Jurnal Hukum Indonesia
Jurnal Hukum Indonesia is a national scientific journal. A double-blind, peer-reviewed, open-access journal published by Riviera Publishing every three months. Jurnal Hukum Indonesia provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of legal science, ranging from civil law, criminal law, constitutional law, criminal procedural law, Islamic law, customary law, and state administration administrative law.
Articles
69 Documents
<![CDATA[Kedudukan Perjanjian Sewa Dalam Upaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ]]>
<![CDATA[B. Simanjuntak, Adolf Theodore]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v2i4.254
<![CDATA[Tingginya minat masyarakat untuk memiliki tempat tinggal dalam bentuk apartemen tidak hanya dapat dilakukan dengan cara jual beli, tetapi semakin berkembang dengan cara sewa. Konsep sewa apartemen menjadi begitu sangat penting karena tidak semua orang dapat membeli apartemen dengan cara tunai ataupun dengan cara mencicil. Pada saat memperkenalkan dan memasarkan apartemen kepada masyarakat, banyak terjadi kesepakatan antara pengembang dan konsumen terkait unit, jenis dan harga atas apartemen yang akan disewakan, walapun apartemen tersebut masih dalam tahap perencanaan pembangunan. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh pembangunan Apartemen Bandung Tecnoplex Living yang rencananya akan dilakukan tahun 2016 dan serah terima akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2019. Kesepakatan yang terjadi antara pengembang dengan konsumen dilakukan dengan menandatangani akta perjanjiana sewa yang dibuat dihadapan notaris pada tahun tahun 2015. Berjalannya waktu sampai tahun 2019, proses pembangunan Apartemen Bandung Tecnoplex Living tidak kunjung selesai, bahkan sampai tahun 2022 keberadaan pembangunan Apartemen Bandung Tecnoplex Living tidak juga kunjung selesai. Jawaban dari pengembang yang menyatakan sedang kesulitan finansial dan sedang berusaha mencari investor untuk melanjutkan pembangunan tentunya memberikan ketidakpastian hukum terkait penyelesaian pembangunan apartemen dan penyerahan unit yang telah disepakati berdasarkan akta perjanjian sewa. Sebagaimana dinyatakan para ahli hukum kepailitan aantara lain Fred B.G. Tumbuan bahwa terkait perbuatan seseorang yang tidak melakukan sesuatu, maka mengakibatkan orang tersebut mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itulah orang tersebut mempunyai utang. Oleh karena itu utang sama dengan prestasi. Pemaknaan tidak melakukan kewajiban sebagai utang merupkan konsep utang dalam arti luas, hal ini sejalan dengan makna utang dalam arti luas yang dianut dalam UU KPKPU. Terkait hal tersebut, maka pihak pengembang apartemen yang tidak melaksanakan kewajibannya mempunyai utang kepada pihak lainnya dan sebaliknya pihak yang telah melaksanakan kewajibannya mempunyai piutang kepada pihak pengembang apartemen yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sehubungan dengan itu, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan terkait konsumen yang telah melakukan pembayaran sebagaiman di perjanjikan, maka konsumen selaku kreditor mengajukan permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekataan perundang undangan dan bersifat deskriptif.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Perubahan Status Karyawan Kontrak Menjadi Karyawan Maganga Ditijaun Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Penelitian PT.XYZ di Jakarta) ]]>
<![CDATA[Rumainur, Rumainur]]>;
<![CDATA[Jaya, Indra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v2i4.418
<![CDATA[Penyalahgunaan stempel ketenagakerjaan merugikan banyak pihak, salah satunya pekerja itu sendiri, karena munculnya penurunan minat masyarakat untuk bekerja dari masa kontrak hingga dapat diangkat menjadi pegawai tetap, kurangnya pengawasan dalam sistem pelayanan ketenagakerjaan, banyak perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN mencari celah untuk merugikan pekerja, Padahal sudah bertahun-tahun bekerja dan belum diangkat menjadi karyawan tetap, apalagi dengan UU No 11 Tahun 2020 yang dinilai cacat formil. . Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020, dimana seorang pekerja di salah satu perusahaan yang saya teliti mengalami ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan, salah satunya adalah perubahan status dari pegawai kontrak menjadi pekerja magang. karyawan dengan gaji lebih rendah dan tidak menerima asuransi. pada tahun kelima kontrak berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi 7/PUU-XII/2014, Majelis Hakim menyatakan bahwa jika perusahaan melaksanakan kontrak berulang kali dalam jangka waktu yang lama, maka pekerja kontrak menurut hukum menjadi pekerja tetap dan menurut undang-undang no 11 tahun 2020 dimana pegawai kontrak diatur secara rinci dalam PP no 35 tahun 2021 tentang PKWT, bagaimana jika dalam pasal 8 PP no 35 tahun 2021, pekerja kontrak bisa langsung diizinkan 10 tahun, bagaimana jika setelah 10 tahun mereka masih bekerja di perusahaan tersebut, maka ada kewajiban bagi perusahaan untuk secara sah mengubah karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian penulis menggunakan hasil penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan masalah berdasarkan hasil wawancara lapangan, metode analisis yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). penelitian kepustakaan) dan penelitian lapangan (filed research).]]>
<![CDATA[Dampak Industri Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat ]]>
<![CDATA[Ichsan, Muhammad Chaerul]]>;
<![CDATA[Putra, Anggiana]]>;
<![CDATA[Erlinawati, Erlinawati]]>;
<![CDATA[Agustina, Eni]]>;
<![CDATA[Febrianty, Yenny]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v3i1.423
<![CDATA[Globalisasi dan reformasi membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan terhadap lingkungan. Adanya globalisasi dan reformasi merubah nilai dan pola pikir terhadap pengambilan kebijakan tentang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak industri terhadap interaksi sosial masyarakat setempat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi sosial tersebut. Metode penelitian pada aplikasi yang dibuat menggunakan teknik pengumpulan data secara deskriptif. Secara garis besar pendekatan deskriptif adalah dengan teknik pengumpulan data seberapa besar subjek penelitian yang terlibat dalam penggunaan sistem sesuai kebutuhan sistem secara sistematis dan disesuaikan dengan fakta yang ada sehingga akurat. Penelitian deskriptif (descriptive research) bertujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau femomena apa adanya. Adanya fenomena isu lingkungan yang terkait dengan dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan industri turut mempengaruhi manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan mengenai peningkatan kinerja. Perubahan izin lingkungan dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai lebih memiliki tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dibandingkan memberikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penilaian tersebut muncul akibat pengubahan konsep Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dan pelemahan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia khususnya terhadap pengaturan izin lingkungan, kegiatan usaha serta dampaknya terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah ]]>
<![CDATA[Desi Yayi Tarina, Dwi]]>;
<![CDATA[Amelia, Amelia]]>;
<![CDATA[Bayu Nugroho, Aji]]>;
<![CDATA[Insan Kamil, Surya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v2i4.489
<![CDATA[Peralihan atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus dilakukan dengan persetujuan pihak bank selaku kreditur dan dengan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian alih debitur atas Kredit Pemilikan Rumah yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan dan mengkaji akibat hukum terhadap kepemilikan atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian alih debitur atas tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah secara di bawah tangan merupakan perjanjian yang batal demi hukum atau tidak sah, serta akibat hukum terhadap kepemilikan atas sertipikat tanah dan bangunan yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak dapat dilakukan balik nama, kecuali memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah hakim dalam jabatannya.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pembangunan Proyek Nasional dan Relokasi Masyarakat Melayu ]]>
<![CDATA[Parindo, Dhandy]]>;
<![CDATA[Atmaja, Anton Surya]]>;
<![CDATA[Pasaribu, Vildesye]]>;
<![CDATA[Passaoran, Herbet Abraham]]>;
<![CDATA[Dinanto, Dio]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v3i1.662
<![CDATA[Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan penting dalam suatu negara, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas proyek nasional dan dampak terkait relokasi komunitas Melayu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan tiga pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan terkait pertanahan dan pengelolaan tanah, pendekatan konseptual untuk memahami konsep kepastian hukum dan dampaknya terhadap masyarakat Pulau Rempang. dari sudut pandang sosiologi hukum Hukum sebagai alat rekayasa sosial, serta pendekatan historis untuk meneliti sejarah kebijakan pemerintah di Pulau Rempang dan Kota Batam serta sejarah sosial masyarakat khususnya masyarakat adat Melayu dalam rangka menilai keberhasilan kebijakan dan peraturan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai Undang-undang sebagai alat rekayasa sosial bagi masyarakat. Dengan penelitian normatif akan ditemukan banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan konstitusi, aturannya bersifat horizontal. Selain itu, kebijakan yang diambil penguasa juga melupakan aspek hukum adat dan hak adat masyarakat Melayu. Beberapa permasalahan hukum dalam proyek strategi nasional ini justru mengakibatkan undang-undang tidak berfungsi sebagai alat rekayasa sosial, bahkan lebih menimbulkan konflik anarkis, hingga proyek nasional tidak berjalan lancar.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris dalam Mengeluarkan Covernote dalam Dunia Perbankan ]]>
<![CDATA[Amin, Yulinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v3i1.671
<![CDATA[Jurnal ini meneliti tentang tanggungjawab notaris dalam mengeluarkan Covernote. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber, bahan hukum penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, Tanggung jawab notaris dalam mengeluarkan covernote dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembuatan covernote dengan melakukan pengecekan dan verifikasi lebih dulu serta memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sehingga meminimalasir potensi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perbankan. Sehingga dalam mengeluarkan covernote notaris harus menerapkan sistem kehatian-hatian dengan tujuan benar-benar sudah mempunyai keyakinan atas janji yang telah disepakati sampai terpenuhnya covernote itu sendiri. Kedua, Tanggung jawab dalam memenuhi hambatan yang ditemui oleh notaris dalam memenuhi covernote yaitu dari berasal dari dalam dan dari luar notaris. Hambatan dalam notaris berasal dari tidak hati-hatian dan kurang update-nya notaris mengenai regulasi terbaru mengenai surat keterangan warisan dan surat pernyataan pembagian harta warisan yang menjadi alasan ditolaknya salah satu berkas yang akan di serahkan ke Badan Pertanahan Kota Baubau, yang mana awalnya surat keterangan waris dan Surat pernyataan pembagian harta warisan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan perubahan regulasi terbaru bahwa surat keterangan waris dan surat pernyataan pembagian harta warisan harus di pisahkan. Hambatan dari luar yaitu debitor tidak adanya itikad baik dalam menanggapi hal tersebut, yang dikarenakan bahwa debitur telah memenuhi segala persyaratan yang diminta, serta ke tidak cermatan bank dalam melakukan survei dan seluk beluk subjek yang berkaitan di dalamnya.]]>
<![CDATA[Hak Rumah Sakit untuk Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Santoso, Hari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v3i1.675
<![CDATA[Rumah Sakit merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan rumah sakit dan adanya hak rumah sakit terkait kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (pendekatan hukum), dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan terhadap tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap rumah sakit berhak melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Negara. Namun karena berbagai faktor, tidak semua rumah sakit dapat bekerjasama dengan BPJS sehingga menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, hak rumah sakit untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menjadi hal yang penting untuk dijamin, hal ini didasari oleh beberapa manfaat yaitu memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Hidayatullah Daud, Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v2i4.690
<![CDATA[Sistem keuangan syariah menjadi fokus penelitian yang semakin mendalam dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti oleh kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Murabahah yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Data juga dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memahami secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya menerapkan pendekatan penyelesaian sengketa Murabahah yang proaktif dan berbasis syariah, dengan fokus pada mediasi dan negosiasi. Namun, beberapa tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum syariah dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadiah Tasikmalaya dan nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang diambil oleh BPRS itu sendiri, yakni di mana dalam penyelesaian sengketa ini BPRS mengambil 2 langkah dalam penyelesaiannya, yakni dengan penyelesaian litigasi dan juga penyelesaian non litigasi seperti. Penyelesaian Non litigasi dilakukan dengan pemanggilan oleh BPRS kepada nasabahnya yang dilakukan dengan mengirimkan administrasi pelunasan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, BPRS mengambil langkah untuk menggugat secara perdata pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.]]>
<![CDATA[Implementasi Otonomi Khusus Kabupaten Nabire dalam Pengelolaan Keuangan ]]>
<![CDATA[Djabu, Nikson]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v2i4.691
<![CDATA[Otonomi khusus telah menjadi fokus penting dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Kabupaten Nabire, sebagai salah satu daerah yang menerapkan otonomi khusus, menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nabire, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Metode Deskriptif Analitis: Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute (perundang-undangan) dan konseptual. Pendekatan statute digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait otonomi khusus dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nabire. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar otonomi khusus dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nabire dalam pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti koordinasi antarlembaga, pemahaman yang belum merata terkait konsep otonomi khusus, dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, terdapat langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, seperti peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kerjasama antarlembaga.]]>
<![CDATA[Kepastian Hak Atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Rapia Sydu Palembang, Rahmayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Riviera Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58344/jhi.v3i1.697
<![CDATA[Penelitian ini meliputi tentang Kepastian hak atas tanah adat buton ditinjau undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 dan hukum adat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris didukung oleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu Analisis bahan hukum dalam penelitian menggunakan analisis hukum dan penafsiran secara gramatikal dan sistemastis, dengan maksud untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh, setelah diuraikan sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil dan memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa hukum adat buton masih ada hingga saat ini masih diakui eksistensinya yaitu masih adanya masyarakat paguyuban, adat kelembagaan dalam perangkat penguasaan adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas dan ada pranata serta perangkat hukum yang masih di taati. Untuk itu, seharusnya ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten buton tentang peraturan daerah mengenai lembaga adat, tanah adat, bahkan hak-hak yang mengatur tentang adat.]]>
