibah, wakaf, wasiat, melalui suatu perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta muncul dengan prinsip deklaratif, artinya hak cipta tersebut telah melekat pada penciptanya saat hak cipta tersebut dipublikasikan. penelitian ini menekankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap aspek hukum dalam konteks akuisisi perusahaan penerbit. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta, serta untuk memastikan kelangsungan karya cipta dan inovasi dalam industri penerbitan

Page 2 of 7 | Total Record : 69

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia More Issue