cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 329 Documents
 25   26   27   28   29 
Kedudukan Hukum Cucu dalam Pewarisan menurut Sistem Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia Dzaky, Bhisma; sulistyo, Al Qodar Purwo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1889

Abstract

This study discusses the legal position of grandchildren in inheritance according to Islamic and civil law in Indonesia. The research was motivated by differing views on the rights of grandchildren when their parents die before the decedent. The aim is to compare how both legal systems regulate grandchildren’s inheritance rights. The method used is normative juridical research with a comparative approach. The results show that under Islamic law, grandchildren inherit through the substitute heir concept, while in civil law, they inherit through the plaatsvervulling (substitution) mechanism. In conclusion, both systems recognize the rights of grandchildren to inherit, though through different mechanisms.
Ketimpangan Kekuasaan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara: Peran Aktif Hakim Sebagai Pelindung Keadilan Masyarakat Fadhila, Anisa Putri; Fitria Yogi Novana; Hanifah Rihadatulaisya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1892

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketimpangan kedudukan antara masyarakat dan pejabat administrasi negara dalam proses berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengkaji peran asas hakim aktif dalam menanggulanginya. Ketimpangan muncul akibat keterbatasan akses informasi, kesulitan memperoleh dokumen administratif, dan beratnya beban pembuktian yang harus dipenuhi penggugat, sementara pejabat negara memiliki sumber daya dan legitimasi yang lebih kuat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis putusan, studi literatur, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas hakim aktif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, berperan penting dalam menggali kebenaran materiil dan menyeimbangkan posisi para pihak, termasuk melalui permintaan bukti tambahan, pemeriksaan setempat, dan pemanggilan saksi ahli. Studi kasus terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 75/G/2016/PTUN-JKT menunjukkan efektivitas asas hakim aktif dalam mengungkap fakta yang tidak diajukan para pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan PTUN belum menjamin perlindungan hukum yang efektif tanpa penerapan asas hakim aktif yang konsisten, serta perlunya penguatan akses informasi publik dan mekanisme pelaksanaan putusan untuk mewujudkan keadilan substantif.
Penguatan Perlindungan Konsumen yang Inklusif: Upaya Mewujudkan Akses dan Keadilan Bagi Konsumen Rentan Priambodo, Rio; Triadi, Irwan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1893

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan alat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terpenuhi dalam proses penggunaan barang dan jasa. Namun, kelompok konsumen yang rentan—seperti penyandang disabilitas, lansia, komunitas berpenghasilan rendah, perempuan, dan komunitas dengan literasi digital terbatas—sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan memperoleh keadilan. Jurnal ini mengkaji urgensi penguatan perlindungan konsumen yang inklusif melalui analisis kebijakan, hambatan implementasi, dan strategi yang diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarlembaga, penerapan regulasi adaptif, peningkatan literasi, dan inovasi dalam layanan pengaduan berbasis teknologi merupakan hal esensial dalam memastikan aksesibilitas dan keadilan bagi semua konsumen. Melalui tinjauan literatur dan analisis konseptual, makalah ini mengevaluasi berbagai hambatan struktural dan budaya yang dihadapi oleh konsumen rentan dan menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan konsumen yang ada. Makalah ini juga membahas strategi-strategi yang mungkin, seperti mengembangkan regulasi adaptif, meningkatkan literasi konsumen, memanfaatkan teknologi yang dapat diakses, dan memperkuat peran pemerintah dan lembaga regulasi dalam penegakan hukum.
Analisis Yuridis Perlindungan Kreditur Konkuren dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Hutagaol, Panri; Besty Habeahan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1894

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan serta perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literatur dan disertai telaah terhadap doktrin dan putusan pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kreditur konkuren dijamin melalui asas paritas creditorium dan asas pari passu pro rata parte yang bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata serta Pasal 189 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004; namun, dalam praktik posisi mereka tetap rentan akibat dominannya eksekusi jaminan oleh kreditur separatis dan tingginya prioritas kreditur preferen. Efektivitas perlindungan kreditur konkuren sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas kurator, pengawasan hakim pengawas, konsistensi penerapan asas kepailitan oleh pengadilan, serta pemanfaatan upaya hukum seperti keberatan, renvoi prosedur, actio pauliana, dan pembatalan perdamaian.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: Implikasi Terhadap Peran MK  sebagai Negative atau Positive Legislator dalam Sektor Ketenagalistrikan Wurangian, Immanuel; Mandibondibo , Leslie Glori Julio
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1516

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum ketenagalistrikan di Indonesia. Putusan ini menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci pertimbangan hukum dan amar putusan MK tersebut, serta mengkaji implikasinya terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator atau positive legislator. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan ini secara dominan mencerminkan peran negative legislator dengan membatalkan keseluruhan UU Ketenagalistrikan Tahun 2002, namun juga mengandung elemen positive legislator melalui penafsiran konstitusional yang memberikan arahan bagi pembentuk undang-undang di masa mendatang.
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Rizky, Hikmal; Anra Yoparisa Nasution; Nanda Erwin; Dahlia Zaitun Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1552

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan besar dalam sistem perizinan lingkungan, khususnya melalui pendekatan perizinan berbasis risiko yang berdampak langsung terhadap kawasan industri. Deregulasi ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan lingkungan, terutama di wilayah yang padat aktivitas produksi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bentuk perlindungan lingkungan di kawasan industri sebagaimana diatur dalam klaster lingkungan hidup UU Cipta Kerja, dan (2) mengevaluasi efektivitas implementasinya pasca diterapkannya sistem risk-based licensing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, instrumen seperti persetujuan lingkungan, AMDAL, dan UKL-UPL tetap dijalankan, namun efektivitasnya di lapangan masih lemah akibat rendahnya kapasitas pengawasan daerah dan kurangnya partisipasi publik. Banyak pelaku industri menjalankan kewajiban secara administratif tanpa implementasi substantif terhadap pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan di kawasan industri memerlukan penguatan institusi, harmonisasi regulasi, serta integrasi pengawasan yang lebih responsif terhadap risiko ekologis.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Ahmad Sultoni Johar Hasibuan; Kholilullah Tambak; Dedi Kurniawan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1553

Abstract

Pencemaran lingkungan oleh korporasi merupakan permasalahan penting yang membutuhkan penanganan hukum yang efektif dan tegas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur bentuk tanggung jawab korporasi melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana sebagai upaya perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab korporasi serta mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi hukum tersebut dalam kasus pencemaran lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus kajian pada ketentuan perundang-undangan dan praktik implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersebut, mencakup kewajiban pencegahan, pemulihan, dan pelaporan lingkungan. Namun, efektivitas penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana masih terbatas akibat kendala birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta eksploitasi celah hukum oleh korporasi. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar prinsip corporate accountability dan environmental justice dapat terwujud secara optimal di Indonesia
ANALISIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SIBER DALAM MODUS PHISHING REKENING BANK DI INDONESIA Wahyningtias, Nuraini
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1564

Abstract

Perkembangan digitalisasi di sektor keuangan Indonesia telah mendorong kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara daring, namun juga memicu peningkatan kejahatan siber, khususnya phishing. Phishing merupakan modus penipuan berbasis rekayasa sosial untuk mencuri data sensitif nasabah, yang kian berkembang kompleks dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum terhadap korban phishing di sektor perbankan digital Indonesia serta menganalisis faktor penyebab maraknya kejahatan ini berdasarkan perspektif hukum progresif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang dianalisis secara preskriptif melalui studi pustaka terhadap regulasi seperti UU ITE, UU PDP, KUHP, POJK, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi formal tersedia, perlindungan substantif bagi korban masih lemah, terutama dalam akses keadilan, penggantian kerugian, dan penegakan hukum. Lima faktor utama penyebab phishing diidentifikasi, yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya sistem keamanan perbankan, kekosongan dan ketertinggalan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta motif ekonomi. Studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus bersifat progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial-teknologi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik berupa peningkatan literasi digital, penguatan regulasi dan standar keamanan bank, serta koordinasi antarlembaga yang lebih efektif demi melindungi nasabah dari ancaman phishing
PENGUATAN ASAS LEGALITAS DAN PENGUATAN TERHADAP HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Arpansa, sherly; Zainudin Hasan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1594

Abstract

Pembaharuan hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan upaya strategis untuk menggantikan KUHP lama yang masih berakar pada nilai-nilai kolonial dan kurang mampu mengakomodasi perkembangan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. RKUHP menghadirkan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan realitas masyarakat Indonesia. Pembaharuan ini mencakup penguatan asas legalitas dan pengakuan terhadap hukum yang hidup (living law), penataan ulang konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, serta modernisasi sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Dengan demikian, RKUHP diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang responsif, manusiawi, dan konstitusional serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman kritis terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan dan implikasinya terhadap penegakan hukum yang lebih berkeadilan
Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Indonesia: Analisis Normatif Atas Tntangan, Implikasi, Dan Model Regulasi Ideal Hasanuddin, Moh.; Ferika Nurfransiska; Maryuliyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1632

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology presents significant challenges for Indonesia’s legal system, which currently lacks a comprehensive regulatory framework. This study aims to identify normative gaps in AI governance, analyze the legal implications of AI’s autonomous and adaptive nature, and evaluate the effectiveness of existing legal instruments governing the development and application of AI in Indonesia. Furthermore, the study compares global regulatory approaches to provide evaluative insights for shaping a responsive national model. The research employs a normative legal method, focusing on statutory analysis, academic literature, and international regulatory frameworks. The findings reveal that AI regulation in Indonesia remains sectoral and fragmented, scattered across various laws that were not specifically designed to address the complexity of AI technology. Key legal challenges include issues of social justice, algorithmic accountability, and digital sovereignty. This study recommends an integrated regulatory strategy, encompassing the enactment of a national AI law, harmonization with international standards, establishment of an independent supervisory body, and engagement of multisectoral stakeholders. The proposed strategy aims to build a legal ecosystem that is adaptive, inclusive, and globally competitive.

Page 27 of 33 | Total Record : 329

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue